Wedaumagamayai

25/09/2021

TAPOL campaigns for human rights, peace and democracy in Indonesia. We are based in the UK and work to raise awareness of human rights issues in Indonesia, i...

19/09/2021

19/09/2021

Polda Papua Segera Polda Polda Papua, Segera Bebaskan Tn Victor YeimoPolda Papua, Segera Bebaskan Tn Victor Yeimo Segera Bebaskan Tn Victor Yeimo

16/07/2021

* * * II* * * * *.

13/10/2020

Lagu Lama Berjudul "Percepatan Pembangunan"

Jakarta kembali putar lagu lama berjudul "Percepatan Pembangunan" melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020. West Papua sepenuhnya diambil alih Jakarta di bawah Wapres, Bappenas, yang dibantu Menteri-Menteri, BIN, TNI, Polri. Artinya apa dan mengapa?

Artinya, Inpress ini bukti bahwa Jakarta sendiri menganggap kekuasaan Otsus hanya boneka hiasan, pajangan, atau mainan Jakarta; yang secara rasis orang Papua dipandang tidak mampu, tidak penting, tidak pantas, tidak berwenang dalam membangun dirinya sendiri. Memang begitu 20 tahun orang Papua dibuat taputar dalam ilusi Otsus.

Artinya, walaupun Jakarta tahu UU Otsus dan Inpres itu saling tumpang tindih, Jakarta tidak peduli; yang Jakarta butuh bagaimana West Papua dikuasai sepenuhnya oleh Jakarta demi eksploitasi besar-besaran; terutama setelah kepastian liberalisasi (Omnibus Law, UU Minerba) yang menjamin investor kepung tanah air West Papua.

Artinya, selain motif ekonomi segelintir oligarki (kapitalis birokrat) diatas, Jakarta punya motif politik kolonialisme untuk memantapkan expansi kekuasaan militeristik di teritori West Papua yang akan dimekarkan menjadi 5 Provinsi; untuk mempermudah dan mengamankan akses modal kapitalis.

Artinya, Inpres, revisi Otsus dan Pemekaran ini satu paket politik kolonial dan kapitalis. Lebih buruk dari desentralisasi kekuasaan di Provinsi lain. Karena Inpres Jakarta mengambil kewenangan sepenuhnya atas West Papua, membuka akses modal lewat pemekaran, diamankan dengan kebijakan militerisasi besar-besaran, lalu menipu orang Papua dan dunia dengan status Otsus.

Ini semua dilakukan Jakarta sebagai respon atas perjuangan kemerdekaan bangsa Papua yang tiada henti; yang tidak terbendung dengan Otsus maupun segala tawaran kebijakan kolonial Indonesia berjudul "percepatan pembangunan".

Tugas pokok rakyat West Papua adalah menolak semua paket politik ekonomi kolonial Indonesia di West Papua, dan menyatakan kepada dunia bahwa konflik penentuan nasib sendiri di West Papua tidak dapat diselesaikan dengan Otsus, Inpress, Pemekaran, dan segala macam kebijakan berjudul "percepatan pembangunan di West Papua.

Bahwa kemerdekaan West Papua adalah solusi!

Victor Yeimo

09/10/2020

The TPNPB PaniaiNews : TNI DAN POLRI MENARGET KAN PENEMBAKAN PEMIMPIN GEREJA DI TANAH PAPUA.

West Papua 08/10/2020. Setelah pendeta YEREMIAS YENAMBANI, sebelas hari kemudian Pewarta dari gereja katolik AGUSTINUS DUWITAU DI TEMBAK LAGI.

Berakhirnya otomi khusus di papua negara menargetkan penembakan semua pendeta-pendeta dari gereja KINGMI, ,KATOLIK, GIDI, BAPTIS, GKII, PANTEKOSTA DLL.

Negara Republik Indonesia menilai bahwa gereja hari berbicara papua merdeka, atau pendukung papua merdeka maka hari ini terbukti kedua pemimpin gereja sebelas hari berturut-turut di tembak.

Logikanya, apakah gereja membiarkan umatnya di bantai oleh NEGARA melalui tangan TNI dan POLRI di tanah ini lalu membiarkan mereka pergi?

Tidak gereja tetap membelah umatnya apapun kondisi maka indonesia Negara menargetkan bahwa Pemimpin gereja di siksa dan di tembak.

Intan jaya, 20/09/2020. Waktu lokal Papua setelah Anggota TNI Penembakan
1). Pdt. YEREMIAS YENOMANI, di kampung Hitadipa.

