FIM News

02/12/2023

Info KoSaPa

Tanggal 1 Desember 2023 Kosapa secara organisasi memberikan mandat kepada saudara Arnold Wandikmbo untuk memimpin Komunitas Sastra Papua (Ko'Sapa) wilayah Papua Tengah.

Jika bapak ibu secara perorangan maupun organisai mau menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Sastra Papua dan Literasi silahkan menghubunginya melalui FB, IG, X, Sastra Papua.

Semoga kita satu dalam visi setiap hari harus ada perubahan.

Koordinator Kosapa
Hengky Yeimo

29/11/2023

PRESS RELEASE DAN PERYATAAN SIKAP HIMPUNAN MAHASISWA PAPUA

Sejak Otonomi Khusus (Otsus) jilid I, II persoalan IPM 5 Provinsi di Papua selalu terendah diantara provinsi lain. Hal yang paling penting kenapa Orang Asli Papua (OAP) seolah-olah selalu dilihat sebelah mata, berada di urutan bawah, ialah lantaran persoalan pendidikan.

Pasalnya, data BPS hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) untuk SD dan SMP di 5 Provinsi Papua masih terendah dan di bawah rata-rata APS Nasional. BPS juga mencatat bahwa 33,58 % penduduk Papua usia 15 tahun ke atas, tidak memiliki ijazah.

Selain itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di kelima provinsi ini juga masih berada di bawah rata-rata nasional.

Laporan Bank Indonesia tentang Perekonomian di 5 Provinsi Papua Tahun 2023 menyebutkan bahwa SDM Papua mengalami penurunan di sektor tenaga kerja berpendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana yaitu sebesar -1,18% pada Februari 2022. Maka memang sangat sulit untuk bersaing,” .

Senator Filep yang juga akademisi ini lantas menyoroti keterpurukan pendidikan di Papua dengan adanya peruntukan dana Otsus yang digelontorkan Pemerintah untuk pendidikan masyarakat Papua.

“Total dana Otsus sejak 2002 sampai 2023 mencapai 1.092 T. Bahkan transfer ke daerah dan dana desa mencapai 702,3 T, paling tinggi secara nasional. Tapi coba kita lihat, pendidikan di Tanah Papua seolah berjalan di tempat.

Untuk melaksanakan itu, maka Pasal 56 menegaskan bahwa Pemprov dan Pemkab bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya, yang kemudian tertuang dalam PP 106 Tahun 2021. Selanjutnya, UU Otsus juga mewajibkan Pemprov dan Pemkab untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi bagi OAP, menyediakan satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan.

Wakil Ketua Komite I DPD RI mengatakan bahwa secara implementatif, PP 107 Tahun 2021 dan PP 106 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut perintah UU Otsus. Khusus untuk pendidikan, Pasal 3 PP 107 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kebijakan penerimaan dalam rangka Otsus dikelola secara efektif, efisien, transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, keberpihakan pada OAP, yang meliputi pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan dengan memprioritaskan OAP, soal kewenangan Pemprov dan Pemkab terkait otonomi pendidikan tersebut.

“UU ini menjadi solusi, untuk keberpihakan terhadap dunia pendidikan di Papua. Oleh sebab itu, tata kelola kebijakan di bidang pendidikan wajib dievaluasi total oleh pemerintah Daerah. Persentase dana Otsus dan afirmasi kepada OAP adalah perintah UU Otsus untuk mengafirmasi OAP-nya. Jadi jika di era Otsus masih ada persoalan pendidikan, itu menunjukkan bahwa orientasi kita tidak berada pada tujuan pembangunan dan masa depan OAP dalam dunia pendidikan”.

“PP 106 Tahun 2021 meletakkan kewenangan untuk Pemprov dan Pemkab untuk pemberian beasiswa diprioritaskan OAP. Untuk Pemprov, kewenangannya ialah penyediakan fasilitas pembiayaan pendidikan bagi setiap OAP untuk menjamin setiap OAP memperoleh pendidikan mulai PAUD sampai pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya alias gratis,”

“Sementara Pemkab punya kewenangan untuk menyediakan pendidikan layanan khusus diprioritaskan OAP yang punya potensi kecerdasan dan bakat istimewa, atau berada di daerah terpencil/terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil. Demikian halnya juga para pendidik dan tenaga kependidikan, harus ditingkatkan kualitasnya di mana Pemprov dan Pemkab punya kewajiban untuk hal tersebut”,

