Suara Mambruk

17/04/2023

Sembilan anggota TNI yang ditangkap Pasukan TPNPB pada 15 April 2023,Sudah dieksekusi mati pada tanggal 17 April 2023.

Sehingga seluruh anggota TNI yang ditembak mati oleh pasukan TPNPB berjumlah 15 orang. Dan angka ini sudah dipastikan langsung dari pimpinan TPNPB Ndugama Derakma.

Oleh sebab itu Jakarta tidak boleh menyembunyikan anggota TNI yang menjadi korban di tangan pasukan TPNPB.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

04/12/2021

Yahukimo, 4 Desember 2021. Operasi militer TNI POLRI di distrik Suru-suru Kabupaten Yahukimo West Papua. Rakyat West Papua di Yahukimo menjadi Korban akibat Operasi Militer TNI POLRI di Kabupaten tersebut. Karna itu, semua pihak segerah desak Pemerintah Pusat untuk mengakhiri konflik Politik West Papua melalui Dialog Damai yang dipasilitasi Pihak ketiga PBB.

30/11/2021

02/10/2021

https://www.facebook.com/765439466917271/posts/4206437172817466/

GOVERNOR PARKOP COMMENDS PM MARAPE FOR RAISING WEST PAPUA ISSUE AT UN GENERAL ASSEMBLY

National Capital District Governor, Powes Parkop has commended PNG Prime Minister, James Marape for raising the West Papua issue in the United Nations General Assembly (UNGA) last Friday while respecting the sovereignty of Indonesia.

Governor Parkop, a strong advocate for the rights of the people of West Papua, said it was a milestone despite PM Marape raising it in a very diplomatic and subtle way.

PM Marape told world leaders at the UNGA: “Whilst commending the UN on the peace efforts in Papua New Guinea, I would also like to recall the Pacific Islands Forum Leaders’ decision in 2019 and the outstanding visit by the UN Human Rights mechanism to address the alleged human rights concerns in our neighbourhood.

“This visit is important to ensure that the greater peoples of the region have peace within their respective sovereignties and their rights and cultural dignities are fully maintained.”
Governor Parkop said what PM Marape had done was a milestone in that no past PNG leader had raised the West Papua issue at the UNGA.

“What PM Marape has done, in a very subtle and diplomatic manner, was to raise the issue of West Papua while respecting the sovereignty of Indonesia,” he said.

Governor Parkop also called Pacific Island Forum and the United Nations Human Rights Commission to keep applying the pressure on Indonesia to allow the United Nations special rapporteur on human rights to visit West Papua to verify the many allegations of human rights abuses.

Governor Parkop also called on the Melanesian Spearhead Group to initiate a process to enable meaningful dialogue between the West Papuan Leadership and Indonesia Government to address the demand and aspirations of the people of West Papua to self determination and independence.

“This is the fundamental issue that must be addressed sincerely and adequately. As long as this pertinent issue is not openly discussed and resolved there will always be crisis and instability in West Papua,” he said.

02/10/2021

Intan Jaya: Menurut saya, laporan Narasi TV ini adalah sebuah karya jurnalistik yang dikerjakan secara apik dan sangat profesional. Laporan ini dikerjakan dengan mengulik berbagai data -- termasuk data digital dan riset-riset akademis dan ilmiah baik yang dilakukan ilmuwan sosial maupun kelompok masyarakat sipil.

Hasilnya adalah laporan komprehensif yang disampaikan dengan format audio-visual yang tidak kalah bagusnya.

Laporan ini berangkat dari pertanyaan yang sederhana: Mengapa terjadi peningkatan atau eskalasi kekerasan antara militer Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di wilayah Pegunungan Tengah, Papua?

Pada paruh pertama, laporan ini mengupas tentang dinamika perang -- kronologis, eskalasi konflik, dan korban-korban masyarakat sipil. Ada banyak hal yang saya kira tidak diketahui publik Indonesia bisa dilihat disini.

Seperti misalnya, bukti-bukti bagaimana militer memakai fasilitas sipil seperti kantor-kantor pemerintah, sekolah dan Puskemas sebagai pos mereka. Ini menyalahi Konvensi Jenewa. Namun siapa peduli Konvensi Jenewa di Papua?

Karena tempat-tempat sipil itu dijadikan pos militer, tidak heran dia kemudian menjadi 'legitimate target' dalam kontak senjata.

