https://www.youtube.com/channel/UCHwefyQ1lCPL7_siVKOhcAw

Top Media, Balikpapan (2025)

26/10/2024

Menjelang Pilkada Serentak 2024, Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar), AKBP Heri Rusyaman melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah.

Bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kukar, Intan Heri Rusyaman, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan menjaga kondusifitas keamanan menjelang Pilkada 2024.

Kunjungan pertama dilakukan pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Polsek Anggana, Kecamatan Anggana.

26/10/2024

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin telah menolak gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Kartanegara (Kukar).

Sengketa diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) 03 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Putusan nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM tersebut dikeluarkan pada sidang pembacaan putusan, pada Rabu, 23 Oktober 2024.

26/10/2024

Akademisi Fakultas Hukum Unikarta, La Ode Ali Imran, menilai bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin tidak menolak gugatan sengketa Pilkada Kukar 2024.

Menurut La Ode, putusan PTTUN yang terkait sengketa Pilkada yang diajukan oleh pasangan calon nomor 03, Dendi-Alif, perlu dipahami secara lebih tepat.

La Ode memberikan tafsir bahwa putusan Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM yang menyatakan gugatan "tidak diterima" bukanlah penolakan terhadap pokok perkara.

26/10/2024

Debat publik Pilkada Balikpapan 2024 memperlihatkan perbedaan antara Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3, khususnya terkait isu program BPJS kelas 3 dan kemiskinan di kota ini.

Dalam sesi tanya jawab, calon Wakil Walikota Balikpapan nomor urut 1, Bagus Susetyo, langsung mengarahkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3, Sabani-Syukri.

Topik utama yang dibahas adalah kelanjutan program BPJS kelas 3 yang selama ini diberikan kepada warga miskin.

26/10/2024

Dalam debat kandidat Pilkada Balikpapan yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024) malam, isu politik dinasti menjadi salah satu topik yang digaungkan oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02.

Calon Wakil Walikota Balikpapan nomor urut 2, Eddy, mempertanyakan pandangan pasangan calon nomor urut 3, Sabani dan Syukri Wahid, terkait fenomena tersebut di Balikpapan, serta potensi dampak negatif yang mungkin terjadi.

Menjawab dalam waktu dua menit yang diberikan, Sabani tampak tenang menekankan bahwa dunia politik seharusnya terbuka bagi semua kalangan, tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki kekayaan atau koneksi kuat.

26/10/2024

Polda Kaltim menggelar dialog penguatan fungsi kehumasan antara Polri dengan wartawan di Ruang Tribrata Polres Kukar, pada Jumat 25 Oktober 2024.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kaltim, sebagai upaya mendukung kehumasan dalam menghadapi Pilkada Kalimantan Timur 2024.

Acara ini menghadirkan Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Heri Rusyaman, serta Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, bersama tim kehumasan dan wartawan setempat.

26/10/2024

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, anggota DPRD Kukar Junaidi menyerukan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh kepentingan politik yang dapat mengganggu suasana kondusif.

Dalam pernyataannya, Junaidi menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak terjebak dalam pemberitaan atau isu hoaks yang beredar.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan penyelenggaraan Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan ada penekanan yang dapat mempengaruhi independensi penyelenggara. Kita serahkan proses Pilkada kepada KPU. Apabila terdapat kesalahan, kritiklah dengan cara yang bijaksana," jelas Junaidi.

Sebagai langkah konkret, Junaidi memberikan saran kepada tim sukses calon kepala daerah untuk mengadakan coffee morning atau pertemuan diskusi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komunikasi yang baik antara tim sukses, sehingga proses kompetisi politik dapat berlangsung secara fair dan transparan.

"Kita harus memberikan gambaran positif kepada masyarakat bahwa politik di Kukar berlangsung dengan damai dan santun. Para elit politik juga seharusnya bersilaturahmi dengan sikap ramah," tambahnya.

Junaidi juga menjelaskan bahwa semua tim sukses diperbolehkan menggunakan strategi masing-masing selama tidak melanggar peraturan. Pengawasan akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerhati Pilkada independen, dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Kami berharap agar proses Pilkada ini berjalan fair, dengan harapan yang tampil adalah kader terbaik Kukar. Silakan bertarung tanpa mengintervensi pasangan lain," ungkapnya.

Walaupun kondisi politik saat ini mulai memanas, Junaidi melihat hal tersebut sebagai peluang. Banyak peserta yang sudah berpengalaman, sementara yang lain masih baru dalam dunia politik.

"Mari kita ingatkan diri untuk tidak menghalalkan segala cara. Hal ini bisa memicu benturan horizontal antara pendukung," pungkasnya.

26/10/2024

Farida, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas selesainya masa jabatan sebagai Ketua Sementara. Politikus dari PDI Perjuangan ini telah menjalankan tugas kepemimpinan selama sekitar dua bulan.

