Ekbis NTB

25/01/2025

Kementerian Perdagangan melakukan penyegelan gudang distributor MINYAKITA yang tidak sesuai ketentuan milik PT NNI di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 24 Januari 2024.

Tindakan ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan, serta stabilitas harga minyak goreng rakyat (MGR) sebagai salah satu barang kebutuhan pokok masyarakat.

Kementerian Perdagangan mengimbau para pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang berlaku.

Pemerintah akan terus mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen.

Sumber: kementrian_perdagangan

25/01/2025

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) yang berlokasi di Paok Motong Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sudah beroperasi selama tahun 2024. Ada tiga perusahaan pengolahan tembakau yang menempati lokasi tersebut. Namun baru satu yang benar-benar aktif berproduksi.

Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Made Aryana mengatakan, pihaknya terus mendorong pengembangan industri hasil tembakau di daerah ini. Terlebih potensi ekonomi dari tembakau di daerah itu dinilai sangat menjanjikan.

Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau atau APHT yang berdiri di Kecamatan Masbagik itu adalah pemusatan pabrik hasil tembakau skala kecil dalam suatu kawasan agar lebih berkembang. Di sana, desain APHT bisa menampung lima perusahaan, sehingga tahun ini diharapkan bisa lebih banyak pengusaha lokal yang ambil bagian dalam industri tembakau.

“Di APHT Paok Motong, sebelumnya ada tiga, namun hanya satu yang beroperasinya sangat bagus. Kita lihat perkembangan perekonomian di NTB ini. Satu perusahaan yang aktif itu dari Jawa, sementara dua lainnya masih lokal, sehingga kita minta kembangkan yang lokal ini untuk bisa bangkit lah,” kata I Made Aryana kepada wartawan, Jumat 24 Januari 2025.

Aryana berharap perusahaan yang menempati APHT tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rokok, sehingga peredaran rokok ilegal bisa diantisipasi dan dicegah. Sebab semakin banyak rokok yang legal memenuhi pasar, maka akan semakin sedikit rokok ilegal yang beredar.

“Sebab harga masih bisa bersaing. Di sini yang diproduksi di APHT itu produknya SKT, jadi memperkerjakan buruh yang lumayan banyak,” imbuhnya.

Ia mengatakan, satu ruang usaha di APHT bisa menampung sampai 200 orang pekerja. Diharapkan, lima ruang produksi bisa terisi penuh di tahun 2025 ini untuk memaksimalkan potensi usaha. Jika semua potensi terisi, maka APHT Paok Motong bisa menampung sebanyak 1000 pekerja.

“Saya lihat antusias warga sekitar yang bekerja di sana yang dimana operasional dari APHT ini buka jam 07.30 sampai 5 sore. Sedangkan mereka ingin buka lebih awal, kan makin banyak pekerjaan, take home pay makin banyak,” ujarnya.(ris)
Selengkapnya: ekbisntb.com

25/01/2025

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB mencatat dana pihak ketiga atau DPK rumah tangga mampu tumbuh cukup tinggi hingga 9,63 persen pada tahun 2024.

“Rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Berry Arifsyah Harahap dalam pernyataan di Mataram, Jumat 24 Januari 2025.

Berry mengungkapkan permintaan rumah tangga terhadap dana pihak ketiga secara nasional terkendala, sedangkan NTB memiliki pola peningkatan. Menurut dia, rumah tangga di NTB masih cukup mampu melakukan konsumsi yang membuat deposito meningkat.

‘’Rumah tangga memiliki view konsumsi saat ini sudah cukup, sehingga mereka bisa melakukan deposito,’’ kata Berry.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penghimpunan dana rumah tangga tidak sekadar mencukupi, namun berlebih. Hal itu membuat dana berlebih itu ditempatkan untuk instrumen tabungan jangka panjang berupa deposito.

