Lembaga bantuan hukum mustika bangsa

29/06/2024

Giat sidang di PN surabaya

28/05/2024

Giat di pengadilan negeri surabaya
Dalam upaya mempertahankan aset klien yang akan dilelang walaupun lelang telah dibatalkan, tetapi upaya gugatan tetap dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga melindungi aset klien....

23/03/2024

Late post
Giat di polres boyolali

04/03/2024

Late post
Alhamdulillah setelah mengikuti ujian tesis
Yang telah diuji oleh Dewan penguji dinyatakan lulus dan dapat mengunakan gelar MH

04/03/2024

Latepost
Giat dipoles klaten

04/03/2024

Latepost
Giat di kpknl purwokerto

04/03/2024

Latepost
Giat di polres klaten

04/03/2024

Late post
Giat mendampingi klien untuk dimintai keterangan di polres boyolali

18/02/2024

16/01/2024

APAKAH MATERAI MERUPAKAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN?..

Syarat sahnya suatu perjanjian secara hukum diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu :

1. Kesepakatan Para Pihak yang saling mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan Para Pihak yang membuat perikaatan;

3. Para Pihak harus berusian minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak dalam keadaan dibawah pengampuan, misal : gila atau pemboros;

4. Suatu hal tertentu;[ harus ada objek perjanjian yang jelas, misal : mobil (jual-beli mobil ]

5. Suatu sebab yang halal. [ bahwa kesepakatan yang para pihak sepakti TIDAK BOLEH bertentangan dengan ketertiban umum, asusila dan/atau peraturan perundang-undangan ]

Berdasarkan aturan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata di atas, jelas bahwa materai BUKAN salah satu syarat sahnya perjanjian, melainkan :

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, menyatakan : fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah :

a) Pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu.

b) Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

c) Akan tetapi, jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

28/08/2023

Giat di BNN Yogyakarta

22/08/2023

Alhamdulillah aset selamat dari upaya lelang

22/08/2023

Giat di polres wonosobo

30/05/2023

Late post

27/05/2023

Gejala dini kredit bermasalah bisa di rasakan saat akan mengangsur berupaya menjual barang tanpa memikirkan untung atau jual rugi..
Ayo konsultasikan kredit bermasalahnya jangan sampai tenggelam dalam lobang yang sama..

Wa 0811123560