Website Sang Pencerah, Sentolo (2025)

01/06/2025

Hadapi Ancaman Megathrust, Ponpes Sang Pencerah & SMK Muh Petahanan Selenggarakan Simulasi Penanggulangan Bencana

Kebumen (31/5) Pondok pesantren sang pencerah dan SML Muhammadiyah petanahan kebumen selenggarakan simulasi penanggulangan bencana gempa bumi & tsunami pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 15.30 – 17.30 WIB di komplek Pondok Pesantren dan SMK Muhammadiyah petanahan. Pondok Pesantren dan SMK Muh yang berjarak 3 KM dari pantai selatan jawa ini sebelumnya telah mendapatkan pendampingan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) dari lembaga resiliensi bencana (LRB) – MDMC PP muhammadiyah didukung oleh Baznas dan PCM Petanahan selama 5 hari baik online maupun offline dari tanggal 26 Mei sampai dengan 31 Mei 2025 denagn fasilitator Budi Santoso, Wahyu Heniwati, Agus Widodo dan fahrul Ozi.. Simulasi diikuti oleh 250 peserta dari Pondok Pesantren Sang Pencerah, Guru dan Siswa SMK Muh Petanahan,, RS PKU Muhammadiyah Petanahan, MDMC Kebumen dan LLHPB Aisyiyah Kebumen.

Ketua MDMC PP Muhammadiyah , Kyai Budi Setiawan saat membuka simulasi menyampaikan pentingnya pondok pesantren muhammadiyah dan sekolah muhammadiyah untuk mengimplementasikan satuan pendiidkan aman bencana (SPAB), dari mulai mengenal risiko bencana, merencanakan mitigasi struktural dan non struktural, membuat standar penanganan bencana, membentuk tim siaga bencana dan menguji kesiapsiagaan bencana dengan simulasi penanggulangan bencana. MDMC berterimakasih kepada Baznas yang telah mendukung kegiatan pelatihan fasilitator SPAB berbasis Pomdolk pesantren ini , bahkan sampai pada tahap simulasi penanggulangan bencana.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kab Kebumen Drs UDY CAHYONO, M. Si mengatakan daerah kebumen merupakan salah satu daerah di jawa tengah yang memiliki ancaman gempa dan megathrust, jadi kalau hari ini Pondok Pesantren Sang Pencerah dan SMK Muhammadiyah Petanahan selanggarakan similasi penanggulangan bencana gempa bumi dan mehathrus sudah tepat sebagai bagian dari strategi penyelamatan secara mandiri saat bencana terjadi. BPBD Kab. Kebumen mengapresiasi program MDMC dan PCM Petanahan yang telah selenggarakan kegaitan SPAB ini.

Ketua PCM Petanahan , dr. Hasan Basuni mengatakan Pondok Pesantren Sang Pencerah dan SMK Muh Petanahan merupakan salah satu amal usaha muhammadiyah di cabang petanahan yang sudah lama berniat selengarakan pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan bersyukur MDMC PP muhammadiyah memberikan pendampingan SPAB selama 6 hari dimulai dari mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren muhammadiyah se Kab kebumen dan SMK Muh Petanahan untuk mengenal ancamana , kerentanan dan kapasitas bencana dan memahamkan tentang kewajiban manusia untuk berikhtiar selenggarakan kesiapsiagaan bencana karena gempa dan tsunami adalah peristiwa alam yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT.

29/05/2025

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (27/5/2025).

Dalam pertemuan itu, Kasad membicarakan peran penting dan kolaborasi antara TNI dan Muhammadiyah dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Dalam sambutannya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan, rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si beserta jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ia juga mengungkapkan kekagumannya atas kiprah dan kebesaran Muhammadiyah yang senantiasa hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia.

Kasad menegaskan, bahwa TNI, khususnya TNI AD membuka diri untuk belajar dari Muhammadiyah, terutama dalam hal pengelolaan pendidikan, mulai dari PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah menengah hingga perguruan tinggi di bawah Yayasan Ahmad Dahlan.

Jenderal Maruli juga menyampaikan kekagumannya terhadap sosok Jenderal Besar Sudirman yang merupakan figur sentral dalam sejarah TNI dan juga kader Muhammadiyah.

Ia mendorong agar TNI AD di seluruh Indonesia terus menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan Muhammadiyah yang telah terbukti memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Dalam pertemuan yang penuh kehangatan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, bahwa Muhammadiyah memiliki kedekatan sejarah dan nilai perjuangan yang sama dengan TNI.

