เว็บไซต์คืออะไร?

https://www.facebook.com/104969584568272/

The Information News

& : The Information News adalah salah satu social media yang perduli terhadap pelanggara Menjunjung tinggi amanat penderitaan rakyat Patani.
2.

The Information News mempunyai Visi, Misi, Sifat dan Tujuan

VISI
"Terwujudnya The Information News sebagai media penerangan yang mengetengahkan dalam menyampaikan informasi terkait masalah pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, HAM di dunia internasional, khususnya problematika yang dialami masyarakat Bangsa Melayu Patani (Selatan Thailand)"

MISI
1. Menciptakan kader yang minat dalam bida

ng penerangan dan jurnalis.
3. Menyebarluaskan berita krisis yang dialami masyarakat bangsa Melayu Patani kepada masyarakat dunia internasional.
4. Turut membongkar kenyataan media yang memberitakan masalah Patani.
5. Sebagai aspirasi masyarakat bangsa Melayu Patani yang berperan menyebarluaskan informasi ke dunia internasional. SIFAT
"The Information News adalah media penerangan yang tidak terikat dari mana-mana pihak dan bersifat independen"

TUJUAN
“Tujuan dan maksud The Information News adalah menyebarluaskan informasi berita Patani ke ranah internasional”

Link page The Information News : https://web.facebook.com/TheInformationNews/

27/01/2025

Yala - 27/01/2025, pukul 04:00 am.
Pihak tentera Thailand melakukan operasi keatas sebuah rumah warga sipil Patani (Selatan Thailand), operasi ini dilakukan di kawasan rumah Jarae Kadong Tempat 3 Mukim Hua Kating Daerah Krong Pinang Wilayah Yala.

Laporan dari masyarakat tempatan mengatakan, ratusan pihak tentera Thailand melakukan operasi dengan mengunakan puluhan buah kereta, dan beberapa buah motorsikal.

Pihak tentera Thailand menduga dan percaya di dalam rumah tersebut terdapat para pejuang Patani yang sedang bersembunyi.

Manakala, hingga saat ini operasi masih dilakukan oleh pihak tentera Thailand, dan beberapa lalu lintas jalan raya yang berdekatan di tutup.

23/01/2025

Narathiwat - 23/01/2025, pukul 09:55 qm.
Berlaku letupan bom keatas sebuah pos keamanan pihak tentera Thailand, menyebabkan mangsa 7 orang cedera, kejadian ini berlaku di kawasan Culaphon Tempat 5 Mukim Bongor Daerah Ratget Wilayah Narathiwat.

Laporan dari masyarakat tempatan mengatakan, ketujuah-tujuh orang mangsa yang cedera adalah pihak tentera Thailand yang sedang bertugas di kawasan tersebut.

Manakala, mangsa yang cedera telah di bawa ke hospital yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan.

14/01/2025

: Letupan Bom Keatas Sebuah Kereta Pihak Polis Thailand.

Narathiwat - Berlaku letupan bom keatas sebuah kereta, menyebabkan 2 orang mangsa maut ditempat, kejadian ini berlaku di kawasan lalu lintas jalan raya Air Kuede Mukim Sibanphot Daerah Sisakhon Wilayah Narathiwat, pada (14/01/2025), pukul 09:50 am.

Baca selengkapnya disini : https://www.facebook.com/100063539838208/posts/1126227806171870/

Editor : The Information News.
Video : Facebook.

14/01/2025

Narathiwat - 14/01/2025, pukul 09:50 am.
Berlaku letupan bom keatas sebuah kereta, menyebabkan 2 orang mangsa maut ditempat, kejadian ini berlaku di kawasan lalu lintas jalan raya Air Kuede Mukim Sibanphot Daerah Sisakhon Wilayah Narathiwat.

Laporan dari masyarakat tempatan mengatakan, mangsa yang cedera adalah pihak polis Thailand bahagian sempadan (Chor Chor Dor).

09/01/2025

Chess Analysis : Situasi Konflik di Patani.

Data dan fakta di Patani selalu memiliki dua sisi. Kebenaran memiliki dua wajah karena ini adalah wilayah konflik antara dua pihak utama: Pemerintah Thailand dan Gerakan Kemerdekaan yang saat ini dipimpin oleh BRN, kelompok yang menjadi fokus utama pemerintah Thailand dalam operasi penindasan dan perburuan pemimpin mereka.

Media lokal di kawasan selatan menyoroti situasi yang memanas dengan berita utama seperti: “Kekacauan di Selatan Memuncak Akhir Tahun: Ledakan dan Penembakan, 10 Insiden dalam 12 Hari.” Sejak 12-24 Desember 2024, statistik kekerasan telah meningkat jauh melampaui laporan tersebut. Beberapa pihak percaya bahwa hal ini dipicu oleh macetnya meja perundingan damai, sehingga mendorong masyarakat sipil di kawasan selatan mengeluarkan pernyataan mendesak pemerintah untuk melanjutkan negosiasi dengan BRN, demi mencegah kekerasan yang lebih besar. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: Apakah proses perdamaian yang selama ini dilakukan hanya sia-sia?

