Halaman Forum Independen Mahasiswa West Papua
Bangkit Lawan Penindasan
Mengundang *Bapak, mama, kaka, ade dan teman-teman semua* untuk mengikuti dan menyaksikan diskusi publik *" Cukup Freeport, Jangan Migas Lagi* yang akan dilangsungkan secara online di facebook *SOS untuk Tanah Papua* pada Hari *Jumat, 17 November 2023* pada jam *19.00 WIT atau jam 7 Malam*. Kami tunggu semua keterlibatan kawan-kawan Sekalian
“Orang Papua punya pengalaman sangat buruk dengan hadirnya PT Freeport Indonesia. Selama puluhan tahun sudah memakan banyak korban. Kehadiran perusahaan ini akar konflik dan meningkatnya eskalasi pela
KOMITE PIMPINAN KOTA MANOKWARI
FORUM INDEPENDEN MAHASISWA WEST PAPUA
(KPK-FIM-WP) MANOKWARI
Menyampaikan
Selamat Memperingati "61 Tahun Perjanjian New York Ilegal yang di sepakati secara sepihak oleh Belanda, Amerika, serta Negara Sekutu imperialislainnya. Hanya untuk kepentingan ekonomi politik di Tanah Papua.
Dalam Rangka Memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Pada 09 Agustus 2023, Pemuda & Mahasiswa Papua Mendukung Perjuangan Masyarakat Adat Awuyu untuk menjaga Tanah Adatnya dari Genggaman Kapitalisme Global. Selain itu, menolak segala bentuk aktivitas yang di restui oleh oligarki Jakarta melalui Pemekaran di atas tanah Papua. Dengan tegas menolak berbagai upaya investasi yang justru mengancam eksistensi Masyarakat Adat dari tanahnya sendiri.
# Save Masyarakat Adat
Kapitalisme
Militerisme
Kapitalisme
Kam datang eh,Besok Hari masyarakat Adat Internasional.
14 Juli 2023
Kota Jayapura!
Lapak Baca Gratis
Sedang berlangsung di belakang Kampus USTJ, Padan Bulan Jayapura.
Bagi yang berminat baca-baca silahkan di kunjungi atau menghubungi admin.
*Klas ke 6 : "Pendidikan Di wilayah Konflik, Belajar Dari Kasus Maybrat"*
Para-Para Diskusi akan melanjutkan diskusi mingguan pada klas ke 6. Kali ini Para-Para Diskusi akan berdiskusi mempelajari bagaimana kondisi pendidikan di berbagai wilayah konflik di Papua, apakah aktifitas pendidikan berjalan baik, atau apakah aktifitas pendidikan terhenti akibat konflik, lalu jika pendidikan terhenti, bagaimana pendidikan dan pengetahuan anak Papua di berbagai wilayah konflik ini dipenuhi? Untuk melihat realitas pendidikan di berbagai wilayah konflik di Papua itu, maka kita akan melihat kondisi pendidikan di wilayah Maybrat, yang merupakan salah satu wilayah konflik di Papua.
Itu lah pada klas ke 6 ini Para-Para Diskusi menetapkan topik diskusi : "Pendidikan Di wilayah Konflik, belajar dari Konflik Maybrat". Dan materi ini akan dipresetasikan oleh *Frengky Syufi* (YPPK Keuskupan Sorong), dan *Lami Faan* (Korban Konflik Maybrat dan Juga Pendamping anak-anak sekolah Korban konflik).
Diskusi ini akan dilakukan pada hari *Sabtu, 08 Juli 2023, pukul 10.00 - Selesai*, bertempat di *Ramayana Teras Belakang,* Kota Sorong.