Poin tuntutan
Himpunan Mahasiswa Sorong raya

1. Segera menfasilitasi dialog untuk mahasiswa dengan masing-masing lembaga pimpinan Kampus atau yayasan.
2. Kami meminta kepada pemerintah untuk sosialisasi dan mengambil databese masiswa di setiap Universitas atau yayasan yang ada di Papua Barat Daya untuk mendapatkan hak dana pendidikan.
3. Kami meminta kepada pemerintah Papua Barat Daya klasifikasi dana yang diberikan kepada beberapa universitas atau yayasan.
4. Kami mahasiswa meminta pihak kampus transparansi penggunaan Anggaran hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada tiap Universitas atau yayasan.
5. Segera mengratiskan biaya pendidikan kepada mahasiswa Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kami meminta kepada pemerintah untuk mencerdaskan mahasiswa papua melalui dana otsus.
7. Tuntutan resmi kepada pemerintah balasannya segera mengalokasikan dana khusus dibidang pendidikan dengan undang- undang yang dibuat.

8. Hentikan kekerasan terhadap aktivis mahasiswa di seluruh tanah Papua.
9. kami minta pemerintah pusat,KPK RI. Dan semua komponen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk mengevaluasi Otsus dipapua

10. kami minta KPK segera mengaudit penyaluran bantuan dari alokasi dana Otsus.

11. Apabila tuntutan kami tidak di terima maka kami menggangap otsus gagal dan segera cabut otsus.

-westPapua

28/11/2023

Nonton bareng dan Diskusi
Kota nabire
Solidaritas mahasiswa dan rakyat papua tolak Investasi.

17/11/2023

Mengundang *Bapak, mama, kaka, ade dan teman-teman semua* untuk mengikuti dan menyaksikan diskusi publik *" Cukup Freeport, Jangan Migas Lagi* yang akan dilangsungkan secara online di facebook *SOS untuk Tanah Papua* pada Hari *Jumat, 17 November 2023* pada jam *19.00 WIT atau jam 7 Malam*. Kami tunggu semua keterlibatan kawan-kawan Sekalian

16/11/2023

Setelah gunung dibabat dan tanah dirampas dan dilubangi, sungai sebagai ruang hidup warga asli Papua –terutama suku Kamoro dan Suku Sempan, diracuni jutaan ton limbah beracun setiap hari.

Selain tercemar, sungai-sungai yang esensial bagi transportasi dan sumber hidup warga mengalami pendangkalan, hingga sebagian pemukiman penduduk terisolir. Lebih dari 300 juta ton limbah tailing yang dibuang ke laut, diduga sebagai pemicu munculnya wabah penyakit kulit bagi warga, sebagaimana dialami warga kampung Otakwa (Ohotya).

Lebih dari 6000 Jiwa Menderita Akibat Limbah Beracun, Freeport & Negara Hanya Peduli Cuan jatam.org/lebih-dari-600…

Lebih dari 6000 jiwa menderita akibat limbah tailing Freeport yang dibuang ke laut setiap hari

15/11/2023

https://suarapapua.com/2023/11/15/amptpi-knpb-dan-fri-wp-mendukung-rakyat-tolak-operasi-migas-di-agimuga/

“Orang Papua punya pengalaman sangat buruk dengan hadirnya PT Freeport Indonesia. Selama puluhan tahun sudah memakan banyak korban. Kehadiran perusahaan ini akar konflik dan meningkatnya eskalasi pela

14/11/2023

https://youtube.com/watch?v=BqZ2WiW04FI&si=iD5JlsZRKg6gEWyq

14/11/2023

Aksi Berlangsung
Jakarta 14 November 2023
Di Kementerian ESDM Jakarta

Pelajar dan Mahasiswa Mimika MENOLAK EKPLOITASI TAMBANG MIGAS BLOK WARIM Di Agimuga - Mimika - Papua

14/11/2023

Breaking News.!!

Situasi terkini kabupaten Intan Jaya, 14 November 2023. Melakukan aksi demo damai di sugapa ibu kota intan Jaya, dimana aksi ini di pimpin oleh Dewan guru SD YPPK TITIGI distrik Sugapa Kab Intan Jaya.

