KendariPos.co.id

28/06/2024

Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) selalu diperingati saban tanggal 26 Juni. Peringatan itu sepertinya hanya seremoni belaka namun tak memberi efek apapun dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya). Buktinya, penyalahgunaan Narkoba masih merebak di Sultra.

Pelaku penyalahgunaan Narkoba pun menembus batas status sosial dan usia. Umumnya, generasi muda menjadi sasaran empuk penjaja Narkoba secara terselubung. Generasi muda itu masih kategori usia produktif.

“Pada tahun 2024, tren penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kota Kendari didominasi oleh usia produktif yakni berusia 14-40 tahun,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari, AKBP Yuanita kepada Kendari Pos, Kamis (27/6/2024).

AKBP Yuanita mengungkapkan, pada tahun 2024 ini prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Kendari mencapai 1,75 persen dari jumlah penduduk.

BNN Kota Kendari mendata sekira 6 ribu warga (1,75 persen) terpapar barang haram tersebut. Dari total penduduk di Kota Kendari pada tahun 2024 sekira 370.760 jiwa, sebanyak 6.488 telah terpapar Narkoba. 221 orang rawat jalan, 26 rehabilitasi, dan sisanya sekira 6.241 jiwa telah sembuh.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

27/06/2024

Tak hanya masyarakat umum, aktivitas judi online ternyata juga merambah wakil rakyat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan, ribuan (lebih dari 1.000) anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan judi online (judol).

Informasi itu disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

"Kami akan menyerahkan namanama anggota DPR RI yang terlibat judi online kepada Komisi III DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk ditindaklanjuti. Selain anggota DPR RI, ada juga pegawai di Kesetjenan DPR RI yang ikut bermain judi online," ungkap Ivan Yustiavandana sebagaimana dikutip dari Jawa Pos.com, Rabu (26/6/2024).

Tak hanya itu, PPATK juga menemukan lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan anggota DPR dan DPRD. Bahkan, nilainya mencapai Rp 25 miliar.

"Angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar di masing-masing yang transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar," imbuhnya. (ing/KP)

Baca berita menarik lainnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

27/06/2024

Perebutan kuasa dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) menyedot duit rakyat. Anggaran daerah ratusan miliar ludes, hanya untuk memfasilitasi perebutan kursi kekuasaan. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), anggaran untuk membiayai Pilkada mencapai ratusan miliar. Bahkan, akumulasi semuanya mencapai Rp 1 triliun lebih.

Berdasarkan data Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Pemda Kabupaten/Kota, duit rakyat yang tersedot dalam pusaran perebutan kuasa di Pilkada serentak 2024 mencapai Rp 1,44 triliun. Rinciannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra mendapat jatah anggaran sebesar Rp 233,3 miliar lebih.

Kemudian, anggaran untuk KPU Kabupaten/Kota se-Sultra mencapai Rp 876,39 miliar. Selanjutnya, jatah anggaran untuk Bawaslu Sultra mencapai Rp50,19 miliar. Adapun untuk Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sultra, total anggarannya sebesar Rp282, 33 miliar.

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyebut alokasi penyediaan anggaran Pilkada melalui dua tahapan. Tahap pertama sebesar 40 persen yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2023 dan 60 persen pada APBD 2024.

“Penyediaan anggaran menjadi bukti komitmen Pemda bersama KPU, dan Bawaslu dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sultra,” ungkap Andap Budhi Revianto.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

26/06/2024

Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menjadwalkan kep**angan jemaah haji di tanah air. Khusus jemaah haji asal Sulawesi Tenggara (Sultra), pemulangannya masuk tahap kedua: mulai 4 Juli hingga 21 Juli 2024 mendatang.

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sultra, Marni menjelaskan, jemaah haji Sultra tergabung dalam rombongan jemaah haji Embarkasi Makassar (UPG) kloter 28, 29, 31, 33, dan kloter 35 (UPG).

“Pemulangan jemaah haji Sultra, masuk pada gelombang kedua. Itu dijadwalkan pada awal Juli. Pemulangannya dilakukan secara bertahap, melalui Madinah,” ungkap Marni, Selasa (25/6/2024).

Jemaah haji Sultra saat ini dalam kondisi baik. Kemenag berharap, mereka tetap menjaga kondisi kesehatannya, sehingga bisa beribadah selama di tanah suci dan bisa kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.

Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Muhammad Saleh mengungkapkan, jemaah haji Sultra saat ini berada di Madinah.

Keberadaan jemaah di Madinah, lanjut dia, yakni untuk menanti kep**angan ke tanah air. “Kep**angan jemaah haji terbagi dua. Ada yang p**ang dari Makkah. Juga ada dari Madinah. Kita (Jemaah Haji Sultra) kembali ke tanah air melalui Madinah,” ungkap Muh Saleh.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

24/06/2024

Ikuti terus bincang-bincang bersama Kendari Pos dalam mengulas tuntas isu-isu terkini. Yuk Like, Coment, Share dan Subscribe Channel ini biar gak ketinggalan...

24/06/2024

Bakal Calon Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran (SKI) makin enjoy dan percaya diri menatap Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kendari, November 2024 mendatang. Selain karena faktor elektabilitasnya yang tinggi dari sejumlah lembaga survei, lebih dari itu, dia juga baru saja mendapat restu alias rekomendasi dari Badan Pengurus Pusat (BPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Dukungan terhadap SKI, tertuang dalam Surat Rekomendasi Nomor : 213-SI/RP/BPP-NasDem/ IV/2024. Dalam surat rekomendasi tersebut, Siska akan berpasangan dengan Sudirman, membentuk pasangan calon yang diharapkan mampu memenangkan kontestasi politik di Kota Kendari.

Penyerahan rekomendasi ini, dilakukan di Tower Partai Nasdem oleh DPP Partai NasDem, W***y Aditya. Dalam acara tersebut, W***y menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada Ketua DPW Partai NasDem Sultra, Ali Mazi yang kemudian diserahkan kepada Siska Karina Imran (SKI).

Atas rekomendasi itu, Bakal Calon Wali Kota Kendari, SKI menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPP Partai NasDem, Bapilu, DPW Partai NasDem Sultra dan seluruh yang terlibat. Sebab, telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Sudirman.

Siska Karina Imran mengaku optimis dukungan NasDem memberi motivasi untuk memenangkan Pilwali Kendari.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

21/06/2024

Belum semua keluarga di Sulawesi Tenggara (Sultra) menikmati listrik. Hingga akhir 2023, rumah tangga yang teraliri listrik 99,72 persen.Artinya, masih ada sekitar 0,28 persen atau 2.186 rumah tangga yang tersambung jaringan listrik. Jumlah ini menurun dibanding akhir tahun 2022 sekitar 0,42 persen atau 2.508 rumah tangga.

Dalam upaya mempercepat pemerataan penyediaan listrik, pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan pemuktahiran data ketenagalistrikan. Sebagai langkah awal, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio telah melayangkan surat kepada seluruh kepala daerah. Surat bernomor 500.10.17/2618 bagian dari upaya pemerataan penyediaan listrik.

Sekprov Sultra Asrun Lio mengatakan pemerataan penyediaan listrik berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Olehnya, pemutakhiran data ini begitu esensial untuk mencapai target Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDP) di Sultra.

“Kami minta dukungan bupati dan wali kota menginstruksikan kepala desa dan lurah agar menginput data dan informasi ketenagalistrikan di wilayahnya masing-masing. Laporannya bisa diinput melalui aplikasi sistem layanan data dan informasi Rasio Elektrifikasi Sultra (E-Dires),” kata Asrun.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

21/06/2024

Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semakin tak aman. Mereka bisa diberhentikan atau putus kontrak setiap saat, jika melanggar ketentuan. Sebenarnya, merujuk pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) No 40/2018 tentang Manajemen ASN, masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Namun, ketentuan itu bisa berubah. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan baru, mengenai pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Presiden memutuskan, PPPK bisa diberhentikan (putus kontrak) kapan saja, meski berkinerja baik. Kebijakan itu, tertuang dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023.

Sesuai UU No 20 Tahun 2023 yang sudah disetujui Presiden Jokowi, PPPK bisa diputus kontrak meski berkinerja baik, dengan beberapa alasan. Yakni, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun atau berakhirnya masa kontrak kerja, terkena perampingan organisasi, cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat bekerja.

