Acehinfo

Acehinfo www.acehinfo.id

Pemerintah Aceh memberikan penjelasan resmi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran penanganan bencana banjir dan tan...
16/01/2026

Pemerintah Aceh memberikan penjelasan resmi terkait pengelolaan dan realisasi anggaran penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Penjelasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, sebagai bentuk transparansi kepada publik. Ia menyebutkan bahwa sejak status bencana banjir dan longsor ditetapkan sebagai bencana Aceh, pemerintah provinsi langsung mengambil langkah penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan.

Sebagai bagian dari penanganan darurat, Pemerintah Aceh membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor, melibatkan seluruh instansi terkait. Dari sisi pendanaan, bantuan keuangan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Aceh hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp32,4 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 miliar telah disalurkan kepada kabupaten dan kota terdampak dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus melalui dua tahap penyaluran.

Tahap pertama sebesar Rp8,8 miliar disalurkan kepada 18 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah jiwa terdampak, pengungsi, dan status bencana. Tahap kedua sebesar Rp17,9 miliar disalurkan kepada 11 kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat keterjangkauan wilayah, jumlah pengungsi, bantuan khusus dari daerah pemberi, serta status bencana. Sisa dana sebesar Rp5,6 miliar akan dianggarkan kembali pada tahun berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp80,9 miliar, termasuk bantuan Presiden senilai Rp20 miliar. Dari alokasi tersebut, Rp71,4 miliar telah dicairkan kepada sejumlah SKPA untuk penanganan darurat, khususnya di sektor kesehatan, logistik, infrastruktur, dan dukungan operasional relawan. Pemerintah Aceh menegaskan seluruh penggunaan anggaran akan dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku serta mengapresiasi semua pihak yang terus mengawal tata kelola pemerintahan dan penanganan bencana.

Praktik penagihan yang diduga dilakukan oleh berbagai perusahaan pembiayaan di Aceh Tengah pascabencana banjir dan longs...
15/01/2026

Praktik penagihan yang diduga dilakukan oleh berbagai perusahaan pembiayaan di Aceh Tengah pascabencana banjir dan longsor menyulut kritik lewat aksi unjuk rasa oleh warga. DPRK Aceh Tengah pun mempertemukan pihak massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Gayo dengan lembaga keuangan.

Dalam forum itu, muncul penegasan bahwa adanya kebijakan relaksasi berupa perlakuan khusus untuk pembiayaan bagi debitur di daerah bencana alam hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November sampai Desember 2025. Sehingga tidak diperbolehkan adanya penagihan kepada warga yang terdampak.

Perusahaan pembiayaan seperti M*F, F*F, Mand*la dan Mek*r diduga melakukan pemungutan angsuran selama masa bencana. Para warga yang bertahun-tahun menjadi nasabah merasa kecewa dengan perilaku tersebut.

Saat dilakukan konfirmasi kepada para pihak perusahaan pembiayaan, pimpinan PNM Agung Utomo mengatakan pihaknya fokus pada pendampingan dan identifikasi warga yang terdampak bencana. Sedangkan pihak pembiayaan lainnya belum memberikan respon atas kejadian ini.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah Marwandi menyebut perusahaan Mek*r sebelumnya sudah sepakat untuk menunda pembayaran angsuran hingga Maret 2026. Untuk menemukan titik kesepakatan dari kasus ini, DPRK akan memanggil pihak penyedia jasa keuangan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.


14/01/2026

Puluhan Access Point disiapkan secara bertahap di kawasan Hunian Danantara. Dengan rasio 1 AP untuk 3 rumah dan dukungan WiFi Managed Service, TelkomGroup memastikan konektivitas yang merata untuk masyarakat terdampak bencana.

14/01/2026

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, Doli Mardian, menegaskan tidak ada penimbunan bantuan di gudang logistik BPBD setempat. Ia memastikan seluruh bantuan yang masuk tercatat dan disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku, yakni berdasarkan permintaan dari pihak kecamatan.

Dilansir serambinews.com, Penegasan tersebut disampaikan Doli Mardian kepada wartawan, Selasa (13/1/2026), sebagai tanggapan atas inspeksi mendadak (sidak) gudang logistik BPBD Bireuen oleh anggota DPRK Bireuen sehari sebelumnya. Menurutnya, mekanisme penyaluran bantuan telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Setiap bantuan yang diterima BPBD disimpan di gudang logistik dan akan segera disalurkan apabila ada pengajuan resmi dari camat. Ia menepis anggapan adanya bantuan yang sengaja ditahan. Doli menyebut, sebelum sidak dilakukan, BPBD Bireuen telah menggelar pertemuan dengan anggota DPRK dan menyepakati jadwal penyaluran bantuan, yang direncanakan menjelang bulan suci Ramadan.

