Bubuhan Samboja

09/01/2025

Rabu, 08 Januari 2025 sekira pukul 02.00 di segagu, RT. 007 Kel. Teluk Pemedas, Samboja. Telah diamankan seorang laki-laki an. AA als E ketika akan bertransaksi Narkotika jenis sabu. Saat hendak menjual Narkotika jenis sabu, AA als E di dapat memiliki 1 bungkus Narkotika jenis sabu yang dibuangnya nya tanah, namun hal tersebut di lihat oleh petugas.

Kemudian petugas membawa AA als E ke rumah nya dan di dalam kamarnya petugas kembali mendapati 6 bungkus Narkotika jenis sabu beserta timbangan digital untuk menimbang sabu.

"Pelaku kedapatan memiliki total 7 bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekira 2,27 gr. Pelaku juga kedapatan memiliki timbangan digital beserta uang tunai Rp 3.400.000,- diduga hasil penjualan Narkotika jenis sabu. " Ujar Kapolsek Samboja AKP SARLENDRA SATRIA YUDHA, S. kom., MT., MSc.

Atas kejadian tersebut pelaku dijerat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dengan ancaman hukuman penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama seumur hidup.


Sc

06/01/2025

Yuk Perpanjang SIM Buhannya. 👍

06/01/2025

Pemerintah telah menetapkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah. Sementara barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif 11 persen. Ketentuan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi terkait kebijakan tersebut.

Namun, sebelum pengumuman tersebut, beberapa pengusaha telah memberlakukan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini menyebabkan adanya kelebihan pungutan pajak sebesar 1 persen pada barang atau jasa yang seharusnya dikenakan tarif 11 persen.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, pembeli yang sudah terlanjur dikenakan tarif PPN 12 persen dapat meminta pengembalian kelebihan pajak kepada penjual.

“Pembeli dapat meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN sebesar 1 persen kepada penjual,” jelas Dwi dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu (4/12) dan dikutip Minggu (5/1).


Sc : kaltimpost

06/01/2025

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebut ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang siap beroperasi mulai Senin (6/1/2025). Estimasi pemerintah sasaran penerima hingga akhir 2025 berjumlah 15 juta dengan habiskan anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025.


Sc : detik.com

05/01/2025

Ramai di media sosial video memperlihatkan seorang anak dibawah tiga tahun (batita) diduga sedang asik "ngelem" yang disebut erjadi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Batita tersebut sedang menghisap aroma lem dari dalam plastik bersama seorang pria dewasa yang diduga adalah ayahnya.

Peristiwa miris yang terjadi pada bocah tersebut pun ramai membuat warga minta Dinas Sosial di wilayah itu untuk segera bertindak mengingat bahaya yang bisa ditimbulkan.

Video batita yang diduga sedang menghirup aroma lem itu viral di media sosial usai pertama kali diunggah oleh akun TikTok Senin (2/12/2024).


Sc : urbanjar.id

04/01/2025

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengusulkan agar penyakit akibat kebiasaan merokok, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan kronis, tidak ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ia menyoroti perilaku peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dianggap tidak mampu, namun masih merokok meski biaya kesehatan mereka ditanggung pemerintah. Penyakit jantung, yang sebagian disebabkan oleh merokok, menjadi beban terbesar dengan biaya hingga Rp 10 triliun per tahun.


Artikel : https://www.ayobandung.com/umum/7914274357/penyakit-akibat-rokok-diusulkan-untuk-tidak-ditanggung-bpjs-mulai-tahun-2025-ternyata-ini-alasannya

03/01/2025

Setuju kah kalian wall?

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan rencana untuk meliburkan sekolah selama Ramadan.

Ia menjelaskan bahwa selama ini pondok pesantren sudah menerapkan libur aktivitas belajar mengajar saat bulan suci tersebut.

Kini, Kementerian Agama sedang mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan serupa bagi sekolah-sekolah lainnya.

Nasaruddin menekankan bahwa esensi bulan Ramadan adalah sebagai waktu bagi umat Islam untuk lebih berkonsentrasi dalam beribadah. Ia berharap meskipun ada kebijakan libur atau tidak, kualitas ibadah para pelajar tetap terjaga.

Hal ini mencakup peningkatan kegiatan mengaji, menghafal Alquran, serta melaksanakan amalan sosial dan berkumpul dengan keluarga.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i juga mengonfirmasi bahwa wacana untuk meliburkan sekolah selama sebulan pada Ramadan telah muncul, namun masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Ia menyatakan bahwa rencana tersebut masih sebatas wacana yang perlu dibahas lebih lanjut.

Pemerintah telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama sebanyak 27 hari untuk pada 2025, sesuai dengan SKB 3 Menteri. Namun, dalam aturan tersebut belum ada ketetapan yang mengatur mengenai libur nasional khusus selama masa Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai kebijakan libur sekolah selama Ramadan masih akan berlanjut.


Sc : kaltimpost

03/01/2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan supaya anak-anak tingkat sekolah dasar sudah dikenalkan bahkan diajarkan terkait investasi saham. Sebab, dia baru mengenal bahkan belajar soal bursa saham saat berada di bangku kuliah.