Total nilai tabungan DPK rumah tangga di NTB pada triwulan III 2024 tumbuh 12,19 persen dengan rincian nilai tabungan Rp0-100 juta sebanyak 6,40 persen, tabungan Rp100-500 juta sebanyak 10,16 persen, tabungan Rp500 juta sampai Rp1 miliar mencapai 10,22 persen, dan tabungan di atas Rp1 miliar sebanyak 45,38 persen.

Pada triwulan IV 2024 tercatat total nilai tabungan DPK rumah tangga mencapai 10,13 persen dengan rincian tabungan Rp0-100 juta sebanyak 5,86 persen, tabungan Rp100-500 juta sebanyak 7,37 persen, tabungan Rp500 juta sampai Rp1 miliar mencapai 10,37 persen, dan tabungan di atas Rp1 miliar mencapai 37,86 persen. (ant)

25/01/2025

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menurun. Tahun 2021, 5,15 persen atau 63.920 jiwa. 2022 4,06 persen atau 50.900 jiwa, 2023 sempat naik 5,25 persen yakni menjadi 66.390 jiwa. Namun tahun 2024 bisa ditekan hingga tersisa 3,21 persen atau 43.280 jiwa.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Zaedar Rohman, Jumat 24 Januari 2025.

Menurutnya, dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Lotim tidak ada anggaran secara spesifik. Namun, semua upaya dilakukan selama ini mencoba untuk menekan terus angka kemiskinan ekstrem ini.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan di Lotim adalah mengediakan Pelayanan Air Bersih. Tahun 2024 telah dibangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan berupa penyediaan 3.865 sambungan rumah 77 persen sasaran. Fasilitas SPAM ini bisa dinikmati oleh 5.860 Jiwa 23,44 persen warga di wilayah Kecamatan Jerowaru.

Lotim juta telah melakukan Pemberian luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan Yaitu Petani Tembakau 17.195 orang dengan jumlah dana Rp1.449.934.640 dengan melakukan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), bagi UMKM dan juga peningkatan dan daya saing hasil UMKM Rp 8,7 miliar. “Semua bantuan untuk program masalah kemikin terfokus bak kemikin ekstrem /Desil 1,” terangnya

Lotim berkomitmen bisa lebih akseleratif untuk menekan jumlah warga miskin ekstrem ini. Karena itu, tahun 2025 akan melanjutkan penuntasan pelayanan air bersih (SPAM Pantai Selatan), 5.000 SR kepada 25.000 jiwa.

luran Jaminan Ketenagakerjaan Kepada Petani Sejumlah 17.195 orang Sosial tembakau juga dilanjutkan dan juga akan diberikan kepada Anggota BKD, BPD, Kader Posyandu dan Ketua RT.

Kelanjutan luran Jaminan Sosial Kesehatan 176.000 jiwa yang belum ditanggung pusat. Diketahui untuk iuran JKN ini Lotim tahun 2024 pihaknya menggelontorkan Rp 80 miliar lebih, sehingga bisa mencapai target Universal Health Coverage dengan angka lebih dari 98 persen.(rus)
Selengkapnya: ekbisntb.com

25/01/2025

Langkah kreatif di lakukan jajaran Polsek Batukliang Lombok Tengah (Loteng) dengan mengubah dan memanfaatkan lahan kosong di sekitar polsek jadi pekarangan bergizi. Dengan menanam berbagai jenis tanaman produktif, mulai dari sayur-sayuran hingga tanaman buah. Langkah itu diharapkan bisa jadi percontohan bagi warga sekitar bagaimana cara memanfaatkan lahan kosong yang ada agar bisa mendatangkan manfaat.

“Ini juga salah satu bentuk dukungan dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dibidang ketahanan pangan nasional,” sebit Kapolsek Batukliang Iptu Reza Ihyaul Itsnain, SH., MH., Jumat 24 Januari 2025 kemarin.

