Melihat Indonesia

Home
Indonesia
Kartasura
Melihat Indonesia

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Melihat Indonesia, News & Media Website, Kartasura.
(3)

Melihatindonesia.id merupakan media online yang bergerak dalam pemberitaan informasi terkini yang bertujuan untuk mengajak netizen untuk membaca agar mengerti tanpa salah arti.

02/02/2025

Rakyat Kena Prank Kurs Dollar Yang Hanya Rp8.170,65

Fenomena nilai tukar dollar terhadap mata uang negara kita yang turun drastis setelah melonjak sebelumnya membuat geger publik.

Pada Sabtu (1/2) sore, Google tiba-tiba menampilkan informasi yang menunjukkan nilai tukar rupiah menguat lebih dari 50 persen terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Berdasarkan pantauan CNNIndonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Google Finance tercatat sebesar Rp8.170.

Selain itu, rupiah juga mengalami penguatan terhadap mata uang Eropa, euro, yang tercatat berada di angka Rp8.348 per 1 euro.

Menanggapi hal ini, Bank Indonesia memberikan klarifikasi. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa data yang ditampilkan oleh Google tidak mencerminkan nilai tukar yang sebenarnya.

"Level nilai tukar USD/IDR Rp 8.100-an seperti yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya," kata Ramdan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (1/2).

Ramdan juga menjelaskan bahwa menurut data Bank Indonesia, kurs pada 31 Januari 2025 tercatat di angka Rp16.312 per dolar AS. Bank Indonesia pun telah berkoordinasi dengan Google Indonesia untuk segera melakukan koreksi atas ketidaksesuaian tersebut.

Sementara itu, pihak Google mengakui adanya kesalahan dalam layanan Google Search. Seorang perwakilan Google Indonesia menjelaskan bahwa data yang digunakan oleh Google Search berasal dari pihak ketiga.

"Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi informasi nilai tukar rupiah (IDR) di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga," ujarnya ke awak media.

Perwakilan Google Indonesia juga menyatakan bahwa mereka segera menghubungi pihak penyedia data tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.

"Begitu kami mengetahui ketidakakuratan ini, kami langsung menghubungi penyedia data untuk melakukan perbaikan secepat mungkin," tambahnya.

Hal tersebut tentu tidak masuk akal, karena melihat data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia mencatat nilai tukar dolar AS ke Rupiah berada di level 16.312. Sementara Euro tercatat Rp 16.860.

Hal tersebut juga menjadi bahan pembicaraan semua kalangan, tanpa terkecuali deretan pejabat yang turut kaget atas informasi dari Google tersebut. Salah satunya anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang turut mengabadikan skrinsutan nilai tukar dollar terhadap rupiah ke akun instagramnya dengan menyertakan kemungkinan setelahnya.

“Penelusuran GOOGLE

30 Januari 2025 1 USD senila Rp 16.255
31 Januari 2025 1 USD senilai Rp 16.171
1 Februar 2025 1 USD senilai Rp.8.170

Fenomena langka dolar se anjlok ini, diabadikan siapa tahu beneran.🤣

Kalau memang benar akan berpengaruh ke harga-harga dalam negeri, terutama barang impor, ternasuk harga BBM”

Begitu paparnya dalam keterangan postingan di akun instagramnya, Sabtu (1/2).

Setelah adanya klarifikasi dari pihak Google itulah, warganet turut mempertanyakan siapa pihak ketiga yang memberikan data tidak akurat kepada Google tersebut?

Terdengar sepele memang namun fenomena itu tentu mengecewakan rakyat yang sudah berharap besar ekonomi negara kita juga akan membaik, seperti kemungkinan yang dipaparkan anggota DPR RI Rieke di akun medsosnya kemarin.

Berita anjloknya kurs dollar itu juga layaknya angin segar di tengah kondisi ekonomi masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja karena persoalan UMR hingga lonjakan angka pengangguran. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena salah input data atau permainan oknum di seberang sana di tengah berbagai problem yang kini sedang dihadapi Indonesia.

02/02/2025

UMKM akan Dapat Kredit Khusus, Bunga Disubsidi Pemerintah 5 Persen

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit khusus dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program ini sebagai kredit investasi untuk sektor padat karya, dengan bunga yang disubsidi lima persen oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Airlangga menjelaskan bahwa kredit ini berlaku untuk beberapa sektor padat karya, di antaranya tekstil atau garmen, alas kaki, makanan dan minuman, furniture, serta sektor lain yang melibatkan jumlah tenaga kerja tertentu.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya terus menyusun berbagai langkah untuk mendukung industri padat karya, termasuk melalui intervensi pemerintah dengan instrumen fiskal.

31/01/2025

Dukungan yang tulus dan kebersamaan yang kuat menjadi bukti bahwa membangun Jakarta butuh kolaborasi semua pihak. Seperti potret yang diperlihatkan oleh mantan Gubernur Jakarta (Sutiyoso, Foke, Ahok, dan Anies), kini bersatu dalam barisan, menyatukan tekad bersama Pramono-Rano untuk membawa perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan pengalaman dan komitmen yang sama, mereka siap nyengkuyung, menggerakkan semangat gotong royong, dan memastikan Jakarta terus berkembang sebagai kota yang maju, inklusif, dan sejahtera bagi semua warganya.

