Jangan rusak Nama Papua dengan Mabuk ๐ฅฒ
Hanya karena kelakuan satu atau dua orang, citra masyarakat Papua sering kali dirusak dengan anggapan negatif, seperti pemabuk atau pembuat onar. Ingatlah, ketika ada tindakan buruk, orang biasanya tidak menyebut nama pelaku, tetapi langsung menggeneralisasi dengan mengatakan "orang Papua." Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga nama baik Papua, terutama saat berada di daerah orang lain. Jika minum-minum pun, sebaiknya tetap tenang dan melakukannya di rumah, bukan dengan berkeliaran di luar. Dengan menjaga sikap dan perilaku, kita bisa melindungi kehormatan dan nama baik Papua.
๐ฅฒ๐ญ
Sumber : https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7749703/viral-pria-palak-hingga-rusak-mobil-di-bandung/amp
#JagaNamaBaikPapua
#BanggaJadiOrangPapua
#HormatiSesama
#PapuaDamai
#CitraPositifPapua
#SikapBijak
#BersamaUntukPapua
@penggemar berat pengikut Melendik 01 Munik
Persipura selalu di hati! Menjadi seorang kapten bukanlah hal yang mudah, butuh dedikasi, kerja keras, dan jiwa kepemimpinan. #Boaz_Solossa #LegendaPersipura
#PersipuraJayapura #BoazSolossa #LegendaSepakBola #KaptenHebat #TanahPapua #SepakBolaIndonesia #MutiaraHitam #PersipuraSelaluDihati
@penggemar berat pengikut Melendik 01 Munik
๐๐ฉต๐ฉต๐ฉต
Mengapa OPM/TPNPB Tidak Kehabisan Amunisi?
Salah satu alasan mengapa Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak pernah kehabisan amunisi diduga berasal dari keterlibatan oknum aparat TNI yang secara diam-diam menjual senjata dan amunisi kepada mereka. Motif di balik tindakan ini bisa beragam, seperti tekanan ekonomi, ketidakpuasan terhadap gaji, atau kebutuhan pribadi. Namun, ironisnya, tindakan ini justru memberikan OPM/TPNPB alat yang kemudian digunakan untuk menyerang kembali aparat keamanan dan menciptakan ketegangan di Papua.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena melibatkan pelanggaran hukum, etika, dan pengkhianatan terhadap tugas utama aparat, yaitu melindungi bangsa dan negara. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan untuk mencegah situasi ini berulang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
1. Kesejahteraan Aparat di Papua
Penempatan aparat di daerah konflik seperti Papua membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi kesejahteraan, dukungan psikologis, maupun fasilitas. Dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan dasar mereka, diharapkan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu tindakan seperti penjualan senjata ilegal.
2. Pengawasan Ketat dan Penegakan Hukum
Pemerintah dan institusi militer harus memperketat pengawasan terhadap distribusi senjata dan amunisi. Selain itu, setiap oknum yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan wewenang harus dikenai sanksi hukum berat untuk memberikan efek jera.
3. Peningkatan Pengawasan Internal
Sistem pengawasan internal di tubuh aparat keamanan harus diperkuat untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi logistik militer, termasuk pelacakan amunisi, menjadi langkah penting dalam hal ini.
4. Pendekatan Komprehensif di Papua
Penanganan konflik di Papua tidak hanya sebatas langkah militer, tetapi juga harus mencakup pendekatan dialog, pembangunan ekonomi, dan p
Merujuk pada beberapa ayat dalam Alkitab yang membahas tentang tanda-tanda akhir zaman,
Yesus berkata dalam Lukas 17:26-30:
"Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia: mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot: mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri-Nya."
Penjelasan:
1. Zaman Nuh: Orang-orang hidup seperti biasaโmakan, minum, kawinโtanpa menyadari kehancuran yang akan datang. Mereka tidak peduli pada peringatan Nuh hingga air bah datang.
2. Zaman Lot: Hidup masyarakat penuh dosa, termasuk kebejatan moral, seperti pernikahan sesama jenis, yang menjadi ciri kota Sodom dan Gomora (Kejadian 19). Dosa-dosa ini akhirnya mendatangkan hukuman berupa hujan api.
Yesus menggunakan perbandingan ini untuk menggambarkan kondisi manusia pada akhir zaman. Banyak orang akan hidup tanpa mempedulikan kebenaran atau tanda-tanda peringatan Tuhan hingga tiba-tiba datangnya penghakiman.
Apakah ini tanda akhir zaman?
Matius 24:36: "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri."
