20/09/2024
Salah satunya, menghapus batasan jumlah Kementerian dan ditentukan sesuai kebutuhan Presiden RI.
Penyedia Produk dan Jasa Hukum terlengkap, terintegrasi dan tepercaya.
(355)
Salah satunya, menghapus batasan jumlah Kementerian dan ditentukan sesuai kebutuhan Presiden RI.
Salah satunya, jumlah anggota Wantimpres ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
KPPU mencurigai adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Lion Group dibalik pengabaian atas Putusan MA tersebut. Untuk itu, KPPU memutuskan untuk memulai penyelidikan awal atas PT Lion Group.
KPPU mencurigai adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Lion Group dibalik pengabaian atas Putusan MA tersebut. Untuk itu, K
Konflik terkait hak tanah adat tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi menjalar ke berbagai pelosok negeri hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
Konflik terkait hak tanah adat tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi menjalar ke berbagai pelosok negeri hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang kura
Managing Partner K-CASE Lawyer berbagi pengalaman soal perjalanannya menciptakan reputasi di bidang lifestyle, esports, dan entertainment di Asia dalam sebuah video.
WNA sebagai investor perorangan atau korporasi, pemegang Golden Visa dapat memiliki hak atas tanah dan property berupa hak pakai, hak guna bangunan, dan hak milik atas satuan rumah susun.
WNA sebagai investor perorangan atau korporasi, pemegang Golden Visa dapat memiliki hak atas tanah dan property berupa hak pakai, hak guna bangunan, dan hak mil
Cerita tentang sebuah lembaga yang harus berakhir karena munculnya kebijakan baru.
Masih ada kekosongan hukum yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melindungi korban KDRT. Diperparah dengan masih kentalnya budaya patriarki.
Kebijakan penahanan di Indonesia sudah terlampau usang dan perlu segera dilakukan pembaharuan.
Bagi yang berminat bisa melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan.
Berdampak pada penguatan sistem demokrasi dan sistem pemilu.
Status Hukum Anak Perusahaan BUMN Kaitannya dengan Kerugian Negara
Pasal 2 UU Keuangan negara, tidak pernah memasukkan nomenklatur Anak Perusahaan BUMN dalam lingkup keuangan negara. Sejak berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2017 dan
Menjalani kuliah S2 Magister Kenotariatan tentu memiliki tantangannya tersendiri. Apa saja tantangan tersebut dan bagaimana cara menghadapinya?
Temukan jawabannya di kali ini!
Selengkapnya:
bit.ly/KiatSekolahNotaris
Dalam menjalankan tugasnya, seorang in-house counsel tidak terlepas dari potensi risiko hukum yang mungkin dihadapinya.
Menurut Yosea Iskandar, setidaknya terdapat 6 cara proaktif yang bisa diandalkan in-house-counsel dalam memitigasi risiko hukum itu. Apa saja?
Temukan jawabannya di kali ini!
Selengkapnya:
bit.ly/MitigasiRisikoCounsel
Tanda kehormatan itu berupa Piagam Penghargaan dan Medali Bintang.
KUHP baru memuat sejumlah peraturan yang menimbulkan perdebatan. Dalam konteks ini, pendekatan sosio-legal memungkinkan para akademisi dan praktisi hukum untuk mempertajam pemahaman mereka tentang dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat.
KUHP baru memuat sejumlah peraturan yang menimbulkan perdebatan. Dalam konteks ini, pendekatan sosio-legal memungkinkan para akademisi dan praktisi hukum untuk
Perjuangan hakim yang meniti jalan pedang untuk menegakkan hukum dan keadilan harus dihargai yang layak oleh negara. Penghargaan yang layak yang dimaksud pada seluruh aspek baik kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan fasilitas yang mendukung lainnya.
Perjuangan hakim yang meniti jalan pedang untuk menegakkan hukum dan keadilan harus dihargai yang layak oleh negara. Penghargaan yang layak yang dimaksud pada s
Mulai dari pelepasan hak (afstand van recht) dan merelakan hak (rechtsverwerking) benda tetap, daluwarsa gugatan tanah yang telah bersertifikat, serta daluwarsa gugatan tanah yang belum bersertifikat.
