Perkumpulan Fitra Riau

05/08/2022

Apa kata Zulkarnain Kadir “Mantan sekwan DPRD Riau” terhadap kinerja 65 anggota Dewan yang berkunjung kunker LN ?
Yuk simak simak selengkapnya di poadcast ini
👇🙏😊
https://youtu.be/DYEFnyv2r2E

28/12/2021

Live Now.☺☺☺
Bapak/ibu. Saat ini sedang berlangsung Diskusi Publik,Catatan Akhir Tahun FITRA Riau terhadap indeks kinerja Tata Kelola dan kesehatan Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kab/kota Se Riau..
Yuk sile tongkrongi yah youtube ini... 🙏😊
https://www.youtube.com/watch?v=3ZViAjohAKQ

26/11/2021

Mau Tau Seberapa informatif Provinsi Riau??
Yuk dengarin Informasi-informasi penting dari bapak Drs. Chairul Rizki,MS.MP.
Simak sampai habis yaa......
Terimakasih sudah mampir dichanel Fitra Riau.
Jangan Lupa subscribe and Share yaa.

https://www.youtube.com/watch?v=t04MV6O9zQM&t=2s

Mau Tau Seberapa informatif Provinsi Riau??Yuk dengarin Informasi-informasi penting dari bapak Drs. Chairul Rizki,MS.MP. Simak sampai habis yaa......Terimak...

03/11/2021

halo sahabat Anggaran.

Jangan lupa yaa Siang ini Fitra Riau mengundang kalian untuk Nongki bareng di channel Fitra Riau jam 14.00-1600 wib kita akan melanjutkan podcast seri #2 berbincang bersama 3 Panelis/Calon Komisioner KI.

*Narasumber*
Ferry Hardono
Hasnah Ghazali
Abus Siraj

*Host*
Raframzali dari wartawan Kata data.id
Live di youtube Fitra Riau yaaa. 👇👇
https://youtube.com/channel/UC7CTjOZYwZQfTf0OLZj27rQ

02/11/2021

*SERIAL PODCAST*
¬Menggali Perspektif Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Riau

Kuy, sahabat Anggaran saksikan bersama Serial Podcast yang akan di laksanakan dari Tanggal 02-05 November 2021.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada 15 calon komisioner KI yang telah lulus dan diterima oleh DPRD Riau untuk uji kelayakan dan kepatutan,untuk dipilih menjadi 5 orang komisioner KI periode 2021-2025

Nah. Sahabat...
Untuk itu Yuk Nonngki bareng Ke channel Fitra Riau untuk mendengarkan bagaimana gagasan dan komitmen para calon komisioner KI dalam menyikapi potret keterbukaan informasi di Riau.

Selain itu, sahabat anggaran juga bisa memberikan tanggapan, dan memberikan pertanyaan serta saran dan komentar kepada 15 calon komisioner komisi informasi provinsi riau,melalui kanal komentar youtube atau FB fitra riau. 😁😁
👇👇
https://youtube.com/channel/UC7CTjOZYwZQfTf0OLZj27rQ

Ayoo tunggu apa lagi saatnya berpartisipasi melihat gagasan mereka ya guys...

Ini juga bentuk publik mengontrol kinerja DPRD apakah benar dan layak untuk wakil kita menentukan siapa yang terbaik dari yang baik 😊😊

*Narasumber*
Jhoni S. Mundung, M. Ramli, Alnofrizal, Ferry Hardono, Tatang Yudiansyah, Muhammad sondra Al hafid, Afrizal, Ikhsan Fitra, Junaidi, Hasnah Ghazali, Yulianti, Hendrisman, Asril darma, Zufra Irwan, Abus Siraj.

*Host* A.z Fachri Yasin (Tokoh masyarakat/Akademisi), Taufik (Fitra Riau), Rafzamzali (Wartawan kata data.id), Desiana Samosir (FOINNI), Sari Indriati (Founder Green Radio Line)

Jangan lupa like,subscribe,coment dan share Youtube FITRA, yakkkk....

Terimakasih 🥰🥰

27/10/2021

Dukung Podcast Anggaran Kita dengan klik tombol subscribe di Channel Fitra Riau yaa sahabat Fitra Riau 🙏🙏🙏

Melihat kondisi yang saat ini terjadi pada masa pandemi dan sebelum masa pandemi Covid - 19, Mungkin Perlu kiranya Kita mengetahui bagaimana kinerja DPRD Provinsi Riau dalam menjalankan fungsi sebagai Legislatif.

Apakah DPRD Provinsi Riau sudah memilki peran yang solutif dalam memberikan masukan bagi penyelenggaraan pemerintah dan tentunya publik juga harus tau apa saja yang sudah dilakukan oleh DPRD Riau baik dari sisi kinerja maupun akomodasi yang diberikan sebagai sumber daya untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.

Nah maka dalam hal ini podcast Anggaran Kita mengundang salah satu Anggota DPRD Komisi III yaitu ibu karmila sari. S.Kom. MM untuk berbincang santai namun kritis dengan mengangkat Tema “Potret Kinerja DPRD Provinsi Riau”.

Untuk kamu yang penasaran langsung klik dan Tonton sampai habis yaa.
https://www.youtube.com/watch?v=L0ZvArGRyRw

Melihat kondisi yang saat ini terjadi pada masa pandemi dan sebelum masa pandemi Covid - 19, Mungkin Perlu kiranya Kita mengetahui bagaimana kinerja DPRD Pr...

18/10/2021

Hallo sahabat Anggaran, Salam sehat dan salam transparansi.