31/01/2025

Puan Dan Titiek Kompak Suarakan Soal Pemagaran Laut, Wapres Gibran Dipertanyakan Perannya

Beberapa waktu lalu, curahan kekecewaan terhadap penangan kasus pemagaran Laut Tangerang, Banten datang dari anggota DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo yang menyuarakan hal itu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hingga instruksi untuk mengawal kasus pemagaran laut tersebut diturunkan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada komisi IV, untuk segera melakukan pengawalan ketat pada kasus pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang.

Kali ini yang terjun langsung ke lapangan adalah Titiek Soeharto, hal tersebut juga sempat vokal disinggung Titiek pada wawancaranya bersama awak media. Bahkan dia turut beramsumsi bahwa pemilik pagar laut bukanlah orang dari kalangan biasa.

Artinya si pemilik punya kekuatan besar dan juga kekayaan untuk melakukan pemagaran laut tanpa mempertimbangkan kemaslahatan negara dan juga masyarakat sekitar yang turut dirugikan.

Titiek Soeharto dan Puan Maharani memberikan tanggapan terkait kasus pagar laut yang kini tengah menjadi perhatian publik. Setelah keduanya angkat suara, banyak netizen yang memberikan pujian dan mendesak agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas dalam menangani kasus tersebut.

Sebelumnya, Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, meminta kepada Komisi IV untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap kasus pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten, yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menindaklanjuti perintah Puan, Titiek Soeharto yang kini memimpin Komisi IV DPR RI memimpin sidak ke lokasi pagar laut di Tangerang tersebut.

Langkah tegas yang diambil oleh kedua tokoh ini dalam mengusut kasus pagar laut misterius tersebut mendapatkan banyak pujian dari netizen.

Banyak dari mereka yang mendorong agar Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang serupa dalam menangani permasalahan ini.

Cuitan dari para netizen pun bermunculan, dengan beberapa di antaranya mengkritik kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Mosok kalah sama Mbak Titie Pak Wowo?" tulis salah satu netizen.

"Wapresnya mana ini, coba suruh adu gagasan sama anak-anak eks kepala negara," komentar lainnya.

"Putri-putri dari 2 presiden terdahulu memang tidak diragukan lagi nasionalismenya," ungkap seorang netizen.

Sementara itu, ada juga yang menantang Wakil Presiden Prabowo untuk menunjukkan pendapat dan gagasan, "Anak presiden yang jadi wapres mana pendapat dan kekuatan pikiran anda? Anda juga dibayar oleh pembayar pajak untuk menjaga NKRI dengan pikiran, gagasan dan tindakan nyata."

Berbeda dengan Prabowo yang tanggap segera memerintahkan aparat TNI untuk mencabut pagar di Laut Tangerang agar nelayan segera bisa beraktifitas normal mencari ikan secara leluasa, wakilnya justru dipertanyakan perannya.

Pertanyaan itu dipatahkan dnegan jawaban soal pembagian ranah dalam bertugas. Namun ketika Puan dan Titiek aktif menyuarakan pemagaran laut, nama Gibran kembali disinggung oleh barisan pegiat media sosial dan warganet lainnya.

Gibran seperti belum pernah menyuarakan masalah yang kini masih heboh di negara kita. Bahkan kini masalah sudah merembet pada KKP yang diduga tidak mampu menyelidiki kasus pemilik pagar dengan dalih fokus mereka hanya sebatas pengenaan denda administratif kepada pelaku pidana tersebut.

Yang terbaru Gibran update kegiatannya memantau revitalisasi Pasar Anyar, selebihnya wapres dari Prabowo itu terkenal dengan aktifitasnya berbagi susu hingga sembako. Lalu pernahkah Gibran mengomentari perkara pemagaran laut yang kini turut melibatkan para menteri beserta wakilnya di kabinet Prabowo-Gibran?

Hal tersebutlah yang membuat pertanyaan mencuat dari para pegiat media sosial dan warganet lain, hingga mereka membandingkan langkah konkret srikandi dari DPR tadi yang turut mengawal kasus viral yang merembet kemana-mana itu.

Suara yang mempertanyakan peran Gibran dalam kasus krusial itu semata-mata karena keprihatinan terhadap kasus pemagaran yang masih diproses para aparat.

Harapannya atas kasus yang viral dari masyarakat sekitar yang menjadi korban kerugiannya, dapat segera menemukan titik perkaranya, membongkar para pelaku di baliknya dan memberikan pelajaran setimpal bagi mereka yang semena-mena terhadap sumber daya alam bersama di negara ini.

Selain itu besar harapannya para pejabat pemerintah pusat, dari semua elemen bisa turut mengawal masalah besar yang sudah menyeret banyak pihak ini demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

30/01/2025

Kasus Kecelakaan Maut Anak ASN Kemhan di Palmerah Berakhir Damai, Status Tersangka Gugur

Kasus kecelakaan tragis yang melibatkan anak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemhan) berinisial MSK, yang menyebabkan seorang pria bernama TR meninggal dunia, dan sejumlah korban lainnya luka-luka, kini berakhir dengan penyelesaian secara damai melalui mekanisme restorative justice.

Keputusan ini telah memunculkan sejumlah kritik terkait apakah mekanisme tersebut benar-benar mencerminkan keadilan yang seharusnya.