Selama periode tersebut, Farida telah berperan dalam pengawalan pembentukan fraksi dewan dan proses pengesahan APBD Perubahan 2024.
Farida berharap agar pimpinan definitif dapat segera mengoptimalkan fungsi dewan dengan pembentukan AKD.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan saudara Herry Asdar sebagai pimpinan sementara. Semoga pimpinan definitif dapat segera menetapkan AKD, sehingga kegiatan kedewanan dapat berjalan maksimal,” kata Farida, baru-baru ini.

Dalam kesempatan ini, Farida juga memberikan selamat kepada para pimpinan yang baru dilantik. Ia berharap, para pimpinan baru dapat membangun dan memperkuat kerja sama antar anggota DPRD serta dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini penting untuk membangun Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih baik.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjadi wakil rakyat yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. Kita juga harus memajukan pembangunan di wilayah daerah pemilihan masing-masing,” tambahnya.

Farida menekankan pentingnya kolaborasi antar anggota dewan untuk mencapai tujuan bersama. Menurutnya, dengan kerja sama yang baik, DPRD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perannya sebagai ketua sementara, Farida merasa terhormat dapat melayani masyarakat Kukar.

Dia berharap, dengan adanya pimpinan definitif yang baru, dewan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan lebih baik. Hal ini mencakup pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang akan berdampak positif bagi masyarakat.
Farida juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk mendorong program-program yang pro rakyat dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah.

“Mari kita bersatu demi kepentingan masyarakat. Kita harus mendengarkan suara rakyat dan membawa aspirasi mereka ke dalam setiap keputusan yang kita ambil di dewan,” pungkas Farida.

26/10/2024

Melihat kondisi saat ini, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) ingin agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam pembangunan tahun 2024.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kukar, Fachruddin, kepada Nomorsatukaltim--Disway Kaltim Grup, belum lama ini. Mengingat, kata dia, besarnya anggaran yang dimiliki Kukar tahun depan.

Fachruddin mengatakan, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang mencapai Rp 14 triliun, pemerintah harus mampu memaksimalkan pembangunan di berbagai sektor yang krusial bagi masyarakat.

"Kita bisa lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang memang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Fachruddin.

Lebih lanjut, Fachruddin menjelaskan bahwa alokasi anggaran sudah diatur dengan jelas. Pendidikan misalnya, mendapatkan alokasi sebesar 20 persen dari APBD, sementara sektor kesehatan mendapatkan 10 persen. Anggaran ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kedua sektor vital tersebut.

"Dalam aturan sudah ditetapkan bahwa alokasi pendidikan mencapai 20 persen, kesehatan 10 persen, dan sisanya dialokasikan untuk sektor lainnya sesuai kebutuhan," tegas Fachruddin, yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV.

Fachruddin menyoroti pentingnya sektor kesehatan yang menjadi prioritas utama masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, ia berharap Pemkab Kukar bisa menggratiskan biaya BPJS bagi seluruh masyarakat.

"Sektor kesehatan ini sangat penting, terutama bagi masyarakat pedesaan. Fasilitas seperti rumah sakit dan puskesmas harus segera dioperasikan agar pelayanan kesehatan bisa optimal," tambahnya.
Tidak hanya itu, Fachruddin juga menekankan bahwa DPRD Kukar siap mengawal aspirasi masyarakat. Setiap anggaran yang telah dialokasikan melalui pembahasan rencana kegiatan akan terus dipantau agar pembangunan tepat sasaran dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

"DPRD berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemkab Kukar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tepat sasaran," imbuhnya.

24/10/2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda mendorong Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di kecamatan.

Hal tersebut bertujuan agar partisipasi masyarakat mencapai lebih dari 70 persen.

Komisioner Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Samarinda, Yustiani menjelaskan, program tersebut dijadwalkan berlangsung dua kali pada Oktober. Dengan target maksimal 100 peserta per pertemuan.

24/10/2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kutai Kartanegara (Kukar).

Kali ini di rumah seorang mantan pejabat berinisial AI di Jl Arwana, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, pada Selasa 22 Oktober 2024.

Dalam panatauan media ini, penggeledahan dilakukan di salah satu perumahan elite di wilayah RT 22, dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian,mulai pukul 10.00-14.30 Wita.

Rumah yang digeledah tersebut diketahui milik mantan pimpinan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang pernah menjabat pada sekitar 2019.

24/10/2024

Menjelang Rapat Paripurna ke-14 yang dijadwalkan pada 23 Oktober 2024 mendatang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar gladi kotor dan gladi bersih.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk meresmikan pengangkatan unsur pimpinan DPRD Kukar periode 2024-2029.

Kegiatan gladi kotor dan gladi bersih ini berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kukar, Selasa 22 Oktober 2024.

Sekretaris Dewan (Sekwan), M Ridha Darmawan, mengungkapkan bahwa latihan ini dilakukan guna memastikan seluruh persiapan menjelang rapat paripurna berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

"Gladi bersih dan gladi kotor yang kami lakukan hari ini adalah untuk mempersiapkan peresmian pengangkatan unsur pimpinan DPRD, termasuk ketua dan tiga wakil ketua yang akan mengemban tugas dalam periode 2024-2029," ujar M Ridha Darmawan.