Paruh kedua laporan ini mencoba memberi jawaban tentang mengapa konflik meningkat itu. Laporan ini menelusuri pembuatan jalan dan penempatan pos-pos militer. Ternyata, dalam peta jelas terlihat bahwa jalan dan pos-pos militer itu mendekat pada satu hal: Kawasan pertambangan.

Dalam peta jelas ekali terlihat perusahan-perusahan yang bermain disana. Juga siapa-siapa yang terkait dalam kepemilikan saham-saham perusahan tersebut.

Anda mungkin sudah tahu pertikaian Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan? Mereka berdua diadukan ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik Luhut yang dituduh memiliki saham di perusahan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pegunungan Tengah itu.

Namun dari penelusuran pembuatan jalan dan pos-pos militer, terlihat bahwa pengamanan itu tidak berhenti di empat perusahan yang ada Intan Jaya. Ternyata ia mengarah pada satu tempat: Blok Wabu, kawasan pertambangan yang dulu dimiliki oleh Freeport. Blok ini kabarnya mengandung cadangan emas senilai kira-kira 250 trilyun rupiah.

Siapa yang tidak ngiler dengan jumlah itu?

Di balik setiap perang, ada perebutan sumber daya. Tidak ada orang berperang untuk kesia-siaan. Bungkusnya mungkin nasionalisme, bendera, dan retorika berapi-api seperti harga mati. Tapi dibalik itu, selalu ada saudagar-saudagar dengan kotak kasir terbuka untuk menangguk keuntungan.

Lalu dimana letak orang Papua? Mereka selamanya tidak masuk dalam matriks kepentingan ekonomi. Benar bahwa TPNPB melakukan perlawanan. Namun perlawanan ini bisa dijustifikasi bukan? Kalau tanah Anda diambil isinya tanpa keuntungan apapun untuk Anda, apakah hanya akan menunggu dengan bodo-bodo di pinggir jalan? Lha wong rakyat Kendeng atau Wadas saja melawan ketika tanah mereka diambil.

Namun yang terjadi di Papua jauh lebih serius. Karena ini menyangkut masalah eksistensi sebagai sebuah bangsa -- apakah mereka akan bisa bertahan atau musnah.

Link laporan: Bara Konflik di Intan Jaya: Apa dan Siapa di Blok Wabu?

https://www.youtube.com/watch?v=SKyXS7LaDWc

Konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB di Pegunungan Tengah terus membara sepanjang tiga tahun terkakhir. Imbas konflik ini berdampak langsung kepa...

30/09/2021

Natalius pigai menegaskan, jakarta jangan membangun opini terhadap rakyat Papua, karena seluruh Rakyat sipil di papua tidak bersenjata dan jakarta segera membuka dialog agar Rakyat Papua bisa menentukan Nasib sendiri.

26/09/2021

Vanuatu Kembali Desak PBB Dukung Kemerdekaan West Papua

Di Sidang Umum PBB kemarin (26/09), Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, kembali mendesak PBB dan Komunitas Internasional mendukung dan memberi kesempatan kepada West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, juga mendesak Indonesia mengijinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke West Papua sesuai Komunike PIF dan ACP. Berikut pernyataannya di menit 22:15 - 25:50.

“Tuan Presiden di bidang hak asasi manusia dan dekolonisasi, seperti yang kita lihat menuju masa depan yang kita inginkan. Kita harus membayangkan dunia kebebasan. Dunia yang bebas dari dominasi penjajahan, eksekusi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di wilayah saya , Kaledonia Baru, Polinesia Prancis, dan Papua Barat masih berjuang untuk penentuan nasib sendiri, menarik perhatian pada prinsip hak rakyat dan penentuan nasib sendiri rakyat dirangsang dalam piagam PBB. Pentingnya PBB dan komunitas internasional terus mendukung jalan yang relevan, memberi mereka kesempatan baru untuk menentukan kenegaraan mereka sendiri.

Bapak Presiden, ada pelanggaran HAM di seluruh dunia. Di wilayah saya, masyarakat adat West Papua terus menderita pelanggaran hak asasi manusia. Forum Pasifik dan para pemimpin Africa Caribean Pacific (ACP) di antara para pemimpin lainnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kantor komisaris hak asasi manusia PBB untuk mengunjungi West Papua dan untuk memberikan penilaian kemanusiaan dan independen tentang situasi hak asasi manusia. Hari ini, hanya ada sedikit kemajuan dalam hal ini. Saya berharap masyarakat internasional melalui proses pimpinan PBB yang tepat, memperhatikan masalah ini secara agresif.