Pada Senin, 20 Januari 2025, MSK mengemudi secara ugal-ugalan di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, yang berujung pada kecelakaan maut. Meskipun sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan korban tewas setelah sempat menjalani perawatan medis, status tersangka MSK kini gugur setelah kesepakatan damai tercapai di antara keluarga korban dan pelaku.

Polisi menyatakan bahwa kasus ini diselesaikan melalui restorative justice dengan alasan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, namun keputusan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Restorative justice bisa jadi pilihan jika semua pihak merasa mendapatkan keadilan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah dengan penyelesaian kekeluargaan ini, keluarga korban benar-benar merasa puas?

Mengingat korban TR kehilangan nyawanya dalam insiden tersebut. Beberapa kritikan muncul terkait kurangnya transparansi mengenai kompensasi atau ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada pihak korban.

Sementara itu, MSK sendiri dalam sebuah video permintaan maaf menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada keluarga korban, dengan mata yang masih memar akibat dihajar massa di lokasi kecelakaan.

Namun, permintaan maaf ini seolah memberikan kesan bahwa insiden ini lebih dilihat sebagai masalah pribadi antara pelaku dan korban, ketimbang sebuah peristiwa yang menyangkut hukum dan keadilan secara lebih luas.

Polisi, melalui Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto, menegaskan bahwa penyelesaian dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tetapi tetap menyatakan bahwa soal kompensasi bukanlah ranah mereka.

Hal ini semakin memperjelas bahwa mekanisme hukum yang ada tidak sepenuhnya memberikan transparansi dan kejelasan bagi publik.

Dengan demikian, meskipun kasus ini secara teknis telah selesai dengan penyelesaian damai, masih ada kekhawatiran tentang ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh pihak keluarga korban. Keadilan hukum yang benar-benar menghormati hak-hak korban tampaknya perlu menjadi prioritas dalam setiap penyelesaian kasus serupa di masa mendatang.

30/01/2025

Pemerintah Resmi Ubah PPDB Menjadi SPMB, Anak-anak Bakal Jadi Kelinci Percobaan Lagi?

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diterapkan pada 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. "Alasan penggantian ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdul Mu'ti, perubahan ini terutama menyasar sistem penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA. Pada tingkat SMP, terdapat perubahan signifikan dalam persentase penerimaan siswa yang terbagi dalam empat jalur: Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Sedangkan untuk SMA, sistem baru akan memungkinkan penerimaan lintas kabupaten/kota, yang mana penetapannya akan dilakukan pada level provinsi.

"Untuk tingkat SD, tidak ada perubahan karena sistem yang ada sudah berjalan dengan baik," tambahnya.
Menteri Mu'ti juga menjelaskan bahwa perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap sistem PPDB yang telah diterapkan sejak 2017.

Kemendikdasmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan pelaksanaan SPMB melibatkan pemerintah daerah secara optimal.

"Rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden, dan beliau mendukung usulan kami," kata Abdul Mu'ti.

"Insya Allah, besok (Jumat, 31/1) pukul 07.00 WIB, kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar SPMB 2025 dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Tentu sistem penerimaan murid baru itu semakin memperlebar cakupannya, dan perbedaannya tipis dari yang sebelumnya. Namun mengapa nama harus diganti, tidakkah cukup dnegan memperbaikinya? Semoga hal tersebut bukan bagian dari ego sektoral saja.

Dalam penerapannya nanti, anak-anak kembali menjadi kelinci percobaan tentunya harapan besarnya perbaikan sistem ini betul-betul mempermudah mereka dalam mencari sekolah yang diinginkan, tidak dipersulit karena regulasinya yang membingungkan.

29/01/2025

𝐊𝐨𝐧𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐚𝐭 𝐔𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩 𝐓𝐚𝐤 𝐁𝐢𝐬𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐢𝐝𝐢𝐤𝐢 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐬 𝐏𝐞𝐦𝐚𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐮𝐭 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penjelasan terkait kewenangannya dalam menangani kasus pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 km. Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, mengungkapkan bahwa fokus KKP dalam kasus ini adalah penerapan denda administratif kepada pelaku yang terlibat.

"Tentang pengelolaan ruang laut, itu hanya mempunyai kewenangan kepolisian khusus, yang sifatnya sangat terbatas dan non-justisial. Sehingga hanya bisa menentukan siapa pelaku untuk penentuan denda administratif," ujar Rudy dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR pada Kamis (23/1).

Berbeda dengan kasus di sektor perikanan, Rudy menjelaskan bahwa kewenangan KKP meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, hingga pemberkasan.

"Di UU Kelautan itu tidak ada ketentuan mengenai penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di kelautan. Tidak juga diatur siapa yang berwenang melakukan penyidikan," tambahnya.

Dia menegaskan bahwa dalam kasus pagar laut ini, KKP hanya melakukan pemeriksaan untuk penegakan Peraturan Menteri KKP, bukan proses penyelidikan.

"Apabila memang nantinya harapannya kuat sekali kepada KKP untuk bisa melakukan tindak, pemeriksaan ulang, dan penyelidikan terkait tindak kelautan, itu memang perlu ada penguatan dan legitimasi dalam UU Kelautan," ujar Rudy.

KKP juga menekankan kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil dan mengklaim bahwa mereka terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Nanti kami akan coba untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Jangan sampai nanti KKP terlalu maju dan menjadi salah, atau menjadi kabur, yang justru akan menjadi beban bagi KKP sendiri," tegas Rudy.

