Bukittinggi 24 Jam

25/11/2024

Kembali Dari Cuti, Bang Wako Erman Safar Langsung Tancap Gas. Urus Air Bersih Untuk Rakyat dan Perbaikan Pasar Melalui Dana Pusat

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar difasilitasi Anggota DPR RI Andre Rosiade, temui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, untuk membahas solusi pemenuhan air bersih, revitalisasi kawasan dan sarana tiga pasar serta pembangunan infrastruktur (pengendalian banjir). Pertemuan dilaksanakan di Kementrian PU, Jakarta, Senin, 25 November 2024.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, Pemko Bukittinggi, telah serahkan proposal peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana air bersih, serta tiga program prioritas lainnya ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Proposal lain yang diserahkan, revitalisasi kawasan dan sarana tiga pasar, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Erman Safar menjelaskan, salah satu prioritas yang disampaikan, bagaimana pemenuhan air bersih dengan cara perbaikan total seluruh jaringan yang sudah cukup lama tidak dilakukan.

Targetnya, dengan perbaikan jaringan ini, kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi 100 persen.

Salah satu solusi untuk peningkatan pelayanan air minum untuk masyarakat, Pemko Bukittinggi telah menyusun Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sistem air bersih Kota Bukittinggi ini, dilaksanakan dalam tiga program utama yaitu revitalisasi jaringan, penambahan sumber air baku, pengembangan jaringan p**a distribusi, dengan anggaran pembiayaan sebesar Rp195 miliar lebih.

Ini sudah serahkan langsung proposalnya ke Pak Menteri PU yang difasilitasi oleh Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Selain itu, Wako Erman juga menyerahkan proposal lainnya, terkait, revitalisasi kawasan dan sarana tiga pasar (Pasar Atas, Pasar Lereng dan Pasar Bawah -red) dengan nilai Rp 100 miliar lebih. Kemudian, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dengan anggaran Rp153 miliar lebih.

05/11/2024

Aliansi Bukittinggi Menggugat : Menolak Percaya, Menelisik Kembali Gagapnya Kejari dalam Menuntaskan Korupsi

Pada tanggal 2 Agustus 2023, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bukittinggi meningkatkan status Penyelidikan kegiatan pengelolaan belanja jasa kebersihan Pasa Ateh Kota Bukittinggi Tahun 2020 sampai dengan 2021 pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi menjadi penyidikan.

Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dengan cara mengajukan dokumen tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan kepada PPK pada Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi beberapa bentuk penyelewengan tersebut adalah:

1. Memasukkan nama-nama Cleaning Service fiktif seolah-olah yang disediakan 73 orang,tapi faktanya yang bekerja tidak sampai 73 orang

2. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan Tenaga Kesehatan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

3. Pemotongan gaji Cleaning Service.

4. Pengadaan jumlah barang tidak sesuai dengan invoice bahkan ada yang tidak pernah diadakan sama sekali.

5. Membuat laporan pekerjaan perbulan yang tidak benar dengan memalsukan tanda tangan daftar hadir Cleaning Service.

Dugaan penyelewengan dana kebersihan di Pasar Ateh Bukittinggi terbongkar setelah laporan dari pedagang pasar dan masyarakat sekitar yang mencurigai adanya ketidaksesuaian antara jumlah dana yang disalurkan dengan hasil kebersihan yang diterima.

Banyak pedagang yang mengeluh tentang kualitas kebersihan yang buruk, terutama pada area-area tertentu di pasar, meskipun anggaran yang cukup besar telah dialokasikan untuk hal ini.

Pada awalnya, para pedagang melaporkan adanya penurunan kualitas layanan kebersihan, seperti sampah yang menumpuk, tidak adanya petugas kebersihan yang terlihat secara rutin, dan fasilitas kebersihan yang rusak.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menetapkan tujuh Terdakwa diantaranya adalah Alfiandi, Randi, Jhon Fuad, Herman, Rini, Suharnel dan seorang lagi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni Yaser Yatim.

“Itu terbagi dua tahun anggaran, ada yang anggaran 2020 dan anggaran 2021. Ada 2 orang terdakwa yang sudah menerima putusan, sisa 4 orang terdakwa masih proses kasasi di MA, kita masih menunggu itu,” ujar Kajari Bukittinggi.

Lanjut Djamaluddin, dan 1 orang masih DPO dan 2 orang lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya 3 orang ini juga berproses, 1 masih DPO, melalui Intel kita sudah berkordinasi dengan Kejagung.

Kemudian, dua orang lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama inisial ‘I’ yang diduga adalah kakak kandung dari mantan Walikota Bukitinggi dan inisial ‘J’.

Namun, dalam wawancara bersama wartawan, Kejari tidak secara detail menjelaskan kalau salah satu tersangka tersebut adalah keluarga dari mantan Wali Kota Bukittinggi.

Lalu, dalam upacara tersebut, Kajari juga menjelaskan perkembangan tiga perkara lainnya, penerbitan sprindik terkait anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota DPRD kota Bukittinggi tahun 2021-2022.