25/09/2021

PENGUNGSI KENAPA MEMILIH KE HUTAN?

Pengungsian warga sipil orang asli Papua di Ndugama, di Intanjaya, di Puncak Papua, di Maybrat dan Di Pengunugan Bintang.

Pada hal hutan wilayah operasi Militer Papua TPN-PB OPM, namun rakyat merasa lebih aman di hutan kerena TPN-PB bisa lindungi mereka. Termasuk tenaga kesehatan di kiwirok G Sokoy juga melarikan diri ke hutan akhirnya ditemukan oleh TPN-PB Ngalum kupel Pimpinan Lamek Tablo dan hari ini diserahkan ke pemda untuk kembalikan ke keluarga.

Kebanyakan memilih lari ke Hutan karena mereka meyakini bahwa TPN-PB bisa lindungi mereka.
Mereka sering ke rumah pdt, atau ke perumahan misionaris.

Karena mereka takut ke kota TNI/POLRI indonesia selalu diskriminatif.

Jadi yang ditakuti rakyat Papua adalah TNI/Polri selalu melakukan kekerasan terhadap rakyat sipil.

17/09/2021

West Papua National Liberation Army (TPNPB-OPM) Speaker Sebby Sambom responsible for sharing this report:

16 September 2021

The B Battalion Operations Commander Munulogo Mbiapigu Odiut Kogeya claimed to have shot down a small aircraft in the hinterland of Sugapa Intan Jaya Papua.
The TPNPB OPM News

Today, Wednesday: 15/September/2021
Hours: 07; 39

TPNPB-OPM KODAP VIII Komambu INTAN JAYA
Munulogo Mbiapigu Battalion reported through
His mobile phone from Odiut Battalion Commander kogeya claimed, "We shot down a plane in the village of Mbugimigi Jatu in Agapa earlier this morning at: 07:39. Wpb."

"We have been waiting since September 12, 2021 but he escaped until now," Ondiut kogoya To The Media Crew The TPNPB-OPMNEWS from Sugapa Intan Jaya, Papua.

We are the Command of the Battalion
TPBPB-OPM KODAP VIII INTAN JAYA
BATALION: MUNILOHO MBIAPIGU
Battalion commander: AYON ZAGANI/KOPI BAKAR and
operations commander: ONDIUT KOGEYA is ready to take responsibility for the shooting of the aircraft.

Our leader of the National Command KOMNAS TPNPB-OPM has repeatedly conveyed to the Company Owned by Civil Airlines in Papua that if a small aircraft transporting State Apparatus in this case TNI-POLRI then TPNPB-OPM is ready to fire.

Therefore, in accordance with the Order, we have been following this small plane for a long time, always dropping Non Organic Forces to remote rural places, so we shot him.

This is the report from BATALION Commander: MUNILOHO MBIAPIGU

AYON SAGANI
==============
Responsible for Kodap VIII Komambu INTANJAYA Regional Defense Command

Brigadier General
Sabinus Waker
===================
Commander.

Team Editor: The TPNPB-OPMNEWS Media Crew.

Forwarded to all parties by KOMNAS TPNPB OPM Spokesperson Sebby Sambom, and thank you for the good cooperation.

*TPNPB Speaker Sebby Sambom also added "The aircraft was loaded Indonesian military logistics and equipment and the pilot was an Indonesian airforce captain."

Pasukan Pimpinan Komadan Operasi Batalion B Munulogo Mbiapigu Odiut Kogeya Mengklaim telah Menembak sebua Pesawat Berbadan Kecil di Pedalaman Sugapa Intan Jaya Papua.
The TPNPB OPM News

Hari ini, Rabu:15/September/2021
Jam:07;39

TPNPB-OPM KODAP VIII Komambu INTAN JAYA
Batalion Munulogo Mbiapigu melaporkan melalui
Telepon selulernya dari Komadan Batalion Odiut kogeya mengklaim
Kami telah menembak satu pesawat di desa mbugimigi jatu di agapa tadi pagai pukul: 07:39 . Wpb.

kami sudah siap menunggu sejak dari Tanggal 12 September 2021 yang lalu namun dia lolos hingga saat ini baru kami tembak kata, Ondiut kogoya Kepada Awak Media The TPNPB-OPMNEWS dari Sugapa Intan Jaya, Papua.