Ia menyoroti bahwa hubungan tersebut telah terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa pascakemerdekaan.

Haedar menyebut bahwa kelahiran TNI tidak bisa dilepaskan dari sosok Jenderal Besar Sudirman yang merupakan kader tulen Muhammadiyah.

Sebelum menjadi Panglima Besar, Jenderal Sudirman adalah kader Pandu Hizbul Wathan (HW) dan juga pendidik di sekolah Muhammadiyah.

Selain itu, Muhammadiyah juga menunjukkan peran aktifnya dalam perjuangan fisik melalui pembentukan Askar Perang Sabil di Yogyakarta.

“Kita pernah membentuk Askar Perang Sabil pada 23 Juli 1947 ketika Agresi Militer Belanda I. Saat itu, kami mendukung penuh perjuangan TNI dalam pergerakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan,” ujar Haedar.

Ia menambahkan, bahwa pembentukan Askar Perang Sabil merupakan bukti nyata bahwa Muhammadiyah tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, tetapi juga turut serta secara langsung dalam perjuangan fisik bersama TNI dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menutup pertemuan, Haedar menyampaikan, rasa bahagianya atas kunjungan Kasad dan jajaran TNI AD ke Kantor PP Muhammadiyah.

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi ruang yang mempererat silaturahmi dan membuka jalan untuk berbagi pandangan serta memperkuat semangat kebangsaan.

Selain melakukan silaturahmi dengan Pimpinan Muhammadiyah, Kasad juga berkesempatan meninjau rudal panggul “Merapi” hasil pengembangan Pusat Riset Center for Integrated Research and Innovation (CIRNOV) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sebagai Universitas di bawah naungan Muhammadiyah pada Rabu, 28/5/2025.

Kasad secara khusus mengapresiasi keberhasilan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang telah mampu mengembangkan teknologi tersebut, sehingga menjadi sebuah capaian yang dinilainya sangat penting dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan nasional.

29/05/2025

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mendukung Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, ia menegaskan peluang tersebut bisa terjadi jika Israel berhenti menjajah Palestina dan mengakui kemerdekaannya.

"Oleh karena jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina," ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Kamis, 29 Mei 2025.

Anwar Abbas kembali menekankan bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Ia juga mengecam keras tindakan Israel yang sudah menjajah Palestina.

Ia meminta agar Israel mempertanggungjawabkan tindakan buruk yang selama ini dilakukan kepada rakyat Palestina

"Sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Disamping itu Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto, menyatakan pemerintah Indonesia membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, dengan syarat jika Israel mengakui kemerdekaan penuh bagi Palestina.

Hal tersebut ditegaskannya dalam Joint Press Statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2025.

“Di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar,” kata Prabowo dalam konferensi pers.

29/05/2025

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung amandemen Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dukungan itu disampaikan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Muhammadiyah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (27/5/2025).

MoU tersebut menandai kemitraan strategis antara kedua lembaga dalam memperkuat pengawasan persaingan usaha serta mendorong kemitraan yang sehat bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir. Agenda ini disaksikan oleh jajaran pimpinan kedua institusi serta perwakilan dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Fokus utamanya adalah peningkatan pemahaman, advokasi, dan pengawasan atas prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ketua KPPU yang akrab disapa Ifan, menyebut bahwa kolaborasi kedua pihak tidak hanya sebatas kelembagaan, tetapi juga membawa misi dakwah dan nilai-nilai keadilan sosial. “Penguatan literasi ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari ketimpangan struktural merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dalam bidang ekonomi,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (27/5/2025).

29/05/2025

Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook pada 2019–2022.

“Tergantung kebutuhan penyidik, pihak mana pun bisa saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, di Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Hal itu merespon adanya penggeledahan dua rumah milik mantan stafsus Nadiem yakni: Jurist Tan dan Fiona Handayani pada 21 Mei 2025. Dari apartemen Fiona, penyidik menyita satu unit laptop dan tiga telepon seluler. Sementara dari rumah Jurist, penyidik menyita dua harddisk eksternal, satu flashdisk, satu laptop, dan 15 buku agenda.

Kasus ini masih di tahap penyidikan umum, tapi jaksa menyebut telah ditemukan indikasi tindak pidana dalam pengadaan laptop itu yang merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan semasa Nadiem menjabat. Program ini menelan anggaran hingga Rp 9,9 triliun, dengan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp 6,3 triliun.