_Para-Para Diskusi dan Diskusi Mingguan ini merupakan ruang pembelajaran bersama para pemuda, mahasiswa dan pendamping komunitas di Kota Sorong, untuk meningkatkan pengetahuan sosial, kesadaran kritis dan peningkatan anasisi sosial (ansos) para peserta dengan mempelajari isu-isu Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua._
![Solidaritas Tanpa Batas Bersama Mahasiswa |Posko peduli Pengungsi.|[KAMPUS SU KOSONG]Himbauan Sodara d**g kalau punya be...](https://img3.medioq.com/951/626/201713639516269.jpg)
Solidaritas Tanpa Batas Bersama Mahasiswa
|Posko peduli Pengungsi.|
[KAMPUS SU KOSONG]
Himbauan
Sodara d**g kalau punya berkat lebih bisa menyumbangkan pakai yang layak Pakai dengan beberapa kebutuhan lainnya. Seperti Minyak Goreng,Garam,Sabun,Pepsoden,dan Sabun Mandi. Warga Sipil di beberapa daerah konflik sedang membutuhkan dukungan solidaritas kalian. Sejak awal mulai kontak senjata antara TPNPB & TNI-POLRI pada 2018,di Nduga-Papua. Hingga dengan hari ini ribuan,bahkan ratusan masyarakat masih dalam pengungsi. Ditambah dengan Mybrat,Pengunungan Bintang,Yahukimo,Puncak Papua. Dewan Gereja Papua mencatat 67.000 warga pengungsi Papua belum kembali ke kampung halaman dan beribadah. Warga Sipil menjadi korban akibat konflik yang sedang terjadi dalam 4 tahun terakhir
(KAMPUNG SU KOSONG), warga pengungsi mau balik ke rumah tidak bisa,karena tempat tinggal telah dikuasai oleh TNI-POLRI,bahkan menduduki di Gereja,sekolah,dan rumah warga lainnya. Sehingga mereka harus bertahan hidup di Hutan tanpa bantuan apapun. Dalam situasi itu,mereka sangat membutuhkan dukungan dari Kaka d**g untuk memberikan akses pelayanan dalam bentuk Pakaian maupun kebutuhan lain. Sekali lagi,kaka d**g pu berkata yang lebih itu mari kumpul buat sodara tong sana.
Sodara d**g yang mau sumbangan yang terbaik untuk umat Tuhan. Langsung Gass ke posko pengungsi..
Alamat .. Kabesma Uncen,Perumnas III Waena,Jayapura _Papua
24 Jam Posko selalu Terbuka
Kemanusiaan
Mybrat
#
Baca ini..Sejarah Papua yang dimanupulasi oleh Kolonial dengan kekuatan Militer.Kenapa? Indonesia mengagalkan kemerdekaan Rakyat Papua masih berumur 18 Hari. Tetapi Juga perjanjian-perjanjian Internasional yang tidak melibatkan rakyat Papua.
Ikuti Terus!
Hallo..!
Warga Kota Jayapura
Salam Damai,Bersama ketong semua.
[Pemberitahuan Umum]
Solidaritas Tanpa Batas Bersama Mahasiswa ,telah membuka Posko pengungsi untuk beberapa daerah konflik. Posko pengungsi telah di buka sejak awal bulan (JUNI).
Posko pengungsi di buka terutama untuk Kabupaten Maybarat,Nduga,Pegunungan Bintang,Puncak,dan Yahukimo. Bagi Bapa ibu yang punya berkat lebih berupa pakaian yang layak pakai,Bolpen Buku,Sabun,dan beberapa kebutuhan lainnya. Bisa menyumbangkan buat sodara kitong yang di hutan sana. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari Bapa ibu.
Kepedulian mu atas Nama Kemanusiaan
Mereka Derita Kitong Bersama
Pengungsi
Jokowi & Luhut Binsar Panjaitan menghabiskan ribuan,bahkan ratusan orang Papua
Orang Papua di bunuh,sumber daya alam di keruk atas Nama pembangunan.!
keji
Kampung Su Kosong
Papua Darurat Militer Kolonial Indonesia berwatak Teroris
Konflik di Papua atas Kepentingan Investasi. Dalam Konflik di Papua orang yang paling berperan aktif dan yang punya kepentingan bisnis selain Kapitalisme Global,Luhut Binsar Panjaitan merupakan mafia jahat yang sedang bersembunyi di balik Konflik kejahatan Kemanusiaan. Presiden Jokowi adalah orang sipil yang berwatak militeristik.
Komite Pimpinan Pusat
Forum Independen Mahasiswa West Papua Beserta Empat Pimpinan Kota (KPP-KP) menyampaikan hormat diberi setinggi-tinggi langit untukmu yang telah mendahului kami.
Perjuangan untuk bangsamu akan kami kenang dan abadikan dalam perjuangan.Comandante Kahar ( Herman Katmo) sekali lagi,hormat setinggi tinggi langit untukmu
Tugasmu telah selesai,saat ajalmu tiba
Terima kasih untuk pengabdian selama hidup untuk perjuangan suci ini.Terima kasih untuk kontribusimu
Kau telah membangun dasar pergerakan Papua yang kuat,kau telah membawa dan menunjuk arah jalan yang benar dan tepat untuk bangsamu. Bagaikan matahari ide, gagasan, akan tetap menjinari jalan ini. Perjuangan akan kami teruskan hormat!