Terdapat Ratusan Milyar Temuan LHP, Benarkah Pemerintah Provinsi Abai soal perbaikan??? yuk dengarkan para host Anggaran Kita berbincang santai terkait temuan LHP.
Simak sampai habis yaa guys,....

Terimakasih sudah mampir dichanel Fitra Riau.
Jangan Lupa subscribe and Share yaa.
https://www.youtube.com/watch?v=gLXBqeW3Rlg

Hallo sahabat Anggaran, Salam sehat dan salam transparansi.Terdapat Ratusan Milyar Temuan LHP, Benarkah Pemerintah Provinsi Abai soal perbaikan??? yuk denga...

14/12/2020

Hallo sahabat Anggaran Salam Sehat dan Salam Transparansi..
Yang Penasaran Soal Korupsi di Riau, Yukss mampir ke channel youtube Fitra Riau bersama Kejati Riau membahas persoalan korupsi di Riau.
Jangan lupa Subscribe, like, komen and Share....😊😊😊👇👇
https://www.youtube.com/watch?v=vn0ilC1GyLU&t=2327s

Hallo sahabat Anggaran, Salam sehat dan salam transparansi.Podcast kali ini bersama Ibu DR. Mia Amiati, SH., MH (Kepala Kejaksaaan Tinggi Riau) akan membahas...

19/11/2020

Halo sahabat Fitra Riau

Akan SEGERA TAYANG, Di chanel Youtube FITRA RIAU

Jangan lupa Subscribe, nyalakan lonceng yaa....





Subcribe sekarang karna subcribe gratis 😁😁
https://www.youtube.com/channel/UC7CTjOZYwZQfTf0OLZj27rQ

24/03/2020

Saat ini penyebaran wabah COVID-19 sudah meresahkan masyarakat. Keterbatasan fasilitas kesehatan membuat penanganan kasus baru terkait COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Hingga saat ini sudah 49 warga yang meninggal karena pandemik ini. Warga mengharapkan perhatian pemerintah lebih ekstra untuk melakukan pencegahan penyebaran virus ini.

Sayangnya, para wakil rakyat di Riau lebih fokus untuk merencanakan pengadaan mobil dinas pribadi untuk para pimpinan DPRD. Dengan anggaran mencapai Rp 10,4 M, DPRD berencana membeli 9 unit mobil dinas.

Dari hasil telaah FITRA Riau, diduga ada dugaan mark-up dan beberapa peraturan yang dilanggar untuk pengadaan mobil dinas ini. Bukankah lebih baik anggaran tersebut dimanfaatkan untuk warga ditengah merebaknya virus COVID-19 ini?

Sila bantu tandatangani petisi di http://chng.it/Xr9hYp4KFL untuk mendorong agar Gubri membatalkan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Riau serta mengalihkannya untuk penanggulangan COVID-19 di RIau.

19/03/2020

https://detakindonesia.co.id/read/detail/4774/gubernur-riau-harus-batalkan-anggaran-mobil-dinas-dprd-riau #.XnK0NG8zZdw.whatsapp

Pekanbaru, Detak Indonesia-Saat ini DPRD Riau melalui APBD 2020 merencanakan pembelian 9 unit mobil dinas dengan pagu anggaran senilai Rp10,4 milyar, terdiri dari 1 unit jeep land cruiser, 3 unit jeep prado, 3 unit sedan Camry dan 2 unit Micro Buss.

09/09/2019

Hi, teman Fitra Riau

Hari ini 9 September 2019, 65 orang anggota DPRD Provinsi Riau telah dilantik sebagai wakil lebih dari 6,6 juta rakyat se Provinsi Riau. Mereka diangkat sumpah janji untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik dan tentu semata-mata untuk mensejahterakan rakyat yang diwakilinya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang dimilikinya sebagai anggota legislatif.

Fungsi Legislatif bagaimana DPRD harus inovatif dalam mengusulkan, merancang, membahas regulasi yang benar-benar bermanfaat terhadap rakyat dan pembangunan daerah. Fungsi anggran (budgeting) bagaimana DPRD memastikan penganggaran pemerintah benar-benar digunakan untuk kebutuhan rakyat, dan fungsi pengawasan, bagaimana DPRD benar-benar mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah, memberikan evaluasi yang benar, agar pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang serius dilakukan.

Bukan justru sebaliknya, kewenangan dan fungsi-fungsi yang diembannya justru hanya untuk kepentingan individu dan kelompoknya, untuk bersama-sama melakukan korupsi, bersama-sama memboroskan anggaran negara, atau tindakan-tindakan lain yang justru akan memperburuk citra lembaga wakil rakyat.

Pless.... silahkan berikan komentar anda.
apa harapan teman-teman dengan anggota DPRD anda kedepan?
😊😊👇👇

22/05/2018

11. pelanggaran adminitrasi keuagan daerah sebagaimana temuan BPK dapat menjadi unsur pidana korupsi apabila dalam jangka waktu tertentu penerintah daerah tdk memperbaiki atas temuan tsb

22/05/2018

10. Pelanggaran atas keuangan daerah dapat merugikan rakyat, karena sejatinya APBD di pungut dari pajak rakyat

22/05/2018

9. Masih banyak daerah yang puas dengan prolehan WTP sehingga terlena atas pelaksanaan keuangan yang baik.

22/05/2018

8. Jangan puas dengan perolehan WTP BPK setiap tahun, karena itu wtp bukan ukuran daerah bebas korupsi

22/05/2018

7. Sistem pengendalian internal belum bertugas secara maksimal sehingga temuan pelanggaran administrasi terus terjadi setiap tahun

22/05/2018

6. bnyak temuan BPK dari tahun ke tahun terus berulang, ada yang patuh juga banyak yang tidak patuh