Kami Pimpinan Komadan Batalion
TPBPB-OPM KODAP VIII INTAN JAYA
BATALION: MUNILOHO MBIAPIGU
Komanda batalion: AYON ZAGANI/KOPI BAKAR dan
komandan operasi: ONDIUT KOGEYA siap bertanggung jawab atas Penembakan terhadap Pesawat tersebut.

Menurut Komadan Batalion AYON SAGANI melaporkan bahwa Kami menembak Pesawat bukan hal baru mendadak.

Pimpinan kami Komando Nasional KOMNAS TPNPB-OPM sudah berulang kali menjampaikan kepada Perusahan Milik maskapai penerbangan Sipil di Tanah Papua bahwa apabila Pesawat berbadan Kecil mengangkut Aparat Negara dalam hal ini TNI-POLRI maka TPNPB-OPM siap tembak .

Oleh sebab itu sesuai dengan Perintah kami sudah lama ikuti Pesawat kecil ini selalu mendorop Pasukan Non Organik ke tempat terpencil pedesaan maka kami Tembak tuturnya.

Demikian laporan dari Komadan BATALION: MUNILOHO MBIAPIGU

AYON SAGANI
==============
Penanggung jawab Komando Daerah Pertahanan Kodap VIII Komambu INTANJAYA

Brigadir Jenderal
Sabinus Waker
====================
Panglima.

Team Editor:Awak Media The TPNPB-OPMNEWS.

Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir KOMNAS TPNPB OPM Sebby Sambom, Dan Terima kasih atas kerja Sama Yang baik.

11/09/2021

TPN-PB OPM kembali menembak mati 6 anggota TNI/Polri Di Intan jaya-Papua.

11/09/2021

Jubir TPN-PB OPM Sebby Sambom, Peryataan tegas kepada Orang Papua ,Segera Hentikan menjadi agen Informan untuk intelijen Indonesia

07/09/2021

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)
Mengatakan bahwa Pembukaan Undang Undang TH 1945 Tidak Berlaku bagi Papua.

Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Akan tetapi, Ginting menyebut orang Papua hingga kini tidak diberi kebebasan untuk menentukan kemerdekaannya sendiri lewat referendum.

Sumber :https://jubi.co.id/aktivis-fri-wp-kesakralan-pembukaan-uud-1945-tak-berlaku-untuk-papua/amp/

06/09/2021

06/09/2021
Jubir TPN-PB OPM :Sebby Sambom, Mengeluarkan Peringatan tegas kepada Pemerintah Indonesia.

Aparat militer indonesia melakukan operasi militer yang masif di sorong selatan maybrat. Segera menghentikan operasi militer.

02/09/2021

The TPNPB-OPM NEWS dari Kepala Burung Sorong Raya

Hari ini 02/8/2021 pukul 03:53 Subuh
Pembunuhan 5 Anggota TNI polri di bunuh oleh Pasukan TPNPB-OPM Kodap 4 sorong raya .
Dalam kontak tembak tersebut
3 orang Pasukan TNI-Polri tewas dan dua kritis masih bernapas tapi tidak ada harapan juga.

Inofo lengkap akan menyusul

Team Editor :Awak Media The TPNPB-OPMN

27/08/2021

Kami sedang berperang di Papua dan Ndugama Kekuatan Kami Hanya Doa Rakyat Papua dari Sorong Sampai Samarai, Kami tidak menggunakan Senjata Canggih, perangkat deteksi Canggih modern, dan Fasilitas Militer Canggih.

Dan Kami melihat bahwa semua pernyataan Militer Indonesia hanyalah alasan untuk Operasi Militer besar-besaran di Wilayah Ndugama dan Wilayah Ilaga Puncak Papua.

Padahal, Pemerintah Indonesia sendiri perlu menyadari bahwa Perjuangan Rakyat Papua adalah Perjuangan Iman bersama dengan Perjuangan Ideologi Kemerdekaan dan bukan soal makan dan minum.

Semua yang disampaikan Pemerintah Indonesia kepada Panglima Militer TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Darakma adalah salah dan menjadi alasan aparat keamanan melakukan Operasi Besar-besaran.