Ceritakan kepada pejuang -pejuang yang telah mendahului kami,bahwa perjuangan belum berakhir dan rakyat Papua terus di bunuh seperti binatang..
Hormat di beri Comandante
Ini merupakan mala petaka kecil dari pada akumulasi modal dengan berbagai kekuatan militer di Tanah Papua.Biaya pendidikan yang seharusnya membiayai pendidikan,kini di arahkan ke militer dalam rangka mengamankan posisi investasi di seluruh Papua. Jangan kaget.. Sekali lagi! Rakyat Papua sudah waktunya menangis darah sambil mengigit jari!
"Boikot Pesta Predator Oligarki "
Sejak Papua di aneksasi pada 1963 hingga dengan detik ini,wilayah Papua di jadikan sebagai daerah operasi Militer serta merampok sumber daya alam dan membunuh ribuan,bahkan ratusan rakyat Papua atas nama pembangunan . Dari rezim-ke rezim kolonial Indonesia lebih banyak pendekatan militeristik dalam rangka mengamankan posisi kapitalisme global ketimbang melihat persoalan yang menjadi tuntutan. Selain itu,hutan habis, pohon di tebang habis,sumber daya alam di keruk,tanah diambil alih,semua ini dilakukan atas nama pembangunan.
Selain itu kolonial Indonesia turut membangun pusat-pusat keutan kaum borjuis kecil dalam struktur sosial masyarakat. Mereka inilah kemudian menjadi penghubung dan penikmat. Mereka ini juga yg sering memobilisasi massa dalam rangka merebut kekuasaan di kursi legislatif bahkan kaum borjuis lokal ini juga menciptakan konflik horizontal. Kaum borjuis kecil,seperti Bupati" dan DPRP adalah kaum borjuis "peredator"
Rakyat Papua waspada, PilPres Serentak lebih dekat!
Boikot PilPres & Refrendum sebagai Solusi Demokratis!
Rakyat Bangsa Papua yang ditindas dari rezim ke rezim untuk apa ikut dalam pesta oligarki. Segera...!!
Buruh & Petani: Rezim Jokowi telah terbukti menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan kapitalis. Lewat PP 78 dan kebijakan-kebijakan ekonominya, kesengsaraan buruh semakin bertambah. Pendengung politiknya berusaha untuk menutupi kondisi nyata ratusan juta orang yang hidup melarat sehari-hari dengan menggembar-gemborkan proyek infrastruktur pemerintah yang telah merugikan warga setempat. Di samping itu, industri sawit, semen, dan tambang diberi lampu hijau untuk menggusur dan merampas lahan, serta merusak lingkungan dalam skala besar
Bagi petani, Reforma Agraria palsu Jokowi dan program bagi-bagi sertifikatnya adalah tameng untuk menutupi penderitaan mereka. Dari tahun 2015 hingga 2017, telah terjadi 1.361 konflik agraria. Sepanjang 2017, ada 659 konflik agraria, meningkat 50 persen dibandingkan 2016. Konflik agraria dalam empat tahun pemerintahan Jokowi telah mengakibatkan 940 petani dikriminalisasi, 546 orang dianiaya, 51 orang tertembak, hingga 41 yang tewas. Kekerasan yang mereka alami melibatkan TNI, polisi, dan preman. Selain itu, Perpres No. 86/2018 yang dikeluarkan Jokowi membenarkan TNI, polisi, dan PNS sebagai penerima redistribusi tanah dengan skema kepemilikan lahan perorangan yang justru memperlancar proses akumulasi dan konsentrasi kapital yang ada. Sementara skema jaminan penguasaan lahan secara kolektif bagi masyarakat adat malah diabaikan. Pemerintah juga memiliki mekanisme konsinyasi yang memudahkan tanah warga diambil paksa atas nama pembangunan dan kepentingan negara.
Di sisi lain, pihak Prabowo juga tidak memiliki program konkret apa pun untuk menyejahterakan buruh dan petani. Cukup melihat siapa kekuatan pemodal dan tentara yang berada di balik mereka untuk mengetahui keberpihakan mereka.