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas situasi adalah insiden penahanan Hamdi Toma. Berdasarkan informasi dari halaman Facebook Resmi Komando Keamanan Internal Wilayah 4 (The Internal Security Operations Command (ISOC) Region 4) , Hamdi ditahan oleh Satuan Operasi Khusus di Patani pada 19 Desember 2024. Penahanan ini memicu berbagai perspektif: pihak pemerintah menegaskan Hamdi terlibat dalam banyak kasus kekerasan, sementara masyarakat lokal melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ancaman dan intimidasi oleh pihak keamanan.

Menurut laporan resmi, pada 25 Desember 2024, Hamdi yang sedang dalam perjalanan menuju pusat interogasi melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Insiden ini menewaskan satu anggota keamanan dan melukai tiga lainnya. Namun, Hamdi kemudian menyerahkan diri melalui perantara masyarakat setempat, menyatakan bahwa ia melarikan diri karena ancaman dari pihak keamanan yang diduga dalam keadaan mabuk.

Peristiwa ini menyoroti sejumlah masalah:
Ketidakmampuan untuk memastikan apakah tindakan pihak keamanan mematuhi hukum.
Penanganan tersangka pada malam hari tanpa pengamanan seperti borgol atau pengawasan CCTV.

Media pemerintah cenderung berpihak pada narasi resmi, sementara laporan dari masyarakat lokal sering diabaikan.

Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam konteks konflik seperti ini? Akankah penyampaian informasi yang seimbang dan transparan dari kedua belah pihak mampu meredakan kekerasan dan ketegangan?

Rujukan : Rukkhat Jae Bungor, (2024) “Chess Analysis : Situasi Konflik di Patani”, Dua Sisi Kebenaran Pihak Mana yang Harus Dipercaya, Episode.6. Wartani official.

Sumber : Tunas Media, 27 Desember 2024.
Photo : Istimewa.

08/01/2025

: Hidup di Jalan Allah Itu Terlebih Sakit daripada Mati di Jalan Allah.

Video : Berani Keranabenar.

08/01/2025

Dinamika Meja Perundingan : RTG Tidak Berkomutmen dan Memanipulasi Perundingan Damai Patani.

Akhir-akhir ini, konflik berdarah di wilayah Selatan Thailand, khususnya di Patani, telah menjadi isu yang kompleks dan berkepanjangan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya komitmen yang jelas dan tulus dari pihak pemerintah Thailand (RTG) dalam menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu bentuk ketidakkomitmen yang semakin mencolok adalah manipulasi terhadap rancangan atau rencana perundingan damai, yang sering kali dirasakan oleh pihak-pihak terkait sebagai alat politik semata. Tanpa adanya upaya nyata untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan di Patani, perdamaian yang diharapkan sulit untuk terwujud.

Konflik di Patani bermula sejak masa penjajahan Siam pada awal abad ke-19, ketika wilayah-wilayah Negeri Patani dianeksasi ke dalam wilayah negara Thailand saat ini. Penduduknya, yang mayoritas beragama Islam dan berbahasa Melayu, dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan budaya Thai yang dominan. Perasaan ketidakadilan dan penindasan pun berkembang, terutama seiring dengan pengurangan hak-hak raja-raja di negeri Melayu. Hal ini kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan yang menuntut kebebasan dan hak untuk pemerintahan sendiri.

Upaya perdamaian sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2013, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Malaysia sebagai fasilitator, serta beberapa negara tetangga yang berperan sebagai pendukung dalam proses perundingan damai tersebut. Namun, meskipun telah banyak perundingan dilakukan, hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam mengurangi ketegangan di wilayah Patani, Menara, Jala, Setul, dan Patani Barat.

Di balik semangat untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, terlihat bahwa pihak pemerintah Thailand (RTG) kerap kali memanipulasi rencana perundingan damai demi kepentingan politik jangka pendek mereka. Manipulasi ini mencakup pengalihan fokus dari isu-isu utama yang dihadapi masyarakat Patani, seperti hak untuk pemerintahan sendiri, kebebasan menjalankan ajaran agama, serta keadilan ekonomi dan sosial, menuju isu-isu yang lebih mudah dikendalikan atau lebih menguntungkan pihak berwenang Thailand.

Selain itu, RTG juga kerap memutarbalikkan fakta dengan menggambarkan konflik di Patani sebagai semata-mata masalah internal Thailand. Mereka membangun kampanye yang bertujuan melemahkan proses perundingan damai yang difasilitasi oleh pemerintah Malaysia, sekaligus melabeli Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) dengan stigma negatif untuk meruntuhkan legitimasi perjuangan mereka.

Dalam perundingan damai yang telah berlangsung sebelumnya, pihak pemerintah Thailand (RTG) lebih cenderung menekankan pada pengurangan kekerasan dan pelaksanaan operasi-operasi pemberantasan terhadap kelompok-kelompok pembebasan, tanpa menyentuh akar permasalahan yang lebih mendalam. Inti dari masalah tersebut adalah ketidakpuasan masyarakat Patani terhadap pemerintahan pusat di Bangkok.

Pendekatan seperti ini kerap menimbulkan rasa kecewa di kalangan para pemimpin bangsa Patani maupun masyarakat Patani secara keseluruhan. Mereka merasa bahwa ruang untuk menyuarakan hak atas kebebasan dan keadilan tidak diberikan secara adil dan seimbang, sehingga memperdalam jurang kepercayaan terhadap proses perundingan damai tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam perundingan damai adalah ketidakpercayaan yang mendalam antara pihak pemerintah Thailand (RTG) dan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN). Setiap kali perundingan berlangsung, hasilnya belum mampu memenuhi harapan dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen pemerintah Thailand untuk benar-benar mencapai perdamaian sejati, yang justru semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan.