Karena itu, Sri Mulyani berharap agar pembelajaran terkait bursa dan jual beli saham masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat Pembukaan Perdagangan BEI Tahun 2024, pada Kamis (2/1/2024).


Sc : suara.com

01/01/2025

Kabar gembira untuk para petani. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga beli bahan pokok dari petani gabah dan jagung.

“Harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 (per-kg). Dua, jagung disepakati harganya naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 (per-kg),” kata Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulhas juga berjanji berapapun jumlah produksi petani akan ditampung oleh Bulog. Nantinya, Bulog akan berada di bawah pengawasan langsung Presiden Prabowo.


Sc : fyifact

31/12/2024

PPN TIDAK NAIK…!

Presiden hadir di rapat Tutup Kas APBN 2024 dan launching Core Tax di Kementerian Keuangan.

Presiden mengumumkan mengenai kebijakan PPN sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU 7/2021.

(1) Seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN - TETAP BEBAS PPN (atau PPN 0%) - sesuai PP 49/2022

(2) Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11% - TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN PPN YANG DIBAYAR (artinya TIDAK ADA KENAIKAN PPN dan tetap membayar PPN 11%)

(3) Barang mewah yang dikenakan PPN 12% adalah BARANG YANG SAAT INI DIKENAKAN PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) YANG DIATUR DALAM PMK 15/2023 dan PMK 42/2022 - seperti : Pesawat pribadi, Kapal Pesiar , Yacht, Rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga diatas Rp.30 milyar; kendaraan bermotor mewah.

(4) SELURUH paket STIMULUS untuk masyarakat dan insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian tanggal 16 Desember 2024 TETAP BERLAKU, yaitu : Bantuan beras 10 kg per bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah, diberikan diskon listrik sebesar 50% selama Januari-Februari 2025. PPh final 0,5% dari omzet dan UMKM dengan omset di bawah Rp500juta/tahun dibebaskan PPh.

PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan.​ Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5%. Bantuan sebesar 50% Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. Kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Insentif kendaraan mobil listrik dan pembelian rumah.

Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat.


Sc : kemenreuri

31/12/2024

Siapa yang s**a nyetok Bacinah Kemasan dalam kulkas? Samaan kayak minah d**g! Soalnya praktis banget, satset.

Order sekarang guys ke .naz

31/12/2024

Yang Lagi Ramai Jadi Perbincangan dan Meme di Aplikasi X Terkait Kasus Korupsi 271T.

30/12/2024

KUKAR – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Polsek Samboja bersama Koramil 0906-06 dan petugas Trantib/Satpol PP Kecamatan Samboja menggelar patroli dialogis gabungan, pada Sabtu (28/12/2024). Patroli ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 09.00 WITA, dengan menyasar sejumlah titik di wilayah Kecamatan Samboja.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Iptu Sukgianto dari Polsek Samboja, didukung oleh tiga personel Polsek Samboja, dua personel Koramil 0906-06 Serka Budianto, serta dua petugas Trantib/Satpol PP Kecamatan Samboja. Patroli menyambangi warga di Kelurahan Kampung Lama dan RT 009 Kelurahan Kuala Samboja.

Selama patroli, petugas menyampaikan sejumlah imbauan. Mulai dari mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah pasca Pilkada 2024. Serta membangun kerja sama antara Polri, TNI, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Petugas pun mengantisipasi potensi gangguan seperti konflik berbasis SARA, perkelahian, atau penyebaran berita hoaks. Dengan mendorong warga untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat jika menemukan potensi gangguan keamanan.

Kapolsek Samboja, Iptu Sarlendra Satria Yudha, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara tiga pilar—Polri, TNI, dan pemerintah daerah—serta memastikan keamanan pasca Pilkada tetap terjaga. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana damai dan melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas agar dapat segera ditangani,” ujar Iptu Sarlendra Satria Yudha.

Patroli dilaksanakan secara mobile dengan menyambangi warga yang sedang berkumpul di tempat-tempat umum. Selama kegiatan, situasi di wilayah hukum Polsek Samboja terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol.

Patroli gabungan ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kecamatan Samboja, khususnya dalam menghadapi pasca Pilkada Kukar 2024.

Sumber: https://www.polreskukar.org/2024/12/polsek-samboja-gelar-patroli-dialogis-jaga-kondusivitas-pasca-pilkada-2024/

27/12/2024

Kementerian Hukum menyebut bahwa hukuman pidana badan terhadap koruptor bisa diampuni jika bayar denda damai kepada Jaksa Agung.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengemukakan bahwa di dalam Undang-Undang (UU) Kejaksaan sudah dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana boleh bayar denda damai untuk diberi pengampunan.

Dia menjelaskan bahwa tidak hanya pelaku korupsi, tetapi pelaku tindak pidana lainnya juga bisa diberi pengampunan jika bayar denda damai.

"Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa denda damai itu adalah penghentian perkara di luar ruang pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung ST Burhanudin. Menurutnya, denda damai dapat digunakan untuk menangani kasus tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara.

