West Papua Info

28/08/2024

27/08/2024

PENEMBAKAN TERHADAP TOBIAS SILAK DI KABUPATEN YAHUKIMO HANYA DIDUGA-DUGA SEBAGAI ANGGOTA OPM.

Anggota Brimob salah tembak, Korban adalah masyarakat sipil yang aktif sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Yahukimo
=============================

Anggota Brimob melakukan Penembakan terhadap saudara Tobias Silak, hanya dugaan sebagai anggota OPM. Sedangkan saudara korban bukan anggota OPM, Korban aktif bekerja sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Namun target yang ditatgetkan anggota polisi tidak sampai sasaran. Alias salah tembak karena diduga anggota OPM. Sedangkan dalam laporan versi anggota polisi bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan tegas dan terukur. Kalau sudah salah tembak berarti bukan tindakan tegas dan terukur.

Berikut ini adalah kutipan dalam artikel versi anggota Polisi:

"Gangguan tembakan oleh kelompok OPM Kodap XVI Yahukimo yang mengarah ke Polres Yahukimo. Jarak dari Pos Kopasgat Yahukimo - / + 1,5 Km haris lurus. Sedangkan Fakta-fakta yang di tulis di bagian ( a ) mengatakan bahwa . Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat disekitar Pasar Lama depan Mako Polres Yahukimo, Jalan Jend Sudirman Km-1 Distrik Dekai, telah terjadi gangguan tembakan sebanyak 1 (Satu) kali, hingga dilakukannya tindakan tegas terukur yang menyebabkan 1 (Satu) orang terduga pelaku Meninggal Dunia (MD)."

Setelah saya membaca laporan, yang dilaporkan Polisi atas kejadian tersebut sangat berbeda dengan laporan versi keluarga korban. Menurut keluarga korban Tobias Silak bukan anggota TPNPB-OPM di Wilayah Yahukimo,tetapi dia adalah masyarakat sipil.

Biasanya dalam laporan yang ditulis seharusnya dicantumkan nama pelapornya atau nama komandan regunya, sehingga laporan tersebut dapat dipertangungjawabkan oleh pelapor dan Komandan regunya. Namun saya tidak melihat dan membacat Nama pelapor dan komandan regunya, dalam laporan singkat yang beredar di Whatsapp. Sehingga Polisi akan mengalami kesulitan, untuk menguatkan laporan peristiwa. Karena itu laporan tersebut adalah laporan tidak berdasar alias HOAX.

Setiap artikel, yang ditulis dapat dipertangungjawabkan oleh Kapolres Yahukimo, sebagai Pimpinan Kepolisian, sehingga nama pelapor atau komandannya harus cantumkan dalam tulisan, sedangkan laporan yang ditulis versi polisi, tidak ada penanggung jawabnya. Padahal tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian pada tanggal 20 Agustus 2024, dapat dijelaskan tindakan tegas dan terukur.

Dalam laporan Polisi dapat menjelaskan Polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya adalah: "1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek berwarna hitam". Saya belum paham dan mengerti polisi dapat di mana? Apakah di pasar atau setelah korban di tembak.

Sedangkan di Tempat saudara Tobias Silak di tembak dekat Pos Brimob yang di identifikasi oleh anggota Polisi, tidak terlihat senjata yang terletak disamping Korban yang terlentang jatuh, di Foto terlihat hanya tubuh Korban, Anggota Polisi yang identifikasi.

Seharusnya kalau dugaan saja, anggota tidak perlu lakukan penembakan, karena masih dalam dugaan, karena polisi belum memiliki alat bukti yang cukup kuat. Sedangkan kami ketahui bahwa Polisi adalah aparat penegak hukum, berarti Polisi harus memiliki alat bukti yang harus kuat. Dan tidak boleh menduga-duga.