Manipulasi terhadap agenda perundingan yang dilakukan secara berulang kali juga memperumit situasi, membuat masalah semakin kusut dan sulit untuk dipecahkan. Salah satu bentuk ketidakseriusan RTG adalah keengganan untuk menunjuk Ketua Delegasi Perundingan Damai dari kalangan sipil. Jika posisi tersebut terus dipegang oleh pihak militer, proses perundingan hanya akan dianggap sebagai formalitas belaka tanpa membawa perubahan nyata, sekadar sandiwara politik yang basi dan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, peran pihak ketiga, terutama pemerintah Malaysia sebagai fasilitator, tampaknya sering diremehkan dan dipertanyakan oleh RTG. Banyak pihak berpendapat bahwa Malaysia menghadapi keterbatasan dalam bertindak karena pengaruh besar yang dimiliki Thailand terhadap ekonomi dan politik di kawasan regional.

Situasi ini menyebabkan upaya-upaya perdamaian sering kali tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan, sehingga gagal memenuhi harapan semua pihak yang terlibat. Kurangnya dukungan yang tulus dan penghormatan terhadap peran fasilitator hanya memperumit proses perundingan damai, yang sejatinya memerlukan kerja sama dan kepercayaan penuh dari semua pihak. Untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan, beberapa langkah penting perlu diambil oleh pihak pemerintah Thailand (RTG).

Pertama, pemerintah Thailand harus menunjukkan komitmen yang lebih nyata dalam menangani tuntutan-tuntutan dasar masyarakat Patani secara inklusif. Hal ini mencakup pemberian ruang yang lebih luas untuk perundingan yang kredibel dan memiliki wewenang dalam memutuskan isu-isu terkait. Keterlibatan militer secara aktif sebagai Ketua Delegasi hanya akan memperumit proses pencabutan Undang-Undang Darurat, Dekrit Keamanan, dan Undang-Undang Khusus lainnya. Perwakilan pemerintah Thailand yang relevan harus memiliki fokus yang jelas pada proses perdamaian dan menghindari tindakan provokatif yang hanya memperburuk situasi.

Kedua, perlu diciptakan platform yang lebih terbuka, bebas, dan transparan untuk memungkinkan masyarakat Patani menyuarakan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut akan ancaman dari pemerintah, seperti melalui operasi-operasi gelap dan diskriminasi hukum. Langkah ini akan membantu meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan yang semakin terkikis setiap harinya. Sebagai contoh, kasus diskriminasi terhadap sembilan pemuda berpakaian Melayu yang ditangkap tanpa bukti yang jelas merupakan tindakan yang zalim dan mencerminkan adanya unsur kesengajaan. Hal semacam ini harus dihentikan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian.

Pemerintah Thailand perlu memahami bahwa penyelesaian damai bukan sekadar menyelesaikan isu keamanan atau kepentingan politik jangka pendek. Proses ini juga melibatkan dimensi geografis dan teritorial, serta upaya untuk memulihkan hak-hak sosial, budaya, dan agama masyarakat Patani yang telah lama terabaikan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Proses Perundingan Damai, yang juga dikenal sebagai Protokol Turkiye.

Konflik di Patani merupakan isu yang membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan jujur dari semua pihak yang terlibat. Jika pemerintah Thailand terus memanipulasi rencana perundingan damai demi keuntungan politik jangka pendek di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pheatongtar Shinawatra, maka perdamaian sejati akan sulit tercapai.

Hanya dengan komitmen yang tulus dan kesungguhan yang lebih komprehensif, sebagaimana yang pernah diupayakan oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra terhadap hak-hak masyarakat Patani, perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat dapat diwujudkan. Dengan demikian, harmoni sosial di Patani pun akan dapat tercapai.

Sumber : Tunas Media, 05 Januari 2025.
Photo : Istimewa.

07/01/2025

Kedamaian Patani Hanya Dalam Mimpi : Dua Dekade krisis konflik bersenjata di Patani (Thailand Selatan) 2004-2025, konflik belum Usai.

Patani Selatan Thailand yang masih mengalami krisis konflik yang berpanjangan hingga hari ini dan masih jauh dari kata damai. Setalah 4 Januari 2004 Konflik bersenjata babak baru bermulai dengan serangan rampasan senjata dari gerakan pembebasan Patani. Dengan serangan itu telah diidentifikasi sebagai " Cetusan Bunga Api Dimulai kembali ".

Peristiwa itu terjadi pada hari Ahad sekitar jam 02.00 malam ada sebanyak 80 orang bersenjata menurunkan dari truk, kira-kira 5 buah truk menuju ke sebuah kampung Tangok, Kecamatan Marubo-ok, Distrik Cho-airong, Provinsi Narathiwat.

Dari kampung Tangok, kelompok bersenjata berjalan kaki sampai di Markas Tantara Narathiwat Rajanagarindra atau Batalyon 4. Selanjutnya, mereka melakukan serangan akbar ke atas markas tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya menewaskan empat tantara, berjumlah 400 lebih senjata perang bersama pelurunya dirampas diangkut naik truk untuk bersembunyi. Senjata tersebut masih sampai hari digunakan oleh gerakan Patani yang menuntut wilayah merdeka.