Di sisi lain, Direktur Polairud Polda Metro Jaya, Kombes Joko Sadono, menjelaskan bahwa penyelidikan terkait pagar laut sudah diserahkan kepada KKP. Ia juga mengonfirmasi bahwa langkah-langkah penanganan selanjutnya diambil oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Di balik sikap tersebut KKP sempat kritiki soal pencabutan pagar laut yang dilakukan oleh pihak TNI atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Alasa yang mereka ungkap pagar yang menancap adalah bukti konkret dalam perkara hukum yang nantinya berlangsung.

Tentu hal tersebut mengundang perhatian publik hingga pada akhirnya KKP sepakat untuk bergerak bersama TNI untuk mencabut pagar agar nelayan tidak lagi kesulitan aktifitas melautnya.

Selain itu KKP sendiri juga santer memberikan pembelaan terhadap masyarakata sekitar yang dirugikan atas pemagaran laut, hingga ketika publik dicengangkan soa munculnya sertifikat atas laut. KKP kembali mengungkapkan fakta sesuai peraturan yang berlaku, soal tidak bolehnya laut dihak miliki saat muncul SHM dan HGB itu ditemukan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa laut tidak bisa memiliki sertifikat kepemilikan. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas klaim Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menyatakan bahwa pagar laut di Tangerang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR/BPN, bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga,” ujar Trenggono usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Trenggono menjelaskan bahwa apapun yang berada di dalam air tidak dapat dimiliki oleh siapapun, sehingga pemberian sertifikat untuk dasar laut adalah tidak sah. “(SHM dan SHGB) ilegal sudah pasti karena di PP 18 sudah dinyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau itu tiba-tiba ada kan aneh juga,” jelasnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa berdasarkan instruksi dari Presiden Prabowo, pagar laut yang ada di pesisir Kabupaten Tangerang dan Bekasi akan segera dibongkar dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pokoknya sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar,” tutupnya.

Lalu mengapa KKP lewat perwakilannya mengutarakan sikap seolah-olah tidak lagi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat?

Jika memang fokusnya hanya sebatas penerapan denda terhadap pelaku, mereka tetap mengawal kasus dan turut serta mengusut siapa di balik tindakan semena-mena tersebut.

Seperti halnya peringatan dari mantan menteri Polhukam Mahfud MD, bahwasanya para menteri tidak boleh takut dalam mengungkap pelaku di balik pemagaran laut karena di sanalah penyelesaian masalah dan pelajaran bagi semua pihak tanpa terkescuali untuk membiarkan SDM dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

29/01/2025

Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Selesai Diautopsi, Pemerintah Perlu Cari Kronologi Pembanding

Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial B, asal Provinsi Riau yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, telah selesai diautopsi.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (PWNI Kemlu), Judha Nugraha, menyatakan mendapat informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) bahwa jenazah B, telah diizinkan untuk dipulangkan ke Tanah Air.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menggali informasi ihwal kasus penembakan WNI oleh penjaga pantai Malaysia tersebut.

Menurut Karding, pemerintah Indonesia memiliki versi pembanding atas kronologi penembakan tersebut.

Kata Kadring, saat ini pemerintah Indonesia hanya mengandalkan informasi sepihak dari otoritas Malaysia.

29/01/2025

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Jakarta karena Pasokan Dikurangi, Bagaimana di Daerahmu?

Gas elpiji kemasan 3 kilogram (Kg) langka di Daerah Khusus Jakarta. Masyarakat kesulitan mendapatkan gas elpiji melon dalam beberapa waktu terakhir.

Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram diperparah dengan antrean panjang dan lonjakan harga di pengecer.

Seorang warga, Laila menyebut harga yang biasanya Rp22.000 kini bisa lebih tinggi, dan sulit didapat.

David, pemilik agen gas di Jakarta Pusat, mengonfirmasi pasokan gas terbatas, hanya dua truk per hari, yang langsung habis karena antrean panjang.

Kepala Disnakertransgi Jakarta, Hari Nugroho, mengakui kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di berbagai tempat akibat pengurangan kuota LPG bersubsidi pada 2025.

Hari Nugroho mengungkapkan bahwa kuota LPG subsidi untuk Jakarta 2025 berkurang 1,6% dibandingkan 2024.

Bagaimana di daerahmu?

29/01/2025

Gong Xi Fa Cai

Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan, kesehatan, kerukunan hidup diantara berbagai perbedaan yang terbentang dan kesuksesan bagi kita semua.

Tetap meneladani perbedaan antara satu dengan yang lainnya, begitulah rasa toleransi berkembang di negara dengan penuh keragaman ini. Saling menghargai perbedaan, untuk mewujudkan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia.

28/01/2025

Budi Arie Temui Jokowi Di Solo Pembahasan Ditutup Rapat

Menteri Koperasi yang juga Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 Januari 2025. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di rumah yang juga merupakan kediaman ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat Budi Arie meninggalkan rumah Jokowi sekitar pukul 11.00 WIB, sejumlah wartawan yang menunggu di luar dilarang untuk mewawancarai atau memotret dirinya. Meski begitu, saat berada di tengah kerumunan pengunjung, Budi Arie sempat melayani seorang pengunjung yang ingin berswafoto dengannya.

