24/12/2022
https://www.facebook.com/103818964781098/posts/662145438948445/?mibextid=Nif5oz
Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Sumbar dilaporkan masih bersisa Rp1,3 triliun hingga 14 Desember 2022.
Anggaran ini mandek di kas daerah, dan belum dibelanjakan oleh pemerintah alias SILPA.
Kondisi demikian pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, H.M Nurnas.
Ia mengatakan, dari Rp6,639 triliun total APBD Sumbar 2022 yang mampu dibelanjakan pemerintah baru Rp5,241 triliun.
“Tercatat yang belum direalisasikan mencapai Rp1,397 triliun. Ini angka sangat besar,” katanya pada media, Jumat (16/12).
Angka ini menurut dia, lebih tinggi dari SILPA APBD Sumbar pada tahun 2021 lalu yang mencapai Rp483 miliar.
Menurut dia, SILPA APBD 2021 merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terkakhir.
Dengan tahun 2022 yang bersisa kurang lebih 10 hari kerja ini, SILPA APBD Sumbar ini tidak hanya menjadi yang terbesar, tapi memecahkan rekor.
Nurnas menilai, SILPA ini merupakan kegagalan pemerintah Provinsi Sumbar.
Sebab kini, sebut dia, masyarakat butuh stimulan untuk mendongkrak perekonomian pasca Covid-19.
Di sisi lain, Nurnas juga menyebut bahwa Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah kurang peka lantaran besarnya SILPA tersebut.
Ia menuding kepekaan Mahyeldi adalah fakta, apalagi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada periode 2011 hingga 2014 lalu yang mencapai 95 persen.
Sementara, kata dia tahun ini, di semester I saja baru terealisasi di angka 24-26 persen.
“Dulu jika OPD tidak mampu merealisasikan di atas 95 % Gubernur Sumbar saat dijabat Irwan Prayitno marah-marah.”
“Sebab disadari dalam APBD itu ada program yang dibutuhkan oleh masyarakat,” paparnya.
Dikutip dari Singgalang, adapun sisa anggaran terbanyak berada pada Dinas Pendidikan Rp430,6 miliar (80,59%).
Kemudian diikuti oleh Dinas BMCK&TR Rp117,4 miliar (68,26%) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp77,9 miliar (65,58%), dan RSUD Moh. Natsir Rp67, 5 miliar (62,52%).
Bahkan di program unggulan (progul) di sektor pertanian, berada di posisi terbawah.
Lalu Dinas Kelautan dan Perikanan Rp41,2 miliar (54, 02%), Dinas Peternakan dan Keswan Rp36,1 miliar (56,61%).
Tanggapan Pemprov Sumbar
Terkait pernyataan Nurnas, Asisten II Setdaprov Sumbar Wardarusmen pun buka suara.
Ia menjelaskan, berdasarkan rapat dengan OPD-OPD, soal realisasi belanja di masing-masing OPD rata-rata bisa mencapai 95 persen.
Hal ini disebabkan karena banyak pekerjaan dalam proses finishing dan jelang tanggal 28 Desember dibayarkan.
“Begitu p**a belanja pegawai dan tunjangan kinerja (tukin) bulan ini belum dibayarkan.”
Mudah-mudahan tercapai apa yang menjadi target masing-masing OPD. Kita tunggu sampai 28 Desember,” sebutnya
Di sisi lain, ia memperkirakan SILPA APBD Sumbar 2022 akan berkurang dari tahun sebelumnya.
Bahkan taksiran dalam penyusunan APBD Sumbar 2023 yang disepakati bersama DPRD Sumbar.
Adapun SILPA yang digunakan untuk pembiayaan dalam APBD Sumbar 2023 diperkirakan Rp350 miliar.
Katasumbar.com