Ia mengatakan banyak lahan kosong ditengah masyarakat yang terkadang dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Padahal kalau bisa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, itu bisa mendatangkan manfaat besar bagi warga. Minimal bisa membantu mengurangi beban kebutuhan ekonomi keluarga. Khususnya untuk belanja kebutuhan dapur harian.

“Konsep pekarangan bergizi ini ialah menanam berbagai tanaman produktif seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat/herbal. Selain bisa digunakan sendiri juga bisa mendatangkan pemasukan untuk keluarga,” jelasnya.

Kalau konsep pekarangam bergizi tersebut bisa diiaplikasikan secara maksimal akan mampu mendorong kemandirian masyarakat. Minimal dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Anggaran yang semestinya untuk kebutuhan pangam, bisa dialihkan ke kebutuhan keluarga yang lain.(kir)
Selengkapnya: ekbisntb.com

25/01/2025

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dengan BUMDes untuk melakukan penyerapan pangan lokal. Pasalnya, Bulog sebagai pengelola logistik pangan daerah NTB hanya mampu menyerap 7 persen dari hasil panen petani NTB.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan pihaknya bersama dengan Kadis Ketahanan Pangan NTB mendorong terbentuknya Perda yang mengatur tentang pembelian hasil panen petani oleh BUMD termasuk unit terkecilnya.

Selain mendorong BUMD untuk menyerap hasil panen petani, pihaknya juga mendorong penyerapan Bulog tidak hanya 7 persen, tapi bisa sampai 10 persen.

“Kita harus benar-benar hitung, ternyata setelah kita hitung bulog hanya nyerap 7 persen per tahun, saya minta bulog 10 persen saja, artinya lebih dari 7 persen. 10 persen ini stok aman kita,” ujarnya kepada Suara NTB.

Hal tersebut menjadi langkah Pemprov NTB untuk menjaga cadangan pangan daerah agar petani tidak tertarik untuk menjual hasil panen ke luar daerah. Tentunya juga untuk menyejahterakan petani.

“Kita inisiasi ada Perda BUMD yang penyerapan pangan, karena diatur dengan UU Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah ada undang-undangnya. Pemda harus ada cadangan pangan daerah yang menyerap produksi petani. Tingkat provinsi, kabupaten, dan desa,” sambungnya.

Dikatakan, rasio serapan dan konsumsi pangan di NTB saat ini masih belum seimbang. Hal ini menjadi tantangan, mengingat pada tahun 2023 saja, NTB harus mengimpor kembali 17 ribu ton beras atau setara dengan 30 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Padahal, produksi padi di NTB di tahun tersebut mencapai 1,54 juta ton.

“Kurang dari dua persen produksi kita (30 ribu ton yang didatangkan, red),” ucapnya.

Menurut Taufieq, dorongan BUMD untuk menyerap gabah petani menjadi solusi terbaik untuk menyeimbangkan rasio hasil pertanian dengan penyerapan. Apalagi, dengan adanya program swasembada pangan, sudah seharusnya langkah-langkah semacam ini mulai dilakukan.(era)
Selengkapnya: ekbisntb.com

25/01/2025

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini menjadi atensi di sejumlah wilayah di NTB pasca temuan sejumlah kasus terindikasi PMK. Pemberian vaksinasi kembali digencarkan petugas Kesehatan hewan (Keswan) dan diprioritaskan pada ternak sapi.

Vaksinasi PMK di Kabupaten Dompu ditargetkan tuntas selama sepekan dengan jumlah sasaran 5.600 dosis vaksin. “Sampai dengan hari kedua pelaksanaan vaksinasi PMK, telah tervaksin 2.858 ekor sapi yang sudah divaksin,” kata drh Mujahiddin selaku kepala bidang Kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Jumat 24 Januari 2025.

