Insidelombok, Jalan Angsoka II no 2 Mataram, Mataram (2025)

24/12/2025

Pemerintah Kota Mataram mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2026 sebesar Rp3.019.015. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.859.620.

Asissten II Setda Kota Mataram, H. Miftahurrahman kepada media Rabu (24/12) mengatakan UMK Mataram tahun 2026 naik mencapai Rp159.395. Untuk penetapan UMK tahun 2026 ini sudah melalui proses yang cukup panjang. Keputusan untuk menaikkan UMK itu berdasakan beberapa pertimbangan salah satunya pertumbuhan ekonomi.

“Ada hal prinsip yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah terutama kaitan dengan formula UMK.” Katanya.

Ia mengatakan, pada penetapan UMK tahun 2024 formulanya yaitu dari alpha 0,1 hingga 0,3. Sedangkan pada tahun 2026 ini yaitu alpha 0,5-0,9. Dari formula ini, ada koefisien pengali lebih besar dan Kota Mataram memutuskan alpha 0,7.

“Ada perhitungan yang berbeda. Tahun 2025 itu langsung pengalinya itu 6,5 persen dari UMK sebelumnya. Tapi kalau sekarang itu kembali pada formula tahun 2024,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kenaikan UMK Kota Mataram berdasarkan hasil rapat Pemkot Mataram bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, akademisi, hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

“Angka yang disampaikan ke saya itu sudah jelas. Karena opsi ini dibangun dengan formula yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan pemerintah,” katanya.

Kenaikan UMK Mataram 2026 lebih tinggi dibandingkan peningkatan upah minimum provinsi (UMP) NTB. UMP NTB telah ditetapkan sebesar Rp 2.673.861. "Kenaikannya hampir dua kali (lipat) dari provinsi)," ujar Miftah.

Miftah menuturkan ada berbagai pertimbangan yang mengakibatkan UMK Mataram naik hingga 5,7% pada 2026, yakni UMK tahun sebelumnya, inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi Mataram, pertimbangan pengusaha dan pekerja, kebutuhan hidup layak, investasi hingga luasan lapangan kerja.

Pemerintah berharap kenaikan yang hampir mencapai dua kali lipat dari kenaikan upah tingkat provinsi ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Mataram.

“Tentunya kita harapkan juga kenaikan UMK ini tidak mengganggu iklim investasi dan perluasan kesempatan kerja di Kota kita ini (Kota Mataram),” pungkasny

24/12/2025

Rabu (24/12) aksi pencurian dua ekor ayam di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Lombok Barat sekitar pukul 00.30 WITA.

Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada insidelombok

24/12/2025

Inovasi pertanian yang dikembangkan Ukhuwah Datu Nusantara (UDN) di Lombok Utara mendapat apresiasi dari Gubernur NTB dan masuk sebagai unggulan dalam Innovative Government Award (IGA) 2025. Inovasi ini menggabungkan sistem tumpang sari tanaman kurma dan Sacha Inchi di lahan kering untuk mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Direktur Utama Ukhuwah Datu Nusantara, Suharman, mengatakan inovasi tersebut berkontribusi mewujudkan NTB sebagai salah satu provinsi terdepan dalam inovasi nasional. Sistem tumpang sari ini memungkinkan petani memperoleh penghasilan lebih cepat sambil menunggu masa panen kurma.

“Dengan adanya Sacha Inchi di celah pohon kurma, produksinya sudah bisa dimulai dari bulan ke-7. Artinya, setiap minggu dan setiap bulan, petani yang menanam kurma sudah mulai mendapatkan penghasilan sambil menunggu panen kurma,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil panen Sacha Inchi telah memiliki kepastian pasar melalui kontrak kerja sama dengan pabrik pengolahan selama 15 hingga 20 tahun. Skema tersebut melibatkan petani secara langsung sebagai bagian dari rantai hilirisasi produk.

UDN juga menerapkan sistem kerja sama atau pola bagi hasil yang disebut Nyakab oleh masyarakat pemilik lahan. Melalui skema ini, lahan tetap menjadi milik masyarakat, sementara keuntungan diperoleh dari hasil kebun. “Dengan metode kerja sama ini, martabat masyarakat terjaga karena tanahnya tidak harus dijual. Secara finansial, mereka juga tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kebunnya,” terangnya.

Selain hasil panen utama, Sacha Inchi juga dikembangkan menjadi produk turunan yang masuk kategori super food, seperti kurcoki yang merupakan olahan kurma, cokelat, dan Sacha Inchi. Untuk pengembangan skala besar, UDN menargetkan ekspor minyak Sacha Inchi ke Malaysia dan Taiwan pada 2027, dengan dukungan pabrik pengolahan di Dompu. “Kedepannya, jika kuota produksi di Pulau Lombok mencapai 2.000 hektare, pabrik pengolahan Sacha Inchi akan didirikan secara permanen di Lombok Utara,” jelasnya.

