
13/03/2023
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara berpotensi menggusur masyarakat adat dari tanah leluhurnya.
Aksi lancung para spekulan yang mencaplok tanah masyarakat adat memperkeruh situasi.
Komitmen pemerintah mengakui hak ulayat masyarakat adat masih minim.
RUU Masyarakat Adat, yang diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk menjembatani negara dengan masyarakat adat, tak kunjung disahkan.
Posisi masyarakat adat bakal kian terjepit setelah PP Nomor 12 Tahun 2023 terbit mengatur pemberian izin bagi pelaku usaha di IKN.
Lonceng kematian masyarakat adat sudah dimulai sejak pembangunan ibu kota baru bergulir.
Negara, yang semestinya hadir melindungi hak masyarakat adat, justru menjadi aktor yang membuat komunitas adat angkat kaki dari tanah leluhurnya.
Baca editorial Koran Tempo selengkapnya di: http://bit.ly/3T9dk5e
Masyarakat adat di kawasan inti proyek Ibu Kota Negara terancam tergusur. Korban pertama proyek ibu kota baru.