Nilai kontrak kegiatan pengelolaan belanja jasa kebersihan Pasa Ateh kota Bukittinggi Tahun2020 sebesar Rp.1.528.862.297,55. dilaksanakan oleh PT.OPM selaku penyedia jasa.

Untuk tahun 2021, kegiatan jasa kebersihan dilaksanakan oleh 2 perusahaan: PT.OPM nilai kontrak Rp.195.708.423,00. dan PT.PJA nilai kontrak Rp.2.647.011.982,02.

Akibat perbuatan 7 tersangka, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.811.159.354,26. berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Sumatera Barat. Perbuatan para Tersangka diancam pidana primair Pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus penyelewengan dana kebersihan Pasar Ateh Bukittinggi pada tahun 2023 mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan anggaran pasar dan pengawasan yang tidak memadai.. Tindak korupsi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan kebersihan pasar, yang langsung dirasakan oleh pedagang dan pengunjung.

Ketidakmampuan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana, ditambah dengan rendahnya transparansi dalam proses anggaran, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi. Dampak lainnya adalah rusaknya citra pemerintah daerah dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi.
Rekomendasi Tindak Lanjut

Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Salah satu langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pasar, Pemerintah Kota Bukittinggi harus membuka akses kepada publik mengenai rincian penggunaan anggaran pasar, termasuk dana kebersihan.

Laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat dapat mengurangi peluang penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, penerapan sistem pembayaran digital untuk pengelolaan anggaran pasar dapat memudahkan pengawasan dan mencegah manipulasi dalam pencatatan transaksi.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran di masa depan, perlu ada penguatan sistem pengawasan yang melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya adalah dengan membentuk tim pengawas independen yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga anti-korupsi.

Tim ini bisa melakukan audit rutin terhadap penggunaan dana kebersihan dan memantau setiap kegiatan yang dilakukan di pasar. Implementasi aplikasi pelaporan yang memungkinkan masyarakat atau pedagang pasar untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana juga dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan akuntabilitas.

Reformasi Pengelolaan Pasar

Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan reformasi dalam pengelolaan pasar, dengan memisahkan pengelolaan kebersihan dari pengelolaan lainnya agar dana kebersihan tidak tercampur dengan anggaran lain dan lebih mudah dipantau.

Reformasi ini juga mencakup penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait penggunaan anggaran kebersihan dan kegiatan pasar.

Dengan adanya SOP yang ketat, pengelolaan dana akan lebih terstruktur dan transparan, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana.

Tuntutan aksi berantas korupsi Pasa Ateh Bukittinggi

Kami Aliansi Bukittinggi Menggunggat mendesak Kejaksaan Negeri Bukittinggi

1. Berantas, adili dan tangkap tersangka korupsi Pasa Ateh yang masih berkeliaran diluar sana.
2. Usut tuntas mafia yg berperan dalam memberi ruang terhadap tersangka dalam korupsi Pasa Ateh
3. Kejari tegas dalam menindak lanjuti kasus tindak korupsi penyelewengan dana pengelolaan kebersihan Pasa Ateh
4. Pemerintah kota Bukittinggi terus berbenah memperbaiki regulasi dan menutup celah agar kasus serupa tak terjadi.

05/11/2024

Bukittinggi Semrawut ? Ini kata bang Wako Erman Safar

..jangan lupa LIKE, KOMEN, & SUBSCRIBE----------------------------------------------------Sosial Media.Instagram https://www.instagram.com/ermansafar/Facebo...

04/11/2024

Perjuangan Bang Wako Erman Safar di Pemerintahan

..jangan lupa LIKE, KOMEN, & SUBSCRIBE----------------------------------------------------Sosial Media.Instagram https://www.instagram.com/ermansafar/Facebo...

30/08/2024

Beda statement saat Pres Conference di KPU Bukittinggi antara Ramlan Nurmatias dan Erman Safar saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2024

📹 ig tapak_bukittinggi

20/01/2021

BUKITTINGGI– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat baru saja diresmikan walikota setempat, Senin, 18 Januari 2020. Meski telah diresmikan, belum berarti langsung beroperasional.

“Meski sudah diresmikan, RSUD itu belum bisa langsung beroperasional sebab izin operasional belum ada dari Menteri Kesehatan,” ujar Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan kepada media ini, di ruang kantornya, Selasa (19/01/2021).

Kata dia, selain belum mendapatkan izin, RSUD yang dibangun sejak 2018 dengan anggaran Rp102 miliar tersebut peresmian-nya baru sebatas bangunan atau gedung.

Herman menyebut, sebelum diresmikan, dirinya bersama anggota DPRD Bukittinggi lain melakukan kunjungan ke RSUD itu. Kata dia, kunjungannya ke RSUD, guna memastikan apakah benar pembangunan selesai 100 persen dan siap beroperasional.

“Sebelum diresmikan, kami sebagai legislator melakukan kunjungan ke RSUD. Kunjungan kami bukan merupakan sidak tetapi memeriksa atau memastikan pengerjaan bangunan RSUD itu benar telah rampung,” katanya.