Walaupun di berapa tahun kebelakangan ini peristiwa serangan akan berkurang dalam hal jumlah. dan jarak yang lebih jauh tetapi sebagian besar serangan datang dalam bentuk lebih banyak atau serang serentak. Namun kekerasan berskala besar masih terjadi dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, tidak ada yang menjamin itu Situasi di Patani yang terdiri dari Provensi Pattani, Yala, Narathiwat dan 4 distrik yang berbatasan dengan Songkhla, yaitu distrik Chana, Thepha, Saba Yoi dan Na Thawi, sudah mulai menuju kearah damai. Disebalik krisis konflik hal yang membeban masyarakat sipil yaitu UUD Dharutar Militer masih berlaku, departemen keamanan masih menolak untuk membatalkan penggunaan undang-undang Dharurat militer di Patani, termasuk "Hukum Perang" yang berlaku sejak peristiwa cetusan bunga Api meletus Termasuk juga Darurat Administrasi Publik dalam Situasi Darurat B.E. dengan memperbaharui perpanjangan setiap 3 bulan sekarang sudah 77 kali perpanjangan.

Soal Anggaran, Tentu saja harus guna untuk menyelesaikan konflik di Patani. setiap pemerintahan sebelum ini 9 pemerintahan, 8 Perdana Menteri, telah menghabiskan total 5,04 ratus miliar baht, yang disebut "setengah triliun". Walau anggaran sebesar itu belum melihat hanya Cahaya pintu kedamaian bagi Masyarakat Patani.

Bagaimana Proses rundingan Damai

Proses rundingan damai antara gerakan pejuang Patani dengan kerajaan Thailand kurangnya komitmen yang jelas dan tulus dari pihak pemerintah Thailand (RTG) dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tanpa adanya upaya nyata untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan di Patani, perdamaian yang diharapkan sulit untuk terwujud. Walau bagaimana Warga sipil Patani harus tetap memperjuangkan hak-hak mereka untuk merasakan hidup damai, walau harus bersabar dengan situasi kejadian dan tantangan yang amat pedih.

Dua Dekade Krisis konflik di Patani (Thailand selatan), lebih dari 7,640 jiwa dikorbankan. Adapun statistik semua jenis insiden kekerasan yang terjadi di tiga provinsi paling selatan dan empat distrik di Provinsi Songkhla dari 4 Januari 2004 hingga saat ini, 21 Tahun Krisis Konflik di Patani.

Agar Patani kembali damai Penting untuk memulai dengan menerima masalah dalam segala dimensinya. Ruang terbuka untuk dialog yang setara dan menciptakan mekanisme yang menghormati martabat dan keadilan semua pihak. Ini mungkin satu-satunya cara menuju perdamaian sejati dan abadi.

Sumber : Tunas Media, 04 Januari 2025.
Photo : Istimewa.

07/01/2025

Historis Patani : Pi-Leng, Titik Konflik Cetusan Bunga Api - Pasca Kejatuhan Patani Menuju “Perang Revolusi”.

Pada tanggal 4 Januari 2004, sebuah peristiwa yang menjadi manifestasi politik pada era "Perang Revolusi" terjadi di Patani dengan pola perlawanan gerilya. Peristiwa tersebut, yang kini dikenang sebagai titik konflik bersenjata di wilayah perbatasan selatan Thailand, ditandai oleh aksi Serangan senjata di Kamp Militer Pi-Leng, Narathiwat. Tepat 21 tahun yang lalu, peristiwa tersebut menjadi pemantik konflik berkepanjangan.

Pada dini hari tanggal 4 Januari 2004, sekitar 200 orang menyerbu dan merampas lebih dari 413 pucuk senjata dari Batalyon-4 di Kamp Militer Narathiwat Rajanagarindra, yang dikenal sebagai Kamp Pi-Leng, di Distrik Cho-Airong, Provinsi Narathiwat. Serangan itu hanya berlangsung selama 20 menit dan menyebabkan tewasnya empat prajurit penjaga.

Sehari setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 5 Januari 2004, pemerintah Thailand memberlakukan hukum darurat militer di tiga provinsi selatan, yaitu Pattani, Yala, dan Narathiwat. Sejak itu, berbagai undang-undang khusus, termasuk Undang-Undang Darurat Militer, Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Darurat, mulai diterapkan. Kebijakan ini memungkinkan pengerahan anggaran besar, personel militer, dan polisi untuk menangani konflik. Namun, hingga saat ini, konflik tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2024, pemerintah telah menghabiskan anggaran lebih dari 500 miliar baht melalui sembilan pemerintahan dan tujuh perdana menteri. Menariknya, menurut Dr. Surachart Bamrungsuk, seorang pakar senior keamanan dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Chulalongkorn, proporsi korban jiwa antara "aparatur negara" dan "warga sipil" di wilayah selatan Thailand hampir seimbang. Hal ini berbeda dari konflik bersenjata di berbagai wilayah lain di dunia, di mana korban sipil biasanya lebih dominan.

Dr.Surachart kemudian mengajukan pertanyaan penting: Apa langkah yang akan diambil pemerintah Thailand pada tahun ke-21 konflik ini?

Dalam refleksi atas peristiwa tersebut, Pada tahun 2004, tercatat lebih dari 1.474 insiden kekerasan yang menyebabkan 373 korban jiwa. Hingga kini, upaya untuk mengendalikan situasi di wilayah selatan Thailand masih belum membuahkan hasil yang memadai.