Ini mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun tahu kapan akhir zaman tiba. Namun, Yesus memberikan tanda-tanda seperti yang Anda sebutkan sebagai peringatan agar kita berjaga-jaga dan hidup dalam pertobatan.
Pesan Utama: Sebagai orang percaya, fokus kita bukan hanya pada tanda-tanda zaman, tetapi juga pada mempersiapkan diri dalam iman, ketaatan, dan hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan untuk tetap berjaga-jaga, seperti tertulis dalam Matius 24:42:
"Karena itu berjaga-j
Tidak ada KKB di Papua
"Masyarakat Indonesia perlu memahami bahwa di Papua sebenarnya tidak ada istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah tersebut merupakan label yang diberikan oleh pemerintah. Namun, secara faktual dan historis, kelompok yang sering disebut KKB adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Penggunaan istilah KKB mencerminkan pendekatan pemerintah yang kurang komprehensif terhadap persoalan di Papua. Pendekatan ini berisiko menyederhanakan masalah dan mengabaikan akar konflik yang kompleks."
Penjelasan lebih lanjut:
1. Istilah KKB vs. OPM/TPNPB
OPM adalah organisasi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sejak 1960-an, sedangkan TPNPB adalah sayap militer yang melakukan perlawanan bersenjata. Istilah "KKB" digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menggambarkan kelompok bersenjata ini, dengan tujuan mendefinisikan mereka sebagai kelompok kriminal alih-alih gerakan politik atau militer.
2. Dampak Penggunaan Istilah KKB
Labelisasi seperti ini sering kali bertujuan untuk mengurangi legitimasi kelompok tersebut di mata publik dan internasional. Namun, istilah ini juga dapat menimbulkan masalah, karena mengaburkan akar masalah Papua, seperti tuntutan otonomi, keadilan sosial, hak atas sumber daya alam, dan pelanggaran HAM.
3. Akar Konflik Papua
Konflik di Papua tidak hanya tentang kekerasan bersenjata, tetapi juga menyangkut isu sejarah integrasi Papua ke Indonesia, ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Menyebut mereka sebagai "KKB" saja tidak menyelesaikan inti masalah dan justru dapat memperburuk situasi.
Dengan memperjelas terminologi dan memahami konteks sejarah serta politik, pendekatan yang lebih menyeluruh dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Papua secara damai dan berkelanjutan.
https://jubi.id/nasional-internasional/2024/panglima-tni-jelaskan-kkb-di-papua-kembali-disebut-opm/
#PapuaDamai
#OPMdanTPNPB
" ORANG PAPUA STOP MIRAS "
Himbauan Ketua Majelis Papua Tengah
Ketua Majelis Papua Tengah mengimbau agar para bupati, khususnya di wilayah Timika dan Nabire, segera mencabut izin penjualan minuman keras (miras). Hal ini didasarkan pada banyaknya masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yang sebagian besar dipicu oleh pengaruh miras, terutama di kalangan anak-anak muda Papua.
Beliau menegaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk melindungi generasi muda dan mencegah kerusakan moral yang lebih luas. Sebagai gantinya, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.
#StopMiras
#SelamatkanGenerasiMuda
#PapuaTanpaMiras
#FokusPendidikanPapua
#KesehatanUntukPapua
#GenerasiMudaHarapanBangsa
#MajukanPapua
#PapuaDamai
#PeduliMasyarakatPapua
#StopKerusakanMoral
@penggemar berat Pengikut Melendik 01 Munik
PERNYATAAN PERHIMPUNAN PEMBELA MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (PPMAN)
Kami, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), sebagai kuasa hukum dari delapan anggota masyarakat adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage, dengan ini menyampaikan permohonan mendesak kepada pihak berwenang untuk segera menghentikan tindakan penggusuran yang terjadi di wilayah adat Suku Goban Runut dan Suku Soge Natarmage di Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Kronologi Peristiwa
Penggusuran ini terjadi pada 22 Januari 2025, meskipun proses persidangan terkait sengketa tanah antara masyarakat adat dan pihak PT. Krisrama masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sikka. Pada saat peristiwa tersebut, kelompok masyarakat yang dimobilisasi oleh PT. Krisrama dikawal oleh aparat negara, yaitu:
1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka,
2. Polres Sikka,
3. Polsek Waigete, dan
4. TNI Angkatan Darat.
Namun, sangat disayangkan, aparat negara yang hadir tidak mengambil langkah pencegahan atas penyerangan, perusakan, dan penggusuran yang dilakukan terhadap masyarakat adat.
Dampak Penggusuran
Akibat penggusuran tersebut:
50 rumah milik keluarga masyarakat adat telah dirusak, mengakibatkan kehilangan tempat tinggal.