Jenderal Egianus Kogeya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM)

Sumber : TPNPB

24/08/2021

Yahukimo 23/08/2021
TPN-PB OPM Telah berhasil menembak 4 anggota Aparat Nemangkawi Indonesia .

21/08/2021

Satu Senyata, Satu Komando Lawan Indonesia sampai Papua Merdeka.

21/08/2021

Siaran pers : Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal di Intan Jaya Papua.

Sumber:https://pusaka.or.id/2021/08/siaran-pers-terungkap-indikasi-kepentingan-ekonomi-dalam-serangkaian-operasi-militer-ilegal-di-intan-jaya-papua/

20/08/2021

The TPNPB-OPM NEWS

Hari ini Tanggal 20 Agustus 2021

Laporan Resmi dari lapangan Komadan Pengendali Perang Numbungga Telenggen di bawa Pimpinan komadan Operasi umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen melaporkan situasih saat ini masih dalam kontak Senjata antara Pasukan TPNPB-OPM dan Pasukan TNI-POLRI

Satu anggota TNI TERTEMBAK di kodim ilaga Jam 06:15 subu pagi dan 5 orang tewas selama dari tanggal 16 sampai 20 Agustus 2021

Ilaga 19/08/2021, kata numbuk telengen, Satu anggota TNI tertembak di kodim ilaga. Saya dan pasukan kami masuk kota dan tembak, kami tetap lawan musuh kami di hutan maupun dikota.

Di kabupaten puncak papua adalah wilaya perang itu komandan opera TPNPB sudah umumkan, kami tetap perang di mana itu sikap kami tidak akan pernah berhenti tutur Numbungga Telenggen Komadan pengendali perang melaporkan kepada Awak Media The TPNPB-OPM News melalui Tlpn sambungan dari Ilaga Puncak Papua.

Ilaga 20/08/2021. Numbuk Telengen menghubungi kepada mananjemend TPNPB bahwa Satu anggota TNI TERTEMBAK di kodim ilaga Jam 06:15
5 orang tewas

Serangan balasan TNI Seorang ibu berusia 25 tahun kenah peluruh di jalan, TNI tidak pandang antara pasukan TPNPB maupun masyarakat mereka
Akhirnya seorang ibu kenah peluruh.

Sementara perang Masih berlanjut
Demikian laporan dari lapangan Komadan Operasi Umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.

Sumber :Awak Media TPNPB-OPM NEWS

16/08/2021

Hari ini dua tahun yang lalu menandai hari ketika indonesia memanggil Orang Papua dengan kata monyet tetapi kami Orang papua Melanesia.

15/08/2021

[*Undangan Peliputan & Seruan Aksi*]

Kepada YTH:
*Pimpinan Redaksi Media Cetak, Elektronik, online*
Di
Tempat

Penangkapan Viktor Yeimo pada 9 Mei 2021 dengan dalil kasus Rasisme 2019 adalah bukti Negara Indonesia menghidupkan isu rasial di kalangan rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Padahal kasus rasisme tersebut telah dijalani di hadapan hukum oleh tujuh tahanan rasis, dengan putusan Majelis Hakim di Pangadilan Negeri Balik Papan, Kalimantan dengan tuntutan pasal makar yang terjadi di tanah Papua. Tetapi karena tekanan masa rakyat Papua, solidaritas rakyat membuat ketujuh tahanan politik tersebut di vonis 8-11 bulan penjara dan jauh dari tuntutan 15-20 tahun dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Proses rasis bermula akibat sikap segelintir rakyat Indonesia dan oknum militer, yang melakukan persekusi dan perlakuan rasis dengan label “Usir Monyet” terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang berturut-turut pada tanggal 15-17 Agustus 2019. Akibat aksi rasis tersebut mendorong seluruh rakyat Papua melakukan protes di berbagai wilayah Tanah Papua, di 42 Kabupaten/Kota di Tanah Papua, 17 Kota di Indonesia dan 5 kota di luar negeri dengan tuntutan Lawan Rasisme dan Berikan Referendum bagi Rakyat Papua. Perlawanan tersebut mendorong aparat bertindak represif dengan menangkap tujuh orang yang di tuduh sebagai dalang penghasutan demonstrasi damai di Papua selama Agustus-September 2019. Dan dipindahkan ke Balik Papua dengan alasan keamanan! Sikap rasis negara dipertegas dengan mengirim 6500 personil Polisi Brimob dan Tentara yang bertugas pada ribuan Pos Militer dadakan hampir di seluruh Tanah Papua, dengan alasan mengamankan situasi kekacaun skala besar di Papua. Akibat pola represif militer tersebut, terjadi pemenjaraan sewenang-wenang terhadap 72 rakyat Papua yang divonis makar, penghilangan nyawa terhadap 35 orang Papua, 30 diantaranya di tembak mati, 284 orang terluka, terjadi pengungsian skala besar (22.800 jiwa) di Nduga, exdodus ke Papua dari 6000 pelajar dan mahasiswa Papua yang menimba ilmu di wilayah Indonesia hingga 23 kasus penyerangan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Dampak represif tersebut terjadi pada periode Agustus-Desember 2019. Sedangkan aktor-aktor dibalik peristiwa rasis tersebut masih dipelihara oleh negara hingga sekarang, tanpa ada penyelesaian di hadapan hukum sebagai jalan untuk rasa adil terhadap rakyat Papua korban rasial.

