JDIH KPU Bali

25/02/2022

Hai Lovers, KPU Bali sebagai bagian dari instansi pemerintah tentunya, turut melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu hal yang merupakan bentuk Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah adanya pedoman benturan kepentingan instansi tersebut.

Yuk simak info tentang benturan kepentingan di lingkungan KPU menurut Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020

10/02/2022

10/02/2022

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu (FDKBP) dengan tema “Problematika Hukum Pemungutan Suara Ulang”. (10/02/2022)

Kegiatan diskusi rutin yang dilaksanakan secara daring tersebut, diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Kepala Sub Bagian Hukum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam sambutannya dan sekaligus membuka kegiatan forum diskusi tersebut menyampaikan bahwa hasil diskusi diharapkan mampu menguatkan pemahaman terkait pemungutan suara ulang dalam rangka menyongsong Pemilu dan Pemilihan yang akan terselenggara pada tahun 2024. Lebih lanjut, Agung Lidartawan meminta agar peserta diskusi mengikuti kegiatan diskusi secara serius dengan berbekal pengetahuan, pengalaman dan aturan-aturan yang ada.

Diskusi yang dipimpin oleh Plt. Kasubbag Hukum KPU Provinsi Bali Ni Putu Kartiani tersebut, diawali dengan pemaparan pemaparan materi mengenai Problematika Hukum Pemungutan Suara Ulang oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar Sibro Mulissyi sebagai narasumber 1 dan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Rekomendasi Bawaslu PSU di Kota Denpasar oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula sebagai narasumber 2.

Diakhir acara, Agung Lidartawan menyampaikan bahwa pemungutan suara ulang adalah sesuatu yang nyata dan pasti bisa terjadi. Oleh karena itu, kajian terkait hal ini wajib untuk ditindaklanjuti. KPU selaku Penyelenggara Pemilu, wajib mengikuti semua proses dan persiapan dengan baik agar kedepannya diharapkan tidak ada pemungutan suara ulang yang terjadi di Bali.

09/02/2022

Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu dengan tema "Problematika Hukum Pemungutan Suara Ulang"

Kamis, 10/02/2022

21/01/2022

Podcast KPU Bali
https://youtu.be/C2urCqgriNI

13/01/2022

with
・・・
Terapkan Teori Kepastian Hukum dalam Antisipasi Sengketa
Denpasar, bali.kpu.go.id - Menyongsong penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Provinsi Bali menggelar Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu (FDKBP) dengan topik "Evaluasi Pemilu 2019 dan Antisipasi Sengketa Hukum Pada Pemilu 2024". (13/01/2022)
Kegiatan diskusi rutin yang dilaksanakan secara daring oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali tersebut, diikuti oleh seluruh komisioner, pejabat struktural dan staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali serta KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Selain itu, turut bergabung p**a beberapa Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dari luar Bali dalam forum diskusi.
Ketua KPU Provinsi Bali dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara forum diskusi menyampaikan sebagai penyelenggara pemilu agar mulai berkonsentrasi untuk menunjukkan kualitas diri dan lembaga dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kedepan.
Forum diskusi kali ini berkesempatan menghadirkan Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asy’ari sebagai narasumber yang didampingi oleh Anggota KPU Prvinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula sebagai moderator. Pada kesempatan tersebut, Hasyim Asy’ari menyampaikan mengenai pentingnya pengetahuan mengenai regulasi atau aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap penerapannya.
Disela-sela diskusi, Hasyim Asy’ari mengajak para peserta diskusi untuk membahas dan mengidentifikasi substansi dari beberapa pasal-pasal pada undang-undang pemilu dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2019 lalu. Hasyim juga menghimbau agar penyelenggara pemilu menerapkan 4 kriteria kepastian hukum yaitu tidak adanya kekosongan hukum, tidak multitafsir, tidak inkonsisten dan dapat diterapkan.
Diakhir acara, Agung Nakula selaku moderator menyimpulkan bahwa memahami regulasi penting untuk memetakkan potensi sengketa dan kedepannya dibutuhkan check list k