Terkait dengan penembakan terhadap Tobias Silak, anggota Bawaslu, saya telpon Kapolres Yahukimo, melalui telpon selulernya, sampai 3 kali namum, karena jaringan putus-putus, sehingga Kapolres tidak memberikan keterangan secara terperinci. sekalipun beliau sampaikan beberapa hal atas kejadian tersebut.

Setelah saya kordinasi dengan keluarga korban, saudara Tobias Silak tidak pernah terlibat sebagai anggota TPNPB-OPM, di Wilayah Yahukimo seperti yang dijelaskan oleh Aparat Kepolisian, Polres Yahukimo dalam laporannya. Korban adalah anggota Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan korban adalah masyarakat sipil, dia bukan anggota OPM.

Menurut Keluarga setelah kejadian, pada malam itu, tak ada ruangan untuk kami melihat korban di Rumah Sakit Yahukimo, karena di area Rumah sakit Yahukimo diperketat oleh Aparat Kepolisian dan Brimob, keluarga tidak punya kebebasan sedikitpun untuk melihat, korban, justru Polisi sarankan keluarga ijin dulu ke Kapolres, lalu bisa ambil Korban yang sedang berada di rumah sakit.

Sehingga keluarga korban dan masyarakat Kabupaten Yahukimo, datang ke Polres Yahukimo dan minta Kapolres untuk mempertangungjawabkan atas penembakan terhadap Tobias Silak, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Yahukimo.

Menurut pengamatan saya dalam kasus ini, sebagai berikut:

Pertama: Polisi belum memiliki bukti awal yang kuat, terkait penembakan saudara Tobias Silak, hanya mendengar tembakan satu kali melakukan tindakan tegas dan terukur.

Kedua: Laporan Polisi belum kuat dan berdasar, karena dalam laporan tersebut, tidak ada penangungjawabnya.

Ketiga: Kejadian ini adalah kegagalan kerja intelijen yang bertugas di Wilayah Hukum Kabupaten Yahukimo, seharusnya anggota Intelijen sudah mengetahui jauh sebelumnya. Sehingga di area penembakan sudah disterilkan jauh sebelumnya, dan Polisi sudah melakukan sweeping.

Menurut saya penembakan yang dilakukan anggota Brimob Yahukimo terhadap Silak, tidak tegas dan terukur dan telah menciderai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu saya merekomendasikan beberapa poin kepada Kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM Rebuplik Indonesia Dan Bawaslu Republik Indonesia sebagai berikut.

1.Minta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pelaku penembakan terhadap saudata Tobias Silak dan korban luka atas nama Naro Nabla, untuk segera di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban.

2.Minta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, segera Copot Kapolres Yahukimo.

3.Minta dan berharap kepada Kapolri dan Kapolda Papua, tugaskan anggota Brimob dihutan, jangan ditugaskan dalam kota, Karena Anggota melakukan tindakan yang tidak terukur sehingga masyarakat sipil yang jadi korban penembakan

4.Minta kepada Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, untuk segera menindak lanjuti, kasus penembakan terhadap saudara Tobias Silak, yang merupakan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan.

5.Minta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi, kasus penembakan terhadap Tobias Silak dan Naro Napla.

Wamena, 28/08/2024

1. Pembela HAM Papua
2. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua
3. Ketua Forum Pemberantasan Miras dan Narkoba Provinsi Papua Pegunungan.

Theo Hesegem
Ttd
Telpn: 081344553374

26/08/2024

Wakil Presiden ULMWP mengahadiri Pertemuan Pacific Island Forum di Tonga.

26/08/2024

The Pacific Youth Council with Tonga National Youth Congress and the PIF Secretariat held a preparatory meeting with youths from Tonga and across the Pacific to convene, share updates and key messages as they prepare for engagements and side events for

26/08/2024

Gerakan Pembebasan dan Persatuan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua akan melaporkan perjuangan Rakyat Papua dalam menuntut penentuan atas nasib sendiri kepada para pemimpin negara-negara Pasifik. Mereka berharap negara-negara Pasifik turut bersolidaritas atas perjuangan itu.