Menjelang berakhirnya Otonomi Khusus di Tanah Papua tahun 2021 juga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021, mendorong negara melakukan berbagai macam pra kondisi untuk mencegah perlawanan rakyat Papua, mulai dari Pelabelan Teroris terhadap organisasi perjuangan Pembebasan Papua, Jaringan Internet di takedown di Jayapura dan sekitarnya sejak 1 Mei 2021 hingga 7 Juni 2021 dan juga lockdown lokal yang diperketat dengan berbagai macam administrasi yang mempersempit ruang gerak dikalangan rakyat Papua hingga Viktor Yeimo ditangkap.

Setelah ditangkap dan dipenjara, tindakan Mal Administrasi terus di lakukan oleh aparat penegak hukum(penyidik), mulai dari penahanan di rutan mako Brimob dengan alasan tahanan Polda Papua penuh, pembatasan kunjungan keluarga, rohaniawan, petugas kesehatan dan pendamping hukum untuk melakukan check-up medis rutin terhadap VY yang memiliki riwayat sakit paru dan maag. Sikap mal administrasi dan abai terhadap VY makin terlihat jelas setelah foto keadaan terakhirnya tersebar luas di berbagai platform media sosial yang membuat kuatir berbagai kalangan terhadap kesehatan VY dan juga penanganan perkara hukum yang semakin memberatkan dia yang merupakan korban rangkaian peristiwa rasis.

Melihat situasi dan perkara diatas, maka atas nama IPMAPA Se-Surabaya, AMP Serta 111 organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otonomi Khusus Jilid Dua, dengan 714.066 suara rakyat, menyatakan sikap:
Segera Bebaskan Viktor Yeimo tanpa SYARAT. Karena VY bukanlah pelaku, melainkan korban rasis terstrukrut dan masif yang terjadi terhadap orang asli Papua.

Mendeklarasikan 16 Agustus sebagai hari Rasisme Indonesia terhadap rakyat Papua.
Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.

TITIK KUMPUL: ASRAMA PAPUA SURABAYA

SASARAN AKSI: POLDA JAWA TIMUR

HARI/TANGGAL: SENIN, 16 AGUSTUS 2021

WAKTU: 08:00 WIB-SELESAI

Atas Nama IPMAPA Se-Surabaya, AMP Serta 111 Organisasi dan 714.066 Suara Rakyat Papua,
Petisi Rakyat Papua(PRP) Tolak Otonomi Khusus Jilid II.

Sumber :Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

16/07/2021

Perpanjangan Otsus Papua disahkan:
dari Jakarta, oleh Jakarta, untuk Jakarta.

Segera Gugat di meja PBB
erjuangan Papua merdeka tak akan meredamkan melalui perpanjangan Otsus.
Kebebasan Papua Merdeka adalah mutlak keluar dari jajahan kolonial sehingga orang papua segera bentuk barisan lawan dan lawan.

04/07/2021

Selamat pagi Papua.
Kami tak lupa kebiadaban negara kolonial indonesia atas pelanggaran HAM berat di BIAK 6 juli 1998.
NKRI dan Presiden segera Bertanggung jawab!! Dan
Segera kembalikan hak politik orang papua seperti bangsa lain.