JDIH KPU Kota Bukittinggi

21/08/2023

Pasca Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten/Kota, pada hari Sabtu 19 Agustus 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat mengundang KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Sengketa Daftar Calon Sementara (DCS) di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat bertempat di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. KPU Kota Bukittinggi pada kegiatan ini diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Rifa Yanas serta Kasubbag Hukum dan SDM, Rima Herlin Ferdian.
Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen dan dihadiri juga oleh Komisioner serta Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat. Bertindak sebagai narasumber adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Hamdan serta Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Benny Aziz.

21/08/2023

Hai , diinformasikan bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menerbitkan produk hukum berikut :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Kunjungi website JDIH KPU Kota Bukittinggi
Link : https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/detailkepkpuk-42655431525531555353557a5241253344253344

Terima kasih.

04/04/2023

pada tanggal 29 - 31 Maret 2023 Ketua KPU Kota Bukittinggi, Heldo Aura beserta Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Rima Herlin Ferdian mengikuti Bimbingan Teknis Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses Pemilu Gelombang I bertempat di Hotel Shangrila Surabaya yang dilaksanakan oleh KPU RI. Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM dari 16 Provinsi dan 257 Kabupaten/Kota.
Pembukaan kegiatan bimbingan teknis dihadiri oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang didampingi oleh enam orang komisioner KPU RI, serta komisioner KPU Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah.
Dalam bimbingan teknis ini, peserta diberikan tugas untuk menyelesaikan dua simulasi kasus yang diberikan oleh panitia Biro AHPS KPU RI, dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dibagi tugas agar dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan. Pada hari ke-2 kegiatan, hasil penyelesaian tugas masing-masing provinsi dipresentasikan dalam moot court yang diarahkan oleh Panitia dari Biro AHPS.

21/07/2022

, Divisi Hukum dan Pengawasan, Donny Syahputra melakukan rapat internalisasi atas Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Rapat Internalisasi dibuka oleh Sekretaris, Kasdanil, SH dan diikuti oleh staf sekretariat di masing-masing kasubag sekretariat KPU Kota Bukittinggi pada hari Senin, 18 Juli 2022 di Aula Kantor.

Sesudah rapat ini hendaknya staf sekretariat yang ditugaskan mengelola JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) untuk menyimpan, mendokumentasikan, serta mempublikasikan informasi hal-hal yang berkaitan JDIH melalui wesite dan medsos JDIH KPU Kota Bukittinggi.

14/07/2022

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 di Lingkungan KPU Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bukittinggi, Donny Syahputra, S.HI serta Kasubbag Hukum dan SDM, Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini.
Sosialisasi dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Barat, Amnasmen, S.H, sedangkan bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Biro Perundang-Undangan KPU RI, Nur Syarifah dan Pelaksana pada Biro Perundang-Undangan, Agung Prasetya.

01/07/2022

Dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022. Survei ini merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Komisi Pemilihan Umum. Tujuan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya.

28/06/2022

22/06/2022

pada hari Senin, 20 Juni 2022, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Bukittinggi, yang diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Pelaksana dan PPNPN di Sekretariat KPU Kota Bukittinggi. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh jajaran KPU Kota Bukittinggi dapat memahami gratifikasi secara umum, sehingga dapat terhindar dari semua bentuk gratifikasi. Dari pemahaman tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan KPU Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa.

21/06/2022

21/06/2022

pada hari Senin, 20 Juni 2022, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Bukittinggi, yang diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bukittinggi, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Pelaksana dan PPNPN di Sekretariat KPU Kota Bukittinggi. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh jajaran KPU Kota Bukittinggi dapat memahami gratifikasi secara umum, sehingga dapat terhindar dari semua bentuk gratifikasi. Dari pemahaman tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan KPU Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa.

17/06/2022

pada hari Kamis, 16 Juni 2022, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Bukittinggi, Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H mengikuti kegiatan Rapat Monitoring Kegiatan Sub Bagian Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat secara daring. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat. Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barati, Aan Wuryanto, S.H menyampaikan bahwa rapat monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapat informasi mengenai kegiatan Sub Bagian Hukum yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/kota dan permasalahan yang dihadapi, antara lain terkait pelaksanaan pengelolaan JDIH dan pelaporan SPIP.

10/06/2022

Hai , Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU:

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Link : https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-724d54587077253344253344

Terima Kasih.





Reposted from JDIHKPU_RI

09/06/2022

Hai , Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU:

Keputusan KPU Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Link : https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-564d54315277253344253344

Terima Kasih.