Kejagung menilai pengadaan Chromebook tidak sesuai dengan rekomendasi hasil uji coba 1.000 unit laptop serupa pada 2018–2019. Uji coba menyimpulkan penggunaan Chromebook tidak efektif karena keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah daerah.

Tim teknis pun merekomendasikan penggunaan laptop berbasis sistem operasi Windows. Namun, rekomendasi itu tidak dijalankan.

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat yang mengarahkan tim teknis pengadaan agar tetap mengunggulkan Chromebook. Caranya dengan mengubah kajian teknis yang menolak penggunaan sistem operasi Chromebook.

Saat ini penyidik masih mendalami siapa sosok yang mengorkestrai pemufakatan jahat pengadaan Chromebook tersebut. “Setelah ditelaah dan dilakukan penyelidikan, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga ditingkatkan ke penyidikan,” katanya.

29/05/2025

Terima kunjungan Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KASAD), Letjen TNI Maruli Simanjuntak di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yogyakarta pada Selasa (27/5), Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sebut Muhammadiyah miliki kedekatan dengan TNI.

Haedar menyebut, sejarah kelahiran TNI yang didalamnya ada sosok Jendral Besar Sudirman menjadi salah satu simpul pengikat kedekatan antara Muhammadiyah dengan TNI. Sebagaimana diketahui, Jenderal Sudirman adalah kader Muhammadiyah.

Sebelum terjun ke medan perang melawan penjajah, Jenderal Sudirman merupakan kader Pandu Hizbul Wathan (HW) sekaligus pendidik di sekolah Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga ikut dalam perang melawan penjajah melalui dibentuknya Askar Perang Sabil di Yogyakarta.

“Kita pernah membentuk Askar Perang Sabil di 23 Juli 1947 ketika Agresi Belanda I. Di mana kami membantu TNI sepenuhnya dalam gerakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan,” katanya.

28/05/2025

Makelar Muhrijan alias Agus mengungkapkan kesepakatannya dengan sejumlah agen untuk melindungi situs-situs judi online (judol) agar tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Hal ini Agus ungkapan saat dihadirkan sebagai saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dengan terdakwa Darmawati kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) situs judi online (judol). Hubungan Agus dan Darmawati adalah pasangan suami istri (pasutri). Dalam perkara perlindungan situs judol, Agus berperan sebagai penghubung antara agen dan pegawai Komdigi untuk melindungi situs judol

Dia menetapkan tarif sebesar Rp 10 juta per situs kepada para agen. Sementara kepada pegawai Kementerian Kominfo, Agus menyebutkan tarif sebesar Rp 8,5 juta per situs.

“Ya jadi saya jual sama agen Rp 10 juta. Saya setor ke Komdigi Rp 8,5 juta. Jadi, saya ambil Rp 1,5 juta,” ungkap Agus dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (27/5/2025). Agus sendiri telah terlibat dalam praktik melindungi situs judi online agar tidak diblokir oleh kementerian terkait sebagai penghubung sejak Maret 2024, hingga akhirnya ditangkap pada November 2024. (kompascom)

28/05/2025

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai hampir Rp 10 triliun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Kemendikbudristek) tahun 2019-2023 yang diduga melibatkan anak buah Menteri Nadiem Makarim mengejutkan publik.

Kasus korupsi program digitalisasi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019-2022 tersebut diusut Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Agung sudah menggeledah 2 apartemen anak buah Mendikbudristek Nadiem Makarim saat itu, untuk mendalami kasus ini, Senin lalu.

Yakni, Apartemen Kuningan Place milik Staf Khusus Nadiem Makarim berinisial FH dan Apartemen Ciputra World 2 milik Staf Khusus Nadiem Makarim berinisial JT.

27/05/2025

Idul Adha bareng

Ada komentar?
Hehe

27/05/2025

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, angkat bicara soal wacana pengurangan masa tinggal jemaah haji RI selama 5-10 hari pada musim ibadah haji 2026. Wacana ini disampaikan Badan Penyelenggara (BP) Haji.
"Sama ini jadi itu kan usulan yang perlu dikaji dengan seksama dan dalam tempo yang lama," ujar Haedar saat ditemui di Kasihan, Bantul (25/5/2025).

"Kenapa? Karena haji itu ibadah yang penyelenggaraannya banyak titik-titik krusial, banyak titik-titik kritis, titik-titik darurat. Sehingga soal mau 20 hari atau 30 hari, dan seterusnya nanti dikaji bareng-bareng," lanjutnya.

Haedar menuturkan untuk mengambil keputusan rencana pemangkasan lama ibadah haji tidak mudah. Harus melalui proses, dan diperlukan penyesuaian dengan karakter masyarakat Indonesia.