Di kediaman Jokowi, sejak pagi banyak orang yang datang untuk berfoto bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tampak antrean panjang pengunjung yang menunggu giliran untuk berswafoto, dan Jokowi sesekali keluar untuk menyapa mereka.

Saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Budi Arie, Jokowi mengonfirmasi kedatangan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu, namun ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi biasa tanpa ada pembicaraan khusus. "Tidak ada pembicaraan spesifik, hanya silaturahmi," ujarnya.

Jokowi juga ditanya mengenai banyaknya pengunjung yang datang untuk berfoto bersama, dan ia menyatakan akan melayani mereka sebisa mungkin. "Semua yang bisa saya layani, saya layani," katanya. Ia mengungkapkan bahwa pengunjung sudah mulai berdatangan sejak pukul 07.30 WIB.

Ketika ditanya mengenai jumlah pengunjung yang diperkirakan akan datang ke kediamannya saat Lebaran nanti, Jokowi menjawab bahwa ia tidak bisa memprediksi. "Saya tidak mengundang siapa-siapa, masyarakat datang saya terima dengan baik. Kalau tidak ada ya saya tutup," ujarnya.

Dalam media sendiri tertulis bahwa kedudukan Budi Arie yang menemui Jokowi adalah sebagai menteri, namun apakah hal tersebut selaras dengan kepentingannya menyambangi presiden ketujuh itu?

Budi Arie sendiri terkenal sebagai ketua Projo. Karena kepentingannya menemui Jokowi tidak terekspos, berbagai asumsi pun muncul tentang pembahasan yang mengalir dalam aganda pertemuan mereka. Ditambah lagi sikon politik juga sedang hangat dimana berbagai kalangan juga turut mengawalnya.

Dan asumsi yang berkeliaran saat ini banyak menyiggung hubungan erat keduanya sebagai ketua projo dan mantan presiden. Pembahasan pun banyak menyimpulkan tentang konsultasi hingga urusan lebih krusial lainnya. Namun apakah hal tersebut bersinggungan dnegan kinerjanya dalam pemerintahan, atau persoalan di luar itu?

28/01/2025

Diduga Peras Tersangka Pembunuhan, AKBP Bintoro Digugat di PN Jaksel, Diminta Kembalikan Rp1.6 Miliar dan Mobil Mewah

Mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Bintoro, diduga memeras tersangka pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur, dengan iming-iming kasus diehntikan.

AKBP Bintoro kini digugat perdata di PN Jaksel oleh Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, menyatakan kasus Bintoro sedang didalami oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya dan akan diselesaikan sesuai peraturan.

Bintoro membantah semua tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak benar.

27/01/2025

Pemerintah Harus Bertindak Tegas Terhadap Penembakan Lima Pekerja Migran Oleh Otoritas Malaysia

Berita duka menyelimuti keluarga negeri kita, ketika mendengar lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural pada 24 Januari 2025, menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Selangor, Malaysia. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami kondisi kritis.

Saat ini penyelidikan atas kasus tersebut sedang berlangsung, dimulai dengan merunut kronologi hingga tuntutan pihak Indonesia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merenggut nyawa PMI di Malaysia tersebut.

"Hasil koordinasi dengan KBRI Malaysia mengenai korban penembakan PMI yang terjadi di Selangor, Kuala Lumpur, informasi dari pihak KBRI di Kuala Lumpur sudah melakukan penanganan atas peristiwa tersebut," kata Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Imam Riyadi, kepada pihak media Tempo, Senin (27/1/2025).

Imam mengonfirmasi bahwa terdapat lima korban, dengan satu orang meninggal dunia.

"Kami masih menunggu hasil penyelidikan, kami siap, khususnya BP3MI di wilayah perbatasan, jika penyelidikan menunjukkan ada kaitan dengan wilayah Kepulauan Riau," tambahnya.

Imam juga menjelaskan bahwa data pasti mengenai identitas korban PMI tersebut belum diperoleh. Saat ini, para korban masih dirawat di Malaysia dan sedang dalam penyelidikan oleh Polisi Diraja Malaysia.

"Kami masih menunggu informasi resmi," ungkap Imam.

Sementara itu, Aktivis Kemanusian di Kota Batam, Romo Chrisanctus Paschalis, mengonfirmasi bahwa salah satu korban adalah warga Aceh Timur, Provinsi Aceh, bernama Muhammad Hanafiah.

"Informasi ini kami terima dari BP3MI Aceh. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini yang mengakibatkan beberapa PMI terluka, dan satu korban meninggal dunia. Kami menyampaikan belasungkawa kepada korban yang tertimpa tragedi ini," ujar Romo Chrisanctus, Senin (27/1/2025).

Romo Chrisanctus menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil sikap tegas terkait insiden ini karena menyangkut nyawa warganya.

"Pemerintah harus serius menanyakan kepada pihak Kerajaan Malaysia mengenai tindakan berlebihan ini. Ini tidak dapat diterima," katanya.

Menurut Chrisanctus, pekerja migran Indonesia sangat membantu Malaysia dalam berbagai sektor pekerjaan. Oleh karena itu, sangat miris melihat mereka diperlakukan tidak adil, baik yang datang secara sah maupun non-prosedural. Kehadiran mereka sangat berjasa bagi Malaysia.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu serius memperbaiki sistem perlindungan PMI di tanah air, agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kecelakaan di laut, kematian PMI, dan sekarang penembakan ini sebenarnya bukan masalah baru. Tata kelola PMI harus dikelola dengan baik oleh pemerintah, karena mereka harus dilindungi di mana pun mereka berada," tegas Romo Chrisanctus.

