Kunjunga Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA di Biro ANTARA Sulawesi Tenggara, Jumat (30/8/2024).
Kendari (ANTARA) - Rombongan mahasiswa bersama jurnalis menggelar demonstrasi untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dilanjutkan dengan melakukan aksi penggeledahan di kantor legislatif itu.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) Defrian di Kendari, Jumat, mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawalan untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR RI.
Baca selengkapnya di
www.sultra.antaranews.com
Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar karnaval tapak tilas kemerdekaan, menampilkan kostum jejak pejuang kemerdekaan yang ada di wilayah itu dalam rangka menyambut HUT Ke-79 RI.
Ia menuturkan bahwa kegiatan ini adalah wujud komitmen dari kita semua sebagai penerus, bagaimana terus berjuang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
Kemudian pada kegiatan tersebut juga masing-masing barisan menampilkan kostum keunikan tersendiri, mulai dari pakaian yang dikenakan hingga kendaraan yang dihias sedemikian rupa.
#AntaraSultra
Suasana nonton bareng keluarga detik-detik Veddriq raih medali emas di Olimpiade Paris 2024🇲🇨🥇
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara menangkap tiga orang wanita yang mempromosikan judi online alias judol melalui media sosial. Mereka diketahui mengunggah tautan judi online pada akun Instagram masing-masing dan mendapat bayaran dari situs judi setiap kali mereka melakukan promosi.
ANTARA - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta seluruh perusahaan tambang di wilayah Sulawesi tenggara untuk tidak merusak dan menjaga habitat Anoa di hutan yang masuk dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kepala BKSDA Sultra Sakrianto Djawie, di Kendari, pada Jum’at (12/7) mengatakan pihak perusahaan tambang sudah bersepakat untuk menyediakan lahan seluas 422 hektare dari total 3.800 hektare dari total lahan tambang untuk digunakan sebagai kawasan konservasi anoa.
Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melakukan pembongkaran secara paksa terhadap137 lapak milik para pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di kawasan eks MTQ Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) karena melanggar dan masuk di dalam ruang terbuka hijau (RTH).
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari Amir Hasan di sela kegiatan penertiban lapak tersebut di Kendari, Rabu, mengatakan pembongkaran lapak para pedagang di kawasan eks MTQ itu merupakan tahap keempat yang dilakukan oleh Pemkot Kendari, setelah sebelumnya dilakukan teguran pertama dan teguran kedua, hingga tahap ketiga, dilakukan pemutusan arus listrik di kawasan tersebut.
“Hari ini memasuki tahap keempat SOP (standar operasional prosedur) yang kami laksanakan berdasarkan Perwali (Peraturan Wali Kota) Kendari, yaitu penertiban lapak-lapak yang masuk di dalam RTH Kota Kendari,” kata Amir.
Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data, jumlah lapak di kawasan eks MTQ itu terdapat sebanyak 137 lapak, dan semua lapak tersebut akan dilakukan pembongkaran serentak hari ini.
#AntaraSultra
Sebuah insiden terjadi saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di BLUD RS Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).
Dalam sesi konferensi pers seorang pria yang diketahui bernama Mahyuddin menerobos paspampres menuju barusan Presiden untuk menyampaikan keluhannya terkait penundaan gaji.
Setelah dikonfirmasi BPSDM Konawe pria tersebut dinyatakan sebagai PNS Nonaktif yang di berhentikan BKN Pusat terkait pemalsuan dokumen sehingga tidak berhak lagi menerima gaji.
#AntaraSultra
#konawe
Ribuan warga menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024)
#AntaraSultra
#Presiden
#JokoWidodo
#Muna
Marhaban ya Ramadan.
Bulan penuh berkah dan ampunan telah tiba.
Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga memperkuat spiritualitas, membuka pintu hati untuk berkah dan kebaikan.