Alasan lainnya, dipidana penjara karena tindak pidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun, menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945, melakukan pelanggaran disiplin berat, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan dipidana penjara akibat kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

20/06/2024

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut sebanyak 3 orang jemaah haji asal Sultra wafat di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sultra H. Muhammad Saleh tak menjelaskan detail penyebab kematian ketiga jemaah karena menjaga privasi dan kenyamanan keluarga yang ditinggalkan.

Kendati demikian, Kemenag Sultra memastikan pemberian gelar haji bagi mereka yang wafat di Tanah Suci, Arab Saudi. “Meninggal dunia di Tanah Suci Makkah merupakan kemuliaan. Makanya tidak sedikit jemaah yang tengah sakit berat tetap ngotot berangkat haji. Mari kita doakan saudara kita yang meninggal di Tanah Suci Makkah agar mendapatkan tempat disisi Allah SWT dan bagi keluarga yang ditinggalkan kami minta untuk tetap bersabar,” ujar Muhammad Saleh kepada Kendari Pos, Rabu (19/6/2024).

Ia menuturkan, ketiga jemaah haji yang wafat yakni H.Abdullah Amin, jemaah haji Kloter 31 UPG asal Kabupaten Muna. Wafat hari Sabtu, 15 Juni 2024 di RS Mina Al Wadi.

Selain itu, H.Anwar Pasolong, jemaah haji Kloter 33 UPG asal Kabupaten Kolaka. Wafat hari Senin, 17 Juni 2024 di RS Mina Al Wadi.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

20/06/2024

Idiom tidak ada makan siang gratis melekat benar dalam benak pemilih pada setiap perhelatan pemilihan. Idiom yang belakangan menjadi “ritual” ada uang, ada suara (baca: politik uang) itu hampir terjadi pada semua level pemilihan. Mulai dari level pemilihan kepala desa (Pilkades), pemilihan kepala daerah (Pilkada), hingga pemilihan calon legislatif (Pilcaleg). Kendati pembuktian secara hukum masih hitung jari, namun praktik politik uang (money politic) benar-benar terjadi dan menjadi rahasia umum.

Pengamat politik Sultra Dr.Muh Najib Husain, S.Sos., M.Si menilai praktik politik uang pada pergelaran Pilkada masih kerap kali terjadi. Hal ini menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia dan Sultra. Padahal, salah satu pertimbangan adanya pemilihan langsung adalah, agar praktik politik uang itu dapat dieliminir.

Dr.Muh Najib mengatakan, potret pengalaman di Pilpres 14 Februari 2024, kecenderungan terjadinya money politic jauh lebih besar di pilkada kabupaten/kota hingga pilkada di provinsi. Hal itu dipengaruhi kedekatan emosional antara pemilih dengan figur bakal calon kepala daerah.

Menurut Dr.Muh Najib, interaksi langsung antara figur dengan para pemilih itu sangat dekat dan tidak ada bagian yang menghalangi proses interaksi tersebut, sehingga apapun yang menjadi keinginan pemilih itu dipenuhi oleh seorang calon kepala daerah di Pilkada.

“Hasil survei yang kita lakukan menunjukkan keinginan pemilih-di Sultra untuk menerima uang masih di atas 50%. Kategorinya ada 3 macam. Pertama, terima uangnya jangan pilih orangnya. Kedua, terima uangnya pilih orangnya. Ketiga, terima uang dari semua calon dan pilih calon yang paling tinggi uangnya,” jelas Dr.Muh Najib kepada Kendari Pos, Rabu (19/6/2024).

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

19/06/2024

Genderang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tahun 2024 telah ditabuh KPU. Tahapan Pilkada sudah berjalan. Para bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati “berburu” partai politik (parpol) pengusung di Pilkada. Mereka akan berkompetisi dalam perebutan kursi Bupati Konsel pada 27 November 2024.

Balon bupati akan berebut meraih simpati 218.943 pemilih (DPT Pemilu 14 Februari 2024). Jumlah DPT Pemilu itu sebagai gambaran pemilih di Konsel. Saat ini KPU setempat tengah memutakhirkan data, jelang Pilkada November 2024.

Beberapa tokoh atau figur kondang digadanggadang bakal bertarung dalam kontestasi politik 5 tahunan tersebut. Figur-figur itu santer terdengar dalam diskusi publik Konsel.

