Insidelombok, Jalan Angsoka II no 2 Mataram, Mataram (2026)

14/01/2026

Tak hanya dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbanyak di dunia, ternyata Indonesia juga meraih urutan pertama sebagai negara yang memiliki coffee shop terbanyak di dunia.

Menurut data POI (Point of Interest) dari OpenStreetMap per November 2025 Indonesia tercatat memiliki 462.000 coffee shop. Jumlah ini mengalahkan negara penghasil kopi lainnya seperti Australia, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Brasil.

Budaya ngopi yang mengakar di masyarakat Indonesia, mulai dari anak muda hingga orang tua membuat keberadaan coffee shop kini kian bertambah.

14/01/2026

Kondisi ruas jalan utama yang menghubungkan tiga dusun di Desa Mekarsari dan Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, dilaporkan memprihatinkan dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses warga menuju SDN 4 Mekarsari serta jalur utama aktivitas ratusan kepala keluarga, namun hingga kini belum diperbaiki secara menyeluruh.

Kepala Desa Mekarsari, Fauzul Bayani, mengatakan kerusakan jalan itu sudah terjadi sejak 2004. Ia menyebut kondisi jalan kerap menyulitkan aktivitas warga, bahkan ambulans tidak dapat melintas sehingga jenazah warga yang dibawa dari rumah sakit harus ditandu. “Sudah lama sekali jalan ini (dalam kondisi memprihatinkan) dari tahun 2004,” ungkap Fauzul saat dikonfirmasi, Selasa (13/01/2026).

Fauzul menjelaskan, pemerintah desa tetap mengalokasikan dana desa untuk perbaikan jalan tersebut. Namun, anggaran yang tersedia dinilai tidak mencukupi karena panjang ruas jalan yang rusak cukup jauh. “Tetap ada dana desa yang kita salurkan tapi tidak seberapa, karena terlalu panjang. Pokir-pokir pun kita alihkan ke sana, tapi masih itu sisanya (jalan rusak) masih sekitar 1,5 kilometer sampai SDN 4 itu,” bebernya.

Jalan tersebut menjadi akses utama warga RT 04 Dusun Erat Mate, RT 04 dan 05 Dusun Malaka di Desa Mekarsari, serta RT 04 Dusun Lilir Utara di Desa Gelangsar. Untuk Desa Mekarsari, Fauzul menyebut terdapat sekitar 182 kepala keluarga dengan kurang lebih 455 jiwa yang setiap hari melintasi jalan itu. “Jalan ini akses satu-satunya yang dilewati warga, karena ini jalur utama tembusan dari Lilir-Sempeni, arah utara dari pasar Lilir. Bisa dibilang ini jalan umum, dan semua aktivitas warga melalui jalan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU-TR Lombok Barat, Lalu Ratnawi, menjelaskan ruas jalan Lilir–Sempeni memiliki panjang sekitar 3,115 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 200 meter masih belum dihotmix karena berstatus jalan nonstatus. “Sisanya ini karena masih jalan non status,” terang Ratnawi.

Selengkapnya di insidelombok.id

14/01/2026

Masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tak perlu lagi menghabiskan waktu dengan ke kantor dinas untuk mengurus administrasi. Lewat aplikasi digital terbaru yang diluncurkan Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (TK-DPMPTSP) KLU semakin memudahkan. Langkah ini diambil pemerintah daerah (Pemda) untuk menjawab keluhan klasik masyarakat terkait prosedur layanan yang dianggap lamban dan berbelit.

Kepala TK-DPMPTSP KLU, Evi Winarni, menyebutkan salah satu fitur unggulan yang menjadi primadona adalah integrasi informasi ketenagakerjaan. Bagi para lulusan SMA dan SMK di KLU , aplikasi ini menjadi jembatan resmi menuju dunia kerja. Platform ini menyajikan data lowongan kerja baik di dalam maupun luar negeri yang telah melalui proses verifikasi ketat.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses pekerjaan yang aman. Semua lowongan yang ditampilkan bersifat resmi, sehingga meminimalisir risiko penipuan, terutama untuk peluang kerja ke luar negeri,” ungkapnya, Senin (12/1).