Wakil Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Octovianus Mote mengatakan laporan tersebut akan mereka sampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-53 Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tonga. Konferensi tersebut berlangsung pada hari ini hingga Jumat mendatang.

“ULMWP hadir bersama [delegasi] Gereja [di Pasifik] [pada KTT PIF]. Kami berkesempatan menyampaikan materi tentang ULMWP dan perjuangan Rakyat West Papua dalam [menuntut] penentuan nasib sendiri,” kata Mote dalam pesan singkat kepada Jubi. id, Senin (26/8/2024).

⬇️⬇️⬇️
https://jubi.id/nasional-internasional/2024/ulmwp-galang-dukungan-di-ktt-forum-kepulauan-pasifik/

Wakil Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Octovianus Mote mengatakan laporan tersebut akan mereka sampaikan pada Konferensi

24/08/2024

Belajar dari sejarah penjajah indonesia 👇

Seorang Pejuang Tertangkap Serdadu Belanda, dua orang satu bangsa beradu argumen dengan sudut pandang yang berbeda, yang satu berprinsip membela tanah air, yang satunya puas menjadi antek penjajah, sementara para penjajah tertawa lepas dibelakangnya.

Stop jadi penjilat.

23/08/2024

Sekretaris Jenderal akan melakukan perjalanan ke Samoa dari 21-23 Agustus di mana ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Fiamē Naomi Mataʻafa. Ia kemudian akan melakukan perjalanan ke Auckland, Selandia Baru pada 23-24 Agustus di mana ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Christopher Luxon.

Dari 24-27 Agustus, Sekretaris Jenderal akan berada di Tonga untuk berpartisipasi dalam Forum Kepulauan Pasifik. Ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Sovaleni dari Tonga, serta para pemimpin lainnya yang menghadiri Forum Kepulauan Pasifik. Sekretaris Jenderal kemudian akan melakukan perjalanan ke Timor-Leste dari 28-31 Agustus di mana ia akan mengambil bagian dalam peringatan ulang tahun ke-25 Konsultasi Rakyat.

Ia kemudian akan melakukan perjalanan ke Singapura selama 1-2 September, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menteri Wong Lawrence.

Akhirnya, Sekretaris Jenderal akan melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk mengambil bagian dalam KTT Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika (FOCAC) 2024. Selama di Beijing, ia akan bertemu dengan pejabat senior pemerintah.

23/08/2024

Sekjen PBB Memulai Lawatan Panjang ke Kawasan Asia-Pasifik


(VOVWORLD) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres telah memulai lawatan panjang ke negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dari tgl 19 Agustus sampai 5 September.

Menurut juru bicara Stephane Dujarric, Sekjen Guterres akan mengunjungi Kepulauan Samoa, Selandia Baru dari tgl 23 sampai 24 Agustus.

Sekjen PBB akan mengunjungi Tonga untuk menghadiri Forum Kepulauan Pasifik. Kunjungan ini merupakan peluang untuk menekankan dampak kenaikan permukaan air laut di kawasan dan lebih jauh lagi.

Sekjen Guterres juga akan datang ke Timor Leste dari tgl 28 sampai 31 Agustus, tempat di mana dia akan menghadiri upacara peringatan HUT ke-25 referendum tentang kemerdekaan Timor Leste yang diselenggarakan PBB. Setelah itu, dia akan tiba ke Singapura dari tgl 1 sampai 2 September untuk menemui Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menteri Lawrence Wong. Sekjen PBB akan mengakhiri lawatannya dengan kunjungan ke Tiongkok dari tgl 2 sampai 5 September mendatang.

(VOVWORLD) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres telah memulai lawatan panjang ke negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dari tgl 19 Agustus sampai 5 September. Menurut juru bicara Stephane Dujarric, Sekjen Guterres akan mengunjungi Kepulauan Samoa, Selandia....