2). Hari rabu 7 oktober 2020.Pewarta Agustinus Duwitau ditembak di domogau distrik sugapa, intan jaya.

Gereja di papua harus bicara secara terbuka bahwa sikap negara yang keliru untuk menargetkan pemimpin gereja di tanah ini.

Crew The TPNPB PaniaiNews melaporkan

08/10/2020

KAPITALISME ASING PENINDASAN TERHADAP NEGARA YANG INGIN BEBAS

LOGIKA TANPA LOGISTIK
_________________________________________
LOGIKA tanpa LOGISTIK = ANERGIS
Realitanya sampe hari ini ruang demokrasi kami di bungkami oleh drakula penjajah (kolonialisme)
Dan selalu saja ada anergisnya ..
Bahwa menurut saya kita harus punya strategi taktik selain materinya.
Boleh kita mau meperbandingkan dgn perjuangan negara lain tetapi situasi dan kondisi pemahaman ideologi dan manusianya sangat jauh beda dgn kami,
Karena kami banyak hal yg dibatasi (sangat minim}
Sehingga kami harus punya pakai strategi Logika.

Selama periode kolonialisme (baca: imperialisme kuno) tersebut terjadi migrasi (perpindahan penduduk) secara besar-besaran dan sistematis. Sebuah migrasi yang ditandai dengan adanya rantai di kaki atau tangan serta di bawah ancaman moncong senjata. Pemindahan paksa tersebut dilakukan oleh kaum kolonialis (penjajah) guna memuluskan dan melancarkan proses produksi kapitalisme mereka.

Dari buku-buku sejarah, kita bisa membaca dan mengetahui bagaimana bangsa kulit hitam Afrika dipindahkan oleh kolonialis - kapitalis kulit putih ke wilayah atau benua lain seperti Amerika dan Asia. Mereka dipindahkan untuk dipekerjakan sebagai buruh-budak. Dalam pandangan kolonialis - kapitalis, buruh atau budak dianggap sebagai modal sekaligus komoditas (barang/produk) yang bisa mendatangkan keuntungan dengan cara diperjualbelikan. Maka tidak heran kita mendengar ada istilah "perdagangan budak".

Dalam konteks kesejarahan Indonesia, kita juga mengetahui bagaimana dulu kolonialis Belanda memindahkan secara paksa penduduk Jawa ke Sumatera atau wilayah lain di Nusantara. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa Belanda memindahkan orang-orang Jawa ke Suriname (Amerika Latin). Bukan hanya itu, praktek perdagangan budak terhadap orang Jawa dilakukan oleh Belanda dengan Perancis juga berlangsung sekitar tahun 1890-an dimana orang-orang Jawa dipindahkan ke wilayah di Pasifik yang sekarang dikenal dengan sebutan New Caledonia (Kaledonia Baru). Semua kasus perpindahan tersebut dilakukan dalam konteks perbudakan kolonialisme guna dijadikan budak -buruh di perkebunan-perkebunan dan pertambangan-pertambangan milik kapitalis - kolonialis!

Sekali lagi bahwa perbudakan telah menjadi ELEMEN KUNCI bagi asal-usul kapitalisme. Masih menurut {venus bobreg kabak}, "perbudakan secara langsung merupakan poros industrialisasi... tanpa perbudakan maka tidak akan ada kapas (perkebunan kapas), tanpa ada kapas maka tidak akan ada industri modern".

Dalam masyarakat industri kapitalis, masih menurut {venus bobreg kabak}, bahwa kapitalisme industri didirikan tidak hanya berdasarkan eksploitasi (penindasan) terhadap kelas buruh dengan upahnya saja, melainkan juga dengan adanya praktek kerja paksa sebagai budak terhadap bangsa kulit hitam. Bahwasanya, apa yang dikatakan oleh { VENUS BOBREG KABAK}, tersebut berkaitan erat dengan praktek kapitalisme modern dengan perbudakan modernnya. Sudah barang tentu, ada perbedaan antara perbudakan kuno sebagaimana yang dilakukan bangsa Romawi dan Mesir di masa lalu dengan perbudakan modern di era kolonialisme dan kapitalisme.

Di masa sekarang, kasus migrasi dan perbudakan belum hilang, bahkan kian melembaga. Serta masih tetap menjadi bisnis yang menggiurkan karena bisa mendatangkan keuntungan. Melalui media sosial kita bisa melihat bagaimana migrasi besar-besaran secara bergelombang berjalan di kawasan Amerika Latin serta dari Afrika ke Eropa. Rata-rata, alasan mereka meninggalkan negaranya karena faktor perang atau konflik dan ingin keluar dari kemiskinan.