Sumber : Tunas Media, 04 Januari 2025.
Photo : Istimewa.

06/01/2025

Proses perdamaian di Selatan Thailand tetap tidak jelas: BRN kembali memberikan "peringatan" kepada pemerintahan baru.

Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) mengimbau Pemerintah Thailand untuk kembali menerapkan hukum dan standar internasional dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun di Selatan Thailand.

Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) menegaskan tidak akan tunduk pada Konstitusi Thailand jika hal tersebut dijadikan syarat baru oleh pemerintahan yang dipimpin Paetongtarn Shinawatra untuk melanjutkan perundingan damai di Thailand Selatan.

Juru bicara BRN, Dr. Nimatullah Seri, menyatakan bahwa BRN memiliki sikap yang jelas, yaitu ingin melanjutkan perundingan, tetapi tidak ingin memulai dari awal.

“BRN tidak ingin mundur ke belakang... memulai dari awal. Tidak. Namun, BRN juga siap menghadapi segala kemungkinan.
“Jika pihak Panel Dialog Damai Thailand (PEDP/RTG) atau pihak PM Thailand ingin memulai dari awal, baik, kami siap,” ujarnya.

“Tetapi BRN juga memiliki keinginan-keinginan tertentu. Kami tidak akan lagi menerima syarat apa pun sebelum perundingan dimulai, termasuk syarat untuk berunding di bawah Konstitusi Thailand.

“BRN akan menolak frasa tersebut dan pernyataan yang menyebutkan bahwa semuanya harus berada di bawah Konstitusi. Bagaimana mungkin dalam situasi konflik kita tunduk pada satu undang-undang atau aturan tertentu,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara dengan akun Facebook yang diketahui dekat dengan perjuangan menegakkan keadilan bagi masyarakat di Selatan Thailand, pada hari ini (18 Desember 2024).

Sebagai catatan, Dr. Nimatullah memimpin delegasi BRN dalam Pertemuan Komite Teknis Bersama ke-10 dari Kelompok Kerja Bersama untuk Proses Dialog Damai (JWG-PDP) di Wilayah Perbatasan Selatan Thailand, yang diadakan pada 19 hingga 21 Mei 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Lebih lanjut, Dr. Nimatullah mengimbau Pemerintah Thailand untuk kembali pada hukum dan standar internasional dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun di Selatan Thailand.

“BRN selalu menginginkan dan menuntut agar proses perundingan ini didasarkan pada standar internasional. Seperti yang diterapkan di tempat-tempat lain dengan konflik serupa. Salah satu contohnya adalah pentingnya adanya pemantauan dalam program-program tertentu.

“Dalam gencatan senjata, kita memerlukan pemantauan, pakar-pakar internasional. Harus ada keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, dan sebagainya. Semua ini merupakan hal-hal yang diinginkan oleh BRN,” tambahnya.

“Proses ini tidak boleh dirahasiakan, setiap perkembangan, pembaruan, dan kemajuan dalam proses harus dipublikasikan kepada masyarakat akar rumput, kepada rakyat kita sendiri, agar mereka memahami apa yang sedang terjadi dan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai di meja perundingan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BRN menyambut baik pertemuan Paetongtarn dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada Senin lalu, yang turut membahas Rencana Komprehensif Bersama Menuju Perdamaian (JCPP).

Namun, ia menggarisbawahi adanya pertanyaan mengenai bagaimana JCPP dapat diwujudkan.

“Bagaimana caranya? Sementara pihak Thailand belum memiliki delegasi yang ditunjuk, dan apa tujuan mereka melanjutkan perundingan jika pada saat yang sama belum menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas perundingan tersebut.

“Mereka (PM Thailand) masih berada dalam ketidakpastian, dan ini menjadi pertanyaan penting. BRN ingin menegaskan bahwa jika pihak Thailand benar-benar ingin menyelesaikan konflik di Patani, tunjukkan bukti nyata dengan terlebih dahulu menunjuk delegasi yang memiliki mandat jelas dari PM Thailand.

“Hanya setelah itu kita bisa berbicara tentang program-program berikutnya. BRN juga ingin memastikan kepada rakyat Patani bahwa BRN sangat mengutamakan untuk kembali berdiskusi dengan masyarakat.

“Dalam konteks konsultasi publik, ini berarti BRN akan kembali berdialog dengan masyarakat desa, karena rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri (Self-Determination). BRN hanya bertindak untuk menjalankan aspirasi rakyat,”.

Dr. Nimatullah juga mencatat bahwa mantan Perdana Menteri, Srettha Thavisin, terlihat lebih berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam mencari perdamaian di Selatan Thailand dibandingkan dengan Paetongtarn.

Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat celah yang dapat menghambat dan memperlambat proses perdamaian karena pemerintahan baru yang dipimpin Paetongtarn belum memiliki kebijakan yang jelas untuk mencari solusi.

“Bagi BRN, kami siap untuk menghadapi dan berdiskusi demi mencari solusi terbaik, baik ketua tim (Thailand) itu berasal dari kalangan militer, polisi, sipil, akademisi, pendidik, atau latar belakang lainnya… bagi BRN, kami siap.

“Karena BRN secara tulus dan berkomitmen ingin menemukan jalan keluar. Tidak peduli apakah tim tersebut berasal dari kelompok konservatif, demokratis, atau apa pun, BRN siap untuk mencari solusi.