Reposted from

25/05/2022

, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bukittinggi Donny Syahputra, S.HI Rabu pagi (25/5) kembali mengikuti Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kota Bukittinggi. Rapat Koordinasi kali ini terkait dengan Penangganan Pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu.

Selain KPU Kota Bukittinggi, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kejaksaan Kota Bukittinggi, Polres Bukittinggi dan Kesbangpol Kota Bukittinggi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi, S.Ag.MA.

Rapat Koordinasi ini mengadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Elly Yanti, SH. dalam paparan materinya Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini membahas tentang pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu pada masa tahapan pemilu, politik uang pada masa kampanye dan masa tenang serta indikasi pelanggaran pada hari H.

Lebih lanjut Elly Yanti berharap bentuk keterlibatan masyarakat untuk pengawasan pemilu, serta peran aktif stakeholder untuk mensosialisasikannya.

24/05/2022

pada hari Selasa, 24 Mei 2022 Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bukittinggi, Donny Syahputra, S.HI dan Kasubbag Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi ini adalah untuk menyamakan persepsi penyelesaian sengketa proses Pemilu Serentak tahun 2024 antara Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu. Juga hadir pada kegiatan rapat koordinasi ini perwakilan partai politik tingkat Kota Bukittinggi.
Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A dan bertindak sebagai narasumber adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, S.H, M.Kn.

26/04/2022

Hai , diinformasikan bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menerbitkan produk hukum berikut :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2022.
Kunjungi website JDIH KPU Kota Bukittinggi
Link : https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/keputusan-kpuk
Terima kasih.

26/04/2022

pada hari Senin, 25 April 2022, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan rapat pleno rutin yang dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Bukittinggi. Agenda rapat pleno kali ini adalah membahas perubahan dua Keputusan KPU Kota Bukittinggi, yaitu Keputusan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Bukittinggi. Perubahan kedua Keputusan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan telah diterapkannya susunan organisasi baru di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan amanat Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU. Sedangkan pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat adalah berdasarkan Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

12/04/2022

, diinformasikan bahwa pada hari ini KPU Kota Bukittinggi telah menerbitkan produk hukum berikut :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
Kunjungi website JDIH KPU Kota Bukittinggi
Link : https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/keputusan-kpuk
Terima kasih.

12/04/2022

pada hari Senin, 11 April 2022, KPU Kota Bukittinggi melaksanakan rapat pleno dalam rangka penetapan akun media sosial resmi JDIH KPU Kota Bukittinggi. Rapat pleno ini dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU Kota Bukittinggi. Penetapan akun media sosial JDIH ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya akun media sosial resmi JDIH KPU Kota Bukittinggi ini akan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bukittinggi.

16/03/2022

Hai , diinformasikan bahwa pada hari ini KPU Kota Bukittinggi telah menerbitkan produk hukum berikut :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 3/HK.03.1/1375/2022 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024.
Kunjungi website JDIH KPU Kota Bukittinggi
Link : https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/keputusan-kpuk
Terima kasih.

16/02/2022

Hai , diinformasikan bahwa pada hari ini KPU Kota Bukittinggi telah menerbitkan produk hukum berikut :
1.Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 1/HK.03.1/1375/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2022.
2.Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 2/HK.03.1/1375/2022 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2022.
Kunjungi website JDIH KPU Kota Bukittinggi
Link : https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/keputusan-kpuk
Terima kasih.

11/02/2022

Hai, , Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU:

Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022

Link : https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-524d54315277253344253344

Terima Kasih.




Reposted from JDIHKPU_RI

25/12/2021

Pada hari Jumat (24/12) KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Pelatihan Penulisan Legal Opini di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat. Pelatihan ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bukittinggi, Donny Syahputra, S.HI dan Sub Koordinator Hukum, Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H.
Pelatihan penulisan legal opini dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Yanuk Sri Mulyani, S.H, M.Si, dilanjutkan dengan arahan dari Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, yaitu Amnasmen, S.H, (Divisi Hukum dan Pengawasan), Izwaryani, S.Ag (Divisi SP3MSDM) serta Yuzalman, S.Ag, S.H, M.Si (Divisi Perencanaan Data dan Informasi). Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Praktisi Hukum, Rianda Seprasia, S.H, M.H, yang memaparkan tentang Pendapat Hukum (Legal Opini) dan Teknik Penulisannya.
Dengan dilaksanakannya pelatihan penulisan legal opini ini diharapkan Divisi Hukum dan Pengawasan serta Sub Bagian Hukum masing-masing KPU Kabupaten/Kota dapat meningkatkan pemahaman, mahir dan terampil dalam penulisan legal opini untuk menghadapi berbagai persoalan hukum dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan nanti.