Perempuan: Ucapan-ucapan “keberagaman gender”, “perempuan harus didengar”, “menteri saya banyak yang perempuan”, “pendukung kami emak-emak” tidak lain hanyalah retorika patriarkis dari kelas penguasa yang ingin mempertahankan posisi mereka di atas masyarakat. Lagi-lagi, tidak ada satu pun program yang jelas dari mereka selain memberi pengakuan simbolis untuk meraup suara. Pembebasan perempuan artinya membebaskan perempuan secara ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, fisik, dan psikologis. Melawan kapitalisme—yang menghasilkan penindasan kelas, ras, dan gender serta mengukuhkan patriarki—adalah langkah logis yang harus kita ambil, dan ini sudah pasti berlawanan dengan kepentingan kedua kubu.
Papua： Sejak 1969, lebih dari 500.000 warga Papua telah dibunuh secara sistematis. Ribuan lain mengalami penyiksaan, pemerkosaan, penangkapan sewenang-wenang, pemenjaraan di luar proses hukum, dan rasisme. Posisi pemerintah mengenai Papua jelas： kekayaan tak terhitung yang telah dihisap dari alam Papua lewat kerja sama negara dengan korporasi asing akan terus berlanjut, kekuasaan aparat TNI-Polri di Papua akan tetap bertahan, hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua tidak mungkin diberikan, infrastruktur yang dibangun pemerintah dan kerap dipromosikan ke seluruh masyarakat menjadi validasi bagi integrasi Papua ke dalam NKRI. Bagi rakyat Papua, memilih tidak ada artinya.
Pembubaran kegiatan diskusi, penyitaan buku, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat,jurnalis, aktivis lingkungan, buruh, dan petani tetap berjalan tanpa sedikit pun tindakan aparat negara untuk menghentikannya. Justru dalam banyak kasus, negara menjadi pelopornya, aparat negara tidak menghormati hak-hak dan kebebasan dasar. Sementara itu, suatu penyelesaian berkeadilan atas kejahatan genosida 1965-66 sampai saat ini selalu ditampik. Kami objektif: selama ini penuntasan kejahatan serius di masa lalu dan upaya untuk mengakhiri impunitas bukanlah trajektori yang menguntungkan bagi kekuasaan oligarki dan para elite politik. Bahkan sekadar niat politik dan langkah-langkah programatis untuk menyelesaikannya tidak hendak diwujudkan oleh mereka yang kini bersaing dan berseteru merebut kekuasaan negara.
Sudah jelas bahwa kedua paslon tidak memiliki perhatian sedikit pun terhadap persoalan mendasar yang menyangkut kemerdekaan sipil dan keadilan sosial. Visi-misi mereka penuh dengan slogan dan retorika nasionalis banal, tanpa satu pun program konkret untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kelas pekerja, tanpa menghormati kebebasan dan melindungi kelompok minoritas pada saat hak-hak dan kemerdekaannya dirampas bahkan diserang, ataupun tanpa upaya untuk mengembalikan tentara ke barak—di mana mereka seharusnya berada. Semua visi-misi mereka bukan hanya menghina akal sehat, tetapi dari tahun ke tahun mengebiri kecerdasan masyarakat luas. Kami sepenuhnya sadar bahwa keadilan bukan sesuatu yang diberikan, tetapi harus direbut. Karena itu, meminta paslon mana pun untuk memberi perhatian tidaklah berguna. Kami tidak sedang mengidap penyakit kekanak-kanakan.
Sekarang, dalam demokrasi yang dikebiri dan semakin tidak menghormati hak-hak asasi manusia, apakah kami “tidak realistis”? Kami punya pijakan “realisme politik” sendiri. Demokrasi elektoral berbasis patronase politik hanya bisa diubah jika suara rakyat tidak dibungkam; jika kami yang memperjuangkan hak asasi kami untuk mempertahankan sumber daya alam dan lahan kehidupan, tidak dikriminalkan. Ketika ada yang berseru kami “tidak realistis”，sebenarnya mereka sedang berbicara di depan cermin.
Apakah kelompok golput punya strategi politik yang jelas? Tentu. Beberapa di antaranya dengan merebut ruang publik dari genggaman kelompok-kelompok reaksioner； melakukan intervensi politik ke dalam pabrik, kampus, kampung, dan jalanan;
membangun solidaritas antarwarga dengan melakukan pendampingan, advokasi, dan pendidikan politik serta belajar bersama rakyat yang tertindas.