“Sikap pemerintah yang menunda-nunda penunjukan ketua delegasi dan tim delegasi dari pihak Thailand ini sangat mengecewakan BRN. Penundaan ini dapat merusak seluruh upaya yang telah dilakukan dalam proses sebelumnya. Ini sangat mengecewakan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa rakyat Patani sangat terdampak oleh konflik berkepanjangan ini.

“Bagi BRN, semakin cepat kita menyelesaikan konflik ini, semakin cepat kita dapat menyelamatkan nyawa anak bangsa kita yang terus menghadapi berbagai ancaman dalam kehidupan mereka,”.

Sebagai catatan, selama masa pemerintahan yang dipimpin oleh Srettha, ia telah menunjuk Chatchai Bangchud—pejabat sipil pertama yang memimpin tim perunding Thailand. Saat ini, Chatchai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional, tetapi posisinya sebagai ketua perunding belum digantikan hingga sekarang.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia telah menunjuk mantan Direktur Jenderal Keamanan Nasional, Majlis Keselamatan Negara, Datuk Mohd Rabin Basir, sebagai fasilitator baru sejak 1 Juli lalu, menggantikan mantan Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal (Purn) Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, yang menjabat sejak 1 Januari 2024.

Sumber : Tunas Media, 01 Januari 2025.
Photo : Istimewa.

06/01/2025

Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN), Merilis pernyataan sikap terkait penyelesaian konflik di Patani.

Pada 14 Desember 2024, BRN telah merilis surat siaran media yang mempertanyakan sikap pemerintah Thailand terhadap dialog perdamaian di Patani perbatasan selatan Thailand sebelum perdana menteri melawat ke Malaysia, setelah terhenti selama 3 bulan, yang berbunyi :

❝ Assalamualaikum wr. wb.

Dengan rahmat Allah SWT.

Rakyat Patani telah lama hidup dalam penderitaan akibat konflik yang tiada akhirnya. Belakangan ini, mereka juga harus menghadapi bencana alam berupa banjir besar selama dua tahun berturut-turut. Rakyat Patani mencintai perdamaian dan ingin hidup normal, aman, dan sejahtera, sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia.

BRN telah menunjukkan komitmen yang jelas dalam mencari penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Patani. Namun, pemerintah Thailand tidak menunjukkan konsistensi dalam upaya menciptakan perdamaian. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra selama beberapa bulan terakhir ini belum menunjukkan sikap, kebijakan, atau perhatian yang jelas terhadap konflik di Patani. Hal ini sangat mengecewakan semua pihak, terutama komunitas Patani yang selama ini hidup dalam kondisi tidak normal, dengan keterbatasan akibat undang-undang yang represif, kehidupan sehari-hari yang penuh ancaman, serta penindasan dan pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia.

Proses rundingan damai dimulai dengan General Consensus pada tahun 2013, dilanjutkan dengan Persetujuan Inisiatif Berlin pada 2019, dan Prinsip Umum pada 2022. Saat ini, BRN dan Pemerintah Thailand telah sepakat bahwa Joint Comprehensive Peace Plan (JCPP) adalah rencana perdamaian yang menyeluruh. Rencana ini mencakup detail terkait solusi politik, konsultasi publik, dan gencatan senjata.

BRN berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah dicapai dan menyambut serta berharap adanya pertemuan antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam waktu dekat. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum perdamaian bagi komunitas Patani dengan menghasilkan kebijakan yang konkret dan signifikan. Namun, jika pemerintah Thailand terus bersikap pasif, lalai, serta tidak menunjukkan kesungguhan dan ketulusan dalam mencari solusi, hal ini dapat memicu aksi perlawanan dari rakyat Patani yang lebih parah, dahsyat, dan tidak terkendali.

BRN menghargai semua upaya dan peran aktif yang terus dilakukan oleh komunitas Patani, para aktivis perdamaian, politisi, akademisi, dan diplomat, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang bekerja keras demi mewujudkan perdamaian di Patani.

Terima kasih. Wa’alaikumussalam. wr. wb.

Sekretariat Rundingan Damai BRN ❞

Sumber : Tunas Media, 15 Desember 2024.
Photo : Istemewa.

03/01/2025

Daftar Shuhada Patani 2024, Pejuang Patani Lebih Memilih Mati daripada Tunduk pada Sistem Peradilan Thailand.

Operasi "cordon-and-search" yang dilancarkan aparat keamanan Thailand telah menyebabkan gugurnya sejumlah tersangka yang dianggap terlibat dalam perlawanan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian akibat operasi ini terus meningkat, menunjukkan pola kekerasan yang semakin intensif. Operasi ini dilakukan dengan pengepungan area atau rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian, menggunakan ratusan personel bersenjata lengkap. Meski demikian, demi menghindari kritik publik, aparat sering melibatkan orang tua atau pemimpin setempat untuk membujuk tersangka agar menyerah. Jelasnya, para tersangka lebih memilih bertahan hingga titik darah penghabisan daripada tunduk.

Taktik menggunakan anggota keluarga atau pemimpin masyarakat sebagai alat negosiasi—bahkan "perisai manusia"—sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan pihak yang terlibat. Sebagai contoh, seorang pemimpin lokal dipaksa masuk ke zona berbahaya tanpa pelindung seperti rompi antipeluru, sementara seorang pemuda lainnya dipaksa mengetuk rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian. Hal ini mencerminkan rendahnya penghormatan aparat militer terhadap nyawa penduduk Muslim Patani selama operasi berlangsung.