Di Indonesia sendiri, ada dua bentuk migrasi, yakni internal dan eksternal. Migrasi internal (dalam negeri) berlangsung melalui dua metode yakni formal (diorganisir oleh pemerintah) seperti kasus transmigrasi (trans + migrasi = transmigrasi) dan informal (inisiatif individu atau kelompok). Sementara itu, migrasi eksternal cenderung berlangsung secara formal. Dalam kasus migrasi eksternal (ke luar negeri) inilah kita bisa menjumpai adanya praktek perbudakan. Misalnya, calon-calon buruh migran disiksa oleh pihak perusahaan PJTKI (Penyalur tenaga kerja) yang tidak lain menyerupai pedagang budak. Kasus kekerasan juga dialami para buruh migran di tempat kerja seperti yang terjadi di Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong dan Taiwan. Kasus perdagangan "manusia mirip budak" juga terjadi di Cina dimana mereka mengirimkan tenaga-tenaga kerjanya ke negara lain.

Dari pemaparan kasus-kasus migrasi tersebut, mulai dari migrasi era kolonialisme dan era "milenial" saat ini, maka dapat ditarik garis benang merahnya:
1. Semua berlangsung di bawah perputaran modal kapitalisme.
2. Semua orang yang bermigrasi, statusnya jelas yakni sebagai buruh. Belum ada ceritanya, kaum migran yang keluar negeri menjadi BOS dan mempekerjakan buruh lokal. Jika pun ada yang menjadi bos, memang pada dasarnya sudah kaya sejak awal.
3. Salah satu ciri kapitalisme adalah akumulasi (menumpuk) modal dan keuntungan. Agar proses pengakumulasian berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan buruh-buruh yang mau bekerja keras sekaligus penurut. Nah, dalam konteks inilah rasialisme mulai muncul dengan ditandai, misalnya, adanya penyebutan "Buruh dari negara atau etnis A itu penurut dan rajin. Sedangkan dari negara atau etnis B itu keras kepala dan pemalas".

Selanjutnya, konsep "ras" mulai menemukan bentuk dan makna modernnya seiring dengan dibuatnya perundang-undangan yang intinya mengatur bahwa seseorang bisa diperjualbelikan, bisa dicambuk, bisa dirantai, bisa diperkosa, bisa dipisahkan dari anak dan keluarganya, bisa dipekerjakan hingga ajal datang, dan seterusnya. Kebanyakan, peraturan perundang-undangan tersebut dibuat era kolonialisme. Atas dasar peraturan inilah rasialisme tumbuh subur. Dan ini menjadi salah satu fakta historis yang terjadi di Amerika Serikat. Maka tidak heran, jika para mantan budak Afrika tersebut melakukan pemberontakan sebagaimana yang sedang berlangsung di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya.

08/10/2020

Galangan dan peluncuran kapal Konijnenberg Manokwari di Sanggen. Sebelah kanan adalah Perumahan untuk karyawannya. 1957

08/10/2020

Lagu kebangsaan papua
HAI TANAH KU PAPUA
===================

Hai tanah ku papua
Kau tanah lahir ku
Ku kasih akan dikau
Sehingga ajal ku

Kukasih pasir putih
Di pantai mu senang
Dimana lautan biru
Berkilat dalam trang

Kukasih bunyi ombak
Yang pukul pantai mu
Nyanyian yang selalu
Senangkan hatiku

Kukasih gunung-gunung
Besar mulialah
Dan awan yang melayang
Keliling puncaknya

Kukasih hutan-hutan
Selimut tanah ku
Ku s**a mengembara
Dibawah naungmu

Kukasih engkau tanah
Yang dengan buahmu
Membayar kerajinan
Dan pekerjaan ku

Syukur bagi mu Tuhan
Kau brikan tanahku
Bri aku rajin juga
Sampaikan maksud mu

08/10/2020

Crime Against Humanity in West Papua by Indonesia colonialist evils satanic forces are Seriously brutal inhumane base on Power Doctrine of the Hatred toward West Papuan people in this Modern Democracy era

Indonesia military evils satanic forces again shot dead Pastor Agustinus Duwitau from Catholic church in Intan Jaya Regency, after Pastor Jeremias Zanambani from Gospel of Church in September 2020 in same Regency

Indonesia Military action against Civilians innocent people in West Papua today are truly against Principle of International Law.

This is unacceptable situation to continue by Indonesia evils satanic brutal rules in West Papua

We need International community helps take attention on current unstoppable situation.

Thank you.