Mulai dari pelepasan hak (afstand van recht) dan merelakan hak (rechtsverwerking) benda tetap, daluwarsa gugatan tanah yang telah bersertifikat, serta daluwarsa
Sebagai wadah bagi para akademisi, pemerintah, praktisi, dan mahasiswa untuk mengeksplorasi dan menyatukan konsep tentang hukum dan tata kelola pemerintahan.
Dalam memberikan jasa hukum, tentu terdapat tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi oleh advokat, termasuk memberikan nasihat hukum yang tepat dan profesional.
Meski memiliki hak imunitas sesuai UU Advokat, tidak menutup kemungkinan seorang advokat dapat menghadapi risiko kriminalisasi.
Simak 5 kiat berikut untuk hindari kriminalisasi tersebut di kali ini!
Selengkapnya:
bit.ly/HindariKriminalisasi
Kantor advokat baru tak harus banting harga demi mendapat klien. Honorarium jasa hukum relatif lebih rendah dari kantor hukum lain, tapi tetap menjunjung tinggi integritas sebagai nilai utama.
Kantor advokat baru tak harus banting harga demi mendapat klien. Honorarium jasa hukum relatif lebih rendah dari kantor hukum lain, tapi tetap menjunjung tinggi
Kantor advokat baru tak harus banting harga demi mendapat klien. Honorarium jasa hukum relatif lebih rendah dari kantor hukum lain, tapi tetap menjunjung tinggi integritas sebagai nilai utama.
Kantor advokat baru tak harus banting harga demi mendapat klien. Honorarium jasa hukum relatif lebih rendah dari kantor hukum lain, tapi tetap menjunjung tinggi
Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang menyalahi aturan atas penyelenggaraan Munaslub ilegal pada Sabtu 14 September 2024. Langkah hukum perdata dan pidana juga akan ditempuh.
Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang menyalahi aturan atas penyelenggaraan Munaslub ilegal pada Sabtu 14 September 2024. Langkah huk
Butuh gebrakan dan dukungan kuat Pemerintah untuk mengatasi problem regulasi dan tantangan berbisnis kuliner di Arab Saudi. Tidak hanya mengintervensi hukum di Arab Saudi agar pengusaha Indonesia diberi relaksasi aturan, tetapi juga bagaimana Pemerintah dapat memberi informasi yang jelas terutama informasi hukum/peraturan terkait soal ini.
Butuh gebrakan dan dukungan kuat Pemerintah untuk mengatasi problem regulasi dan tantangan berbisnis kuliner di Arab Saudi. Tidak hanya mengintervensi hukum di
Apa makna Unus Te**is Nullus Te**is dalam Hukum Pidana?
Temukan jawabannya di kali ini!
Selengkapnya:
bit.ly/Pasal185KUHAP
Untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali praktisi hukum diminta menyusun legal opinion, legal memorandum, maupun legal audit. Apa arti dari istilah-istilah tersebut?
Temukan jawabannya di kali ini!
Selengkapnya:
bit.ly/ArtiLegalMemo
Memulai karier sebagai konsultan hukum tentu memerlukan persiapan matang serta kemampuan yang kuat dan kompeten.
Simak 6 kiat sukses dalam memulai karier sebagai konsultan hukum pada kali ini!
Selengkapnya:
bit.ly/KiatKonsultanHk
Sebagai pejabat negara, hakim dapat ditugaskan ke berbagai wilayah Indonesia sesuai surat keputusan yang diterimanya.
Sesuai SK KMA 48/2017, perpindahan atau penempatan ditujukan bagi hakim di 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
Penempatan itu dapat dilakukan dengan 3 pola, yaitu promosi, mutasi, dan demosi.
Bagaimana ketentuannya?
Temukan jawabannya di kali ini!