Memilih dalam pemilu apapun—pileg, pilkada, pilpres—artinya memberi legitimasi terus-menerus kepada sesuatu yang terus membusuk. Menunggu pemilu dan berharap pergantian pemimpin beriringan dengan datangnya perubahan adalah mimpi siang bolong. Kami tidak naif. Kami tidak memiliki ilusi apa pun untuk menggelar karpet merah bagi kedatangan juru selamat lewat sistem politik dan ekonomi yang ada. Namun dalam masyarakat yang membutuhkan ilusi dan terus ditakut-takuti dengan ancaman kebohongan “khilafah dan komunisme”, meminta mereka menghapus ilusi memabukkan tersebut berarti meminta mereka untuk melepas belenggu ilusi.
Tujuan golput bukan untuk tidak memilih. Golput, abstain, ataupun boikot pemilu hanya langkah lanjutan yang harus diambil untuk beranjak keluar dari barbarisme. Menyuruh rakyat untuk berpartisipasi dalam sandiwara pemilu sama dengan melanggengkan pembodohan, dan bertolak belakang dengan cita-cita kami untuk membangun sebuah masyarakat di mana semua manusia dapat berkembang penuh dan merdeka—sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan dalam sistem politik dan ekonomi yang ada.
Seruan!Boikot pesta Oligarki
Hentikan militerisasi di dunia pendidikan.
Stop pembungkaman ruang Demokrasi mahasiswa di kampus.
Bangkit Lawan Penindasan
Port Numbay, woflenews.com - Aksi Nasional yang dilakukan oleh Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM WP) dilakukan secara serentak dibeberapa kota diantaranya, Jayapura, Manokwari, Sorong dan Timika dengan tuntutan; wujudkan pendidikan gratis mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pergurua...
https://jubi.id/tanah-papua/2023/massa-demonstrasi-hardiknas-di-gapura-uncen-dibubarkan-polisi/
Sekretaris Jenderal FIM-WP, Kristian Kobak menuturkan massa aksinya dibubarkan sebelum sempat berunjuk rasa. Ia menyatakan massa aksi itu baru bergerak dari
AKSI MIMBAR BEBAS
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Timika
Memperingati hari pendidikan Nasional 2 Mei 2023
TEMA :
"Wujudkan Pendidikan Gratis Di Seluruh Tanah Papua."
"Pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia."
SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL
02 MEI 2023.
BEM universitas timika
Uti Universitas Timika
Port Numbay, woflenes.com - Salah satu tujuan bernegara dirumuskan dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” untuk merealisasikan tujuan tersebut, hak atas pendidikan dan tugas dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan laya...
https://amp.antarafoto.com/peristiwa/v1683005121/aksi-memperingati-hari-pendidikan-nasional-di-papua
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa Papua Barat melakun aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kampus Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura, Papua, ...
Membacakan pernyataan sikap!
Mahasiswa yg tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua,masih bertahan di Gapura Uncen bawah dan sedang lakukan orasi-orasi..
Info Terkini!
Titik kumpul di Uncen bawah, aparat dengan kekuatan penuh sedang mengepung massa aksi dan sedang melakukan Negosiasi
Mohon advokasi
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Independen West Papua (FIM-WP),menggelar aksi Demo Damai pada hari ini, 2 Mei 2023. Dengan tuntutan" Wujudkan Pendidikan Gratis dan lawan militerisme. Massa Aksi di beberapa titik di bubarkan paksa disertai dengan pemukulan terhadap massa aksi,bahkan aparat gabungan dengan secara brutal melakukan pengejaran sampai masuk kampus.Pukul 09..00 Massa aksi keluar bersama Korlap menuju titik kumpul pukul 09..21.WP. Titik" yang di bubarkan paksa,yitu Uncen Atas dan expo. Peralatan aksi dan nama-nama yang mendapatkan pukulan akan kami update
Terima kasih!
Mohon advokasi dari semua pihak
Info terbaru!
Massa aksi "Memperingati Hari Pendidikan Nasional di Uncen atas di Blokade di paksa mundur di serti dengan pukulan membabi buta oleh aparat gabung kepolisian pukul 09..00 WP di Gapura Uncen atas. Koronlogis jelas dapat menyusul
Terima kasih
Mohon advokasi
Teklap Terbuka Menuju Aksi Serentak 02 Mei 2023
"Hari Pendidikan Nasional "
Panggilan Solidaritas Bergabung!
Panggilan Solidaritas Bergabung!
Panggilan Solidaritas Bergabung!