05/10/2020

Uncen Jadi Budak Penguasa

Budak itu pelayan, atau jangos tanpa gaji yang tugasnya tunduk ditindas untuk menuruti, melayani atau menyajikan apa yang diinginkan majikan. Kehormatan Universitas Cenderawasih (Uncen) saat ini diperbudak oleh penguasa kolonial melalui kelompok akademis yang melacurkan diri untuk melayani kepentingan penguasa penjajah.

Ketika Uncen menjadi pesanan kepentingan penguasa dalam melanjutkan kebijakan Otonomi Khusus di West Papua, maka sesungguhnya Uncen melucuti kehormatan iptek itu sendiri. Uncen sedang dipakai menjadi alat untuk melanggengkan penindasan di West Papua. Sama seperti berbagai ilmuwan barat abad ke-19 yang dirasuki pikiran kolonial dan menjadi alat penguasa kolonial barat di berbagai wilayah koloni.

Akademisi Uncen tersusupi hegemoni penguasa kolonial; sehingga kemampuannya mengkaji dan melanggengkan kebijakan kolonial, bukan sebaliknya mengkaji dan memberi solusi objektif dan tuntas atas akar-akar penindasan kolonialisme Indonesia di West Papua. Buktinya, Uncen tidak akan mengkaji dengan landasan teoritik yang tepat berdasarkan variabel faktual, tetapi normatif dan bersifat dinamis sesuai kepentingan pesanan penguasa kolonial.

Uncen sedang membentuk dan mempertahankan citra sains kolonial di wilayah koloni West Papua. Sehingga kajian-kajian ilmiah ikut membunuh pengetahuan ilmiah yang dibangun oleh orang Papua dengan semangat perjuangannya sendiri. Uncen gagal mewakili dan berpihak pada kenyataan penderitaan dan perjuangan bangsa Papua. Sehingga disini juga berlaku rasisme sains; memandang bahwa segala kajian, seminar, buku, seruan, aksi-aksi dalam mencari solusi objektif oleh orang Papua tidak penting dan disepelekan.

Uncen telah dan sedang ciptakan mesin politik kolonialisme Indonesia sejak melahirkan rumusan Undang-Undang Otsus tahun 2001 hingga sekarang bikin kajian evaluasi dan draf revisi UU Otsus. Analoginya sama seperti tahun 1941 AS pakai 3000 ilmuwan fisika pimpinan Robert Oppenheimer ciptakan energi Atom sebagai senjata bom atom yang digunakan AS hantam hancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

Robert Oppenheimer menyesali temuannya dan kampanyekan bom atom untuk perdamaian, tetapi apakah akademisi Uncen akan menyesali ratusan ribu korban kejahatan kolonialisme Indonesia di West Papua sejak Otsus digulirkan? Apakah Otsus telah dan akan hentikan konflik bersenjata dengan korban nyawa yang terus terjadi di West Papua? Apakah Uncen bisa tanggung 45.000 pengungsi di Nduga akibat tidak adanya solusi politik atas konflik Papua? Uncen tidak akan paham kenapa 62 Perdasus Otsus di Aceh tetapi Papua hanya diijinkan 2 Perdasus. Uncen pikir soal Papua bisa selesai dalam rumusan pasal-pasal Otsus.

Orang Papua telah memahami sejarah ketertindasannya. Mereka sudah paham siapa dan apa itu Indonesia di West Papua. Atas dasar itu, orang Papua sudah mampu memprediksi nasib masa depannya bila semua agenda politik kolonialisme Indonesia terus dilanjutkan tanpa ada penyelesaian tuntas. Maka, sangat keliru bila ada rumusan kajian yang menghendaki penyelesaian konflik politik West Papua melalui UU Otsus; sebagaimana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Pembentukan Partai Lokal, ataupun rumusan lain yang hendak mereduksi duduk persoalan West Papua.

Persoalan West Papua harus ditempatkan di ranah yang benar, bukan pada mengkaji dan merumuskan kebijakan undang-undang Otsus, tetapi pada kajian tentang hak penentuan nasib sendiri yang belum diwujudkan Indonesia di West Papua. Otonomi khusus tidak memberi solusi pilihan bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya, sehingga pemerintah Indonesia - juga akademisi- mesti membahas agenda referendum sebagai ruang damai dan demokratis bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasib politiknya.