Saat ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) juga memberikan kronologi terkait penembakan tersebut. Kejadian itu terjadi pada Jumat (24/1/2025), sekitar pukul 03.00 waktu setempat, ketika patroli APMM menemukan sebuah kapal yang mengangkut lima PMI melintas di perairan tersebut.

"Kami mengecam keras tindakan APMM yang menggunakan kekuatan berlebihan dalam insiden ini," kata Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Christina menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap para PMI yang selamat segera pulih.

"Kami turut berduka cita dan mendoakan agar korban yang masih dirawat segera sembuh," ujarnya.

Kementerian P2MI mendesak Pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini.

"Kami meminta tindakan tegas terhadap petugas APMM jika terbukti menggunakan kekuatan berlebihan," tegas Christina.

P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk memastikan akses konsuler bagi para korban.

Kementerian P2MI juga sedang menelusuri asal daerah para PMI untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban.

"Kami akan memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang layak serta memberikan dukungan hukum dan bantuan pemulangan jenazah kepada keluarga korban," jelas Christina.

Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Malaysia untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

"Kami akan mendorong langkah-langkah pencegahan, termasuk membahas cara penanganan migran non-prosedural yang lebih manusiawi," ujarnya.

Christina menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak asasi para pekerja migran Indonesia.

"Negara akan terus memperhatikan, melindungi, serta memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran," tutupnya.

27/01/2025

Kecam Anak-anak Soal MBG, Deddy Corbuzier Tuai Tanggapan Dari KPAI Dan Disiplin Militer

Anak-anak terkenal akan kejujurannya, berbagai pihak pun turut menyetujuinya. Terutama ketika mereka dimintai pendapat tentang sesuatu hal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya yang kini bersentuhan langsung dnegan keseharian mereka.

Berbagai macam kritikan memang datang dari mereka dan hal tersebut tentu menjadi bagian dari evaluasian pemerintah sebagai pelaksana. Karena tanpa kritikan program tidak bisa berjalan dnegan baik, namun apa yang diungkapkan oleh anak-anak tersebut nyatanya mendapat kecaman keras dari salah seorang tokoh terkenal di tanah air.

Beberapa waktu lalu, Deddy Corbuzier memberikan tanggapan keras terhadap seorang siswa SD yang berkomentar mengenai menu MBG . Bahkan, dia menyebut anak tersebut dengan kata 'Pea'.

"Gua gak kuat pengen marah-marah. ... Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, kurang enak, pala lu pea kurang enak ayamnya," ujar Deddy Corbuzier dalam sebuah video yang diunggah pada 17 Januari 2025, dan dikutip pada Minggu (26/1/2025).

Video viral itu masih dapat ditemukan di Instagram dan telah ditonton lebih dari 6,8 juta kali. Dalam video tersebut, terdengar jelas Deddy menyebutkan kata 'pea' yang ditujukan kepada anak SD yang memberi komentar tentang menu MBG.

Menanggapi pernyataan Deddy Corbuzier, Retno Listyarti, pemerhati anak sekaligus Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022, menyatakan bahwa Deddy berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Retno, setiap anak, tak peduli usianya, memiliki hak untuk berpendapat. Anak-anak berhak untuk menyatakan apakah mereka s**a atau tidak dengan makanan yang mereka terima dalam program Makan Bergizi Gratis di sekolah.

"Hak anak dalam berbicara ini dilindungi dalam konstitusi, dan partisipasi anak dalam segala bentuk dilindungi dalam UU Perlindungan Anak," ujarnya dalam wawancara dengan awak media, Minggu (26/1/2025).

Retno menambahkan, kata-kata yang diucapkan Deddy, terutama dengan menyebut 'pea', tergolong kasar, apalagi ditujukan pada anak-anak. Ini bisa berisiko menimbulkan kekerasan psikis pada anak.

Dengan demikian, menurut Retno, Deddy Corbuzier berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak.

Retno juga mengkritik keras cara Deddy berbicara di media sosial. Dalam video viral tersebut, Deddy tampak berbicara tanpa mengenakan baju, dan menurut Retno, ekspresi wajah serta bahasa tubuhnya terkesan sangat agresif. Hal ini dapat memberi kesan bahwa Deddy sedang menyerang anak yang hanya menyampaikan pendapat tentang rasa makanan dalam program MBG.

Retno menyesalkan sikap Deddy Corbuzier dan istrinya, Sabrina Chairunnisa, yang melakukan penyerangan verbal terhadap anak. Sebagai influencer, mereka seharusnya bisa menjadi contoh yang baik dalam menghargai pendapat anak-anak.

Retno juga mengungkapkan bahwa pernyataan anak mengenai rasa menu MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan justru dikritik dengan kasar. Menurutnya, pendapat anak bisa menjadi salah satu indikator dalam evaluasi program tersebut, yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas program MBG.

"Pendapat anak ini seharusnya dijadikan dasar untuk perbaikan, bukannya malah dikecam. Jadi, pernyataan Deddy Corbuzier bagi saya adalah kata-kata yang merendahkan anak dan itu tidak tepat dilakukan oleh siapa pun," pungkas Retno.