Selengkapnya:
bit.ly/MutasiHakim
AD Premier 9th Floor Jalan TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan
Jakarta
12550
Monday | 09:00 - 17:00 |
Tuesday | 09:00 - 17:00 |
Wednesday | 09:00 - 17:00 |
Thursday | 09:00 - 17:00 |
Friday | 09:00 - 17:00 |
Be the first to know and let us send you an email when Hukumonline.com posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Send a message to Hukumonline.com:
Khusus Anda, pelanggan Hukumonline Pro Paket Professional maupun Paket Pro Plus, waktunya kita membahas peraturan terbaru dari Undang-Undang Kesehatan yang diatur dalam PP 28/2024, dengan berbagai perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah ketentuan pengendalian konsumsi GGL yang berdampak pada industri makanan dan minuman, serta larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik yang akan mempengaruhi industri rokok. Semuanya ada di Regulation Roundup episode kali ini! Yuk, simak sekarang di pro.hukumonline.com/stream! #RegulationRoundup #HukumonlinePro #HukumonlineStream
🎙️ Episode terbaru Regulation Roundup sudah tayang! Kali ini, kami membahas UU KIA serta dampaknya bagi perempuan pekerja dan perusahaan. Yuk, simak sekarang di pro.hukumonline.com/stream! #RegulationRoundup #HukumonlinePro #HukumonlineStream
Khusus Anda, pelanggan Hukumonline Pro Paket Professional maupun Paket Pro Plus, waktunya kita membahas soal UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), serta hak para ibu pekerja. Selain itu, ada pembahasan soal juga PP 25/2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Semuanya ada di Regulation Roundup episode kali ini! Yuk, simak sekarang di pro.hukumonline.com/stream!#RegulationRoundup #HukumonlinePro #HukumonlineStream
Khusus Anda, pelanggan Hukumonline Pro Paket Professional maupun Paket Pro Plus, waktunya kita membahas soal UU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), serta hak para ibu pekerja. Selain itu, ada pembahasan soal juga PP 25/2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Semuanya ada di Regulation Roundup episode kali ini! Yuk, simak sekarang di pro.hukumonline.com/stream!#RegulationRoundup #HukumonlinePro #HukumonlineStream
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengkritik keras Kominfo dan BSSN yang tidak memiliki backup data usai server Pusat Dana Nasional (PDN) diretas ransomware. Dia menyebut yang salah bukan tata kelola tetapi terjadi kebodohan dalam mengelola. Awalnya, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan terdapat kekurangan tata kelola sehingga membuat pemerintah tak memiliki data back up setelah PDNS diretas. Apalagi, data yang di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 3 di Batam hanya memiliki 2 persen data back up. Diketahui, sudah sepekan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) belum pulih usai mengalami serangan siber "Ransomware" yang terjadi pada Kamis (20/6/2024). Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan pada sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di PDNS terkunci dan tersandera peretas.
Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar sidang untuk mengadili pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Selasa, 25 Juni 2024. Pengadilan yang disebut People's Tribunal atau Sidang Rakyat itu digelar secara terbuka di Wisma Makara Universitas Indonesia atau UI, Depok, Jawa Barat.Mahkamah Rakyat Luar Biasa tersebut bertujuan memanggil tergugat Rezim Jokowi untuk hadir dan mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan yang diterbitkan, namun malah melanggar hak-hak konstitusional rakyat. Surat panggilan tersebut telah dilayangkan kepada Presiden Jokowi.upaya tersebut dilakukan karena secara empiris Rezim Jokowi telah membiarkan, dan bahkan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekuasaan para oligarki atau state-capture.
🚨 Analisis Hukum Terbaru dari Minggu Lalu 🚨Apakah Anda sudah update dengan topik-topik penting ini? 🤔🔍 OJK menerbitkan POJK 3/2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan🔍 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan 16/2024 yang memberikan berbagai keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)🔍 OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan untuk pengembangan sumber daya manusia di lembaga pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura📑 Tertarik membaca lebih detail dan mendapatkan analisis hukum terkini setiap hari? Langganan Hukumonline Pro sekarang dan bergabunglah bersama lebih dari 1.500 perusahaan lainnya di komunitas Hukumonline! 🤩
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa gangguan sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) disebabkan oleh serangan siber. Hal tersebut diketahui setelah tim BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Cybercrime Polri setelah melakukan penyelidikan, sejak terjadinya gangguan pada Kamis (20/6/2024). Serangan tersebut menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0.Pelaku serangan yang menggunakan virus ransomware jenis baru meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. Serangan siber terhadap PDNS ini pertama kali terdeteksi pada Kamis (20/6/2024), yang mengakibatkan gangguan pada beberapa layanan publik. Serangan siber Ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia. Salah satu sektor yang terkena dampak signifikan adalah layanan keimigrasian.