Meski demikian, ia menegaskan bantuan tetap disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir. Bahkan dalam satu hari, BPBD dapat menurunkan hingga empat truk C**t untuk mengangkut bantuan ke lokasi terdampak. Saat ini Kabupaten Bireuen telah memasuki masa transisi bencana, namun BPBD tetap siap menyalurkan bantuan kapan pun dibutuhkan.

Pada hari yang sama, BPBD Bireuen telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 160 ton ke hampir sembilan kecamatan. Dua kecamatan, yakni Gandapura dan Samalanga, disebut belum mengambil bantuan tersebut. Total bantuan beras itu diperuntukkan bagi lebih dari 16 ribu kepala keluarga, dengan jatah masing-masing 40 kilogram.

Doli juga mengimbau warga yang masih kekurangan kebutuhan pokok agar melapor kepada keuchik, untuk kemudian diteruskan ke camat dan diajukan ke BPBD. Ia menambahkan, berbagai penafsiran pasca-sidak yang seolah BPBD tidak bekerja maksimal telah memengaruhi psikologis petugas di lapangan, mulai dari tim reaksi cepat, petugas pemadam kebakaran, hingga relawan yang selama ini bekerja untuk kemanusiaan.

13/01/2026

Aceh Tengah — Sebuah kecelakaan terjadi di Jembatan Kala Ili, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, pada Sabtu, 10 Januari 2026. Satu unit sepeda motor dilaporkan terjatuh dari jembatan dan terbawa arus sungai hingga hanyut ke dalam aliran sungai.

Peristiwa ini terjadi saat kendaraan tersebut sedang mengangkut bantuan logistik untuk masyarakat Linge. Hingga saat ini, sepeda motor yang hanyut tersebut belum berhasil ditemukan. Beruntung, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kejadian ini diduga berkaitan dengan kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut, termasuk banjir bandang dan longsor yang menyebabkan debit air sungai meningkat drastis.

Pihak terkait dan masyarakat setempat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintasi jembatan dan jalur rawan bencana di tengah
Cuaca buruk.

Video

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meninjau langsung dua lokasi pengungsian warga korban bencana ...
13/01/2026

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meninjau langsung dua lokasi pengungsian warga korban bencana hidrometeorologi di Desa Gunci, Dusun Lhok Pungki, dan Desa Riseh Teunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Senin malam (12/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi para penyintas satu bulan pasca bencana.
‎
‎Di Desa Gunci, Dusun Lhok Pungki tersebut tercatat sebanyak 85 kepala keluarga dan di Desa Riseh Teunong sebanyak 30 kepala keluarga terpaksa mengungsi setelah hujan lebat yang menyebabkan meluapnya aliran sungai dan banjir bandang yang mengakibatkan rumah-rumah warga tergenang dan hancur. Aceh Utara memang menjadi salah satu daerah yang terdampak paling serius akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh dan Sumatera akhir tahun lalu.
‎
‎Gubernur Mualem dalam kunjungan itu didampingi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Salmawati, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, termasuk Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat. Rombongan meninjau tenda-tenda pengungsian, dapur umum, serta fasilitas darurat yang digunakan warga selama masa evakuasi.
‎
‎Selain berdialog dengan warga, Gubernur juga memantau langsung kondisi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang berada di pengungsian tersebut.[]

13/01/2026

Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen menggelar aksi damai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Selasa (13/1/2026).

Aksi tersebut dipicu polemik pasca inspeksi mendadak (sidak) ke gudang logistik BPBD yang disebut masih menyimpan bantuan bencana belum tersalurkan.

Dalam aksi tersebut, perwakilan petugas Damkar dan TRC BPBD menyampaikan keberatan karena sidak gudang logistik dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak pada citra petugas lapangan, padahal mereka selama ini aktif bekerja langsung dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor.

Para pendemo diterima oleh unsur pimpinan dan anggota DPRK Bireuen untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Hingga berita ini dimuat, audiensi masih berlangsung.

Tak lama berselang, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, turun langsung menemui petugas Damkar dan TRC BPBD. Kepada pendemo dan saat dikonfirmasi Wartawan, Juniadi menegaskan bahwa kehadiran anggota DPRK ke gudang logistik BPBD sebelumnya bukan atas nama lembaga DPRK.