Sementara itu, Pendiri Ukhuwah Datu Nusantara, Arif Munandar, menyebut apresiasi tersebut menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh penggiat UDN. “Penghargaan ini bisa kita kataka jadi beban berat.

24/12/2025

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, meminta 9.411 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang baru dilantik untuk menanam 10 pohon per orang sebagai bentuk kontribusi menjaga kelestarian lingkungan. Permintaan tersebut disampaikan saat pelantikan PPPK Paruh Waktu di Mataram, Selasa (23/12) pagi.

Dalam sambutannya, Iqbal menyampaikan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk NTB, salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Untuk mengurangi dampak bencana tersebut, para PPPK Paruh Waktu diminta terlibat langsung melalui penanaman pohon. “Saya minta Setiap orang ini yang menerima SK, menanam 10 pohon, Siap dan saya minta anda sekalian menaman 10 pohon,” kata Iqbal.

Ia menegaskan, penanaman pohon tersebut merupakan wujud rasa syukur yang diwujudkan dalam aksi nyata menjaga alam. Untuk memastikan pelaksanaannya, Iqbal meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan layanan umum daerah (BLUD) melakukan pemantauan terhadap realisasi penanaman pohon oleh para PPPK Paruh Waktu. “Saya minta kepala OPD dan BLUD untuk memeriksanya. Cari cara untuk memonitor,” katanya.

Menurut Iqbal, langkah ini juga bertujuan mengantisipasi potensi bencana alam, seperti banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatra, agar tidak terjadi di Provinsi NTB. Ia menekankan pentingnya upaya bersama dalam menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan sebagai bagian dari pengabdian PPPK Paruh Waktu kepada daerah.

“Kita tidak boleh membiarkan apa yang terjadi di aceh dan Sumatra terjadi di NTB,” katanya. “Maka kita harus pastikan bahwa kita bisa mengembalikan kondisi lingkungan kita. Mari kita mulai melakukan pengabdian,” tambahnya.

24/12/2025

Realisasi Belanja Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 18 Desember 2025 tercatat mencapai Rp26.156,46 miliar atau 94,19 persen dari total pagu APBN sebesar Rp27 triliun. Capaian tersebut terjadi di tengah masa transisi pemerintahan dan dinilai masih menunjukkan kinerja yang stabil.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, memproyeksikan realisasi belanja negara hingga akhir tahun anggaran 2025 akan mencapai sekitar 97 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98 persen.

“Kalau prognosis kami memang agak turun dari tahun lalu (realisasi belanja negara,red). Ini karena pada periode 2025 ada efisiensi, adanya kebijakan blokir anggaran, serta faktor transisi ke pemerintahan baru,” ujarnya, Senin (22/12).

Ratih menjelaskan, secara historis siklus pergantian kepemimpinan nasional berdampak pada tren realisasi belanja. Penyesuaian kebijakan dan struktur organisasi di tingkat pusat turut mempengaruhi pelaksanaan anggaran di daerah.

Dari total pagu belanja negara di NTB tahun 2025, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp17 triliun, sementara sekitar Rp9 triliun dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga atau instansi vertikal. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat sebesar Rp7.086,46 miliar atau 87,42 persen, dengan alokasi terbesar pada sektor pendidikan Rp2.086,13 miliar, sektor ekonomi Rp1.784,95 miliar, sektor kesehatan Rp197,41 miliar, serta sektor agama Rp164,62 miliar.

Meski realisasi TKD dinilai cukup baik, Ratih mencatat tantangan pada belanja melalui instansi vertikal, khususnya sektor pekerjaan umum yang banyak bersifat multiyears. Selain itu, keterlambatan administrasi di tingkat Satuan Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah turut mempengaruhi penyerapan anggaran.

“Persoalannya seringkali ada pada kecepatan OPD menyampaikan dokumen salur. Kami mendorong agar tahun depan dokumen disiapkan lebih awal. Bahkan kontrak pun sudah bisa ditandatangani mulai sekarang agar Januari bisa langsung berjalan,” terangnya.

Selengkapnya di insidelombok.id

24/12/2025

Spill hape pertama semeton 😅🫵

Sumber :

24/12/2025

Sai ndek man ngerasak rambutan tahun ni? 🥹
Minside ndek man ni btw

24/12/2025

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Program Desa Berdaya NTB, Selasa (16/12/2025), sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi NTB. Program Unggulan 2 di bawah kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal ini diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dengan meninggalkan pola bantuan sesaat menuju pembangunan berbasis kemandirian desa.