Ada nama Muh Endang SA, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra. Muh Endang dan Rasyid sebagai “veteran” Pilkada. Endang tercatat 2 kali Endang “tempur” di palagan Pilkada Konsel. Pada Pilkada 2015, Endang berpasangan dengan Muh. Nurfa Thalib. Di arena Pilkada 2020, Endang berpasangan dengan Wahyu Ade Pratama.

Veteran lainnya adalah Rasyid sekaligus petahana. Rasyid saat ini adalah Wakil Bupati Konsel. Ia bersama Bupati Surunuddin Dangga memenangkan Pilkada tahun 2020. Pada Pilkada 2024, Rasyid kembali tampil di pertarungan Pilkada Konsel.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

14/06/2024

Mantan Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Arusani divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kendari, Kamis (13/6/2024). Lebih rendah 1 tahun dari 10 tahun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kerja keras Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton Ledrik Viktor Mesak Takaendengan membongkar dugaan korupsi di Busel tak sia-sia. Kasus itu terkait belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan bandara kargo di Kabupaten Busel tahun 2020.

Vonis Arusani itu lebih rendah 1 tahun dari 10 tahun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan vonis 9 tahun itu, Kajari Ledrik berhasil memenjarakan Arusani dan terdakwa lainnya. Dalam mengusut kasus ini, Kajari Ledrik sampai turun tangan memimpin tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bahkan ia mempertaruhkan kariernya di Korps Adhyaksa jika kalah dalam pengadilan. Ia mempertaruhkan nama baik keluarga dan jabatannya sebagai Kajari Buton dalam menangani kasus ini.

"Kita bertaruh dijalan kebenaran. Kasus ini memang kita selidiki sampai terang benderang. Makanya begitu kita bawa di pengadilan, kita yakin bisa membuktikan mereka melakukan tindak pidana korupsi itu," ujar Kajari Ledrik kepada Kendari Pos, Kamis (13/6/2024).

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

13/06/2024

Kasus Tuberculosis (TBC) di Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terbilang tinggi. Hingga akhir Mei, sebanyak 2.024 kasus TBC yang terdeteksi. Tahun lalu, penyakit yang disebabkan bakteri mycobacterium tuberculosis mencapai 5.624 kasus. Penyakit menular ini terdeteksi di 307 Puskesmas.

Kota Kendari menjadi penyumbang kasus terbanyak yakni 453 kasus. Sementara Konawe Kep**auan (Konkep) mencatat kasus terendah. Dengan hanya 21 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra Hj Usnia mengatakan ada tren penurunan kasus TBC tahun ini. Kendati demikian, jumlah penderita masih berpeluang bertambah. Pasalnya, ada 13.605 kasus yang berstatus suspek. Yang mana, mereka masih akan dicek apakah positif atau negatif. Target pengobatan tahun ini sebanyak 9.932 kasus.

Untuk Mei, target pengobatan baru mencapai 20 persen. Kalau 2023 capaian 50 persen,” ujar Hj Usnia saat ditemui di kantor Gubernur Sultra, Selasa (11/6).

Guna mempercepat eliminasi TBC, Dinkes Sultra telah mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah pembentukan Koalisi Organisasi TB (Kopi TB) di level provinsi. Diharapkan langkah ini bisa diikuti kabupaten dan kota lainnya.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

13/06/2024

Waktu terus berputar. Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kian dekat. Begitu p**a di Pilkada Konawe Utara (Konut). Palagan pertarungan para figur di Pilkada Konut kini "membara". Bakal calon bupati dan wakil bupati terus bergerak meraih simpati rakyat. Mesin politik sudah dipanaskan. Strategi pemenangan diramu seapik mungkin sembari melirik kelemahan kompetitor. Jaring-jaring perimeter (garis pertahanan) dipasang kokoh untuk menghalau "serangan" lawan.

Pilkada Konut di isi figur-figur hebat yang sarat pengalaman diberbagai palagan pengabdian, baik di ranah birokrasi pun di jagat politik. Mereka juga punya "amunisi" yang mumpuni sebagai bekal "perang" memperebutkan kursi Bupati Konut.

Ada nama Ketua DPRD Ikbar sekaligus kader PBB. Ada Wakil Bupati Konut Abuhaera. Ada mantan Wakil Bupati Konut sekaligus Ketua DPD PAN Konut Rauf. Ada anggota DPRD Konut yang juga Ketua DPD Nasdem Konut Sudiro.