“Saya tidak tahu, karena kalau resmi datang itu ada surat tugas dari Komisi IV yang menyurati saya, lalu saya menyurati Bapak Bupati untuk menghadirkan dinas terkait. Ini tidak ada, dan jangan bawa lembaga,” tegas Juniadi.

Ia juga menekankan bahwa DPRK tidak memiliki kewenangan melakukan penggerebekan gudang logistik, karena hal tersebut bukan bagian dari fungsi DPRK.

“Tugas kita adalah anggaran, legislasi, dan pengawasan. Kita tidak ada penggerebekan dan itu bukan fungsi kita,” ujar Juniadi di lokasi aksi.

Terkait polemik yang berkembang, Ketua DPRK Bireuen menyampaikan bahwa penyelesaiannya akan ditempuh melalui mekanisme internal DPRK dengan mengedepankan musyawarah.

“Untuk langkah lanjutnya kita duduk bersama dulu. Insya Allah BKD akan bekerja,” pungkasnya.

Aksi damai petugas Damkar dan TRC BPBD tersebut berlangsung tertib dan kondusif. Para pendemo berharap polemik terkait sidak gudang logistik BPBD tidak kembali menimbulkan kegaduhan dan koordinasi antar pihak dapat diperbaiki demi kelancaran penanganan bencana ke depan.[]

Upaya pembukaan kembali akses jalur Aceh Timur–Gayo Lues melalui Peureulak–Lokop memasuki tahap akhir. Pemerintah Provin...
13/01/2026

Upaya pembukaan kembali akses jalur Aceh Timur–Gayo Lues melalui Peureulak–Lokop memasuki tahap akhir. Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan jalur provinsi tersebut dapat kembali terhubung secara fungsional dalam waktu sekitar satu pekan ke depan, seiring progres signifikan penanganan darurat pascabencana.

Penanganan infrastruktur jalan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Aceh sebagai bagian dari respons tanggap darurat akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pekerjaan difokuskan pada ruas kilometer 36 hingga kilometer 103. Sementara itu, batas administratif Kabupaten Gayo Lues berada di kilometer 110, sehingga masih tersisa sekitar 6,4 kilometer ruas jalan yang harus ditangani agar jalur dapat tersambung sepenuhnya.

Untuk mempercepat penyelesaian, Dinas PUPR mengoptimalkan pengerahan alat berat dan personel lapangan yang bekerja secara intensif setiap hari. Selain dari arah Aceh Timur, pembukaan jalur juga dilakukan secara paralel dari sisi Kabupaten Gayo Lues. Titik kilometer 110 ditetapkan sebagai titik temu atau meeting point pekerjaan penanganan darurat.

Jalur Peureulak–Lokop sebelumnya mengalami kerusakan berat dan terputus akibat banjir bandang serta tanah longsor pada akhir November 2025. Pemerintah kemudian melakukan pembersihan material longsoran, normalisasi badan jalan, hingga pembangunan jalur darurat selama sekitar 30 hari. Namun, bencana kembali terjadi pada Senin (5/1), ketika banjir bandang melanda kilometer 83 di wilayah Gampong Lokop dan merusak jalur darurat tersebut.

Penanganan lanjutan segera dilakukan dan dalam waktu sekitar lima hari jalur darurat berhasil dipulihkan. Jalur ini menjalani uji fungsi pada Sabtu (10/1/2026) dan dinyatakan dapat dilalui kendaraan roda dua, roda empat, hingga kendaraan berat jenis DT-Hercules. Meski masih bersifat darurat, berfungsinya kembali jalur ini dinilai krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Ke depan, pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, jalur strategis ini akan ditangani secara permanen dengan prinsip Build Back Better.

12/01/2026

Puluhan ton bantuan logistik untuk korban banjir dan tanah longsor dilaporkan menumpuk di gudang lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bireuen. Temuan tersebut terungkap setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Senin (12/1/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat yang mencurigai adanya penimbunan bantuan yang seharusnya disalurkan kepada korban bencana. Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Arif, SE, menyebutkan bahwa hasil pengecekan di lapangan membenarkan laporan warga.

“Apa yang dilaporkan masyarakat ternyata benar. Bantuan yang seharusnya diterima oleh korban justru menumpuk dan terkesan sengaja ditimbun di gudang,” ujar Arif, sebagaimana dilansir Beritamerdeka.net.

Menurut Arif, kedatangan anggota DPRK ke gudang BPBD dan Dinsos bertujuan memastikan transparansi dan percepatan penyaluran bantuan, mengingat kondisi para pengungsi yang masih sangat membutuhkan logistik.