"Lalu diambil keputusan bersama yang nanti melibatkan DPR. Karena kan ternyata rumit sekali, bahkan istilahnya tidak ada sistem penyelenggaraan ibadah yang penyelenggaraannya berubah setiap tahun," tutur Haedar.

Coba sistem Syarikah, sistemnya bagus tapi persepsi masyarakat bisa berubah. Kedua, masyarakat kita ini masih masyarakat paguyuban yang mungkin juga didukung oleh berbagai hal, maka perlu penyesuaian," tegasnya.

Sebelumnya, BP Haji mengungkapkan alasan di balik rencana pemangkasan waktu haji dengan alasan menelan cukup banyak biaya. Meski begitu, Haedar menegaskan wacana ini perlu untuk dikaji ulang.

"Saya nggak bisa masuk soal anggaran karena wilayahnya haji, apalagi ada Badan Haji. Kuncinya dikaji bersama," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, menargetkan pengurangan masa tinggal jemaah haji RI selama 5 hingga 10 hari pada musim ibadah haji 2026. Dia menyampaikan itu dalam merespons usulan berbagai pihak untuk memangkas masa tinggal jemaah.

"Jadi kemungkinan mungkin tahun depan bisa kurang 5 syukur 10 hari. Kemudian tahun berikutnya kurang lagi dan kurang lagi dan pada akhirnya kita mencapai angka yang ideal," kata Gus Irfan dilansir CNN News, Rabu (21/5).

Gus Irfan mengaku telah merencanakan pemangkasan masa tinggal jemaah haji asal RI tersebut. Dia berupaya mengurangi masa tinggal jemaah itu karena menelan cukup banyak biaya.

"Karena kita hitung untuk konsumsi saja untuk makan 1 hari bisa hampir Rp80 miliar, sehingga itu kalau dikurangi 1 hari sudah signifikan, apalagi sampai 5-10 hari," ujar dia.

27/05/2025

Nama Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi kembali menjadi pembicaraan terkait kasus judi online (judol).

Sebelumnya, ramai di media sosial rekaman suara yang diduga Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi bicara mengenai judi online (judol).

Dalam rekaman itu, Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) itu membawa-bawa nama Menko Polkam Budi Gunawan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pusaran kasus judol di Indonesia.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menegaskan bahwa pihaknya bakal melaporkan Budi Arie Setiadi ke Polisi lantaran dianggap menyebarkan fitnah.

27/05/2025

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mendesak agar permasalahan penyajian menu non-halal oleh restoran Ayam Goreng Widuran dibawa ke jalur hakum. Anwar Abbas menilai pengakuan dari pengelola restoran yang menyajikan menu non-halal tanpa mencantumkan informasi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Alasannya, Anwar menyebut tindakan pengelola restoran telah melanggar Undang-Undang Jaminan Produl Halal. “Pihak penegak hukum harus memproses kasus Ayam Goreng Widuran sebagaimana mestinya,” ujar Anwar dalam keterangan resmi pada Senin, 26 Mei 2025.

Ia menyatakan pengelola restoran tidak bisa berdalih dengan mengatakan tak mengetahui ketentuan pencantuman informasi mengenai unsur non-halal dalam sebuah makanan. Pasalnya, UU JBH telah berlaku sejak 2014. Sementara, kata Anwar, informasi label non-halal yang dipasang oleh restoran Ayam Goreng Widuran dilakukan baru-baru ini setelah diprotes oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, Anwar menilai ada unsur kesengajaan dari pengelola restoran yang telah beroperasi sejak tahun 1973 di Kota Solo, Jawa Tengah, tersebut. “Jika si pelaku mengatakan dia tidak tahu maka ketidaktahuan yang bersangkutan tidak akan bisa membebaskannya dari jeratan hukum,” tutur Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Ia juga menyebut ada pembiaran yang dilakukan oleh pengelola restoran karena tak memperingatkan konsumen muslim ketika menikmati Ayam Goreng Widuran. Bila restoran berniat transparan terhadap status non-halal tersebut, Anwar berujar semestinya pengelola mengatakan secara jelas kepada konsumen yang mengenakan atribut Islam, misalnya perempuan yang berhijab. “Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi.”

Website Sang Pencerah

01/06/2025

29/05/2025

29/05/2025

29/05/2025

29/05/2025

29/05/2025

28/05/2025

28/05/2025

27/05/2025

27/05/2025

27/05/2025

27/05/2025

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category