Aksi tersebut penolakan terhadap adanya penempatan Pos TNI dikampung Titigi dan mereka minta pos TNI di Titigi segera tarik kembali.

Karena dampak dari adanya Pos TNI dikampung Titigi dimana hari kamis minggu lalu terjadi kecelakaan BOM kepada anak didiknya atas nama MISANA HAGISIMIJAU di kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

Maka para dewan guru dan siswa siswi SD YPPK TITIGI menilai bahwa pelanggaran Pelanggan Hak Asasi Manusia (HAM), Dan minta kepada pihak pimpinan TNI/POLRI bersama pemerintah daerah Intan Jaya segera tarik kembali pos TNI yang ada di kampung titigi.

Sebab adanya POS TNI di Titigi membuat masyarakat dan anak-anak SD YPPK TITIGI dalam tekanan untuk melakukan beraktivitas sperti biasa.!

Keterangan:
Dokumen foto aksi dibawah ini adalah Para Dewan guru dan siswa siswi SD YPPK TITIGI, hari ini melakukan aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Intan Jaya

_Sumber Dari TKP

09/11/2023

Komite Pimpinan Pusat
Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPP FIM-WP)
_________________________________________
Melawan lupa, 22 Tahun pembunuhan bapak pemersatu bangsa papua barat “DORTHEYS H, S. ELUWAY” percepatan dengan pada Tanggal 10 November 2001. selalu diingat seluruh oleh rakyat Papua sebagai tanggal kepergian salah satu pemimpin bangsa papua Barat, Theys Hiyo Eluay. Tetapi, aktivitas untuk mengenang Theys hampir selalu tidak bisa dilakukan dengan mudah.

Lagi, setelah sekian lama, aparat keamanan masih bertindak berlebihan, misalnya melarang aktivitas terkait peringatan kematian Theys. Apalagi, bagi rakyat Papua, Theys tidak tergantikan sampai saat ini.

“Kematian beliau itu sungguh merupakan satu kehilangan yang luar biasa. Kepergian Theys hingga saat ini kita belum memperoleh satu figur pemimpin yang bisa menjadi tokoh yang bisa dikatakan mempersatukan seluruh elemen yang ada. Theys muncul itu memang sebagai pemimpin yang benar-benar diharapkan, dia muncul ditengah kesunyian, dimana orang Papua tidak memiliki pemimpin,” Untuk pembebasan nasional .

Pada tahun 1992, Theys Eluay mendirikan dan kemudian memimpin Lembaga Musyarawah Adat. Ini adalah lembaga yang menaungi 250 suku di Papua. Pada tahun 1999, Theys Eluay mencetuskan dekrit Papua Merdeka dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setahun kemudian, dia menyelenggarakan Konggres Nasional II Rakyat Papua Barat dan kemudian berujung pada tuduhan makar. Dia terbebas dari tuduhan makar, tetapi tidak dapat menghindar dari pembunuhan oleh anggota Kopassus, pada 10 November 2001.

Maka dengan itu kami Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) memperingati diskusi bersama terkait Kematian pemimpin/ toko bangsa papua Theys Eluway. yang bunuh oleh aparat militer republik Indonesia melalui kopassus, setiap generasi anak bangsa selalu akan mengenang Kematian Theys Eluay negara Tidak perna mengadili pihak pelaku pembunuhan terhadap Theys Eluay.

1. Negara Republik Indonesia segera menyelesaikan kasus pelangaran Ham berat Dari tahun 1961 sampai degan Sekarang.
2. Kami Desak kepada negara, negara melalui komnas HAM segera Investasi Kematian Tuan Filep karma di pantai base-G.
3. Kami mendesak kepada negara, negara segera menyelesaikan kasus pelangaran Ham paniai berdarah 8 Desember 2014 terhadap 4 siswa SMA di enarotali.
4. Negara segera menyelesaikan kasus mutilasi Dan pembunuhan terhadap 4 warga asal nduga di kabupaten Timika.
5. Negara segera buka ruang demokrasi Bagi rakyat Indonesia Dan lebih kusus nya Untuk rakyat Papua.

Demikian pernyatan Kami Allah bangsa papua bersama dalam perjuangan pembebasan nasional.