Ia menegaskan agar dinas terkait segera mendistribusikan bantuan tersebut tanpa alasan yang berlarut-larut. “Kami mengimbau agar bantuan ini segera disalurkan. Jangan sampai bantuan tersebut kadaluarsa baru dibagikan, sementara masyarakat korban bencana masih kekurangan,” tegasnya.

DPRK Bireuen juga meminta BPBD dan Dinsos untuk menjelaskan secara terbuka kendala yang menyebabkan bantuan belum tersalurkan, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPBD dan Dinas Sosial Bireuen belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut.

Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Aceh menyambut baik langkah Pemerintah Aceh yang mendorong kolaborasi lintas ...
12/01/2026

Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Aceh menyambut baik langkah Pemerintah Aceh yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Upaya ini dinilai sejalan dengan semangat penguatan ekonomi berbasis masyarakat serta pengembangan kreativitas lokal sebagai fondasi kebangkitan ekonomi daerah.

Ketua Gekrafs Aceh, Sunnyl Ikbal, mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tidak hanya menitikberatkan pemulihan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

Menurut Sunnyl, pemulihan ekonomi pascabencana harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, komunitas, hingga dunia usaha. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi daerah. Pemberdayaan pelaku usaha kecil, subsektor kreatif, serta komunitas lokal diyakini mampu menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Sunnyl juga menekankan pentingnya peran Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi dalam mendukung pendampingan, peningkatan kapasitas, serta akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Aceh.

Senada dengan itu, Sekretaris Gekrafs Aceh, Iqbal Firdaus, menyatakan kesiapan Gekrafs Aceh untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh melalui program pendampingan usaha kreatif, pelatihan manajemen, penguatan branding dan pemasaran produk lokal, serta perluasan jejaring kemitraan.

Gekrafs Aceh mendorong agar program pemulihan ekonomi yang disusun Pemerintah Aceh dapat mengakomodasi sektor ekonomi kreatif sebagai bagian penting dari struktur ekonomi daerah ke depan. Dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, Gekrafs Aceh optimistis pemulihan ekonomi pascabencana akan melahirkan ekosistem ekonomi Aceh yang lebih tangguh dan berdaya saing.

Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabe...
12/01/2026

Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga dunia usaha diajak berperan aktif agar roda perekonomian rakyat kembali bergerak melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak. Ia meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitasnya agar upaya pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan usaha masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kepercayaan dan kemandirian ekonomi warga terdampak bencana hidrometeorologi. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu, 11 Januari 2026, yang turut dihadiri kepala SKPA, unsur LSM, NGO, dan berbagai yayasan peduli pascabencana.

Dalam kesempatan itu, M. Nasir menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan sumber daya. Ia menegaskan bahwa beban pemulihan ekonomi tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Pemerintah daerah mendorong pembagian peran melalui skema hibah, bantuan skala kecil, dan program kemitraan bagi unit usaha kecil serta kelompok usaha mikro. Untuk aspek permodalan, Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak dalam memfasilitasi akses pembiayaan. Melalui pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan kayu gelondongan ...
11/01/2026

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut akibat banjir dan tanah longsor. Kayu tersebut dapat diambil dan digunakan secara legal selama peruntukannya jelas, yakni untuk keperluan mendesak dalam penanganan dan pemulihan dampak bencana di wilayah masing-masing.

Tito menegaskan bahwa pemanfaatan kayu pascabencana diperbolehkan sepanjang digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak, khususnya dalam penanggulangan bencana. Ia menyampaikan bahwa usulan dari para bupati dan wali kota akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui kajian regulasi agar pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam rapat pembahasan pemulihan pascabencana hidrometeorologi Aceh yang digelar di Aula Serbaguna Pemerintah Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat itu dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, serta para bupati dan wali kota dari 23 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kayu gelondongan akan diberikan kepada masing-masing kepala daerah. Langkah ini diambil agar percepatan pemulihan infrastruktur dasar dapat segera dilakukan tanpa terhambat persoalan administratif.

Kayu sisa material bencana nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi pengungsi dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, material tersebut juga direncanakan digunakan untuk pembangunan jembatan darurat serta perbaikan berbagai fasilitas publik dan sarana konektivitas yang rusak.

Meski demikian, Mendagri menyadari adanya potensi risiko hukum terkait pemanfaatan hasil hutan tanpa izin resmi. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan kajian mendalam terhadap regulasi yang ada guna memberikan payung hukum yang jelas bagi para kepala daerah. Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang diambil di lapangan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, seperti tuduhan pembalakan liar atau penyalahgunaan aset negara.

Address

Banda

Telephone

+6281280644093

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Acehinfo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Acehinfo:

Shortcuts

Share

Category