Berbagai akademisi, ahli hukum internasional, sejarawan, dari berbagai kajian dan buku telah membahas tentang duduk persoalan West Papua dan penyelesaiannya. Sehingga, Uncen sebagai lembaga ilmu pengetahuan jangan lagi melacurkan kehormatan ilmiah dalam kepentingan politik kolonial. Sebab, Ilmuwan harus objektif pada kebenaran dan memberi jalan keluar yang objektif. Tidak membela kepentingan politik, tidak juga berdiri di posisi netral, tetapi pada kebenaran ilmiah.

Victor Yeimo

04/10/2020

REFERENDUM KANAKY VOTE YES,

23/08/2020

Kami hidup bersama NKRI ini, semuanya tak akan istimewa bagi orang Hak Orang Asli Papua - OAP, pemerintah indonesia datang ke Papua untuk mengancam dan pengacau kekayaan hijau di alam semesta di Papua Barat, bukan MEMANUSIAKAN monyet di Papua Barat.

Kita perlu menyadari bahwa kami binatang monyet di Papua atau manusia di Papua, maka kami bertanya diri sendiri, jika kita merasa diri bahwa binatang monyet di Papua. Statusnya atau harga diri harkat dan martabat orang asli monyet di Papua barat hari ini terjajah. Maka dengan itu manusia monyet Papua Barat, kita haruslah melawan bersistem pemerintah kolonial atau penjajah di Indonesia, sampai pada memerdekkan sebuah bangsa West Papua.

20/08/2020

Mahasiswa Aksi New York Agreement 15 Agustus 2020 kota Gorontalo provinsi Gorontalo

18/08/2020

𝐒𝐄𝐑𝐈𝐊𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐑𝐉𝐔𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐑𝐀𝐊𝐘𝐀𝐓 𝐋𝐀𝐏𝐀𝐆𝐎 𝐏𝐀𝐏𝐔𝐀 (𝐒𝐏𝐑𝐋𝐏)

𝐏𝐄𝐑𝐍𝐘𝐀𝐓𝐀𝐀𝐍 𝐒𝐈𝐊𝐀𝐏

Papua Barat merupakan sebuah bangsa yang bukan bagian dari Indonesia sebab, fakta sejarah telah membuktikan itu. Papua Barat merupakan wilayah jajahan Nederland Nieuw Guinea selama 64 tahun, sementara Indonesia di Jajah oleh pemerintahan Hindia - Belanda selama 350 tahun, rakyat Papua Barat tidak perna terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 agustus 1945, Papua Barat bukan merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit maupun Tidore dan proses pendudukan Indonesia di Papua Barat sebagai upaya memerangi imperialisme ialah tidak benar sebab, sehingga, proses pendudukan Indonesia di Papua Barat merupakan wujud nyata dari pada praktek imperialisme (Ekspansi) dengan cara-cara kolonialistik. Telah terjadi proses penggalan kemerdekaan Papua Barat dengan kekuatan militer Indonesia, proses perjanjian - perjanjian internasional terkait persoalan dan nasib rakyat Papua Barat secara sepihak, tanpa melibatkan rakyat bangsa Papua Barat, proses pemindahaan administrasi secara paksa (Aneksasi), penandatanganan kontrak karya PT. Freeport Mc Moran dua tahun sebelum proses PEPERA dan proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis dan cacat hukum dibawah kekuatan militer Indonesia. Berbagai latar belakang sejarah inilah kemudian, telah melahirkan berbagai gerakan perlawanan anti kolonialisme Indonesia dan tuannya imperialisme di Papua Barat dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Setelah tahun 1998 presiden Indonesia Soeharto jatuh dan lahirnya reformasi, rakyat Papua Barat kemudian, membentuk sebuah tim yang namanya tim-100 untuk membawah aspirasi Papua Merdeka kepada presiden BJ. Habibie di istana presiden Indonesia, Jakarta namun, pemerintah Indonesia kemudian membuat kebijakan secara sepihak atas aspirasi Papua Merdeka itu melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan memaksakan rakyat bangsa Papua Barat untuk menerima otsus sebagai gantinya dengan memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak rakyat Papua, jaminan pendidikan, kesehatan, kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastrur.

Otsus telah berjalan selama 20 tahun namun, pelanggaran hak asasi masih terus terjadi, angka kematian dan gizi buruk terus meningkat dan sejumlah penyakit besar yang tak kunjung diberantas, jumlah buta huruf masih yang tertinggi dan banyak rakyat usia sekolah yang tidak bersekolah, kemiskinan masih yang tertinggi di Indonesia dan pembangunan lainnya yang tidak sesuai kebutuhan rakyat namun, lebih pada upaya perluasan wilayah administrasi kolonial dan wilayah eksploitasi yang kemudian membuat rakyat Papua Barat termarjinalisasi.