Tak hanya urusan izin usaha, aplikasi ini layaknya pintu masuk menuju berbagai instansi. Layanan yang tersedia mencakup, informasi SIM Keliling, SKCK, hingga pajak kendaraan dan perusahaan. Kemudian Layanan BPJS Kesehatan dan pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis secara daring. Serta pengambilan nomor antrean pajak dan layanan kantor lainnya agar masyarakat tak perlu mengantre fisik di lokasi.

Bagi para pemodal, aplikasi ini menyediakan peta informasi investasi yang transparan. Fitur ini memuat detail lokasi serta jenis usaha yang potensial dikembangkan di KLU. “Dengan informasi yang jelas, investor tidak lagi salah langkah. Misalnya, mencegah pembelian lahan yang ternyata tidak sesuai dengan peruntukan tata ruangnya,” terangnya.

Saat ini, aplikasi tersebut sudah tersedia secara gratis di Play Store dan diharapkan mampu menciptakan ekosistem birokrasi yang transparan dan akuntabel. Pemda KLU berkomitmen bahwa peluncuran ini hanyalah awal dari transformasi digital yang lebih besar.

Selengkapnya di insidelombok.id

14/01/2026

Dua orang warga Indonesia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan sanksi kepada setiap pengguna kendaraan yang mer0k0k di jalan raya. Permintaan ini diajukan dalam sebuah permohonan pengujian materil Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Warga yang melakukan gugatan adalah Muhammad Reihan Alfariziq dan Syah Wardi. Bunyi pasal yang dimaksud adalah "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut dengan wajar dan penuh konsentrasi". Menurut pemohon pasal tersebut tidak secara tegas melarang aktivitas mer0k0k sambil berkendara sehingga dianggap merugikan.

Pemohon juga meminta MK memberikan sanksi kepada pengendara yang mer0k0k mendapat sanksi tambahan, termasuk pencabutan SIM atau sanksi kerja sosial pembersihan jalan raya.

14/01/2026

DIBUKA LOWONGAN
MEDICAL REPRESENTATIVE - DEXA GROUP AREA SELONG

Dexa Group membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Medical Representative area Selong

Segera daftarkan diri Anda melalui link yang tercantum di bawah ini:
spark.dexagroup.com

Sampai Jumpa!
Dexa Group Careers

14/01/2026

Sejumlah titik paving block di Alun-Alun Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dilaporkan mengalami kerusakan meski belum lama diresmikan dan dibuka untuk umum. Kondisi tersebut menjadi sorotan setelah video kerusakan beredar di media sosial Facebook dan memunculkan pertanyaan masyarakat terkait kualitas pengerjaan proyek.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) KLU memastikan perbaikan telah mulai dilakukan pada Selasa (13/1). “Ya, betul. Tadi pagi sudah kita inventaris (kerusakannya). Hari ini langsung dilakukan perbaikan,” ujar Kabid Cipta Karya PUPRKP KLU, Rangga Wijaya.

Rangga menegaskan proyek tersebut tidak diresmikan tanpa pengawasan. Ia menyebut sebelum dibuka untuk umum telah dilakukan proses pemeriksaan atau Pre-Delivery Inspection (PDI). Namun, menurutnya, beberapa faktor teknis dan kondisi lapangan baru terlihat setelah fasilitas digunakan secara masif oleh masyarakat.

Terkait penyebab kerusakan paving block, Rangga menjelaskan masalah utama diduga berasal dari kepadatan struktur tanah dasar, bukan kualitas material paving. “Kepadatan tanah dasar kemungkinan besarnya. Semakin banyak liat area timbunan, potensi amblas pasti ada di titik tertentu,” terangnya.

Selain faktor tanah, kondisi cuaca juga dinilai berpengaruh. Intensitas hujan tinggi yang melanda Lombok Utara dalam dua hari terakhir disebut membuat tanah di bawah lapisan paving menjadi jenuh air dan labil. “Sangat berpengaruh (kondisi cuaca,red). Kalau kita lihat, dua hari ini intensitas hujan cukup tinggi,” katanya.

Rangga memastikan perbaikan tidak menggunakan anggaran tambahan karena proyek masih dalam masa pemeliharaan. Sesuai kontrak, masa pemeliharaan berlangsung selama 180 hari kalender atau enam bulan, sehingga seluruh kerusakan menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. “Setiap kerusakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor selama masa pemeliharaan ini,” pungkasnya.