Bangkit Lawan penindasan
Bersatu Untuk pembebasan nasional


Eluay
-westPapua

09/11/2023

Agimuga - Mimika - Papua
Rabu 08 November 2023

Masyarakat Adat Agimuga Melakukan Aksi " PENOLAKAN RENCANA EKPLOITASI MINYAK DI TANAH ADAT AGIMUGA - MIMIKA - PAPUA" ( Blok Warim / Taman Lorenz )

Masyarakat Adat Agimuga Dengan Spontan Melakukan Aksi Di Bandara Udara Aramsolki - Distrik Agimuga - Mimika - PAPUA

08/11/2023

Distrik Agimuga timika papua, Rabu 08 November 2023

Masyarakat Adat Agimuga melakukan aksi
" penolakan terhadap kehadiran perusahaan minyak gas (Migas) di adat agimuga "

06/11/2023

Timika -Mimika- PAPUA, 5 November 2023

Pemuda Masyarakat Adat Kamoro Suku Asli Kabupaten Mimika Menyatakan Sikap " MENOLAK RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN DAN PROVINSI NEMAGKAWI Di TANAH ADAT MIMIKA "

03/11/2023

Breaking News

OKNUM POLISI MENEMBAK MATI SEORANG MAHASISWA DI PUNCAK JAYA

Mulia Puncak Jaya Papua Tengah pada hari Selasa 31 Oktober 2023 Sekitar pukul 15 : 00 waktu Papua Tengah, oknum polisi menembak mati Seorang mahasiswa warga masyarakat asli Papua Almahrum Tendier Telenggen berusia 26 Tahun di kampung Wuyukwi Distrik Mulia.
Korban merupakan penderita sakit gangguan jiwa, berdasarkan kesaksian dari saksi mata korban dikejar oleh polisi yang sedang melaksanakan Patroli menyisir kota mulia.
korban membawa senapan angin, tanpa mengecek dengan cermat polisi lansung melakukan pengejaran dengan mengeluarkan tembakan, lalu korban kena peluruh dan meninggal di tempat, korban kemudian dilarikan kerumah sakit untuk melakukan visum, beberapa saat kemudian keluarga Korban mendatangi Polres Puncak Jaya guna meminta mayat korban untuk membawa pulang karena keluarga merasa korban bukan anggota TPNPB melainkan mahasiswa yang di pulangkan dari Jawa karena diagnosa gangguan jiwa, pihak kepolisian setempat akhirnya menyetujui lalu memberikan Mayat korban kepada keluarga untuk membawa pulang akhirnya keluarga korban membawa mayat korban lalu membakar mayat korban pada malam hari itu juga. atas kejadian tersebut pihak keluarga merasa sangat di rugikan dan meminta bantuan dari LBH untuk menuntut keadilan, keluarga korban juga meminta Kepolisian segera menangkap para pelaku dan diproses hukum sesuai Undang - Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia karena kasus ini merupakan murni pelanggaran HAM.

Sebagai masyarat Awam dan tak pahamn hukum Kami merasa ada yang aneh karena setelah kejadian penembakan tidak ada media yang input berita tentang kejadian ini, semua dibuat tertutup, ada beberapa pihak juga membatasi keluarga korban untuk mengambil gambar korban.

Apabila Kepolisian tidak menangkap pelaku dan tidak mengusut tuntas Kasus ini kami dari pihak keluarga akan mengundang seluruh masyarakat puncak jaya melakukan aksi besar - besaran menuntut Pemerintah Daerah, DPPR dan Kepolisian resort kab Puncak Jaya untuk segera menangkap pelaku dan dan di Proses secara hukum ujar keluarga korban berinisial (S.E).

Pada hari sama sore hari sekitar pukul 18 : 50 Waktu Papua Tengah telah terjadi sebuah insiden di kampung Pruleme distrik Mulia kab. Puncak Jaya Papua Tengah, Orang Tak Dikenal menyerang dan menembak mati seorang warga sipil masyarakat suku batak atas nama Almarhum Jhoni Simanjuntak usia belum di ketahui, diperkirakan korban ditembak mati dengan senjata api Laras pendek, setelah menembak palaku telah melarikan diri.

Sampai dengan berita ini dikeluarkan Pelaku belum diketahui.

Sumber berita. Berinisial EW dan SE

Jaya

.