Mujahiddin mengatakan, pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi ada 858 ekor sapi yang berhasil divaksin. Di hari kedua, ada 1.973 ekor sapi yang divaksin. Sehingga total sapi yang sudah divaksin sebanyak 2.858 ekor atau 51,04 persen dari target. “Untuk mengoptimalkan kegiatan vaksinasi, kita libatkan unsur TNI dan Polri,” ungkapnya.

Selain vaksinasi PMK yang dilakukan, petugas juga melakukan pengobatan dan penyuntikan vitamin pada ternak. Karena PMK disebarkan oleh virus, sehingga kebersihan dan kekebalan tubuh ternak menjamin tidak terserang penyakit. “Kita suntikan vitamin agar kessehatan ternak tetap terjaga,” katanya.

Vaksinasi ini juga diperioritaskan pada ternak yang akan diantar p**aukan. Salah satu syarat ternak yang dikirim ke luar daerah, sudah divaksin PMK. Sejauh ini vaksinasi diprioritaskan pada ternak sapi. Kendati PMK juga dapat terjangkit pada ternak kerbau, kambing, domba, dan babi. Tapi kasus yang ditemukan baru pada sapi. “Sampele yang kita kirim untuk diuji di laboratorium itu ternak sapi. Syukurnya, negative hasilnya,” katanya.

Ia pun mengatakan, pihaknya di tim Kesehatan hewan dan jajaran Dinas Peternakan Kabupaten Dompu akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kembalinya PMK di Dompu. Penyakit ini cepat menular dan menyebabkan kematian. Ternak yang terkena PMK akan kesulitan makan dan minum. Hal ini yang menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun dan menimbulkan kematian. (ula)

25/01/2025

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Merliza Jawas memberi apresiasi terhadap dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI terhadap berbagai produk UMKM KSB.

“Tentu itu menjadi awal yang baik dan menjadi pelecut semangat para pelaku UMKM kita,” kata Merliza.

Aprsasi Kemenekraf RI itu terafirmasi saat Merliza mendampingi kegiatan presentasi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) KSB di Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Ia mengatakan, rombongan UMKM KSB diterima oleh sekretaris Kemenekraf Dessy Ruhati. “Jadi ibu Sesmen sangat bersemangat mendengarkan presentasi produk UMKM kita,” ujarnya.

Menurut Merliza, Sememen Ekraf turut mengapresiasi keterlibatan generasi millenial dan Gen Z dalam kegiatan UMKM KSB. Hal tersebut menandakan bahwa para generasi muda KSB memiliki kesadaran turut menunjang ekonomi kreatif daerah.

Dukungan Kemenekraf lanjut Merliza sangat besar terhadap upaya KSB menumbuhkan semangat usaha pelaku UMKM di daerah. Dan sebagai buktinya, kata polotisi Gerindra ini, Kemenekraf akan datang berkunjung ke KSB dalam agenda memberikan perhatian, penguatan program sebagai bukti kongkrit dukungan pemerintah pusat kepada ekonomi kreatif yang ada di daerah. “Ibu Semsmen sampaikan beliau siap berkunjung,” katanya.

Kesempatan itu menurut Merliza harus dimanfaatkan dengan baik. Ia berharap, jika agenda Kemenekraf itu terlaksana agar Pemda KSB mengambil kesempatan tersebut dengan cara mempersiapkan secara serius pelaku ekonomi kreatif.

“Ini peluang untuk pertumbuhan ekonomi lokal penunjang pariwisata kita. Dan pusat pasti bisa memfasilitasi program-program yang akan dijalankan dan difokuskan oleh daerah dari 17 sub sektor yang ada di Kementerian Ekraf,” imbuhnya.

Sebagai informasi produk-produk UMKM KSB yang dipresentasikan di Kemeenkraf adalah yang dikelola penjualannya menggunakan kreatifitas media sosial melalui Komunitas Silaras. Komunitas ini mepromosikan produk-produk UMKM KSB melalui berbagai platform media sosial secara atraktif sebagai oleh-oleh khas Sumbawa Barat. (bug)

25/01/2025

Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB. Hal ini terlihat dari distribusi pertanian di pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di triwulan III-2024 (y-on-y).

Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi NTB I Gusti Lanang Putra mengatakan, distribusi sektor pertanian di ekonomi NTB sebesar 22,33 persen menyusul di posisi kedua yaitu sektor pertambangan dengan distribusi 19,43 persen dan di posisi ketiga sektor perdagangan sebesar 14,06 persen.

Selain tiga besar sektor tadi, sektor konstruksi, transportasi, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan menjadi distributor yang cukup besar dalam menopang ekonomi NTB selama ini. Namun pertumbuhan masing-masing sektor tadi fluktuatif. Terkadang mengalami pertumbuhan positif, namun ada juga yang mengalami kontraksi.

“Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan III-2023 (y-on-y). Pertanian, Pertambangan dan Perdagangan yangmerupakan 3 sektor dengan share terbesar, triwulan III-2024 ini tumbuh positif,” kata I Gusti Lanang Putra, Jumat 24 Januari 2025.

Menurutnya, sektor pertanian dalam arti luas yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan jasa pertanian merupakan salah satu penyumbang utama PDRB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Khusus pertanian tanaman pangan, share-nya mencapai 9,67 persen dan perikanan sebesar 4,68 persen di triwulan III 2024 kemarin.

“Jumlah penduduk NTB yang bekerja di bulan Agustus 2024 sebanyak 3,11 juta orang. Dari jumlah tersebut, penduduk tang bekerja di bidang pertanian mencapai 36,16 persen atau yang terbesar, menyusul sektor perdagangan sebesar 18,89 persen, industri pengolahan sebesar 10,17 persen dan sektor lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, di triwulan III 2024 kemarin, ada tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di NTB yaitu pertambangan, akomodasi dan makan minum serta jasa keuangan. Sektor pertambangan tumbuh sebesar 18,05 persen, akomodasi dan makan minum tumbuh 11,74 persen serta jasa keuangan 10,82 persen.(ris)
Selengkapnya: ekbisntb.com

24/01/2025

Penipuan dengan modus mengatasnamakan validasi KTP digital kian marak, fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

Pelaku memanfaatkan program pemerintah yang sedang mendorong digitalisasi data kependudukan sebagai kedok untuk melancarkan aksi mereka.

Lombok (ekbisntb.com) - Penipuan dengan modus mengatasnamakan validasi KTP digital kian marak, fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pelaku memanfaatkan program pemerintah yang sedang mendorong digitalisasi data kependudukan sebagai kedok untuk melancarkan aksi mereka. Mula-mula, modu...

24/01/2025

Kasus penipuan berkedok validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Modus ini dilakukan dengan cara mengatasnamakan instansi resmi, seperti Dukcapil atau lembaga keuangan, dengan tujuan mencuri data pribadi korban untuk kejahatan, terutama di sektor keuangan.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah NTB sekaligus Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Rudi Sulistyo, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus ini.

Lombok (ekbisntb.com) - Kasus penipuan berkedok validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Modus ini dilakukan dengan cara mengatasnamakan instansi resmi, seperti Dukcapil atau lembaga keuangan, dengan tujuan mencuri data pribadi korban untuk kejahatan, teru...

24/01/2025

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menunjuk H. Nurul Hadi sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama (Dirut) PT. Bank NTB Syariah. Penunjukan Nurul Hadi yang juga Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah setelah Pj Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 100.3.3.1-60 Tahun 2025 tertanggal 21 Januari 2025.

Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., menjelaskan, Plt Dirut mulai menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah definitif.

Lombok (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menunjuk H. Nurul Hadi sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Utama (Dirut) PT. Bank NTB Syariah. Penunjukan Nurul Hadi yang juga Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah sebagai Plt Dirut Bank NTB Syariah setelah Pj Gubernur mengeluarka...