14/01/2026

Rabu (14/1) Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) datang ke lokasi terdampak banjir di Dusun Bengkang Desa Persiapan
Pengantap Sekotong Lombok Barat pagi ini.

Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada insidelombok

14/01/2026

Personel Polsek Praya Barat Daya (Prabarda) menutup aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Kongbawi, Dusun Belenje, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Selasa (13/1). Penutupan dilakukan setelah lubang galian tambang ambruk dan menyebabkan tiga orang penambang mengalami luka-luka, satu di antaranya patah kaki dan harus mendapatkan perawatan medis di puskesmas dan rumah sakit.

Kapolsek Prabarda, IPDA Aswina Anggara, memaparkan lokasi penambangan berada di kawasan hutan produksi milik Pemerintah Provinsi NTB. Ia menyebut kondisi tanah di area tersebut sangat labil dan berisiko tinggi menimbulkan longsor.

"Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Aktivitas penambangan ilegal tersebut sangat membahayakan keselamatan masyarakat. Kondisi tanahnya labil dan berada dekat jurang, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa,” ujar IPDA Aswina Anggara.

Ia menjelaskan, setelah menerima laporan kejadian, pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan. Polisi juga membubarkan massa penambang serta memasang garis polisi guna mencegah masyarakat kembali melakukan aktivitas tambang ilegal.

“Penutupan ini kami lakukan sebagai langkah tegas demi keselamatan masyarakat. Kami sudah berulang kali memberikan imbauan dan larangan, namun masih ada yang nekat melakukan penambangan secara ilegal,” tegasnya.

Aswina menambahkan, selain membahayakan keselamatan jiwa, aktivitas tambang emas ilegal tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan, seperti potensi longsor dan banjir di wilayah sekitar. “Kami akan meningkatkan patroli dan pengawasan di lokasi ini. Apabila masih ditemukan aktivitas penambangan ilegal, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

14/01/2026

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mencatat perputaran uang dari aktivitas pendakian dan wisata alam di kawasan Rinjani sepanjang tahun 2025 mencapai Rp182.053.372.040. Nilai tersebut berasal dari berbagai aktivitas jasa lingkungan yang berkembang di lingkar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kepala Balai TNGR, Budhy Kurniawan, mengatakan perputaran uang itu mencakup seluruh ekosistem usaha jasa, mulai dari jasa pemandu (guide), porter, transportasi ojek, penginapan, hingga sektor kuliner dan restoran. Ia menyebut angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2024 nilai perputaran uang tercatat sekitar Rp109 miliar, sementara pada 2023 sebesar Rp78 miliar. Artinya, jika dibandingkan dengan tahun 2023, ada lonjakan yang luar biasa, bahkan mendekati 300 persen dalam memberikan nilai ekonomi dari aktivitas di Rinjani,” ujar Budhy, Selasa (13/1).

Menurutnya, tren peningkatan nilai ekonomi tersebut dipicu oleh berkembangnya unit-unit usaha jasa di sekitar kawasan Rinjani. Tingginya minat kunjungan wisatawan turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal, seperti porter dan guide, serta menggerakkan sektor pendukung lainnya. “Jadi memang semakin berkembang usaha-usaha jasa yang ada di lingkar Taman Nasional Gunung Rinjani,” ucapnya.

Menanggapi isu komersialisasi kawasan konservasi, Budhy menegaskan bahwa pengelolaan TNGR dilakukan berdasarkan sistem zonasi yang ketat. Ia menjelaskan kawasan konservasi memiliki tiga prinsip utama, yakni perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

“Bicara kawasan konservasi tidak hanya soal mengamankan atau perlindungan saja, tetapi ada ruang untuk pemanfaatan berupa jasa lingkungan. Konsep yang kami kembangkan adalah ekowisata,” tuturnya.

Ia menambahkan, TNGR tidak mengambil hasil kayu seperti hutan produksi, melainkan memanfaatkan jasa lingkungan seperti wisata alam, air, dan panas bumi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem. “Rinjani adalah sumber kehidupan, terutama sebagai penyedia air, yang harus tetap dijaga demi masa depan masyarakat yang terus bertambah,” katanya.