Selain dari pihak KPAI, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, juga turut menyoroti pernyataan Deddy Corbuzier yang mengejek anak-anak sekolah karena mengeluhkan menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hasanuddin, sebagai seorang figur publik, pernyataan Deddy tersebut sangat tidak bijaksana.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Deddy Corbuzier, yang pernah menjadi prajurit TNI aktif, dapat dikenakan sanksi disiplin militer, bahkan hukum pidana militer, atas ucapannya tersebut.

“Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, prajurit tituler dapat dikenakan sanksi disiplin militer, bahkan berlaku padanya hukum pidana militer,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

Hasanuddin mengutip Peraturan Disiplin Militer (PDM) Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap prajurit wajib menegakkan norma, etika, dan kehormatan prajurit, serta menghindari ucapan dan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik TNI. Selain itu, dalam 8 Wajib TNI, salah satunya menyatakan bahwa prajurit harus bersikap ramah terhadap rakyat dan tidak boleh sekali-kali menakuti atau menyakiti hati rakyat.

“Maka, berdasarkan kedua pasal tersebut dan dengan mempertimbangkan 8 Wajib TNI, ucapan dan sikap Deddy sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin militer. Padanya sudah dapat diberikan hukuman disiplin oleh Ankumnya sesuai prosedur yang berlaku,” terang anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP ini.

Meskipun demikin hingga detik ini, tanggapan itu hanya bersifat peringatan dan menjadi bahan kajian berbagai pihak karena belum ada tindakan konkret yang dilakukan untuk Deddy Corbuzier.

Address

Kartasura

Website

https://www.melihatindonesia.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Melihat Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

UMKM akan Dapat Kredit Khusus, Bunga Disubsidi Pemerintah 5 Persen Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit khusus dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program ini sebagai kredit investasi untuk sektor padat karya, dengan bunga yang disubsidi lima persen oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Airlangga menjelaskan bahwa kredit ini berlaku untuk beberapa sektor padat karya, di antaranya tekstil atau garmen, alas kaki, makanan dan minuman, furniture, serta sektor lain yang melibatkan jumlah tenaga kerja tertentu. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya terus menyusun berbagai langkah untuk mendukung industri padat karya, termasuk melalui intervensi pemerintah dengan instrumen fiskal. #umkm #kreditkhusus #melihatindonesia

Pelantikan Kepala Daerah pada 6 Februari 2025 Resmi Diundur Pelantikan kepala daerah terpilih tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang rencananya digelar pada 6 Februari 2025 dipastikan batal. Pembatalan pelantikan pada 6 Februari 2025 merupakan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto, untuk efisiensi anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pelantikan kepala daerah terpilih tak bersengketa akan digelar setelah putusan dismissal atau putusan sela MK. Tito menyatakan belum tahu kapan persisnya pelantikan kepala daerah akan digelar. Namun, ia telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal dilakukan antara tanggal 18, 19, atau 20 Februari 2025.

Mulai Hari Ini Pemerintah Larang Warung Kelontong Jual Ngecer LPG 3 Kg Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan elpiji (LPG) kemasan 3 Kg dilarang dijual melalui warung atau pengecer, per tanggal 1 Februari 2025. Nantinya, masyarakat dapat membeli elpiji 3 kg atau gas melon langsung ke pangkalan resmi. Meski demikian, pengecer LPG 3 kg tidak akan hilang begitu saja. Mereka yang memenuhi syarat bisa mendaftar jadi pangkalan resmi. Dengan skema distribusi baru LPG 3 kg ini diharapkan dapat memutus rantai penyaluran yang sering kali tidak tepat sasaran, dan harga LPG 3 Kg sesuai HET yang ditetapkan.

DPR Desak Pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang, Buntut WNI Diberondong Tembakam Aparat Malaysia Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mendorong pembentukan Satgas Mafia Perdagangan Orang dalam rapat revisi UU Perlindungan Pekerja Migran di Senayan, Jakarta (30/1/2025). Umbu mengungkapkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, sekitar 75 PMI diduga tewas di Malaysia tanpa proses peradilan. Lulusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya ini mengusulkan Satgas Mafia Perdagangan Orang dan aturan yang mengikat negara pengirim serta penerima tenaga kerja. Umbu menegaskan bahwa dengan kontribusi besar tenaga kerja Indonesia, seharusnya tidak ada lagi pekerja yang tidak dibayar, meninggal karena tidak bisa berobat, atau mengalami penderitaan lainnya.

Aparat Desa Diancam Sanksi Tegas, Bagiamana dengan Pemilik Pagar Laut? Kemendagri tengah menyelidiki dugaan keterlibatan aparat desa dalam penerbitan sertifikat HGB untuk pagar laut di perairan Tangerang. Wamen Dagri Bima Arya Sugiarto menegaskan akan ada tindakan tegas jika aparat desa terbukti melanggar hukum dalam penerbitan HGB Pagar Laut. Terungkap bahwa SHGB di pagar laut Tangerang dimiliki Agung Sedayu Grup (ASG) melalui anak usahanya, PT CIS dan PT IAM. Kuasa hukum ASG, Muannas Alaidid, menegaskan kepemilikan itu tidak mencakup seluruh 30,16 km pagar laut. Muannas menegaskan bahwa SHGB milik anak usaha ASG hanya berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, dan bukan di seluruh 30 km pagar laut yang melewati 6 kecamatan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan penerbitan SHGB dan SHM di pantura Kabupaten Tangerang cacat prosedur, sehingga batal demi hukum. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021, sertifikat yang belum berusia lima tahun dapat dicabut tanpa perintah pengadilan.