Nama AS Ruslan juga masuk dalam bursa kontestan Pilkada Konut. Ruslan adalah mantan Kepala Dinas PU Konut yang juga putra mantan Bupati Konut Aswad Sulaiman. Selain itu, Ketua DPC Gerindra Konut Risman hingga eks Sekda Konut dr. Martaya ikut mengisi bursa Pilkada.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

13/06/2024

Ikuti terus bincang-bincang bersama Kendari Pos dalam mengulas tuntas isu-isu terkini. Yuk Like, Coment, Share dan Subscribe Channel ini biar gak ketinggalan...

12/06/2024

Perairan di kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo, Konawe Utara (Konut, kini tercemar. Itu akibat karamnya kapal tongkang yang mengangkut bahan baku ore nikel di Kecamatan Lasolo Kepuluan (Laskep), Kabupaten Konawe Utara (Konut) pada awal pekan ini. Armada pengangkut mineral mentah tersebut teridentifikasi milik PT. Marindo Jaya Sejahtera (MJS)yang memuat ore nikel dari jetty PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, menuju Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, melintasi perairan Konut.

Insiden karam tersebut mendapat sorotan dari Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara, Jefri Jeje. Ia menilai karamnya tongkang tersebut menjadi tanggung jawab pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Syahbandar Lapuko dan UPP Syahbandar Molawe. "UPP Syahbandar Lapuko sebagai pemberi izin berlayar dan UPP Syahbandar Molawe harus bertanggung jawab atas insiden karamnya tongkang diselat Labengki," sorot Jefri, Selasa (11/6).

Menurutnya, karamnya tongkang disebabkan kelalaian dari Syahbandar yang tidak teliti dalam memeriksa dokumen dan kelayakan kapal untuk berlayar. Makanya terjadi insiden di laut. "Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan di perairan Desa Boenaga dan Boedingi. Makanya kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus turun tangan terhadap pencemaran yang disebabkan karamnya tongkang di laut," desak Jefri.

Tak hanya itu, P3D Konut menantang pihak Syahbandar untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pemilik tongkang dan kapal yang kecelakaan.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

12/06/2024

Langkah Tina Nur Alam menuju kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra tahun 2024 kian tak terbendung. Paling tidak, hingga Selasa (11/6/2024) dukungan untuk majunya Tina telah melebihi batas minimal 20 persen suara partai, yakni minimal 9 (sembilan) kursi di DPRD Sultra. Setelah Partai NasDem memberikan rekomendasi kepada Tina untuk maju ke Pilgub, menyusul rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kepastian melenggangnya Tina ke ajang Pilgub Sultra tersebut dinyatakan Direktur Strategi Pemenangan Tina Nur Alam, Muhammad Zul Qisthi, Selasa (11/6/2024). Menurut Zul Qisthi, dirinya mendampingi Tina dan suami, Nur Alam, saat keduanya melakukan pembicaraan final dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dan PKS.

“Saya mendampingi Bu Tina dan Pak Nur Alam dalam pembicaraan final di DPP Nasdem dan PKS. Alhamdulillah, dengan dukungan penuh kedua partai yang telah final, syarat minimal pencalonan sudah Ibu Tina lewati,”kata Zul Qisthi.

Di DPRD Provinsi Sultra Partai NasDem memiliki 6 (enam) kursi atau 13,3 persen suara. Sementara proporsi kursi PKS adalah 4 (empat) kursi atau 8,88 persen suara. Dengan demikian hingga saat ini pun Tina telah memiliki dukungan 22 persen suara atau lebih dari yang disyaratkan. “Bahkan, menurut sumber lain, Tina Nur Alam akan mendapatkan dukungan dari partai lainnya di akhir Juni atau awal Juli,” kata Zul Qisthi.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

11/06/2024

11/06/2024

Persaingan Grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia melawan Filipina, hari ini Selasa (11/6/2024). Timnas Indonesia akan bentrok dengan Filipina di Stadion Gelora B**g Karno, Jakarta. Pada laga melawan Filipina, tim Garuda dijagokan menang. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 2 klasemen Grup F dengan koleksi 7 poin.

Tokoh-tokoh Sultra menjagokan tim Garuda Indonesia menang melawan Filipina. The Azkals julukan tim Filipina tidak pernah menang pada 5 laga terakhir, 4 kali kalah, sekali imbang, dan kebobolan 12 kali.