19/08/2024

Kalo bukan kam pu barang jangan pake sembarang, itu pelecehan bodok.
Dasar penjajah see.. 👊👊

17/08/2024

Ini pernyataan resmi Bridgen. Egianus Kogeya atas penembakan Pilot Glen Malcolm Conning asal selandia baru (NZ) di Alama West Papua.

16/08/2024

urgent..!!
Info: penangkapan.

Terjadi penangkapan terhadap Jubir KNPB Sentani (Sadrak Lagowan) dan Sekretaris Komisariat Diplomasi KNPB pusat, dan korlap aksi 15 agustus (omikson balingga)

Waktu/jam 17:15 wp
Tempat: anjungan expo, Waena Jayapura

Demikian untuk info sementara,

Mohon advokasi dari semua pihak

16/08/2024

Knpb News - 100 Orang Massa Aksi di Nabire Dikeluarkan kemarin, pukul 23:27 Waktu Papua, 7 orang Lainnya masih ditahan di Polres

KNPB Dogiyai News - yang sebelumnya 107 orang yang ditangkap dan diangkut dengan mobil dalmas di titik kumpul yang berbeda. Malam ini, tepat pukul 23:27 Polres Nabire membebaskan hanya 100 orang, sedangkan 7 orang lainnya masih ditahan di Penjara Markas Polres Nabire.

100 orang massa aksi yang sudah dibebaskan dari Polres Nabire malam ini, diketahui dalam kondisi babak belur.

Sehingga beberapa orang dari 100 harus dilarikan ke RS terdekat untuk melakukan pengobatan atas kondisi kesehatan mereka.

selengkapnya menyusul!!!
🇻🇳✊🏾

16/08/2024

https://suarapapua.com/2024/08/15/ulmwp-pernjanjian-new-york-merupakan-bentuk-nyata-rasisme-pada-bangsa-papua/

16/08/2024

PEMBUBARAN PAKSA DAN PENANGKAPAN HINGGA PENEMBAKAN MASA AKSI DEMOSTRASI DAMAI 15 AGUSTUS 2024 DI NABIRE

Wajah brutal Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Nabire kembali ditunjukan oleh Pimpinan serta Anggota Polres Nabire baik di Pasar Karang dan di Wonorejo.

Aksi Demonstrasi Damai dihadapi dengan Gas Air Mata dan Senjata Api sehingga Masa Aksi Damai terpaksa harus lari menyelamatkam diri hingga ada beberapa Masa Aksi yang terluka akibat terkena penembakan brutal yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort Nabire. Apabila dianalisi secara hukum apa yang dilakukan oleh Kapolres Nabire beserta jajaran telah melanggar berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan jelas-jelas telah menunjukan bukti bahwa Anggota Kepolisian Resort Nabire telah melanggar Tugas Pokoknya sebagai Pengayom, Pelindung, Penegak Hukum dan Keamanan sebagaimana diatur pada Pasal 13, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia.

Atas tindakan pembubaran Masa Aksi Damai mengunakan Pendekatan Penindakan Huru Hara sebagaimana dalam dua Video dibawah menunjukan bukti bahwa Aparat Kepolisian Resort Nabire telah menyalahgunalan Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara. Selain itu, dengan adanya Penangkapan puluhan Masa Aksi tanpa ada Surat Penangkapan dan Surat Penahanan jelas-jelas menunjukan fakta penangkapan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, melalui fakat adanya Masa Aksi yang tertembak maka jelas-jelas menunjukan adanya fakta Penyalahgunaan Senjata Api yang bertentangam dengan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Mengingat semua pelanggaran hukum itu dilakukan kepada Masa Aksi Damai yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2024 di Nabire maka jelas-jelas menunjukan bahwa Kapolres Nabire dan jajarannya tidak menjalanlam tugas Pengakan Hukum atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum secara maksimal di Wilayah Hulum Polres Nabire. Terlepas dari itu, secara internal Kepolisian juga telah menunjukan bukti bahwa Kapolres Nabire dan jajarannya telah melakukan Pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan melihat banyaknya pelanggaran Hukum baik dalam bentuk Undang- Undang maupun aturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia maka sudaj sewajibnya Kapolri dan Kapolda Papua turun tangan dan memberikan pelajaran HAM dan Demokrasi kepada Kapolres Nabire dan jajarannya yang luput mengimplementasi Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendampat Dimuka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok Hak Asasi Manusia Dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Nabire.