01/11/2023

Breaking News

Aksi koalisi Gerakan pro Demokrasi
Rabu 1 November 2023
Tempat PN Sorong
Saat mengawal Sidang 3 orang Anggota KNPB sektor Tambrauw yang di tangkap di Distrik Bamus Bama kab Tambrauw

17/10/2023

SOLIDARITAS MAHASISWA PEDULI UNCEN [SMPU]
--------------------------------------------------
_HIMBAUAN Umum AKSI_

“Lembaga Uncen Segera Turunkan PLT BEM dan MPM UNCEN Dalam Waktu Dekat”

Kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi universitas cenderawasih (Uncen) bahwa melihat dengan kevakuman reorganisasi badan eksekutif mahasiswa dan majelis permusyawaratan mahasiswa universitas cenderawasih (BEM-MPM UNCEN). Setelah terjadinya dinamika dalam sidang pleno 4 berlangsung pada bulan Mei dan tidak berjalan organisasi mahasiswa sesampainya dengan bulan Oktober 2023.

Untuk itu, kami Solidaritas mahasiswa peduli uncen (SMPU) menilai bahwa tidak tindak lanjutnya dari lembaga untuk memfasilitasi sidang pleno 4 dan tidak jawaban respon balik sesuai aspirasi yang berkali-kali naikan pada lembaga dalam hal PR III sebagai penanganan aspirasi mahasiswa. Demi untuk menjaga Marwa kabesma uncen dan reorganisasi mahasiswa demi generasi yang akan datang pentingnya atas pembelajaran dalam organisasi mahasiswa internal dalam kampus.

Oleh sebab itu, kami Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen (SMPU) himbaukan dan serukan aksi protes kepada lembaga Uncen dalam hal PR III Uncen sebagai penanggung jawab Aspirasi mahasiswa karena sudah berkali-kali pertemuan atau audience, namun tidak pernah ditindaklanjuti maka kepada seluruh mahasiswa mahasiswi universitas cenderawasih diliburkan dan meliburkan aktivitas kampus dan berpartisipasi dalam aksi protes pada:

HR/Tggl: Rabu, 18 Oktober 2023.
Titik Kumpul: Gapura Uncen Atas
Waktu: 08-00 WPB-selesai.

Demikian himbauan aksi protes ini kami dapat sampaikan untuk diperhatian oleh semua pihak, sekian dan terimakasih Tuhan memberkati kita kita sekalian.

KORLAP UMUM. WAKORLAP
Boni Salla Bedira Tabuni

Penanggung Jawab Aksi
SMPU
1. Siston Wanimbo
2. Marten Hagisimijau
3.Jhon Pusop
4.Habel Fauwok
5.Opran Gombo

Catatan:
“Massa aksi wajib gunakan Almamater 9 Fakultas dan universitas cenderawasih.”

12/10/2023

Nobar dan Diskusi...!!

Sejak hadirnya Kolonialisme, Kapitalisme, dan Imperialisme di tanah Papua, membawa dampak buruk bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan eksistensi masyarakat adat papua.
Masyarakat adat kehilangan mata pencaharian, tempat berburu, dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Pencemaran lingkungan oleh limbah pertambangan mengancam keberlangsungan biota, keanekaragaman hayati semakin berkurang bahkan punah.

Perampasan Tanah Adat, Penggusuran paksa dan Eksploitasi sumber daya alam sewenang-wenang dilakukan oleh Penjajah Kolonial Indonesia, mengatas namakan infrastruktur pembangunan dan lain-lain di Tanah Papua, tanpa persetujuan rakyat Papua sebagai pemilik tanah.

Untuk menyelamatkan Tanah Adat, Eksploitasi sumber daya alam, dan Menyelamatkan orang papua dari ambang kepunahan, ada di pundak Generasi muda sebagai agen perubahan yang sadar dan Lawan.

Mari Bergabung dan saksikan bagaimana kejamnya penjajah melakukan Perampasan Tanah Adat terhadap Masyarakat adat sebagai pemilik tanah Adat, Melalui Penayangan film PERAMPASAN WILAYAH TANAH ADAT yang sedianya akan diputar pada
Hari : Jumat 13 Oktober 2023
Tempat : Asrama Mimika Lama Padang bulan
Waktu : 05 : 00 - Selesai.

" kawan" datang kitong mnm kopi pahit nobar dan Diskusi bersama"