Menurut Ridha, penetapan unsur pimpinan DPRD Kukar ini merupakan bagian dari agenda penting dalam transisi kepemimpinan di DPRD Kukar.

Ketua DPRD beserta tiga wakil ketua akan dilantik dalam rapat paripurna, yang menandai dimulainya masa kerja mereka untuk lima tahun ke depan.

Rapat Paripurna ke-14 ini akan menjadi momen penting bagi DPRD Kukar untuk melanjutkan tugas legislatif dengan struktur kepemimpinan yang baru.

Tidak hanya itu, dalam rapat paripurna yang akan digelar besok itu, salah satu anggota dewan yang sebelumnya belum diresmikan pengangkatannya juga akan dilantik.

"Selain unsur pimpinan, rapat paripurna esok hari juga akan melantik salah satu anggota dewan yang belum sempat diresmikan pengangkatannya, yaitu dari fraksi Golkar, Nur Wahidah, yang akan digantikan oleh Pak Erwin," tambah Sekwan.

M Ridha Darmawan menjelaskan bahwa persiapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rapat paripurna berjalan lancar tanpa kendala. Menurutnya, gladi kotor dan gladi bersih sangat penting untuk menjaga keseragaman tata cara pelaksanaan, khususnya untuk memastikan semua pihak yang terlibat sudah memahami prosedur yang akan dijalankan esok hari.

23/10/2024

Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan akan menghadapi debat perdana, dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Novotel Balikpapan.

Pada agenda debat pertama besok, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan telah mengangkat beberapa tema, yaitu Hukum, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Reformasi Birokrasi.

Tiga paslon yang akan berpartisipasi dalam acara ini adalah Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo, Rendy Susiswo Ismail-Eddy Sunardi, dan Muhammad Sabani-Syukri Wahid.

Mereka akan membahas secara mendalam isu-isu yang diangkat oleh KPU Balikpapan.

Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menjelaskan bahwa debat pertama ini akan dibagi menjadi enam segmen.

"Jadi dari durasi 120 menit kami akan bagi menjadi enam segmen atau enam sesi debat," ungkap Yudho, Selasa (22/10/2024).

Tema besar debat ini akan dipecah menjadi dua sub-topik.

Sub pertama akan membahas mengenai hukum, korupsi, transparansi, dan keterbukaan informasi.

Sementara itu, sub kedua akan fokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen kepegawaian, dan sistem merit.
Yudho menambahkan bahwa pada segmen pertama debat, ketiga paslon akan mempresentasikan visi dan misi mereka.

"Segmen kedua dan ketiga yaitu pendalaman dari visi-misi dari tiga pasangan calon," jelasnya.

Setelah menyelesaikan tiga segmen awal, paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan terlibat dalam debat serta pertukaran ide pada segmen keempat dan kelima.

23/10/2024

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna guna menyepakati anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029.

Dari AKD yang disebutkan, Komisi X menjadi sorotan karena komisi tersebut diisi oleh sejumlah publik figur seperti Ahmad Dhani, Once Mekel, Denny Cagur hingga Verrel Bramasta.

Sementara Komisi X DPR membidangi Pendidikan, Olah Raga, dan Riset.

23/10/2024

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak muda, khususnya terkait kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Pernyataan ini disampaikan setelah mendengarkan curahan hati generasi Z pada acara 'IDN - Gen-Z Summit (Youth Voice, Local Choice: Redefining Leadership in Indonesia's Region)' di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Ridwan Kamil menyampaikan bahwa banyak peserta yang mengeluhkan persyaratan kerja yang dianggap memberatkan.

23/10/2024

"Tidak ada kader di kabinet, tidak berarti PDIP tidak bisa memberikan sumbangsih bagi perjalanan bangsa ke depan dalam 5 tahun ini," kata Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Ketua Banggar itu menjelaskan dukungan PDIP terhadap pemerintahan dilakukan dengan cara memberi kritik konstruktif.

22/10/2024

Koordinator Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Komite Anti Korupsi Indonesia, dan Indonesia Development Monitoring, Arifin Nur Cahyono akan melaporkan penyelenggara Pemilu.

Pelaporan terhadap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etika karena dugaan maladministrasi.

22/10/2024

-Polda Kalimantan Timur (Kaltim) buru pemodal tambang batu bara ilegal yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Ditreskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Indra Lutrianto Amstono mengatakan, meski dua pelaku telah diamankan, namun kasus ini ditegaskan Indra masih akan terus berlanjut. Sebab jajaran Ditreskrimum Polda Kaltim masih memburu para pemodal dari aktivitas tambang ilegal yang dilakukan JC dan A.

"Sekarang masih kami dalami dan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pemodal kegiatan itu. Ini belum ada yang dijual, kalau dijual kemana, petani ini (JC dan A) ini tidak tahu. Tunggu pemodalnya baru bisa kita ketahui,” kata Indra Lutrianto dalam keterangannya, Rabu 9 November 2022.