Sekalipun secara nyata otsus bukan kehendak rakyat Papua Barat namun, telah dipaksakan oleh pemerintah Indonesia yang telah membawah berbagai persoalan rakyat Papua Barat namun, pemerintah Indonesia dan para elit Papua terus memaksakan agar otsus Papua tetap dilanjutkan. Dengan dilanjutkannya otsus Papua maka, sudah tentu rakyat Papua Barat akan terus hidup dibawah bayang-bayang penindasan yang malah semakin masif.

Dengan demikian, Serikat Perjuangan Rakyat Lapago Papua (SPRLP) menyatakatan beberapa tuntutan, sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat, Gubernur, DPRP, MRP, Akademisi segerah hentikan upaya-upaya untuk melanjutkan atau memperpanjang otsus Papua.

2. Hentikan segalah bentuk perwakilan yang mengatasnamakan rakyat Papua dan bubarkan pansus bentukan pemerintah pusat dan para elit Papua.

3. Kami mendukung penuh upaya penolakan otsus jilid II melalui Petisi Rakyat Papua (PRP) sebagai bagian dari representasi seluruh komponen rakyat Papua dan gerakan solidaritas.

Demikian pernyataan sikap Serikat Perjuangan Rakyat Lapago Papua (SPRLP). Wa... Wa... Wa...

𝑾𝒂𝒎𝒆𝒏𝒂, 13 𝑨𝒈𝒖𝒔𝒕𝒖𝒔 2020

𝑯𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕 𝑲𝒂𝒎𝒊,
𝐒𝐄𝐑𝐈𝐊𝐀𝐓 𝐏𝐄𝐑𝐉𝐔𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐑𝐀𝐊𝐘𝐀𝐓 𝐋𝐀𝐏𝐀𝐆𝐎 𝐏𝐀𝐏𝐔𝐀 (𝐒𝐏𝐑𝐋𝐏)

17/08/2020

Tanggapan atas aksi Ikatan mahasiswa pegunungan tengah

17/08/2020

Mengenang Rasis: Stop Sebut Rakyat Papua RASIS!

Oleh : Alexander Gobai

Begitu teriakan Monyet, Anjing, Rasisme dan Usir Papua terhadap Mahasiswa Papua yang mengenyam Pendidikan di Kota Surabaya oleh Oknum-Oknum Reaksioner yang juga tinggal di Surabaya, membomkan Satu pulau Papua dengan demonstrasi besar-besaran “Menolak Rasisme West Papua” di tahun 2019 lalu.

Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua secara spontan turun jalan memprotes Harkat dan Martabat Orang Asli Papua yang diinjak-injak oleh oknum-oknum yang merasa orang Asli Papua bukan manusia, apalagi mengatakan “Monyet dan Usir Papua”. Ungkapan itu menyebutkan orang Papua kehilangan harkat dan martabat sebagai jati diri dan identitas orang asli Papua yang mestinya dihargai antarsatu dengan yang lain.

***

Tepat 16 Agustus 2019 lalu merupakan hari dimana terjadi sebuah peristiwa besar di Surabaya yakni Ujaran Rasisme, Monyet dan Usir Papua kepada Mahasiswa Papua yang mengenyam Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa ujaran Rasisme itu bukan hanya di Surabaya, tetapi juga di beberapa kota di tanah Jawa, seperti Malang, Yogyakarta, Jakarta, Bali dan beberapa kota lainnya. Sebutan Rasisme itu membomkan hati orang Papua mulai dari Sorong sampai di Merauke.

Tepat, tanggal 18 Agustus 2019, Mahasiswa Papua dan Organisasi Kepemudaan (OKP), Seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan OKP lainnya duduk Bersama untuk mengatur aksi menolak Rasisme di tanah Papua.

Tanggal 19 Agustus 2019, Mahasiswa dan OKP sekota Jayapura memediasi Rakyat Papua turun jalan sebagai aksi protes menolak Rasisme di tanah Papua. Aksi protes itu dilakukan secara spontanitas oleh Rakyat Papua, karena merasa harga diri dan identitas Orang Asli Papua tidak diihargai. Protes itu dilakukan seluruh daerah dan kota di Pronvinsi Papua, seperti, Fak-Fak, Manokwari, Sorong, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Biak, Serui, Jayapura, Wamena, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Merauke dan beberapa Kabupaten lainnya.

Aksi protes akibat ujaran Rasisme bukan hanya terjadi sekali, melainkan hampir dua minggu berturut-turut Rakyat Papua memprotes Rasisme di tanah Papua. Tanggal 29 Agustus 2019 aksi protes kedua yang terjadi di tanah Papua. Pengrusakan, pembakaran dan lain sebagainya sebagai bentuk kekecewaan orang papua dengan sebutan Rasisme (Monyet) dari Surabaya.

