02/09/2024
JAKARTA - PSSI dilaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 43 karyawan, pekan lalu. Bidang media dan teknik, bahkan dibubarkan semuanya. Hal ini diketahui dari pernyataan Direktur Media PSSI, Eko Rahmawanto, yang ikut menjadi korban PHK organisasi sepak bola tertinggi di Tanah Air itu.
“Total 43 karyawan di-PHK. Bidang media dan teknik, bubar semua. Hingga kini saya belum tahu akan diganti oleh siapa saja, atau kemungkinan akan diisi orang-orang Mahaka,” kata Eko, kepada VOI, Senin 2 September.
Kondisi ini tentunya menimbulkan tanda tanya, bagaimana pelaksanaan panitia pertandingan untuk laga Kualifikasi Piala Dunia 2024, antara Indonesia melawan Australia pada 10 September mendatang.
“Saya sendiri tidak tahu siapa yang akan menangani pelaksanaan pertandingan itu. Mungkin GSI (Garuda Sepak bola Indonesia) yang akan menanganinya,” tambah Eko.
GSI sendiri dipimpin oleh Marshal Irwan Masita, selaku Managing Director GSI. “Intinya saat ini marketing dan urusan timnas dikelola oleh mereka (GSI). Mulai dari merchandise, baju, peliputan timnas. Ini sudah berjalan sekitar satu setengah tahun,” ungkap Eko.
Bukti pembayaran BPJS karyawan PSSI
Menurut Eko semua liputan timnas kini ditangani oleh GSI. Sementara Bidang Media PSSI, yang di dalamnya terdapat Direktur Media hanya meliput berita tentang corporate, Piala Suratin dan Liga 3.
Dari 43 orang yang terkena PHK itu, menurut Eko hampir semuanya adalah karyawan PSSI. “Mungkin ada sekitar 10 orang saja yang karyawan magang,” kata Eko.
Sementara untuk kompensasi atau uang pesangon sendiri, Eko mengaku belum jelas, karena berbeda-beda untuk masing-masing karyawan. “Banyak yang tidak mau bersuara karena mungkin takut pesangonnya tidak dibayarkan,” jelas Eko.
Eko menyebut jika alasan PHK itu sendiri tidak jelas. Bahkan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tidak pernah menjelaskan hal itu secara gambling. “Ya, banyak alasan nonteknis sebenarnya dalam PHK ini. Dia (Erick) sepertinya ingin memasukkan orang-orangnya. Kemudian mereka melakukan semacam assessment, untuk memilih karyawannya. Dari assessment itu sendiri ada yang ikut ada p**a yang tidak ikut. Aneh ini. Karena orang-orangnya Dia (Erick) tidak ikut dalam assessment ini,” ungkap Eko.
Karyawan yang berada di bagian keuangan dan procurement, menurut Eko, tidak ikut dalam assessment itu. “Assessment ini aneh. Standarnya tidak jelas,” tambah Eko.
Menurut Eko yang sangat disayangkan adalah pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja untuk para karyawan PSSI sejumlah 112 sudah tidak dibayarkan sejak Desember 2021 hingga kini, atau terakhir kala PSSI dipimpin oleh Muchamad Iriawan atau Iwan Bule. “Pembayaran terakhir 1 November 2021,” ungkap Eko.
Eko juga menyatakan jika Komite Eksekutif PSSI sendiri cenderung pecah, di mana terdapat kelompok exco yang dipimpin Erick, Peter Tanuri dan Arya Sinulingga. “Kemudian ada blok lain yang tidak berani bersuara, dan kemudian ada blok yang berani bersuara,” ungkap Eko.
Masalah lain lagi juga muncul saat terdapat protes dari pihak kedutaan Belanda, di mana terdapat pemain naturalisasi yang tidak mengembalikan paspor lama mereka. Ini menambah runyam urusan di PSSI terkait program naturalisasi hingga kini.
VOI sendiri sudah mencoba menghubungi Sekjen PSSI, Yunus Nusi, untuk mengkonfirmasi masalah ini. Namun panggilan telepon dan pesan singkat yang dikirim VOI, belum dibalas oleh Yunus.
PHK semacam ini bukan kali pertama dilakukan oleh PSSI. Pada periode sebelumnya, atau jika terdapat pergantian ketua umum, organisasi ini sering kali memecat atau mengganti karyawannya yang berujung pada sengketa.
Sumber VOI
