Peluang Kerja ke Jepang Terbuka Bagi Warga Langsa, Ini Syaratnya
#jepang #lowongankerja #kotalangsa #peluangkerja #facebook
Banda Aceh – Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh berhasil menangkap dua orang yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu pada 30-31 Agustus 2023.
Mereka yang ditangkap berinisial ZF (22) dan AG (39), keduanya merupakan warga Langgung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh, Kombes Pol Dr. Beridiansyah, SH, S.S, MH, mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan di dua Tempat Kejadian Perkara (TKP) berbeda. Penangkapan terhadap ZF dilakukan pada Rabu, 30 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
“Usai mengamankan ZF, kemudian kami melakukan pengembangan kasus, dan berhasil menangkap AG pada Kamis, 31 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di desa Langgung, Aceh Barat,” tambahnya.
Beridiansyah menyebutkan, barang bukti yang berhasil disita dari tangan kedua pelaku berupa 13 bungkus sabu dengan berat total 70,49 gram.
Selain itu, Tim Pemberantasan BNNP Aceh juga menyita barang bukti non narkotika, yakni satu unit handphone, satu buah kaca pyrex, dua unit sepeda motor dan sejumlah uang tunai.
“Kami masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan narkotika ini,” pungkas Beridiansyah.
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara perihal kabar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Anies Baswedan.
“Kemungkinan ke arah itu bisa terjadi, tapi saya pikir belum diformalkan sedemikian rupa sampai menit ini,” kata Surya Paloh saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta pada Kamis malam, 31 Agustus 2023.
Dia pun meminta masyarakat menunggu perkembangannya. Namun, Surya Paloh enggan membeberkan secara gamblang kabar dirinya yang menyetujui penunjukan Cak Imin.
“Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, kabar kerja sama Partai NasDem dan PKB diungkapkan oleh Partai Demokrat melalui siaran pers pada hari ini. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, pihaknya pada Rabu kemarin telah mendapatkan informasi dari anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan.
Informasi itu menyatakan Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB. “Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ujar Riefky.
Demokrat, lanjut dia, lalu melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan hari ini. “Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” tutur dia.
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyambangi Istana pada Kamis sore, 31 Agustus 2023. Surya Paloh menghadap Jokowi sekitar pukul 17.30 WIB.
Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 15 menit. Anjangsana Surya Paloh dengan Jokowi ditengarai membahas keputusan memasangkan capres NasDem Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.
Tempo mengkonfirmasi pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh ke anggota Tim 8 Koalisi Perubahan sekaligus Ketua DPP NasDem Willy Aditya. Namun Willy tak merespons. Senada dengan Willy, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin juga tak merespons pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tersebut.
Keputusan Surya Paloh memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar diungkap Demokrat malam tadi. Sekjen Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Teuku Riefky Harsya mengatakan pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Tentu saja penetapan itu tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, yang merupakan anggota Koalisi Perubahan pengusung Anies sebagai capres. PKB sebelumnya berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
Malam itu juga, menurut Riefky, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat.
“Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ujar Riefky.
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Banda Aceh – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat buka suara terkait isu duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres tahun 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan, pada 30 Agustus 2023 kemarin, pihaknya mendapatkan informasi dari Sudirman Said, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin.
Menurut Riefky, persetujuan Ketua Umum PKB, Cak Imin sebagai pendamping Anies ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif dan sesuai arahan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
“Kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Dikatakan bahwa berita tersebut adalah benar. Dan Demokrat “dipaksa” menerima keputusan
itu (fait accompli),” kata Riefky dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis (31/8/2023).
Menanggapi hal itu, lanjutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Riefky menyebutkan bahwa sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Riefky menilai, rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol.
“Dan juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tutupnya.
Kronologi Anies Pilih Cak Imin Jadi Cawapres versi Demokrat Mewakili Anggota Tim 8
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Banda Aceh – Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Dr Agustin Hanafi, Lc mengingatkan para pemuda dan pemudi di Aceh tidak menunda untuk segera menikah jika sudah mampu secara lahir dan batin.
Hal itu disampaikan Agustin Hanafi saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Garuda Kupi Banda Aceh, Rabu (30/8/2023) malam. Pengajian itu dihadiri oleh sejumlah jamaah rutin termasuk Ketua KWPSI, Dosi Elfian.
Menurutnya, menikah merupakan ibadah dan menyempurnakan separuh agama. Kecuali itu, juga salah satu cara manusia untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Namun, Agustin mengingatkan, menikah bukanlah sekedar mengubah status.