Ini dia 5 update dari peraturan hukum terbaru di minggu lalu. Ada yang luput dari pantauan Anda? 🤔Setiap harinya, Hukumonline menerbitkan Indonesian Legal Brief (ILB) khusus untuk pelanggan Hukumonline Pro. ILB hadir dalam dua bahasa dan disusun oleh peneliti hukum senior di berbagai bidang.🔗 Kunjungi website Hukumonline Pro untuk detail lebih lanjut: pro.hukumonline.com/paket; dan jadilah yang pertama menerima analisis hukum terbaru, langsung ke email Anda setiap hari! 📩
Keseruan dan suasana 2 days training Masterclass Pelindungan Data Pribadi: Menguasai Teori, Regulasi, dan Implementasi Batch V yang diadakan offline pada 5-6 Maret 2024 lalu dengan APPDI. Pantau terus website hukumonline.com/talks/ & sosial media kami untuk pelatihan selanjutnya ya!
Ini adalah suasana dan keseruan training offline Hukumonline dengan topik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada 20 - 21 Februari 2024 lalu dengan Bapak Juanda Pangaribuan. Pantau terus website & sosial media kami untuk acara seminar/training offline selanjutnya ya!
Tri Firdaus Akbarsyah maju sebagai salah satu kandidat calon Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam kongres yang akan diselenggarakan di Banten, 8-9 Maret 2023. Dengarkan jingle-nya di sini! #MediaPartnership
Every writer certainly wants his/her work to be published and to have his/her work/book to sell well. Likewise with publishers, an acquisition or procurement of manuscripts is the main income of a publisher to continue operating. In terms of acquisition, negotiation of publication and agreement on the contents and coverage of the copyright of a manuscript work is imperative. A book royalty is the ‘amount’ a publisher pays for an author for the rights to publish his or her book. Questions abound, do authors start earning royalties right away? How much can one earn as an author? What is the typical profit margin on a nonfiction book? What articles in a contract that an author must pay heed to as regards royalty? Clarity is needed in a contract and this can be sought for in the negotiation process with a publisher. Find your answers in an IG Live Hukumonline x Ubud Writers & Readers Festival (in English) on 'Negotiating Royalty Rights with Publishers: Tips and Strategies’ now!
Tanda tangan elektronik (TTE) secara peraturan sudah dapat digunakan. Namun, tidak semua TTE memiliki kekuatan hukum. Lalu apa saja syarat agar TTE bisa memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah? Salah satunya adalah TTE tersebut harus biss mengidentifikasi siapa penanda tangan. Baca selengkapnya “Antisipasi Penyangkalan Transaksi Elektronik dalam Penggunaan Tanda Tangan Digital” - bit.ly/PS-TTE di Premium Stories hanya Rp 33 Ribu/bulan*. Gunakan kode PSMERAHPUTIH untuk mendapatkan potongan sampai Rp 400 Ribu. *Pembayaran dilakukan 1x setahun *Berlaku sampai 31 Agustus
Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firms 2022 Awards Night akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2022 di JS Luwansa Jakarta. Acara ini merupakan ajang perhelatan bagi firma hukum terbaik di Indonesia. Saksikan live update penghargaan ini di Instagram @hukum_online #Hukumonline100 #HukumonlineTop100IndonesianLawFirms2022Awards #Hukumonline #PenghargaanKantorHukum #KantorHukumTerbaik #LawFirmTerbaikIndonesia #KantorHukumTerbaikIndonesia #PenghargaanKantorHukumTerbaik #PenghargaanLawFirmTerbaik
[Behind The Scene 22 Years Hukumonline Anniversary Talk Show] Perayaan ulang tahun Hukumonline ke-22 tahun kali menghadirkan acara talk show yang dilaksanakan secara hybrid. Yuk, intip keseruan tim Hukumonline di balik layar lewat video berikut!🎉 #Hukumonline #Hukumonline22Anniversary #LifeatHukumonline
Perayaan ulang tahun Hukumonline ke-22 tahun kali menghadirkan acara talk show yang dilaksanakan secara hybrid. Yuk, intip keseruan tim Hukumonline di balik layar lewat video berikut!🎉 #Hukumonline #Hukumonline22Anniversary #LifeatHukumonline