Pantauan media ini di RSUD bertype C itu, terlihat alat kesehatan, komputer, tempat tidur dan peralatan lain layaknya rumah sakit, termasuk prasasti peresmian ditandatangani walikota Ramlan Nurmatias yang masih tersimpan dalam sebuah ruangan.

Selain itu, di pelataran atau halaman termasuk area parkir kendaraan RSUD, masih terlihat dasar tanah alias belum diaspal. Dan ada juga sebuah gang dibangunan lantai satu belum selesai diplaster.

Terkait jalan atau pelataran RSUD dengan ratusan kamar itu, diakui Herman, memang belum dikerjakan. Menurut dia, pengerjaan pengaspalan akan dianggarkan melalui pemerintahan walikota terpilih periode 2021-2025.

“Pengerjaan pelataran yang belum diaspal, termasuk ornamen lain RSUD, kami di dewan belum alokasikan di APBD 2021 ini. Akan tetapi, pembiayaannya atau anggaran dialokasikan saat pemerintahan baru,” kata Herman. (ank)

https://www.metrokini.com/2021/01/20/gedung-rsud-bukittinggi-diresmikan-namun-belum-ada-izin-operasional/

31/12/2020

Edaran Gubernur Sumbar No. 06/ED/GSB-2020 tentang Pengendalian Kegiatan Masyarakat Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Pada Libur Tahun Baru 2021

01/12/2020

Dalam sepuluh tahun terakhir, meski Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi antara 5-6% per tahun, penurunan angka kemiskinan justru stagnan.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan meningkatnya ketimpangan. Ini mengindikasikan Indonesia membutuhkan strategi yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Salah satu persoalan dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan data, termasuk data lokasi tempat orang miskin berada.

Pada Maret 2017, angka tingkat kemiskinan Indonesia berada pada 10,64%. Bila dihitung, terdapat lebih dari 27 juta manusia Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Di mana mereka tepatnya berada? Ini yang sulit diidentifikasi.

Sejauh ini, angka kemiskinan Indonesia tersedia hingga tingkat kabupaten/kota yang dirilis setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, data tersebut saja tidak cukup mengingat area kabupaten/kota Indonesia cukup luas dan jumlah penduduk banyak.

Mengetahui di mana warga miskin berada hingga tingkat wilayah yang kecil seperti desa dan kelurahan penting bagi pemerintah, karena akan membantu dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Lembaga Penelitian SMERU berupaya menyediakan angka kemiskinan hingga ke tingkat administrasi terkecil melalui Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia.

Ragam kedalaman dan keparahan kemiskinan
Selain mengetahui jumlah orang miskin di desa dan kelurahan, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil tersebut. Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang faktor tersebut.

Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata warga miskinnya hanya mampu belanja Rp10.000 sehari, misalnya, lebih dalam kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja Rp30.000 sehari (Lihat gambar untuk selanjutnya)

01/12/2020

Benarkah Indeks Keparahan Dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bukittinggi No. 2 di Sumbar ?

Berdasarkan data Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada 27 April 2020 yang dapat di akses melalui https://sumbar.bps.go.id/publication/2020/04/27/0bde2141fda787c1f0e923bf/provinsi-sumatera-barat-dalam-angka-2020.html , didapati bahwa :

Pada halaman 358 disampaikan pada tabel 4.6.3 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2018-2019

Pada kolom Indeks Keparahan Kemiskinan terlihat pada tahun 2019 Bukittinggi memiliki indeks 0,12 yang berada pada urutan kedua setelah kota Padang dengan nilai 0,18

Sementara pada kolom Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2019 Bukittinggi memiliki indeks 0,56 yang berada pada urutan kedua setelah kota Padang dengan nilai 0,63

Dokumen lengkap BPS dapat dilihat di

Mengutip dari theconversation.com 5 September 2017 mengatakan bahwa memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin. Selain mengetahui jumlah orang miskin di suatu wilayah, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayahnya.

Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata warga miskinnya hanya mampu belanja Rp10.000 sehari, misalnya, lebih dalam kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja Rp30.000 sehari.

Sedangkan indeks “keparahan” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di sana. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut keluar dari kemiskinan.

Ikuti kami di Instagram

30/11/2020

Debat Publik Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi. Minggu 29 November 2020 pukul 20.00 WIB yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Sumatera Barat.

Namun sayang saat acara sedang berlangsung, ada pertanyaan dari Paslon Nomor Urut 2 kepada Paslon Nomor Urut 3, saat Paslon Nomor Urut 3 menjawab, terjadi kesalahan teknis sehingga siaran langsung terganggu.

Berikut rekaman video saat Paslon Nomor Urut 3 menjawab pertanyaan Paslon Nomor Urut 2 soal RSUD Bukittinggi

28/11/2020

Tabiang Takuruang

Pict from lutfianinh

29 hari kamu bahagia, 1 hari kamu dirundung duka. Dan kamu mengeluh seolah-olah tak bahagia. Dimana "Alhamdulillah" itu kamu sembunyikan?
~unkonwn

28/11/2020

Hay Bukittinggi, mari saksikan debat publik kedua antar pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Pemilihan tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 20.00 WIB.