Selain itu, Kapolri dan Kapolda Papua segera perintahkan Direskrimum Polda Papua menangkap dan menahan oknum Polisi pelaku penyalahgunaan senjata api yang melukai Masa Aksi damai di Nabire demi memenuhi hak atas keadilan bagi korban penyalahgunaan senjata api serta membetikan efek jerah bagi pelaku agar dikemudian hari bisa tunduk terhadap Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kapolri dan Kapolda Papua segera perintahkan Direktur Propam Polda Papua menangkap dan Menaham Kapolres Nabire dan jajarannya yang telah menyalahgunalan kewenangan sebagaiaman dilarang oleh Pasal 6 huruf q, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian dalam penanganan Aksi Damai tanggal 15 Agustus 2024 di Nabire.

15 Agustus 2024
Justice For Masyarakat Sipil Nabire

Emanuel Gobay S.H.,MH

15/08/2024

ULMWP : New York Agreement itu Perjanjian Rasisme bagi Bangsa Papua

Pemerintah Indonesia maupun Belanda, menjadikan para pemimpin Papua sebagai objek untuk menyetujui perjanjian New York. Dalam delegasi pemerintah Belanda, selama proses negosiasi berlangsung hadirkan Nicolas Youwe, Markus Kaisiepo, Cs. demikian juga dari delegasi Pemerintah Indonesia juga hadirkan A.Y. Dimara Cs, tetapi mereka hanya dijadikan sebagai objek pelengkap penderitaan dalam persetujuan ini.

Baca 👇

MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatakan, Perjanjian New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962, di Markas Besar PBB, New York…

15/08/2024

United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyatakan Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, merupakan perjanjian yang dilandasi oleh sikap rasisme terhadap bangsa Papua oleh Pemerintah Indonesia, Belanda, USA dan PBB.

Baca di JUBI
https://jubi.id/rilis-pers/2024/ulmwp-new-york-agreement-bentuk-rasisme-pada-bangsa-papua/

Gambar-Delegasi penandatanganan perjanjian new york (New York Agreement), 15 agustus 1962.

15/08/2024

15/08/2024

Keputusan pemerintah menetapkan hutan desa di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya mendapat penolakan keras dari masyarakat adat setempat. Rosalina Yewen, perwakilan dari Marga Yewen Siak, mengungkapkan bahwa penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran serius terkait hak ulayat yang terancam.

Dalam pernyataannya, Rosalina menjelaskan bahwa proses pembentukan hutan desa dilakukan tanpa transparansi, serta mengabaikan hak-hak adat masyarakat.

“LSM yang terlibat dalam proses ini tidak melakukan sosialisasi yang memadai, bahkan peta yang dibuat memasukkan wilayah adat tanpa persetujuan dari pemilik ulayat,” tegasnya (15/08/2024).

⬇️⬇️⬇️
https://jubi.id/polhukam/2024/masyarakat-tambrauw-tolak-penetapan-hutan-desa-hak-ulayat-adat-terancam/

Penetapan hutan desa ini dianggap tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 dan 6 Tahun 2018 yang mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat di

15/08/2024

Massa aksi 15 agustus peringati New york Agrement di sinakma wamena.

15/08/2024

Aks Demonstrasi Damai Peringati New york Agrement di wamena, di hadang oleh aparat kepolisian di Wamena, tepatnya di jalan raya sinakma habema mohon pantauan.