Lahan pertanian produktif dihancurkan, termasuk ratusan pohon produktif milik warga.
Sumber penghidupan masyarakat adat musnah, menyebabkan kerugian yang sangat besar secara ekonomi, sosial, dan budaya.
Tuntutan Kami
1. Menghentikan Segera Penggusuran
Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera menghentikan tindakan penggusuran di wilayah adat tersebut hingga ada keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Sikka.
2. Perlindungan Masyarakat Adat
Kami meminta aparat negara untuk melindungi masyarakat adat dari tindakan kekerasan, intimidasi, dan perusakan di wilayah adat mereka.
3. Penyelesaian Hukum yang Adil
Kami mendesak pemerintah untuk memastikan proses hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada keadilan m
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai,mengatakan bahwa ia memiliki tiga pacar. Selain itu, ia menegaskan larangan keras kepada seluruh staf dan pegawainya untuk bermain judi online. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upayanya menjaga integritas dan moralitas di lingkungan kerja.
#NataliusPigai #MenteriHAM #IntegritasKerja #LaranganJudiOnline #BeritaTerkini #viral #fbpro
#video #reels
Kondisi Pelayanan Tidak Kondusif di RSUD Nabire, Papua Tengah: Pelanggaran Hak Asasi Manusia?
Dilaporkan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah, menjadi tidak kondusif, menyebabkan keresahan masyarakat. Berikut sejumlah masalah yang dihadapi:
1. Kekurangan Obat di Rumah Sakit
Pasien yang datang untuk berobat sering diarahkan untuk membeli obat di apotek luar karena stok obat di RSUD Nabire kosong.
Harga obat yang direkomendasikan oleh dokter di apotek luar sangat tinggi, berkisar Rp200.000 ke atas, sehingga memberatkan masyarakat.
2. Respon Masyarakat
Masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap pelayanan RSUD Nabire yang dinilai buruk dan tidak memenuhi hak dasar pasien.
Beberapa tindakan protes dilakukan karena ketidakpuasan terhadap pelayanan medis, yang dianggap tidak memadai.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Situasi ini dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas kesehatan, yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Permintaan kepada Pemerintah
Masyarakat mendesak pemerintah segera turun tangan untuk:
Memperbaiki pelayanan kesehatan di RSUD Nabire.
Menyediakan obat yang memadai dan terjangkau di rumah sakit.
Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan rumah sakit agar masyarakat tidak lagi merasa tersesat atau terabaikan.
Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis pelayanan ini guna memastikan hak kesehatan masyarakat Papua Tengah terlindungi.
#PelayananKesehatan
#RSUDNabire
#KrisisKesehatan
#PapuaTengah
#HakAsasiManusia
#AksesKesehatan
#PemerintahHarusTanggap
#KesehatanUntukSemua
#ReformasiKesehatan
#PeduliMasyarakat
Pelayanan RSUD di Papua Tengah tidak kondusif
Kondisi Pelayanan Tidak Kondusif di RSUD Nabire, Papua Tengah: Pelanggaran Hak Asasi Manusia?
Dilaporkan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah, menjadi tidak kondusif, menyebabkan keresahan masyarakat. Berikut sejumlah masalah yang dihadapi:
1. Kekurangan Obat di Rumah Sakit
Pasien yang datang untuk berobat sering diarahkan untuk membeli obat di apotek luar karena stok obat di RSUD Nabire kosong.
Harga obat yang direkomendasikan oleh dokter di apotek luar sangat tinggi, berkisar Rp200.000 ke atas, sehingga memberatkan masyarakat.
2. Respon Masyarakat
Masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap pelayanan RSUD Nabire yang dinilai buruk dan tidak memenuhi hak dasar pasien.
Beberapa tindakan protes dilakukan karena ketidakpuasan terhadap pelayanan medis, yang dianggap tidak memadai.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Situasi ini dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama hak atas kesehatan, yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Permintaan kepada Pemerintah
Masyarakat mendesak pemerintah segera turun tangan untuk:
Memperbaiki pelayanan kesehatan di RSUD Nabire.
Menyediakan obat yang memadai dan terjangkau di rumah sakit.
Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan rumah sakit agar masyarakat tidak lagi merasa tersesat atau terabaikan.
Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis pelayanan ini guna memastikan hak kesehatan masyarakat Papua Tengah terlindungi.
#PelayananKesehatan
#RSUDNabire
#KrisisKesehatan
#PapuaTengah
#HakAsasiManusia
#AksesKesehatan
#PemerintahHarusTanggap
#KesehatanUntukSemua
#ReformasiKesehatan
#PeduliMasyarakat