Bupati Konawe Utara (Konut) Ruksamin, memprediksi timnas Indonesia akan bertempur maksimal untuk membobol gawang Filipina. "Pertemuan Indonesia Vs Irak, kita (Indonesia) bermain bagus bahkan statistik permainan kita mendominasi. Kelemahan hanya dari aspek serangan yang sulit menembus area pertahanan Irak. Belajar dari itu, pasti Shin Tae-Yong sudah mengantisipasi dan menyiapkan strategi baru agar bisa mengalahkan Filipina,"kata Ruksamin kepada Kendari Pos, Senin (10/6/2024).

Bupati Konut 2 periode itu menuturkan, jika ritme permainan sewaktu melawan Irak, meningkat saat menjamu Filipina, maka tim Garuda Indonesia berpotensi menang. "Indonesia bisa mengalahkan Filipina dengan skor 3-1," ujar Ruksamin.

Terpisah, mantan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas menuturkan timnas Indonesia konsisten mencatatkan rekor positif melawan Filipina. Total 25 pertemuan, Indonesia meraih hasil 20 kemenangan, 4 kali seri dan hanya 1 kali kalah. "Saya optimistis Indonesia menang 2-0 atas Filipina," kata mantan Bupati Konawe 2 periode itu.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

10/06/2024

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (FH UHO) yang tergabung dalam Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Konstitusi FH UHO berhasil meraih juara satu lomba debat hukum tingkat Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diadakan oleh Polda Sultra, beberapa waktu lalu.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH UHO, Lade Sirjon, S.H., LL.M., mengatakan bahwa FH UHO mendapat undangan dari pihak Polda Sultra ditujukan langsung kepada Rektor UHO. “Berdasarkan surat tersebut kami pihak Fakultas Hukum UHO merespon cepat dengan menugaskan 3 mahasiswa FH UHO yang berasal dr Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Konstitusi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut mahasiswa FH UHO keluar sebagai juara wilayah Sultra. “Alhamdulillah lagi-lagi mahasiswa FH UHO menorehkan prestasi yang luar biasa. Kami dari fakultas memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Untuk itu kami harapkan raihan juara tersebut dapat menjadi motivasi mahasiswa lain untuk mengikuti ajang lomba lainnya,” jelasnya.

Sirjon juga menyampaikan bahwa FH UHO selalu mendukung dan mendorong mahasiswanya untuk senantiasa mengikuti kegiatan lomba baik tingkat regional maupun nasional. “Ini juga dapat meningkatkan kualitas dan keahlian mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk mahasiswa yang meraih juara dalam ajang Polda Sultra kami harapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan kompetensinya,” terangnya.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

10/06/2024

Komponen kekuatan Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka di pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024, kian kokoh. Tidak hanya dari aspek dukungan berbagai tokoh elemen masyarakat, namun di akar rumput, elektabilitas Andi Sumangerukka diposisi tertinggi. Mengalahkan kompetitor bakal calon Gubernur Sultra lainnya. Andi Sumangerukka di puncak elektabilitas.

Fakta tersebut termaktub dalam hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan Poltracking Indonesia. Dalam hasil survei LSI Denny JA, Bakal calon Gubernur Sultra Andi Sumangerukka memiliki elektabilitas tertinggi dari bakal calon gubernur lainnya.

"Andi Sumangerukka berhasil meraih persentase dukungan mencapai 15,4 persen. Menyusul Ridwan Bae dengan persentase 11,2 persen, dan Kery Saiful Konggoasa (KSK) 11 persen," kata peneliti senior LSI Denny JA, Ikrama Masloman kepada Kendari Pos, Minggu (9/6/2024).

Dengan persentase itu, Ikrama mengatakan Andi Sumangerukka menjadi bakal calon gubernur dengan elektabilitas paling tinggi di mata masyarakat. Beberapa aspek dalam survei tersebut, terutama kemampuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yaitu pangan dan lapangan pekerjaan.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

06/06/2024

Kota Kendari berhasil mencapai posisi keempat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) tahun 2023. Dari hasil pemetaan Bada Pusat Statistik (BPS), Kendari mendapatkan skor 85,51 poin.

Capaian ini menempatkan Kendari di bawah Yogyakarta yang berada di posisi pertama dengan skor 88,61 poin, Banda Aceh di posisi kedua dengan skor 88,32 poin dan Jakarta Selatan di posisi ketiga dengan skor 86,71 poin.