13/08/2024

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri atau PM Fiji Sitiveni Rabuka mengatakan dia akan “meminta maaf” kepada para pemimpin Melanesia lainnya akhir bulan ini.

Permintaan maaf setelah ia gagal mendapatkan persetujuan dari Indonesia, untuk mengunjungi Papua Barat (West Papua) yang bergejolak.

Pada pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tahun lalu di Kepulauan Cook, Melanesia Spearhead Group menunjuk Rabuka dan PM Papua Nugini James Marape sebagai “tusan khusus” kawasan tersebut untuk Papua Barat. Demikian dikutip Jubi dari rnz.co.nz , Selasa (12/8/2024).

Beberapa pejabat Pasifik dan kelompok advokasi telah menyatakan, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia di Papua Barat, tempat pemberontakan separatis telah berlangsung selama beberapa dekade.
Rabuka dan Marape telah mencoba mengatur kunjungan ke Papua Barat, selama lebih dari sembilan bulan. Namun dalam wawancara eksklusif dengan Pacific Beat dari ABC yang dikutip RNZ , Rabuka mengatakan pembicaraan mengenai perjalanan itu masih “berlangsung” dan menyalahkan pemilihan presiden Indonesia pada 14 Februari atas tertundanya hal tersebut.

“Sayangnya, kami tidak bisa pergi… Indonesia sedang menjalani pemilu. Dalam waktu dua bulan, mereka akan memiliki presiden baru yang sah di istana. Semoga saja kami masih bisa melanjutkannya,” katanya.

“Namun sementara itu, James Marape dan saya harus meminta maaf kepada rekan Melanesia kami di pihak para pemimpin Forum Island yang bertemu di Tonga, dan mengatakan bahwa kami belum dapat melaksanakan misi tersebut,” katanya.
Negara-negara Pasifik telah mendesak Indonesia untuk mengizinkan perwakilan dari Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM, melakukan kunjungan kemerdekaan ke Papua.

Laporan komite HAM PBB yang dirilis pada Mei lalu menemukan adanya “laporan sistematis” mengenai penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum, terhadap penduduk asli Papua di wilayah tersebut. Namun Indonesia biasanya menolak segala kritik terhadap catatan hak asasi manusianya di Papua Barat, dengan mengatakan bahwa peristiwa di wilayah tersebut merupakan urusan internal semata.

Rabuka mengatakan dia “masih berkomitmen” untuk mengunjunginya, dan ingin melakukan perjalanan tersebut setelah presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto berkuasa pada Oktober nanti.

Hukuman ke China

PM Fiji menyampaikan komentar tersebut menjelang lawatannya selama 10 hari ke Tiongkok. Rabuka mengatakan ia akan mengunjungi sejumlah provinsi di China untuk melihat bagaimana kekuatan besar yang baru muncul, telah mengeluarkan jutaan orang dari kemiskinan.

Ia memuji catatan pembangunan Beijing, namun juga mengindikasikan Fiji tidak akan beralih ke Tiongkok, untuk mendapatkan pinjaman atau dukungan anggaran.

“Ketika kita memajukan pemerintahan dan rakyat kita, rakyat sendiri harus memahami bahwa kita tidak dapat mengambil inisiatif untuk kemudian terlibat dalam pembayaran utang di kemudian hari,” katanya.

“Orang-orang harus memahami bahwa kita hanya bisa hidup sesuai kemampuan kita, dan kemampuan kita ditentukan oleh produktivitas kita sendiri, PDB kita sendiri,” ujarnya.

Rabuka diperkirakan akan bertemu dengan presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing menjelang akhir perjalanannya, pada awal pekan depan.

Delegasi akan mengunjungi Kaledonia Baru

Setelah lawatannya ke Tiongkok, perdana menteri akan mengambil bagian dalam delegasi tingkat tinggi Pasifik ke Kaledonia Baru , yang diguncang oleh kekhawatiran dan kekerasan yang meluas pada awal tahun ini.