Menurut data aktivis masyarakat sipil, sejak Januari 2019, sebanyak 81 tersangka telah gugur dalam situasi serupa. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, seruan PBB untuk menghentikan konflik demi mencegah penyebaran virus tidak mengurangi intensitas operasi ini. Situasi ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat Muslim Patani terhadap pemerintah dan sistem peradilan Thailand.

Pandemi juga menutup akses lintas perbatasan, membatasi ruang gerak para pejuang. Dalam kondisi terdesak, mereka tetap memilih bertempur dengan senjata kecil meski menghadapi kekuatan ratusan personel lawan. Bagi mereka, gugur sebagai syahid lebih terhormat dibandingkan menyerah pada sistem yang dianggap tidak adil.

Aparat keamanan Thailand mengklaim menggunakan prinsip eskalasi, "dari tindakan lunak ke tindakan keras," namun sekitar 90% operasi ini berujung pada pertempuran. Dengan pelarangan akses wartawan di lokasi, sulit untuk menentukan siapa yang memulai tembakan. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa kematian para tersangka adalah akibat kekerasan berlebihan yang dianggap sebagai pembunuhan di luar hukum, atau dikenal dengan istilah (wisaman kattakam).

Bagi masyarakat Melayu-Muslim Patani, para tersangka yang gugur dianggap sebagai syahid yang membela agama dan tanah air dari penindasan. Prosesi pemakaman mereka menjadi ajang penghormatan yang diwarnai teriakan takbir dan slogan "Patani Merdeka," serta disiarkan langsung melalui media sosial. Momen ini tidak hanya menjadi penghormatan, tetapi juga manifestasi aspirasi masyarakat terhadap kemerdekaan Patani.

Namun, perundingan tetap menjadi isu sentral dalam upaya penyelesaian konflik ini. Proses ini memerlukan pengurangan kekerasan secara efektif serta konsultasi publik yang inklusif. Meskipun penuh tantangan, kemajuan dalam dialog adalah langkah penting untuk mengakhiri sudah dua dekade konflik yang telah memakan begitu banyak korban jiwa.

Sumber : Tunas Media, 30 Desember 2024.
Photo : Istimewa.

____________________

Link syahid pejuang Patani yang di publik oleh page Berita Melayu Patani, diantaranya adalah :-

1. Syahid 2 orang, 14/03/2024.
https://www.facebook.com/share/p/19XFbRzDf7/

2. Syahid 2 orang, 01/05/2024.
https://www.facebook.com/share/p/18PJV5D97t/

3. Syahid 1 orang, 01/08/2024.
https://www.facebook.com/share/p/1Y4ePF1kRQ/

4. Syahid 3 orang, 08/08/2024.
https://www.facebook.com/share/p/18rb7Gkn28/

ที่อยู่

Muang Patani
94000

เว็บไซต์

facebook.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ The Information Newsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง The Information News:

ชื่อ:

ที่อยู่อีเมล์:

ข้อความ:

วิดีโอทั้งหมด

#Viralkan : Letupan Bom Keatas Sebuah Kereta Pihak Polis Thailand. Narathiwat - Berlaku letupan bom keatas sebuah kereta, menyebabkan 2 orang mangsa maut ditempat, kejadian ini berlaku di kawasan lalu lintas jalan raya Air Kuede Mukim Sibanphot Daerah Sisakhon Wilayah Narathiwat, pada (14/01/2025), pukul 09:50 am. Baca selengkapnya disini : https://www.facebook.com/100063539838208/posts/1126227806171870/ Editor : The Information News. Video : Facebook.

#Viralkan : Hidup di Jalan Allah Itu Terlebih Sakit daripada Mati di Jalan Allah. Video : Berani Keranabenar.

#Viralkan : Asbab Patani Jatuh | Ustaz Hasan Muhammad Tola. Video : TikTok.

#Viralkan : Ulama Perjuangan Kemerdekaan | Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Video : TikTok.

#Viralkan : Cinta Tanah Air Sebahagian Daripada Iman | Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Video : Keris Sakti, 14 September 2024.