24/01/2025

Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional), Bayu Priawan Djokosoetono, menyampaikan pandangannya terkait prospek ekonomi di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bayu menyampaikan optimisme tinggi yang dirasakan kalangan dunia usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.

“Baru saja dirilis data kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hasilnya sangat positif. Ini menjadi refleksi optimisme yang kuat bagi kita, para pelaku usaha,” ujar Bayu saat memimpin rombongan DPP Japnas melayat ke orang tua Ketua Japnas NTB, I Made Agus Ariana, Jumat, 24 Januari 2025.

Lombok (ekbisntb.com) - Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional), Bayu Priawan Djokosoetono, menyampaikan pandangannya terkait prospek ekonomi di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bayu menyampaikan optimisme tinggi yang dirasakan kala...

24/01/2025

Belanja pemerintah yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2024 dan belum terbayar pada tahun berkenaan tidak otomatis pencatatannya pada laporan keuangan masuk pada kewajiban jangka pendek atau utang.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad MT, Jumat 24 Januari 2025 merespons pernyataan anggota komisi III DPRD yang menyebut sejumlah proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2024 yang belum terbayar oleh Pemprov NTB. Angkanya sekitar Rp50 miliar yang tersebar di beberapa OPD versi komisi III.

Lombok (ekbisntb.com) - Belanja pemerintah yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2024 dan belum terbayar pada tahun berkenaan tidak otomatis pencatatannya pada laporan keuangan masuk pada kewajiban jangka pendek atau utang. Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad MT, Jumat 24....

24/01/2025

Harga emas Antam, yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, naik tipis sebesar Rp1.000 per gram dari Rp1.607.000 per gram menjadi Rp1.608.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.456.000 per gram.

Jakarta (ekbisntb.com) - Harga emas Antam, yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, naik tipis sebesar Rp1.000 per gram dari Rp1.607.000 per gram menjadi Rp1.608.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.456.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan...

24/01/2025

Sebanyak 141 koperasi di Provinsi NTB sudah di survey oleh Surveyer Indonesia. Hal ini terkait dengan peralihan pengawasan koperasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo di Mataram, Kamis, 23 Januari 2024 menyampaikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan OPD/dinas terkait yang membidangi koperasi. Berdasarkan hasil koordinasi itulah, diketahui ada 141 koperasi di NTB yang sudah disurvey.

“Dinas (koperasi) menyampaikan kepada kami, koperasi-koperasi ini nantinya koperasi close loop (system tertutup/pelayanan hanya kepada anggota),” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa pengawasan terhadap koperasi, khususnya yang bergerak di bidang simpan pinjam, dialihkan ke OJK. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan dana oleh koperasi yang tidak sehat.

Keputusan ini tertuang dalam revisi peraturan pemerintah yang akan menjadi landasan hukum baru bagi pengawasan koperasi simpan pinjam. Sebelumnya, koperasi berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus koperasi yang mengalami gagal bayar hingga dugaan penipuan, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat.

OJK akan mengambil alih pengawasan koperasi yang fokus pada layanan simpan pinjam, karena aktivitas ini sangat mirip dengan layanan keuangan lain seperti perbankan.

Secara nasional, OJK telah menerima 21 daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menteri Koperasi RI melalui surat nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah menyampaikan daftar 21 nama koperasi open loop yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK.(bul)
Selengkapnya: ekbisntb.com

24/01/2025

Kantor Bea dan Cukai Provinsi NTB yang terdiri dari Bea Cukai Mataram dan Bea Cukai Sumbawa membuktikan keseriusannya dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran cukai serta peredaran barang ilegal di wilayah NTB.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Mataram, I Made Aryana, dalam press conference ALCo Kemenkeu NTB di Kantor DJPB NTB, Kamis, 23 Januari 2025 menyampaikan hasil kinerja jajaran Bea Cukai NTB hingga 31 Desember 2024, pihaknya telah melakukan 440 penindakan dengan total perkiraan nilai barang hasil penindakan sebesar Rp 13,13 miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp 6,19 miliar.