Sementara itu, beberapa negara Pasifik telah mendesak Prancis untuk membuat komitmen baru terhadap dekolonisasi, setelah mengumpulkan suara akhir yang kontroversial mengenai kemerdekaan pada tahun 2021. Rabuka mengatakan Pasifik ingin membantu berbagai kelompok politik di wilayah tersebut untuk menemukan titik temu.

“Kita hanya perlu meyakinkan para pemimpin, para pemimpin kelompok lokal bahwa membangun kembali sangatlah sulit setelah serangkaian kegiatan dan peristiwa kekerasan,” katanya.

Rabuka memberikan dukungan yang kuat terhadap rencana untuk merombak kepolisian Pasifik yang telah didorong keras oleh Australia, menjelang pertemuan para pemimpin PIF di Tonga pada akhir bulan ini.

Pejabat senior Kepulauan Solomon Collin Beck menggunakan media sosial minggu lalu untuk membatalkan inisiatif tersebut secara terbuka, dengan menyatakan bahwa para pendukungnya mencoba untuk “menghancurkan” setiap penentang pertemuan regional Pasifik.

Rabuka mengatakan unggahan media sosial itu “sangat mengecewakan” dan menyarankan agar Kepulauan Solomon atau negara-negara Pasifik lainnya. memilih untuk tidak ikut serta dalam inisiatif tersebut jika mereka tidak menyetujuinya.
“Jika kedekatan, negara berdaulatlah yang membuat keputusan,” katanya. (*)

West Papua Info
https://jubi.id/pasifik/2024/gagal-disetujui-indonesia-kunjungi-papua-barat-pm-fiji-akan-minta-maaf-ke-pemimpin-melanesia/

PM Fiji menyampaikan komentar tersebut menjelang lawatannya selama 10 hari ke China. Rabuka mengatakan ia akan mengunjungi sejumlah provinsi di China untuk

12/08/2024

Snjata Api Masuk Ruang Kelas SD Mengganggu Psikologi Murid

Emanuel menilai fakta anggota TNI sembari menenteng senjata api mengajar anak-anak di bawah umur 11 tahun adalah suatu tindakan kekerasan, yakni kekerasan psikologi yang dialami murid SD YPKK Bori Timur.

Suara Papua Senjata Api Masuk Ruang Kelas SD Mengganggu Psikologi Murid Pendidikan

11/08/2024

China announces it will help rebuild Gaza.

11/08/2024

“Film ini dapat menjadi alat penyadaran bagi setiap orang untuk kembali melihat dan merawat budayanya, khususnya pengetahuan astronomi tradisional yang saat ini tidak banyak dipakai di era moderen ini,” ungkapnya...


Sorotan WP.info West Papua Info Ibiroma Wamla

PENELITIAN dan Dokumentasi kebudayaan di Papua merupakan tantangan tersendiri bagi para peneliti budaya dan sineas. Diketahui berbagai entitas kebudayaan yang beragam dan majemuk tersebar di Tanah Papua. Namun unsur-unsur budayanya atau bahkan kebudayaan itu sendiri sedang terancam punah karena dise...

11/08/2024

Menjaga hutan adat dan tanah leluhur adalah tugas berat yang akan terus dijalankan masyarakat adat Dayak Pitap, salah satu dari beberapa komunitas adat Dayak yang menghuni hutan di area Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan.

Perjuangan Dayak Pitap bertambah berat, ketika perusahaan-perusahaan tambang bermunculan di Kalimantan Selatan dan mulai mengancam wilayah adat. Masyarakat adat Dayak Pitap merasakan betul terjalnya perjuangan selama sekitar tiga dekade untuk mencegah tambang-tambang masuk ke wilayah mereka, yang sampai hari ini masih terjaga.
| PEOPLE

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Menjaga hutan adat dan tanah leluhur adalah tugas berat yang akan terus dijalankan masyarakat adat Dayak Pitap, salah satu dari beberapa komunitas adat Dayak...