15/12/2021

Pada hari Jumat (10/12) KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan laporan tahunan JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat. Rapat koordinasi ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan diikuti oleh Sub Koordinator Hukum, Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H dan Staf Pengelola JDIH, Dewi Mutia, A.Md.
Rapat koordinasi ini dibuka dengan sambutan dari Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Barat, Aan Wuryanto, S.H. Beliau menyampaikan bahwa saat ini KPU RI sedang melakukan perbaikan tampilan JDIH di semua tingkatan serta sedang menyusun panduan media sosial JDIH. Selanjutnya Kasubbag Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat, Yusrival Yakub, S.H menyampaikan teknis penyusunan laporan tahunan JDIH untuk tahun 2021. Pada prinsipnya untuk penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta, dan diakhiri dengan supervisi oleh Kasubbag Hukum KPU Provinsi kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota mengenai progres penyusunan laporan dan upload keputusan ke laman JDIH.
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan masing-masing KPU Kabupaten/Kota dapat mengelola JDIH dengan baik dan meningkatkan kreatifitas. KPU Kabupaten/Kota berperan aktif dalam pengembangan JDIH yang nantinya akan berpengaruh pada pengembangan JDIH di KPU Provinsi dan KPU RI.

06/12/2021

TIM JDIH KPU KOTA BUKITTINGGI LAKSANAKAN RAPAT JELANG PENYUSUNAN LAPORAN JDIH TAHUN 2021
Pada hari Kamis (2/12) Tim JDIH KPU Kota Bukittinggi melaksanakan rapat teknis dalam rangka persiapan penyusunan laporan pengelolaan JDIH tahun 2021 untuk periode Januari sampai dengan Desember 2021. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut surat dari KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 551/HK.04-SD/13/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penyampaian Laporan Pengelolaan JDIH Tahun 2021.
Rapat yang dilaksanakan di ruang aula Kantor KPU Kota Bukittinggi tersebut dihadiri oleh Pengarah Tim JDIH yaitu Ketua KPU Kota Bukittinggi Heldo Aura, S.SI.,M.IP., Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Donny Syahputra, S.HI, dan Sekretaris KPU Kota Bukittinggi Ir. Kasdanil, S.H., serta Sub Koordinator Hukum Rima Herlin Ferdian S.H.,M.H dan anggota Tim Teknis JDIH.
Dalam rapat tersebut membahas tentang perkembagan JDIH KPU Kota Bukittinggi yaitu tentang produk hukum (Keputusan) yang telah diupload ke laman JDIH KPU Kota Bukittinggi sekaligus pemanfaatan media sosial untuk publikasi yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan pengelolaan JDIH tahun 2021. Ketua KPU Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa untuk jangka panjang agar JDIH KPU Kota Bukittinggi dapat di akses melalui aplikasi android, tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi khususnya produk hukum dari KPU. Selain itu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bukittinggi juga menegaskan kepada tim teknis dalam mengupload produk hukum ke JDIH agar selalu selektif, cermat dan tepat dalam bekerja. Jangan hanya mementingkan jumlah produk hukum yang diupload tetapi kualitas dari produk hukum tersebut juga harus diperhatikan. Dengan adanya JDIH ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi khususnya produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bukittinggi.

06/12/2021

Hai , diinformasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah menerbitkan produk hukum berikut :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi 10/HK.03.1/1375/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
Kunjungi website JDIH KPU Kota Bukittinggi
Link : https://jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi/detailkepkpuk-464e546c525535455253557a5241253344253344
Terima kasih.

06/12/2021

Pada tanggal 26 Oktober 2021 KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Evaluasi Pengelolaan JDIH dengan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dan memberikan penghargaan bagi JDIH Terbaik. KPU Kota Bukittinggi mendapatkan Terbaik Harapan 3, berdasarkan penilaian jumlah Keputusan dan Abstrak yang dimuat dalam website JDIH yang sesuai dengan aturan publikasi produk Hukum serta pemanfaatan berbagai platform media sosial. Selain itu pada kesempatan ini juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP, agar penyusunan laporan SPIP ini berjalan tertib sesuai Peraturan yang berlaku. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Inspektorat KPU RI yang hadir secara daring dan luring dan diikuti peserta Divisi Hukum, Kasubag dan Staf Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.