Kepada Yang terhormat seluruh mahasiswa maupun rakyat Papua
Di _Tempat
Salam Pembebasan Nasional
Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia ..Nelson Mandele
Berhubungan dengan diselenggarakan Aksi serentak Demo Damai dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 02 Mei 2023. Kami mengundang kepada Bem Universitas maupun Fakultas,Mahasiswa Rakyat Papua,Dewan Gereja, Dewan Adat, Ketua Asrama NGO,Cipayung,serta rakyat Indonesia di Papua secara khusus di Jayapura. Untuk dapat hadir dalam Teklap Terbuka menuju Aksi serentak tentang" Wujudkan Pendidikan Gratis di seluruh tanah Papua,dan Lawan Militerisme Kampus.
Teklap Terbuka yang di maksud akan di lakukan pada..
Hari/tanggal .. 01 Mei 2023
Tempat .. Kabesma Uncen
Pukul .. 15..00 WP
Demikian Undangan Terbuka ini,kiranya Allah Bangsa Papua Memberkati kita semua!
Jayapura,01 Mei 2023
Seruan Aksi..
Jayapura Bergerak....
Menuju Aksi Serentak pada 02 Mei 2023,Hari Pendidikan Nasional
"Wujudkan Pendidikan Gratis dan Lawan Militerisme Kampus....
Bangkit Lawan Penindasan (BLP). Sekali lagi,kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk ikut berpartisipasi dalam "Aksi Demo Damai" yang akan di gelar dengan hari pendidikan Nasional dengan tuntutan pendidikan gratis bagi seleruh rakyat Papua secara umum seluruh Indonesia,dan menolak militerisme kampus dan sekolah di Papua.....
Mahasiswa Papua
Rakyat Papua
Pendidikan Gratis
Kapitalisme Pendidikan
Solidaritas di Indonesia lebih khusus di Sumatera bergerak!
Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 02 Mei 2023
Wujudkan Pendidikan Gratis,dan lawan Militerisme Kampus!
Wujudkan Pendidikan Gratis,Lawan Militerisme Kampus!
Timika Bergerak!
Manokwari Bergerak
Wujudkan Pendidikan Gratis Dan Menolak Militerisme dunia Pendidikan
Seruan Aksi...!!!
Jayapura Papua Bergerak!
02 Mei 2023.|Hari Pendidikan Nasional
"Wujudkan Pendidikan Gratis & Lawan Militerisme Kampus "
Dalam Kongres Pendidik Pertama Se-Rusia, Lenin berpidato mengatakan bahwa semakin berbudaya negara borjuis, semakin halus dia berbohong ketika menyatakan bahwa pendidikan dapat berdiri di atas politik dan melayani masyarakat secara keseluruhan. Faktanya sekolah berubah menjadi sekedar instrumen tatanan kelas borjuasi. Pendidikan sepenuhnya dijiwai semangat kasta borjuis. Serta bahwa “Kita mengatakan bahwa tugas-tugas kita dalam bidang pendidikan adalah bagian dari perjuangan untuk menggulingkan borjuasi. Kita secara terbuka mendeklarasikan bahwa pendidikan yang terpisah dari kehidupan dan politik adalah kebohongan dan kemunafikan.” Terdapat dua tujuan besar dalam pendidikan di bawah Kapitalisme yaitu untuk yang disebut Lenin sebagai “memasok kapitalis dengan buruh patuh dan terampil” serta pendidikan itu sendiri menjadi komoditi. Ketika kelas buruh dihisap kerjanya, (orang tua) mahasiswa terus diperas untuk membiayai pendidikan tinggi yang semakin mahal. pendidikan tinggi di Indonesia menjadi komoditi.
Dalam masa Rezim Militer Soeharto, pendidikan tinggi digunakan untuk memperkuat cengkeraman Rezim. Terutama pasca gerakan mahasiswa 1978, proses depolitisasi, deideologi dan demobilisasi mulai diterapkan di kampus. Kampus dimiliterisasi sementara doktrin “pembangunan” masuk ke kurikulum serta Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila digalakan. Kesemuanya untuk membangun dukungan terhadap “pembangunan”, menghebat-hebatkan peran angkatan bersenjata serta tidak mengijinkan ruang bagi perubahan sosial.