Momen penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai acara Pisah Sambut Kapolres Temanggung di Pendopo Pengayoman. Dalam suasana yang harmonis, Bupati Temanggung, Agus Setyawan, beserta istri turut hadir memberikan apresiasi atas dedikasi Kapolres sebelumnya dan menyambut dengan hangat kepemimpinan yang baru. Acara ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga wujud sinergi dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Temanggung.

Polri Diminta Profesional dan Transparan Tuntaskan Dugaan Pemerasan Rp20 Miliar oleh AKBP Bintoro Anggota Komisi III DPR, Martin Daniel Tumbelaka, meminta Polri transparan dan profesional dalam menangani dugaan pemerasan oleh eks Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Bintoro. Ia menegaskan, penegakan hukum harus adil, dan jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sesuai aturan. Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan AKBP Bintoro terhadap keluarga tersangka pembunuhan dan pemerkosaan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, anak bos jaringan Klinik Prodia. Bintoro diduga meminta Rp20 miliar untuk menghentikan penyidikan terhadap kedua tersangka. Propam Polda Metro Jaya telah menahan Bintoro dan menempatkannya dalam patsus bersama tiga polisi lain yang diduga terlibat dalam kasus serupa.

Rencana Prabowo Beri Amnesti Tahanan Politik Papua Dapat Respons Positif dari DPR Rencana Presiden Prabowo Subianto beri amnesti untuk tahanan politik Papua mendapat respons positif. Anggota DPR RI, Indrajaya, menyatakan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada tahanan politik Papua. Menurutnya, pemberian amnesti adalah langkah pemerintah untuk memutus siklus konflik bersenjata yang sering terjadi di Papua. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, amnesti diberikan untuk tindak pidana ITE penghinaan terhadap kepala negara, serta kepada narapidana yang menderita penyakit kronis, gangguan jiwa, atau HIV/AIDS yang membutuhkan perawatan khusus. Supratman mengatakan, amnesti untuk tahanan politik Papua hanya diberikan kepada yang tidak terlibat dalam gerakan bersenjata, seperti yang diduga makar tanpa senjata.

Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia Selesai Diautopsi, Pemerintah Perlu Cari Kronologi Pembanding Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial B, asal Provinsi Riau yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, telah selesai diautopsi. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (PWNI Kemlu), Judha Nugraha, menyatakan mendapat informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) bahwa jenazah B, telah diizinkan untuk dipulangkan ke Tanah Air. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menggali informasi ihwal kasus penembakan WNI oleh penjaga pantai Malaysia tersebut. Menurut Karding, pemerintah Indonesia memiliki versi pembanding atas kronologi penembakan tersebut. Kata Kadring, saat ini pemerintah Indonesia hanya mengandalkan informasi sepihak dari otoritas Malaysia.

Gas Elpiji 3 Kg Langka di Jakarta karena Pasokan Dikurangi, Bagaimana di Daerahmu? Gas elpiji kemasan 3 kilogram (Kg) langka di Daerah Khusus Jakarta. Masyarakat kesulitan mendapatkan gas elpiji melon dalam beberapa waktu terakhir. Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram diperparah dengan antrean panjang dan lonjakan harga di pengecer. Seorang warga, Laila menyebut harga yang biasanya Rp22.000 kini bisa lebih tinggi, dan sulit didapat. David, pemilik agen gas di Jakarta Pusat, mengonfirmasi pasokan gas terbatas, hanya dua truk per hari, yang langsung habis karena antrean panjang. Kepala Disnakertransgi Jakarta, Hari Nugroho, mengakui kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di berbagai tempat akibat pengurangan kuota LPG bersubsidi pada 2025. Hari Nugroho mengungkapkan bahwa kuota LPG subsidi untuk Jakarta 2025 berkurang 1,6% dibandingkan 2024. Bagaimana di daerahmu?

Diduga Peras Tersangka Pembunuhan, AKBP Bintoro Digugat di PN Jaksel, Diminta Kembalikan Rp1.6 Miliar dan Mobil Mewah Mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Bintoro, diduga memeras tersangka pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur, dengan iming-iming kasus diehntikan. AKBP Bintoro kini digugat perdata di PN Jaksel oleh Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, menyatakan kasus Bintoro sedang didalami oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya dan akan diselesaikan sesuai peraturan. Bintoro membantah semua tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak benar.

Pemerintah Berencana Mereformasi Sistem PPDB, Apa Informasi yang Telah Diketahui? Pemerintah akan segera merevisi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2025/2026. Mendikdasmen RI, Abdul Mu'ti, menargetkan keputusan sistem baru PPDB ditetapkan pekan ini, meski beberapa perubahan sudah diungkapkan. Apa saja perubahannya?

Melihat Indonesia

02/02/2025

02/02/2025

31/01/2025

31/01/2025

30/01/2025

30/01/2025

29/01/2025

29/01/2025

29/01/2025

29/01/2025

28/01/2025

28/01/2025

27/01/2025

27/01/2025

Address

Website

Alerts

Videos

Shortcuts

Share

Category