#Viralkan : Sejarah Kekerasan dan Pelanggaran HAM Berat di Thailand. Thailand merupakan Negara Kerajaan di Asia Tenggara yang memiliki populasi sekitar 65 juta orang. Thailand memiliki sejarah atas kekerasan, hal ini mulai terjadi ketika Thailand (Siam pada masa itu) menganeksasi Kesultanan Patani (Patani Adalah Kesultanan Melayu Yang Berdaulat Sebelum Dicaplok Dan Dimasukkan Dalam Salah Satu Provinsi Di Thailand Selatan Hari Ini). Kala penganeksasian, terdapat kebijakan asimilasi dari segi linguistik dan kebudayaan. Asimilasi ini merupakan kegagalan negara karena menimbulkan diskriminasi kepada penduduk Patani yang mayoritas Melayu Muslim yang dihadapkan dengan budaya Thailand yaitu Thai Buddhist. Larangan menggunakan bahasa Melayu, larangan mengajar ajaran Islam di sekolah-sekolah dan tindakan represif aparat negara terhadap protes masyarakat Melayu Muslim seperti pelanggaran hak asasi mereka, pembunuhan di luar prosedur hukum dan penghilangan paksa. Beberapa hal yang disebutkan ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Negara Kerajaan Thailand. Tragedi ‘Tak Bai’ Berdarah Pemerintah Thailand melakukan tindakan represif kepada para demonstran yang mayoritas merupakan Muslim dalam aksi damai menuntut pembebasan kawan-kawannya yang ditahan dengan tuduhan menyelundupkan senjata milik negara untuk kelompok oposisi. Padahal yang di tangkap ini adalah rakyat biasa yang justru secara sukarela menjadi satuan pertahanan desa di Selatan Thailand. Kronologi Pembantaian di Tak Bai Tanggal 19 Oktober 2004, petugas polisi Tak Bai menangkap Kama Ali dan enam orang Relawan Keamanan Desa (Village Security Volunteers) yang dituduh memberikan keterangan palsu kepada petugas terkait dengan hilangnya senjata api di kantor polisi Tak Bai. Oleh karena itu, mereka dituntut karena dianggap membuat laporan palsu dan melakukan penggelapan. Penangkapan yang sewenang-wenang tersebut akhirnya menyulut kemarahan banyak orang. Terutama Muslim yang mendominasi wilayah Tha

#Viralkan : Rakyat Patani Sudah Menang, Kerana Berani Mengadu Pelaku Kejadian Takbai | Aladi Dengni, Aktivis Patani. Video : Arofat Attni.

#Viralkan : BRN Nafi Penglibatan dalam Kes Tak Bai, Peringatkan Ancaman Terhadap Kredibiliti Rundingan Damai. BRN menafikan penglibatan petisyen difailkan dalam kes tragedi Takbai, jurucakap BRN mengatakan jika kes Tak Bai terus dibiarkan tanpa penyelesaian, kepercayaan masyarakat terhadap proses damai akan terjejas. Pada 26 Oktober 2024, Nimatullah Bin Seri, jurucakap rundingan damai Barisan Revolusi Nasional Patani (BRN), menjelaskan bahawa pihak BRN tidak terlibat dalam tindakan undang-undang yang diambil oleh keluarga mangsa dalam kes Tak Bai yang berlaku pada 25 Oktober 2004. Dalam wawancara eksklusif dengan The Reporters dan Wartani, Nimatullah Bin Seri menekankan bahawa perhimpunan ketika itu tercetus daripada hasrat rakyat yang menuntut keadilan, namun tindakan kekerasan oleh pihak berkuasa Thailand pada waktu itu menimbulkan kebimbangan serius terhadap hak asasi manusia. Menurut Nimatullah, BRN tetap teguh menyokong perjuangan keadilan serta hak kebebasan dan kemanusiaan bagi rakyat Patani. Dia turut menegaskan kesediaan BRN untuk membawa kes ini ke mahkamah antarabangsa, sekiranya proses perundangan dalam negara tidak dapat memberikan keadilan yang sewajarnya kepada mangsa dalam kes Tak Bai. Kemungkinan peningkatan kekerasan jika kes Tak Bai tidak mendapat penyelesaian yang adil, Nikmatullah menyuarakan kebimbangan bahawa ketiadaan keadilan mungkin mencetuskan reaksi rakyat yang sukar dikawal. BRN bimbang kegagalan menyelesaikan kes ini akan memberi kesan buruk terhadap kredibiliti proses rundingan damai yang sedang berlangsung antara BRN dan kerajaan Thailand. Demikian itu, Nimatullah menjelaskan bahawa hak asasi manusia dan keadilan merupakan teras utama dalam rundingan damai ini, dan jika kes Tak Bai terus dibiarkan tanpa penyelesaian, kepercayaan masyarakat terhadap proses damai akan terjejas. Menurutnya, rundingan damai tidak akan berjaya sekiranya rakyat tidak mendapat jaminan keadilan yang nyata. Dalam penutupnya, BRN menyeru rakyat Patani u

#Viralkan : 10 Kemenangan Perjuangan Perjuangan Takbai | Hara Shintaro, Akademisi Asal Jepang. Video : Tunas Media, 26 Oktober 2024.

#Viralkan : Pertempuran antara Tentera Thailand dengan Pejuang Patani. Patani - Pihak tentera Thailand melakukan operasi keatas sebuah rumah warga sipil Patani (Selatan Thailand), operasi ini dilakukan di kawasan di kawasan rumah Tempat 1 Mukim Namdam Daerah Thungyangdeng Wilayah Patani, pada (01/05/2024). Manakala, dalam operasi tersebut terjadi pertempuran diantara pihak tentera Thailand dengan para pejuang Patani. Baca juga berita sebelumnya : https://www.facebook.com/100063539838208/posts/934044245390228/ Editor : The Information News. Video : Facebook.

#Viralkan : Hukum Jihad di Bumi Patani, Adalah Fardhu Ain. Video : Berani keranabenar.

#Viralkan : Jagan Mengambil Sejarah Menghatui Diri Kita, Gunalah Peristiwa yang Bersejarah Menghantui Orang-orang yang Menzalimi Rakyat | Bung Aladi. 11 Ramadhan, terjadi peristiwa kejam keatas warga sipil Patani (Selatan Thailand) yang dilakukam oleh pemerintah Thailand. Editor : The Information News. Video : Pak Cu Ming.

ทางลัด

แชร์

ประเภท

บริษัทด้านสื่อ/ข่าวสาร