Jika dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), IPM Kota Kendari berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan daerah lainnya berada pada kategori tinggi dan sedang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup bersyukur Kendari masih bisa mempertahankan capaian IPM dimana sebelumnya (2022) IPM Kota Kendari juga berada diurutan keempat dengan nilai 84,85 poin.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

04/06/2024

Kerusakan ruas jalan Haluoleo Kita Kendari akan dibenahi. Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk memperbaiki jalur kompleks perkantoran menuju Nangananga. Saat ini, prosesnya telah masuk tahap lelang.

Kepala Dinas Sumber Daya Alam (SDA) dan Bina Marga Sultra Pahri Yamsul menyatakan anggaran perbaikan jalan Haluoleo telah disiapkan sejak lama. Sebelum masuk penganggaran fisik dialokasikan, terlebih dahulu pemerintah membuat perencanaannya.

"Pekerjaan jalan Haluoleo tidak instan, kita buat perencanaan sejak 2021. Tetapi karena kondisi keuangan kita terbatas sehingga tidak serta merta langsung disahuti. Alhamdulillah,2024 ini sudah di acc dan masih proses lelang," ujar Pahri kemarin.

Proses verifikasi perbaikan ruas Jalan Haluoleo lanjutnya,telah diselesaikan oleh Badan Layanan Pengadaan (BLP) Sultra. Makanya, ia optimis pengerjaan jalan ini akan segera dimulai. "Insya Allah, sudah tidak lama lagi kita kerjakan. Saya tegaskan jalan Haluoleo itu bukan aspirasi dewan dan kita genjot perbaikannya sejak 2021 yang anggaranya dari DAK (Dana Alokasi Khusus)," jelasnya.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

04/06/2024

Musim hujan segera berganti. Memasuki Juni, Kota Kendari dan sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) telah masuk musim peralihan. Pada periode ini, kondisi cuaca cenderung berubah-ubah. Curah hujan tetap tinggi yang disertai petir dan angin kencang. Anomali cuaca di musim pancaroba ini kerap memicu angin puting beliung.

Kepala Stasiun Klimatologi Sultra, Aris Yunatas mengatakan sebagian besar wilayah di Bumi Anoa telah memasuki periode musim pancaroba di Juni 2024 ini. Makanya, ancaman bencana hidrometereologi patut diwaspadai. Apalagi di saat yang bersamaan, periode Juni masuk puncak musim hujan.

"Pada periode musim pancaroba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat dan angin kencang termasuk puting beliung," imbau Aris Yunatas kemarin.

Di sisi lain, curah hujan di Juni ini mengalami peningkatan. Dari pantauan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Sultra masuk puncak musim hujan. Diantaranya, Kota Kendari, Bombana, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan (Konsel) dan Muna.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id

03/06/2024

Peringatan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, kepada seluruh perencana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan, untuk menyusun anggaran dengan tepat sasaran, belum efektif. Salah satu item pengadaan barang dan jasa yang kini menjadi sorotan publik adalah pembelian enam unit telepon genggam melalui Bagian Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab). Dalam berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, total nominal pengadaan handphone (HP) merek Samsung seharga Rp 29.500.000 tiap unit tersebut, mencapai Rp 177.000.000.

Setelah terungkap di publik, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim baru memanggil Kabag Umum Setkab, Jusrin Jalil, dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP), bahkan secara tertutup. Diketahui, enam unit smartphone “premium” tersebut diadakan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Informasi yang berkembang, gawai berspesifikasi tinggi itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi oknum penjabat di Koltim.

Pasca RDP lintas komisi secara tertutup, bahkan media pun tak diperbolehkan meliput, Jusrin Jalil enggan memberi penjelasan. “Jangan wawancara Kabag Umum. Pak Andi (Musmal) saja. Sudah sepakat yang bicara di media,” argumen Kabag Umum Setkab Koltim tersebut, akhir pekan lalu.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Koltim, Andi Musmal, menyayangkan adanya pengadaan enam buah merek Samsung oleh Pemkab. Menurutnya, masih banyak program prioritas yang dibisa digunakan melalui anggaran tersebut.

Baca selengkapnya di Koran Kendari Pos atau di Website Kendaripos.co.id