Semoga di bulan penuh berkah dan ampunan ini, momen kebersamaan dengan keluarga semakin hangat dan ibadah semakin meningkatkan iman dan taqwa kita kepadaNya 🌙🤲
ANTARA senantiasa hadir untuk menemani Teman ANTARA selama menunaikan ibadah puasa. Kunjungi portal khusus Ramadan di portal berita @antaranewscom melalui tautan ramadhan.antaranews.com
#RamadannyaANTARA
#PejuangBeritadanInformasi
#KantorBeritaANTARA
#BUMNuntukIndonesia
Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait 16 larangan tentang netralitas pegawai pemerintah pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Adapun 16 poin penting yang diatur dalam larangan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yakni ASN dilarang untuk kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut serta sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke pasangan calon, memberikan dukungan ke calon legislatif atau mengidependenkan kepala daerah dengan memberikan KTP, dan mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN. "Kemudian juga, ASN dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, menjadi anggota atau pengurus partai politik, mengerahkan PNS ikut kampanye, pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara partai politik, serta dilarang untuk foto bersama pasangan calon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait 16 larangan tentang netralitas pegawai pemerintah pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Adapun 16 poin penting yang diatur dalam larangan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yakni ASN dilarang untuk kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut serta sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke pasangan calon, memberikan dukungan ke calon legislatif atau mengidependenkan kepala daerah dengan memberikan KTP, dan mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN. "Kemudian juga, ASN dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, menjadi anggota atau pengurus partai politik, mengerahkan PNS ikut kampanye, pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara partai politik, serta dilarang untuk foto bersama pasangan calon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.
#bawaslu #bawaslu_sultra
*INKA Grup Lanjutkan Ekspor Batch-2 262 Gerbong Barang ke New Zealand*
PT INKA (Persero) dan anak perusahaannya PT IMS melanjutkan pengiriman 129 gerbong barang ekspor ke New Zealand dari total 262 gerbong (23/7). Dari total tersebut sebanyak 131 gerbong telah dikirim pada 23 Februari 2023 lalu.
Senior Manager Humas dan Kantor Perwakilan PT INKA (Persero) Agung Dwi Cahyono mengatakan bahwa keseluruhan gerbong adalah tipe 50 feet (ft). Adapun tipenya adalah container flat top (CFT) wagon.
"Alhamdulillah kami INKA Grup mulai mengirim kembali dari total 262 container flat top wagon. Semoga lancar hingga gerbong ke-262," ungkap Agung.
Ke depannya, masih ada 450 wagon dan 50 underframe lokomotif yang harus diselesaikan sebagai kontrak tambahan dari UGL kepada INKA Grup.
Merujuk pada berita sebelumnya, spesifikasi umum gerbong dibagi menjadi tiga tipe yakni ukuran 40 ft, 50 ft, dan 60 ft yang didesain oleh UGL di Newcastle Australia dengan berat kosong sekitar 15.2-17.1 ton dengan maksimum daya angkut 62.9 ton.
#EksporINKA
#INKAGrup
#BUMNUntukIndonesia
Halo Sobat #NusantaraPlanters
Harga komoditas yang mengalami tren kenaikan dan kemudian mengalami penurunan merupakan fenomena yang umum terjadi di pasar komoditas. Fluktuasi harga yang volatil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor pada saat terjadi perang atau konflik di beberapa wilayah, hal ini berdampak pada pasokan dan distribusi komoditas di pasar global sehingga harga komoditas bisa naik.
Namun justru tren komiditas saat ini mengalami penurunan, isu-isu global yang menyebabkan penurunan seperti perubahan terkait pasar uang dan terkait kebijakan di dalam negeri juga turut mempengaruhi dalam penurunan harga komoditas.
Ingin dapat insight lebih rinci tentang bagaimana Equilibrium Baru di Industri Kelapa Sawit dari Bapak Abdul Ghani selaku Direktur Utama, yuk langsung nonton full videonya di channel YouTube Bincang_PTPN melalui link berikut ini:
https://www.youtube.com/watch?v=-qieb7yDyt8
Jangan lupa berikan dukungan seperti Subscribe, Like dan Simak juga video-video insightful lainnya ya :)
#BersamaMeraihJuara
#PTPNJuara
#EBITDATransformation
#KebanggaanBaruIndonesia
#PerkebunanNusantara
#HoldingPerkebunanNusantara
#BUMNUntukIndonesia
#BUMNMenggerakkanIndonesiaMaju
#PTPNKebanggaanBaruIndonesia