Semua yang menghalangi atau menghambat akumulasi modal akan disingkirkan begitu saja demi melapangkan jalan untuk mengeruk keuntungan. Gedung-gedung baru yang dibangun lebih untuk prestis dan promosi kampus, menghimpun dana-dana perusahaan yang menindas rakyat. Fasilitas kampus juga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari acara pernikahan, pesta dan konser-konser musik. Sementara pedagang kecil digusur dari kampus karena selain dianggap tidak memberikan laba yang berarti bagi birokrat kampus juga dianggap penghalang bagi citra mewah dan ‘standar internasional’ kampus. Demikianlah gerak eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi kapital kini semakin kentara dan membabi buta dalam dunia pendidikan di Papua secara umum di Indonesia
Kepentingan kapitalistis di kampus-kampus juga bertentangan dengan demokrasi. Birokrat kampus hanya menolerir kegiatan yang bisa menaikkan citra dan prestis kampus, seperti yang berbasiskan minat dan bakat. Namun memberangus ruang dan aktivitas bermuatan kritis dan isu sosial. Karenanya birokrat kampus semakin masif memberangus demokrasi, seperti membubarkan acara-acara diskusi, bedah film, seminar, dan membredel pers mahasiswa, termasuk melakukan intimidasi dan kriminalisasi. Khususnya ke mahasiswa, pekerja dan dosen atau organisasinya yang memperjuangkan hak mereka. Kalau perlu birokrasi kampus bekerjasama dengan kelompok reaksioner atau aparat negara.
Situasi ini mengakibatkan apa yang disebut oleh Ernest Mandel dalam pidatonya di Dewan Internasional Gerakan Mahasiswa Revolusioner tahun 1968 bahwa mahasiswa menjadi “sejenis proletariat di universitas”. Para mahasiswa tersebut “…tidak berhak berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, tidak berhak, setidaknya untuk ikut menentukan kehidupan mereka sendiri selama empat, lima atau enam tahun yang mereka habiskan di universitas.” Bahkan mereka “tidak diizinkan memilih karir, bidang studi dan disiplin ilmu yang mereka kehendaki dan berhubungan dengan keahlian dan kebutuhan mereka. Mereka akan dipaksa menerima pekerjaan, disiplin ilmu dan bidang studi yang berhubungan dengan kepentingan penguasa masyarakat kapitalis, dan tidak berhubungan dengan kebutuhan mereka sebagai manusia.”
Model pendidikan yang berbau militeristik dan berwatak Kapitalisme harus di robohkan dalam semangat membangun citra manusia yang sebenarnya. Dengan pendidikan gratis dan demokratis orang bisa mengenal citra dirinya yang sesungguhnya.Selain itu,Pendidiķan harus gratis, karena akses ke pengetahuan adalah hak dasar, dan tidak harus memiliki label harga.
Kebanyakan orang tidak mampu membayar biaya pendidikan tinggi yang besar. Banyak Einstein dan Marx masa depan yang menyia-nyiakan kemampuan dan bakat mereka karena mereka tidak dapat memasuki universitas dan pendidikan tinggi. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai hak istimewa kelas tertentu, bukan hak dasar setiap orang. Ketika lebih banyak orang menerima pendidikan tinggi, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan kerja dan tingkat pengangguran akan berkurang, sehingga mengurangi kemiskinan sosial dan memimpin kemajuan dan kemakmuran sosial. Argumentasi lain untuk pendidikan universitas gratis adalah prinsip kesetaraan.Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama.Dalam proses membuat pendidikan universitas gratis, prinsip kesetaraan ini dapat diwujudkan dan ditransformasikan menjadi kenyataan secara pragmatis. Teori. Jika pendidikan tinggi gratis, ribuan anak laki-laki dan perempuan akan dapat menerima pendidikan alih-alih mengambil beban kerja paruh waktu untuk menyelesaikan kursus universitas.
Oleh Sebab itu,atas Nama kaum tertindas dan terhisap wujudkan Pendidikan Gratis dan Berkualitas bagi seluruh rakyat Papua. Kami mengajak kepada seluruh elemen untuk dapat hadir dalam aksi demo Damai yang akan di gelar pada 02 Mei 2023. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.
Mahasiswa Papua
Bersatu Wujudkan Pendidikan Gratis
Militerisme Kampus
Lawan Penindasan
Mahasiswa
gratis
sistem yang menindas
HIMBAUAN UMUM..!