Dari total penindakan tersebut, sebagian besar terkait pelanggaran di bidang cukai, meliputi 7.702.162 batang rokok tanpa pita cukai. 1.702.576 gram tembakau iris (TIS). Dan 1.801 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Penindakan banyak dilakukan melalui pengawasan terhadap pengiriman ekspedisi dan pedagang, dengan dukungan informasi intelijen yang valid.

“Mayoritas pelanggaran melibatkan rokok tanpa pita cukai, yang merupakan produk lokal,” ujarnya.

Made Aryana menambahkan, penegakan hukum dilakukan sesuai Undang-Undang Cukai, dengan pendekatan ultimum remidium, yakni pelaku membayar pajak tiga kali lipat dari nilai cukainya.

Selain pelanggaran cukai, Bea Cukai NTB juga berhasil mengungkap beberapa kasus di sektor narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). Sepanjang 2024, barang bukti yang diamankan meliputi 12.896 gram g***a atau sekitar 12,8 kg. 353 gram sabu-sabu. 1.879 butir obat-obatan terlarang. Dan 4 butir biji g***a.

Kasus-kasus ini sebagian besar diungkap melalui pengawasan di bandara dan gudang ekspedisi dengan kerja sama lintas instansi.

Secara khusu, pada bulan Desember 2024, Made Aryana juga mengungkapkan sejumlah penindakan penting, yaitu, dua kasus pelanggaran larangan dan pembatasan barang bawaan penumpang, dengan barang bukti berupa produk pertanian dan perkebunan.

27 kasus pelanggaran barang kena cukai (BKC) tanpa pita cukai, dengan barang bukti 538.552 batang rokok berbagai merek. 3.240 gram tembakau iris. Dan 12 liter MMEA golongan C.(bul)
Selengkapnya: ekbisntb.com

24/01/2025

Inspektorat Provinsi NTB telah membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang terkait dengan kegiatan program Smart Class yang diklaim bagian dalam program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.

Plt Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Wirawan Ahmad M.T menegaskan, dari segi penganggaran, tim sudah melakukan klarifikasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dari BPKAD didapatkan informasi bahwa program Smart Class senilai Rp49 miliar tak terdapat di dalam APBD 2024 serta di APBD 2025. Sehingga ditegaskan bahwa program Smart Class ini sama sekali bukan menjadi bagian dari program kegiatan Pemprov NTB.

“Kesimp**annya yaitu pada tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025 tak terdapat anggaran untuk pengadaan perangkat smart class senilai Rp49 miliar tersebut. Sudah tentu karena tak dianggarkan, maka tak ada p**a pembayaran di tahun anggaran 2024 dan rencana pembayaran di 2025 karena itu bukan program kegiatan yang tertuang di dalam APBD NTB” kata Wirawan , Kamis 23 Januari 2025.

Dinas Dikbud NTB juga kata Wirawan tak pernah menerima atau tak pernah melakukan serah terima barang-barang yang terkait dengan Smart Class tersebut. Terlebih hal itu bukan merupakan program yang tercantum dalam APBD.

“Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, barang-barang tersebut juga tidak diterima, dicatat maupun didistribusikan kepada sekolah karena memang tidak ada kegiatan tersebut dalam DPA Dikbud,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pemeriksaan yang dilakukan, memang diketahui ada tindakan yang dilakukan oleh PPK pengadaan barang dan jasa di Dikbud NTB berupa pengimputan secara manual ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh PPK Bidang SMA Dikbud yang diketahui juga oleh salah seorang staf fungsional PBJ selaku pejabat pengadaan. Lebih lanjut PPK telah menunjuk rekanan dan berkontrak dengan tiga rekanan untuk pengadaan perangkat Smart Class ini.(ris)
Selengkapnya: ekbisntb.com