Akhir dari peristiwa penolakan Rasisime itu, beberapa Mahasiswa, pemuda dan aktivis ditangkap, ditahan hingga diadili dengan dakwaan pasal Makar (106), Pasal Penghasutan (160), Pasal Mufakat Jahat (110) atas dasar Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan aktor lokal ULWMPP (United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite National Papua Barat) serta Benny Wenda sebagai dalang rusuh di Papua hingga Papua Barat, seperti yang dilansir detik.com edisi 5 September 2019 tahun lalu.

Diberikan Pasal itu dari pihak kepolisian karena diangga aksi penokan Rasisme ada keterlibatan nuansa Politik. Padahl, bendara dan busana lengkap adalah spontanitas Rakyat papua karena kekecewaan Rakyat Papua dan pelecehan harkat dan martabat harga diri orang asli papua.

***

Berdasarkan penjelasan singkat cerita diatas, ingin menunjukan kepada Jakarta bahwa Rasis adalah musuh suku, bangsa dan Negara.

Kata rasisme berasal dari bahasa Inggris yaitu racism. Rasicsm sendiri berasal dari kata race yang mengandung beberapa arti, yaitu : Pertama, suatu kelas populasi yang didasari oleh kriteria genetik.

Kedua, kelas dari genetik atau tipe gen. Ketiga, populasi yang mana populasi yang di maksud secara genetis berbeda dengan populasi atau ras yang lain.

Sederhananya, rasisme ialah bentuk pandangan terhadap ideologi atau paham masyarakat yang menolak atau adanya ketidaksenangan terhadap golongan masyarakat tertentu yang berdasarkan ras, derajat, atau yang lainnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Rasisme menurut KBBI adalah sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat dalam ras manusia menentukan hasil budaya atau individu – bahwa ras tertetu lebih unggul dan memiliki hak dalam mengatur ras lain.

Definisi rasisme menurut Alo Liliweri yaitu ialah ideologi yang didasarkan pada diskriminasi terhadap seseorang maupun kelompok, karena ras mereka bahkan menjadi doktrin politik. Definisi rasisme berdasarkan Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan adalah ideologi yang berkontribusi terhadap pernyataan mitos tentang kelompok etnis dan ras yang merendahkan kelompok atau komunitas tertentu. Menurut Pramoedya Ananta Toer, rasisme adalah pemahaman yang menolak sekelompok orang berdasarkan atau ras yang berbeda. Dengan kata lain, ia memiliki kelainan atau perbedaan daripada umumnya.

Contoh Kejadian Rasisme kepada salah satu Mahasiswa Papua di Surabaya seperti yang dilansir, Trito.id Teriakan makian bernada rasis yang memuat nama-nama binatang dari sejumlah orang mengagetkan Dorlince Iyowau (19 tahun) yang tengah berada di dalam asrama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan No.10, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (16/8/2019) sore.

Dalam kondisi yang mengecewakan orang Papua, seperti INIKATA.com bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta maaf atas peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Terlebih munculnya pernyataan rasis terhadap masyarakat Papua tersebut yang berimbas pada rusuh Papua tepatnya di Manokwari, Senin (19/8/2019).

Dengan kalimat meminta maaf oleh Gubernur Jawa Timur sangat tidak tepat dalam kondisi yang sangat ganas. Apalagi masalah Rasis teleh membludak di Sosial Media dan membuat Rakyat Papua Marah.

Berdasarkan UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Diskriminasi menujukkan sikap dan nilai yang berdiri di tengah untuk saling menghargai, suku, ras, agama dan etnis, apalagi sikap dan tutur kata yang diucapkan orang lain, itu pun juga harus dihargai.

Sementara, Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di tahun 2008 mencetuskan empat akar persoalan Papua, diantaranya: pertama, Marginalisasi, Diskriminasi dan Rasis. Kedua, Pelanggaran HAM. Ketiga, Pembangun Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain. Keempat, Pelanggaran Hak Politik (sejarah Papua).

Peristiwa tahun 2019 lalu telah mengajarkan setiap manusia yang hidup di bumi tanah Papua, kalau Masalah Rasis akan lebih serius ditanggapi oleh rakyat Papua, karena harkat dan martabat orang Papua sangat tinggi dan harus dijunjung tinggi.