Kendati demikian, implementasi dari denda damai tersebut masih menunggu peraturan turunan dari Undang-undang tentang Kejaksaan. Sejauh ini, menurutnya, pemerintah dan pihak DPR telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk peraturan Jaksa Agung.


Sc : kompas.com

26/12/2024

Pendekar Kaltim Iqbal Candra Pratama kembali menorehkan prestasi internasional. Kali ini di kejuaraan dunia pencak silat yang berlangsung di Abu Dhabi. Di event tersebut, Indonesia berhasil mengumpulkan 11 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Atas raihan tersebut, Indonesia keluar sebagai juara umum. Dan, satu medali emas tersebut merupakan sumbangsih Iqbal.

Bagi Iqbal, ini adalah prestasi ketiganya di level internasional. Sebelumnya, pesilat dari Perguruan Tapak Suci itu sudah meraih medali emas Asian Games 2018 dan SEA Games 2023 di Kamboja.

Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bumi Etam karena memiliki pesilat sekaliber Iqbal. Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras yang hadir menyaksikan kejuaraan tersebut turut memuji Iqbal.

Menurut Rusdi, Iqbal merupakan atlet berbakat yang telah berulang kali mengharumkan nama bangsa dan daerah. “Ini hattrick-nya Iqbal di level internasional, tentu kita semua merasa bangga dengan prestasi itu,” ungkap Rusdi.

Rusdi kian bangga. Selain Iqbal, dua pesilat Kaltim lainnya, yakni Dinda dan Annisa Maulida turut memberikan kontribusi untuk Indonesia. “Artinya atlet silat Kaltim itu bisa bersaing dengan daerah lain. Regenerasi silat cukup baik dan semoga bisa semakin baik ke depannya,” ucap Rusdi.


Artikel : https://kaltimpost.jawapos.com/olahraga/2385457083/pesilat-kaltim-raih-emas-di-kejuaraan-dunia-koni-kaltim-beri-apresiasi #

26/12/2024

Pembangunan megaproyek IKN Kaltim terus menuai kritik, kali ini dari Greenpeace yang mendesak agar dihentikan sementara hingga kajian tentang daya dukung lingkungan dan sosial dikerjakan dengan baik (proper).

Desakan Greenpeace agar Pemerintah menghentikan sementara proyek IKN Kaltim ini akibar banjir yang kerap terjadi di daerah penyangga hingga yang terbaru adalah jalan Samboja-Sepaku yang menjadi akses utama ke IKN terbelah akibat longsor.

Senin (23/12/2024), Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, menegaskan permintaan untuk menghentikan sementara pembangunan IKN Kaltim ini.
“Hentikan dulu pembangunan IKN.

Pemerintah harus buat masterplan atau rencana induk yang betul-betul memenuhi prasyarat sosial dan lingkungan, ada dokumen komprehensif tentang daya tampung dan daya dukung lingkungan,” tutur Rio.
Dalam catatan Greenpeace, banjir di penyangga IKN tahun 2024 ini sudah terjadi empat kali.

Sementara tahun 2023 lalu terjadi sebanyak tiga kali.
Ini artinya frekuensi banjir terus meningkat sejak IKN dibangun dalam tiga tahun belakangan ini dengan cara-cara serampangan.


Artikel : https://kaltim.tribunnews.com/2024/12/25/pembangunan-ikn-kaltim-didesak-dihentikan-sementara-jalan-terbelah-akibat-longsor-hingga-banjir

25/12/2024

Transaksi melalui uang elektronik seperti e-money hingga QRIS akan dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan, hal tersebut tak akan mempengaruhi konsumen, sebab PPN itu dibebankan dari Merchant Discount Rate (MDR).

MDR QRIS adalah biaya jasa yang dikenakan kepada pedagang alias merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat konsumen bertransaksi menggunakan QRIS.

"Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru, yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant,"

Misalnya, Pablo membeli TV seharga Rp 5.000.000. Atas pembelian tersebut, Pablo memiliki terutang PPN sebesar Rp 550.000, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh Pablo adalah sebesar Rp 5.550.000. Nominal ini berlaku sama, baik pembayarannya dilakukan melalui QRIS maupun metode pembayaran lainnya.

Dengan ilustrasi hitungan tersebut, Pablo hanya bayar PPN pembelian barang, sementara PPN untuk pembayaran menggunakan QRIS dibebankan ke pedagang melalui MDR.

Dikutip dari laman Bank Indonesia (BI), MDR QRIS untuk Usaha Mikro (UMI) saat ini adalah 0,3 persen untuk transaksi di atas Rp 100.000 dan 0 persen untuk transaksi di bawah Rp 100.000.

Selain UMI, tarif MDR QRIS berbeda-beda untuk jenis merchant yang berbeda, yaitu:
-Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE): 0,7 persen
-Layanan Pendidikan: 0,6 persen.
-SPBU, BLU, dan PSO: 0,4 persen.
-Government to people (G2P) seperti bansos, dan people to government (P2G) seperti donasi sosial atau pajak: 0 persen.


Sc : kumparancom

24/12/2024