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN NASIONAL PADA 02 MEI 2023,KOMITE PIMPINAN PUSAT (KPP) BERSAMA 5 KOMITE PIMPINAN KOTA (KPK) YAITU,NABIRE,TIMIKA,SORONG,MONOKWARI,DAN NUMBAY JAYAPURA,AKAN BERGERAK MELAKUKAN AKSI DEMO DAMAI.DENGAN TUNTUTAN''WUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS,BERKUALITAS,SERTA DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA SECARA UMUM DI SELURUH INDOENESIA,DAN LAWAN MILITERISME KAMPUS.
Dengan ini,kami mengajak kepada seluruh mahasiswa,siswa,kaum miskin kota, serta seluruh rakayat Papua di bumi cenderawasih untuk ikut berpartisipasi dalam (Aksi Demo Damai yang akan di gelar bersamaan dengan hari pendidikan Naional pada 02 Mei 2023.
Sekali lagi,Aksi Demo Damai yang di maksud akan di lakukan tidak bertentang dengan konstitusi,dan penting kami menegaskan kembali bahwa menurut konstitusi Indonesia,Negara dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sudah seharusnya setiap warga berhak mendapatkan pendidikan,dan sesungguhnya sangat standard untuk memperjuangkan dan pemerintah wajib membiayainya. Semenetara bagi Tanah Papua,dengan konteks persoalan yang khusus,kehadiran otonomi khusus dan DOB serta sejumlah kebijakan lainya mesti mengusung sprit konstitusi secara konsisten sekaligus undang –undang no 2 tahun 2001 tentang perubahan Otonomi Khusus mengamanatkan setiap penduduk provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya. Hal tersebut telah dimanat dalam peraturan daerah,bahkan dalam konsitusi NKRI namun dalam prakteknya justru terbalik jdan jauh dari semangat UU tentag"setiap Warga Negara Berhak mendapatkan pendidikan Gratis.
Selain itu,juga ruang demokrasi bagi mahasiswa serta bentuk-bentuk kriminalisasi mahasiswa nyata di Universitas maupun terhadap rakyat Papua. Hal tersebut Pembungkaman ruang demokrasi pada mahasiswa di Papua sebenarnya bukan persoalan yang baru karena negara selalu menggunakan kekuatan apparat saaat menghadapi mahasiswa yang berdemonstrasi
Akhir -akhir ini mahasiswa di buat geger oleh kebijakan birokrasi kampus pembungkaman ruang mahasiswa di mulai dari isu internal,local,nasional hingga ke isu internasional oleh mahasiswa degan dalil menganggu aktivitas belajar mengajar padahal sama sekali tidak menanggu. Prakek pembungkaman ruang demokrasi mahasiswa ini juga birokrat justru merubah pola piker mahasiswa yang semakin pragmatis alias acuh dengan kondisi sosial masyarakat secara internal maupun eksternal serta mendoktrin mahasiswa ke dunia lapangan pekerjaaan,Mahasiswa di suru cepat-cepat seleasai kuliah tanpa melihat kapasitas intelktual secara jerni. merupakan praktek militerisme kampus yang harus di lawan
Sector revormasi hukum dan penegakan hukum belum mampu merombak produk-produk hukum warisan colonial dan kekuasan otoriter di orde baru. Reformasi juga sebenarnya mengahapuskan praktek-praktek kehidupan sosial dan politik yang anti demokrasi HAM dan kebebasan sipil,namun praktek hari ini menjukan negara masih menggunakan pola-pola lama dengan membatasi segala bentuk kegiatan mahasiswa dalam kampus.
Dengan demikian,atas Nama kaum tertindas dan terhisap mengeluarkan himbauam umum sekaligus mengajak kepada Kax,Ade,,Bapa,Mama,Ipar,Tanta,dan pacar d**g untuk ikut berparsipasi dalam" Aksi Demo Damai".Sayang Pendidikan Gratsi Itu soal Ko dan saya punya Hak yang Harus penuhi!
"Ko tra Sayang ko Bapa Dan Mama di Kampung Sana, Yang setiap Hari Banting Tulang untuk mencari Biaya pendidikan kh..?...Ingat! 02 Mei 2023,itu ko pu Hari dan ko harus tunjuka.....
Mahasiswa
Rakyat Papua
Pelajar
Lawan Penindasan(BLP)
sistem pendidikan yang menindas
Bersatu Hancurkan Sistem Pendidikan yang berwatak Kapitalisasi
pendidikan Gratis dan Berkualias serta merakyat
Kapitalisme
Militrisme Kampus
Pendidikan Gratis
Kota Bharu
Be the first to know and let us send you an email when FIM News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