“Menikah bukan hanya sekedar mengubah status tapi ada kewajiban di sana, siapkah kita menjadi seorang ayah? Siapkah kita menjadi seorang ibu? Itu penting diingat sebelum berkeluarga,” kata Agustin.
Dalam syarahannya lebih lanjut, Agustin membacakan Firman Allah SWT dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yang aritnya sebagai berikut; “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.
Firman Allah SWT tersebut lanjut Agustin harus menjadi pegangan setiap hamba yang ingin menikah apalagi yang sudah menikah.
“Jadi, menikah itu jangan ingat enak-enaknya saja, tapi harus ingat bahwa kita punya tanggung jawab besar, salah satunya seperti firman Allah SWT tersebut. Itu harus menjadi catatan kita, bahwa kita harus menjaga keluarga kita, menjaga semuanya dari berbagai hal yang berujung dosa,” kata Agustin.
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
#orinewsid
Jakarta – PT Pertamina (Persero) saat ini tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan BBM Subsidi RON 90 menjadi RON 92. Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. Namun, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.
“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.
Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah.
“Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” terang Nicke.
Kajian tersebut menurut Nicke, dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi tentu akan semakin ramah lingkungan.
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pj Walikota Amiruddin menindak tegas wajib pajak daerah yang membandel di wilayah tersebut. Dengan menggandeng Satpol PP/WH, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, mereka melakukan penyegelan sejumlah restoran, warung kopi, dan wajib pajak lainnya pada Selasa (29/8/2023) kemarin.
Operasi penertiban itu langsung berada di bawah komando Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh. Instansi ini menutup sementara tempat usaha milik wajib pajak yang menunggak sejak akhir tahun lalu dengan memasang poster/pamflet di depan bangunan.
Namun, yang menarik perhatian publik, Pemko Banda Aceh mencantumkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atas pamflet penutupan usaha wajib pajak yang menunggak. Pemandangan ini memberi kesan pihak Pemko juga menggandeng KPK dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Banda Aceh – Tramadol adalah obat antinyeri golongan opiat yang digunakan pada nyeri sedang-berat. Tramadol sendiri didapat hanya dengan indikasi medis yang tepat, artinya harus dengan resep dokter.
Biasanya obat ini digunakan pada kondisi nyeri akut sedang-berat pada nyeri gigi, nyeri kanker, nyeri setelah operasi, ataupun pada nyeri melahirkan. Sebab, pada kondisi tersebut terkadang obat nyeri umum yang dapat didapat bebas kurang membantu dalam meredakan nyeri sedang-berat ini.
Tramadol pertama kali digunakan sebagai antinyeri pada tahun 1977 di Jerman. Setelah memalui berbagai penelitian keamanan dan efektivitas, tramadol disetujui untuk digunakan sebagai antinyeri oleh Food and Drugs Administration (FDA) pada tahun 1995. Lantas, mengapa tramadol dilarang dan apa efek sampingnya?
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
Jantho – Operasi gas elpiji 3 Kg yang dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Besar, merupakan upaya Pj Bupati Aceh Besar, Muhamamd Iswanto, SSTP, MM, meringankan beban masyarakat ditengah badai inflasi yang terjadi saat ini, upaya ini juga sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat agar terus meningkat, sehingga ekonomi daerah tetap stabil.
Mengenai operasi gas elpiji 3 kg tepat sasaran, Muhammad Iswanto mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Regional Wilayah Aceh dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) yang telah membantu Kabupaten Aceh Besar secara maksimal selama satu bulan ini.
“Karena, selama ini cukup besar kontribusi Pertamina dan Hiswana Migas Aceh dalam hal membantu Kabupaten Aceh Besar terkait gas elpiji 3 Kg, sehingga selama satu bulan, masyarakat kurang mampu di Aceh Besar bisa mendapatkan harga gas elpiji dengan harga subsidi,” ungkap Muhammad Iswanto.
Menurutnya, persoalan kelangkaan barang, disparitas harga, dan fluktuasi harga komoditas bahan pokok menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh Besar. Disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Disparitas harga akan memberikan efek ketidakadilan dalam kemakmuran antar daerah.
“Masalahnya, harga gas elpiji 3kg ini dikedai-kedai kelontong itu sangat mahal, dan disetiap daerah berbeda-beda harganya, karena itulah, ini menjadi langkah mencegah terjadinya disparitas harga,” terangnya.
Berita Selengkapnya di :
https://orinews.id