LIPI telah memberikan materi khusus tentang persoalan Papua berdasarkan kajiannya. Itu artinya bahwa Negara telah ketahui bahwa penolakan Rasis adalah sikap sangat wajar sebagai negara demokrasi dan hukum, karena ada Warga Negara yang menolak Rasis di di tanah Papua. Artinya Papua tidak ingin membeda-bedakan apalagi ujaran usir Papua, Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

Warga yang hidup di tanah Papua sangat toleransi antaragama, apalagi dengan yang lainya. Kekeluargaan dan persaudaraan sangat dijunjung tinggi. Hidup aman dan aktivitas dengan baik tanpa ada perbedaan antara orang papua dan non-Papua.

Papua bukan Rasis dan Papua sangat anti dengan Rasisme. Sebutan kalimat kepada suku lain, sangat tidak biasa diutarakan kepada suku lain. Pertunjukan nilai toleransi sangat baik. Meski berbagai aspek lain selau terjadi diskriminasi dan intimidasi kepada orang Papua, sebut saja, dunia pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan aspek lainnya.

Persoalan Rasisme duluh, sekarang dan kedepan tentunya akan selalu dirasakan dan dialami oleh generasi berikut. Karena menceritakan masalah Papua sangat sensitif dan kompeleks. Karena Orang Papua memang, dianggap Makar, Separatis, KKB dan lainnnya. Itulah Stigma yang diberikan Jakarta kepada Orang Papua.

Pembunuhan, Pemerkosaan, Penganiyaian, pembantaian kepada orang Papua sudah terjadi dari tahun 60-an hingga saat ini dan akan terjadi kedepan pun. Ditambah dengan sebutan Monyet, Separatis, Makar dan lain sebagainya. Kebiasaan Jakarta kepada Orang Papua memang sudah menjadi budaya tersendiri yang sudah tidak menghargai nilai kemanusiaan.

Dengan berbagai persoalan tanah Papua, Negara harus mampu mengindonesiakan orang Papua. Karena hal itu yang dicita-citakan Negara kepada Orang Papua. Tetapi, Mimpi dan cita-cita itu tidak bisa diwujudkan dengan semuda itu. Karena Orang Papua saat ini lebih cerdas dan pandai dalam menentukan arah dan gerak Papua kedepan.

Ada beberapa poin sebagai rekomendasi dan solusi penulis kepada Negara tentang Papua Bukan Rasis, sebagai berikut:

Pertama, Negara Harus hadir Mendeklarasikan Stop Rasis di Indonesia. Kedua, Negara harus hadir dan segera memberhentikan Persure Rakyat papua dengan Militer di tanah Papua. Ketiga, Mahkama Agung Harus Reviu Kembali Penerapan Pasal Makar. Keempat, Negara Stop Menjastivikasi Orang Papua dengan Stigma-Stigma yang dibuat Jakarta kepada orang Papua.

Solusi yang ditulis diatas merupakan wujud dari saling menghargai Hak-Hak Orang Papua di Negara Indonesia. Rakyat papua bukan Monyet seperti yang pernah terjadi di tahun 2019 lalu. Stop Sebut Rasisme Kepada rakyat Papua.

Penulis Eks Tapol Korban Rasisme Tinggal di Jayapura

16/08/2020

13/08/2020

IMPT mawanowari

24/07/2020

KAMI TURUT BERDUKA CITA, KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT, ( KNPB) DI WILAYAH PANIAI. ATAS BEPERGIANNYA SANG_ PENCIPTA ALLAH SEBANGSA DAN SETANAH AIR DI WEST PAPUA, KETUA MILITAN OLEH Tn Tuan MEKY TENOUYE MEDADI, DI SEKTOR MOMAIYE PANIAI, ( KNPB) PADA 15 JULI 2020. DAN PADA PUKUL 10:00 WIP. PADA TEMPAT DI TIMIKA.

KOYA UWEII OM KU PAHLAWAN KU SEJATI, MENYUARAKAN UNTUK SUATU KEBERANAN HAK PENENTUAN NASIBNYA SENDIRI, DI PAPUA BARAT DAN TANPA PENGANJIAN MU DEMI UNTUK KEMANUSIAN DI DERITA NEGERI KU WEST PAPUA, DAN TUHAN AKAN MEMBALAS SESUAI DENGAN PENGORBANAN DAN PERBUATAN SEKECIL APAPUN UNTUK PERGERAKAN DAN PERJUANGAN DALAM DUNIA MAUPUN DI SURGA.

SAYANG SEKALI OM KU MEKY TENOUYE MEDADI MEDADI BOKAIPEIYO KOYAA UWEII, 😭😭🙏