Peluncuran Desa Berdaya menegaskan perubahan pendekatan pembangunan desa di NTB. Program ini menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan melalui intervensi terpadu dan berkelanjutan, dengan sasaran utama rumah tangga miskin ekstrem serta desa-desa prioritas di seluruh NTB.

Pada tahap awal, Desa Berdaya menargetkan 106 desa miskin ekstrem, dengan implementasi tahap pertama di 40 desa. Program ini menjangkau lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19.000 jiwa, yang akan mendapatkan pendampingan intensif selama minimal dua tahun melalui pendekatan model graduasi.

Model graduasi yang diterapkan memastikan rumah tangga miskin dapat keluar dari kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan. Intervensi dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, serta perluasan akses inklusi keuangan berbasis potensi lokal desa.

Selain itu, Desa Berdaya mendorong konvergensi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga mitra pembangunan, serta komunitas desa. Kolaborasi ini diarahkan untuk mengembangkan potensi unggulan desa seperti pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi hijau, hingga energi terbarukan.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan program distribusi bantuan. “Desa Berdaya bukan program bagi-bagi bantuan. Ini adalah upaya sistematis untuk memastikan masyarakat desa benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita ingin kemiskinan diputus sampai ke akarnya, dari desa,” ujarnya. Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov NTB menuju NTB Makmur Mendunia dengan basis kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa.

24/12/2025

Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid bersama manajemen Bandara Lombok melakukan penanaman ribuan pohon di kawasan Ekowisata Hutan Gunung Bongak, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi.

General Manager Bandara Internasional Lombok (BIL), Aidhil Philip Julian, mengatakan penanaman pohon tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. “Penanaman ribuan bibit pohon ini merupakan upaya menjaga kelestarian ekosistem daratan sekaligus memperkuat green ecosystem di sekitar wilayah bandara,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat ekologis jangka panjang, khususnya dalam menjaga tutupan hijau dan mendukung reforestasi kawasan Gunung Bongak. “Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat ekologis jangka panjang, khususnya dalam menjaga tutupan hijau dan mendukung reforestasi kawasan Gunung Bongak,” ujarnya.

Aidhil menjelaskan, penanaman dilakukan di dua lokasi, yakni 200 bibit pohon di area bandara dan 6.700 bibit pohon di kawasan Ekowisata Hutan Gunung Bongak. Kegiatan diawali dengan penyerahan simbolis 6.700 bibit pohon yang terdiri dari jenis kelengkeng, alpukat, kemiri, dan beringin, kemudian dilanjutkan dengan penanaman seremonial 20 bibit pohon.

Sementara itu, Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid menyatakan dukungannya terhadap program penanaman tersebut. Ia menilai gerakan penanaman pohon perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disertai dengan perawatan yang baik. “Kami mendukung upaya BUMN ini untuk menambah nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang besar sehingga perlu terus dilanjutkan,” ujarnya.

24/12/2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Amin membantah adanya dugaan ketidakadilan dan permainan dalam proses seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Akomodasi. Pernyataan itu disampaikan menanggapi sorotan sejumlah pihak terhadap hasil seleksi PPIH Akomodasi di Lombok Tengah.

“Insyallah proses rekrutmen PPIH berjalan dengan lancar, transparan, dan adil tanpa adanya indikasi penyimpangan,” ujarnya kepada Inside Lombok, Selasa (23/12).

Lalu Amin menjelaskan seluruh tahapan seleksi, mulai dari tahap pertama, tahap kedua, hingga wawancara, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berlangsung terbuka serta akuntabel. “Alhamdulillah, dari awal sampai akhir proses rekrutmen berjalan aman, adil, dan tidak ada celah bagi siapapun untuk melakukan upaya penyimpangan,” katanya.

Ia menerangkan, hasil seleksi Computer Assisted Test (CAT) diumumkan secara langsung, demikian p**a nilai wawancara yang langsung keluar dan diserahkan supervisor kepada panitia setelah peserta menyelesaikan wawancara. “Nilai dari CAT dan wawancara langsung dikalkulasikan, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani dan dikirim melalui link resmi ke Pusat. Itulah yang kemudian ditetapkan,” terangnya.

Menanggapi dugaan ketidakadilan pada nilai wawancara yang dinilai mencolok, Kanwil menegaskan penilaian wawancara merupakan hak prerogatif tim pewawancara dan pihaknya tidak terlibat dalam proses tersebut. “Kami hanya menerima hasil akhir. Proses wawancara sepenuhnya menjadi kewenangan tim pewawancara. Kami tidak mengetahui detail penilaian setiap peserta, dan tidak memiliki kepentingan apa pun di dalamnya,” tegasnya.