Selengkapnya di insidelombok.id

14/01/2026

Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) hingga saat ini belum dibayarkan. Pemkab Lobar memastikan keterlambatan tersebut disebabkan kendala teknis dan proses transisi struktur organisasi, bukan karena kekurangan anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Lobar, Bq. Yeni S Ekawati, menyatakan keterlambatan terjadi akibat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berdampak pada pemutakhiran data administrasi pegawai. Penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat proses sinkronisasi data keuangan harus dilakukan secara teliti.

“Keterlambatan ini karena ada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Karena ada penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekarang, jadi berimplikasi pada pemutakhiran data administrasi,” terangnya.

Selain itu, proses pencairan juga terkendala sistem aplikasi keuangan daerah yang terhubung dengan perbankan. Yeni menjelaskan adanya gangguan pada aplikasi SP2D online saat proses penginputan data.

“Terjadi kendala teknis pada aplikasi SP2D online yang terhubung dengan pihak perbankan saat proses penginputan data dilakukan. Kami terus berupaya melakukan perbaikan sistem agar proses ini kembali lancar,” tegas mantan Kepala Dinas Perhubungan Lobar tersebut.

Terkait keluhan ASN mengenai pemotongan saldo otomatis oleh pihak perbankan untuk cicilan pinjaman meski gaji belum masuk, Yeni menyebut hal itu merupakan kebijakan sistem perbankan yang berlaku umum.

“Hal itu merupakan kebijakan sistem perbankan yang berlaku secara umum bagi seluruh nasabah, tanpa memandang jabatan,” jelasnya. Pemkab Lobar menargetkan pencairan gaji dapat dilakukan pada pekan ini, dengan skema pembayaran rapel jika pelantikan pejabat baru dilakukan di akhir bulan.

“Jika pelantikan pejabat baru dilakukan di akhir Januari, maka gaji akan dibayarkan secara rapel. Sehingga tidak ada hak ASN yang dirugikan,” pungkasnya.

Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha, juga menegaskan bahwa penundaan murni disebabkan faktor sistem dan kehati-hatian administrasi. Ia memastikan anggaran gaji ASN telah tersedia sepenuhnya.

14/01/2026

Rabu (14/1) kondisi jalan Mawun - Selong Belanak Lombok Tengah pagi ini tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 karena jalan yang sudah retak. Jalan tersebut masih bisa dilewati kendaraan roda dua namun dihimbau untuk tetap hati-hati.

Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada insidelombok

13/01/2026

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dengan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda NTB untuk memberantas praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap warga NTB yang bekerja ke luar negeri.

Kepala BP3MI NTB, Ponco Indriyo, mengatakan pembentukan direktorat khusus TPPO di lingkungan Polda NTB menjadi momentum penting dalam penanganan kasus ketenagakerjaan migran. Menurutnya, keberadaan direktorat tersebut akan mempercepat proses hukum serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.

“Dengan adanya direktorat baru di Polda NTB yang menangani TPPO, kami memiliki mitra strategis untuk menindak tegas setiap pelanggaran ketenagakerjaan migran,” ujarnya, Kamis (8/1).

Dalam kerja sama tersebut, BP3MI NTB berperan sebagai penyedia data awal terkait dugaan keberangkatan PMI nonprosedural. Ponco menjelaskan, laporan sering diterima dari pemerintah desa maupun masyarakat mengenai warga yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi.

“Data inilah yang akan disuplai kepada kepolisian untuk memburu para oknum perekrut ilegal. Begitu ada indikasi keberangkatan nonprosedural, kami langsung back-up dengan data lapangan. Kami perlu membedah siapa aktor di balik rekrutmen tersebut dan bagaimana prosesnya,” terangnya.

Ia menyebutkan, tingginya minat masyarakat pedesaan di NTB untuk bekerja ke luar negeri masih kerap dimanfaatkan oleh calo atau perekrut ilegal. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan serta hak asasi PMI.

Selain penindakan hukum, BP3MI NTB juga terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi bekerja ke luar negeri. Menurut Ponco, pemahaman mengenai migrasi aman menjadi kunci menekan angka PMI nonprosedural. “Kami BP3MI NTB juga terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja ke luar negeri,” jelasnya.

Selengkapnya di insidelombok.id

Insidelombok

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

14/01/2026

13/01/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share