Lalu Amin juga menjelaskan kelulusan akhir peserta ditetapkan setelah mengikuti bimbingan teknis meskipun telah lulus administrasi, CAT, dan wawancara. Terkait isu dugaan suap-menyuap, ia membantah adanya praktik tersebut. “Kami tidak pernah mengetahui adanya hal itu. Jajaran Kementerian Haji dan Umrah bekerja dengan penuh integritas. Penyelenggaraan ibadah haji ini kami jaga tetap bersih, dan tidak ada ruang untuk praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik,” pungkasnya.

24/12/2025

Setelah 34 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer, Munahir (56) menerima hadiah umrah saat dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu oleh Pemprov NTB. Munahir yang menjabat sebagai operator layanan operasional (tenaga keamanan) di SMKN 1 Dompu, KCD Dikbud Provinsi NTB, dilantik langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Selasa (23/12).

Munahir menjadi bagian dari 9.411 tenaga honorer yang resmi dilantik sebagai PPPK Paro Waktu. Prosesi pelantikan disaksikan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah. Saat menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan secara simbolis dari Gubernur NTB, Munahir melakukan sujud syukur.

Munahir telah bekerja selama 34 tahun di lingkungan SMKN 1 Dompu. Pada awal masa pengabdiannya, ia menjalani berbagai tugas, mulai dari penjaga malam, tenaga kebersihan, hingga perawatan lingkungan sekolah. Seiring waktu, ia dipercaya menjalankan tugas sebagai operator layanan operasional yang menangani keamanan sekolah hingga saat ini. Selama masa kerja tersebut, Munahir pernah menerima gaji dengan nominal belasan ribu rupiah. Ia menyampaikan rasa syukur karena penghasilannya kini meningkat menjadi ratusan ribu rupiah setelah resmi diangkat sebagai PPPK Paro Waktu.

Saat namanya dipanggil untuk menerima SK, Munahir berjabat tangan langsung dengan Gubernur NTB untuk pertama kalinya. “Selama 34 tahun saya bekerja, baru hari ini saya bisa berjabat tangan dengan Bapak Gubernur,” ujarnya lirih, menahan haru. Pada kesempatan itu, Gubernur NTB memberikan hadiah umrah kepada Munahir di hadapan ribuan peserta pelantikan.

Dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan pentingnya komitmen dalam bekerja. Ia menyampaikan bahwa komitmen merupakan prioritas utama dalam pengabdian kepada daerah. “Jika harus memilih antara kualitas dan komitmen, maka pilihannya: satu komitmen, dua komitmen, tiga komitmen. Untuk memberikan yang terbaik,” ujar Iqbal.

Insidelombok.id

24/12/2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) menyiagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas wilayah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beribadah dan wisatawan yang berlibur.

Kepala Satpol PP Kabupaten KLU, Totok Surya Saputra, mengatakan pihaknya mengerahkan 80 personel gabungan dari Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Personel tersebut disebar di sejumlah titik vital dan pusat keramaian di wilayah KLU.

"Fokus utama kami adalah menjamin kondusifitas wilayah selama rangkaian Nataru. Personel sudah diploting di sejumlah titik strategis, mulai dari Pos Komando Polres di Bangsal, kawasan Gili Tramena, hingga objek wisata di lima kecamatan," ujarnya, Selasa (23/12).

Pengamanan ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor dalam Operasi Lilin 2026 yang dipimpin oleh Polri. Satpol PP KLU bekerja sama dengan TNI dan kepolisian untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat di lokasi rawan kerumunan.

"Lokasi-lokasi yang kami sasar itu, seperti di pelabuhan Bangsal dan pelabuhan Carik, kawasan wisata Tiga Gili (Trawangan, Meno, Air), lapangan Tanjung dan pantai beraringan," ucapnya.

Selain penjagaan fisik, Satpol PP juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi melanggar perizinan dan ketertiban umum. Totok menegaskan pihaknya akan menindak setiap pelanggaran sesuai Peraturan Daerah (Perda).

"Jika ada pelanggaran Perda atau penyalahgunaan izin yang mengganggu ketertiban umum, kami akan ambil tindakan tegas sesuai sanksi yang berlaku, tentunya tetap berkoordinasi dengan Polres dan TNI," terangnya.

Di sisi lain, Pemkab KLU mengimbau masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama perayaan Nataru. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas jika menemukan gangguan keamanan di lapangan. "Masyarakat juga diharapkan segera melapor kepada petugas Satpol PP jika menemukan gangguan keamanan di lapangan," pungkasnya.

Insidelombok

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

24/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share