16/08/2022
Pers Rilis
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
Amerika Serikat Bertanggung Jawab Telah Menggagalkan Proses Dekolonisasi West Papua
Memperingati New York Agreement 15 Agustus 1962-2022
Proses dekolonisasi West Papua Papua berdasarkan Amanat PBB nomor 73 dan resolusi PBB 1514 tentang hak penentuan nasib sendiri sendiri bangsa Papua sengaja digagalkan oleh Amerika Serikat bersenggolan dengan Belanda dan Indonesia.
Amerika punya alasan kuat untuk mencampuri status Irian Barat. Konteks Perang Dingin, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan Amerika. Terlebih lagi, Soviet telah bermanuver untuk mendekatkan diri kepada Indonesia demi memperkuat hegemoninya.
Awal Januari 1960, misalnya, Presiden Nikita Khrushchev berkunjung ke Jakarta untuk memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS kepada Indonesia. Setahun berselang, giliran utusan Indonesia yang berkunjung ke Moskow dan mendapatkan pinjaman sebesar 450 juta dolar AS untuk membeli persenjataan dari Soviet.
John F. Kennedy sebagai Presiden AS pada 1961 membuat persaingan dengan Soviet, khususnya untuk kawasan timur jauh, semakin memanas. Kennedy langsung bergerak dengan mengirim surat pribadi kepada Presiden Sukarno (R. Z. Leirissa, Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya. Kennedy menegaskan, AS bersedia membantu Indonesia untuk mengatasi masalah Irian Barat.
Kennedy bahkan sudah menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 18 juta dolar AS untuk mengalihkan kedekatan Sukarno dengan Uni Soviet . Di sisi lain, AS menekan Belanda agar bersedia berembug dengan Indonesia untuk membicarakan status wilayah Papua bagian barat. Jika tidak, Kennedy mengancam akan menghentikan bantuan AS kepada Belanda.
Setelah Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963, kebijakan pemerintah AS di bawah pimpinan Lyndon B. Johnson berubah, termasuk mengurangi bantuan kepada Indonesia yang disetujui Kennedy. Dari pergantian rezim penandatanganan PT Freeport pada 7 april 1967 dan secara perlahan-lahan kontrak karya PT Freeport masuk untuk menggeruk emas gunung Nemanggawi. Hal tidak terlepas juga terbunuhnya Presiden Amerika Jhon F Kennedy dan lengsernya Presiden Indonesia Sukarno sang proklamator yang kemudian digantikan Soeharto.
Perundingan yang dilakukan di Villa Huntland Middlleburg, Virginia, Amerika Serikat, sejak 23 Maret 1962 itu berlangsung alot dan memakan waktu. Bahasan utamanya adalah soal Papua bagian barat (Irian Barat) yang hingga saat itu masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda.
Dari terjadinya perjanjian New York Agreement mengobarkan nasib bangsa Papua tidak terlepas juga dari perang dingin Amerika Serikat. dan Uni Soviet, kobaran bukan hanya nasib bangsa Papua tetapi lengsernya Soekarno bersama 7 jenderal korban dari konspirasi Amerika Serikat dengan isu komunis.
Dengan demikian 15 Agustus 1962 merupakan hari yang curam awal kejahatan dan terhadap bangsa Papua maka orang asli Papua lihat musuh bukan indoneisa tetapi Amerika Serikat dan PBB termasuk musuh rakyat papua .
Bahwasannya 15 Agustus adalah hari dimana Indonesia dan Belanda dibawah persetujuan PBB MENYEPAKATI sebuah perjanjian yang menjadi solusi tengah penyelesaian konflik sengketa wilayah Nederland Nieuw Guinea atau Papua hari ini.
Bahwa New York Agreement yang disepakati adalah sebuah perjanjian yang disodorkan oleh Ellsworth Bunker utusan Khusus PBB asal Amerika.
Perjanjian yang bermuatan 29 Pasal itu disepakati tanpa keterlibatan orang Papua sebagai pemilik wilayah yang bersengketa.
Mengapa orang Papua perlu mengenang hari lahirnya New York Agreement, karena perjanjian ini dibuat tanpa keterlibatan wakil resmi bangsa Papua dalam hal ini representatif bangsa Papua yang telah dipilih secara resmi sebagai wakil bangsa Papua dalam pemerintahan Nedeland Nieuw Guinea yakni anggota Niuew Guinea Raad saat itu tidak terlibat.
Asumsi yang berikut adalah bahwa perjanjian itu bermotifkan konspirasi Ekonomi Politik sehingga bangsa Papua pemilik tanah air Nedeland Nieuw Guinea pada saat itu benar-benar terabaikan dalam penyusunan dan persetujuan perjanjian itu.
Karena Amerika dan sekutunya melihat Papua dalam dua motif sehingga secara sepihak Amerika menugaskan Ellsworth Bunker perwakilan Amerika di PBB untuk mempersiapkan naskah perjanjian itu.
Motif pertama Amerika dalam pembuatan New York Agreement adalah sebagai alternatif untuk menghalangi pengaruh komunis di Pasifik, karena Soekarno memiliki hubungan baik dengan Rusia negeri beruang merah itu. Karena ekspansi Indonesia ke Papua 19 Desember 1961 yang dikenal dengan Tri Kora pada saat itu di dukung oleh Rusia dengan sejumlah alutsistanya.
Tujuan Rusia adalah membangun kekuatan armada timur Komunis di Papua dengan mengadalkan Soeharto sebagai pion Blok Kiri di Asia.
Motif lainnya adalah Ekonomi. Negara Kapitalis Amerika itu melihat masa depan Ekonominya di Papua sehingga Amerika berusaha menjadi dewa penyelamat untuk penyelesaian perselisihan-sengketa wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia. Sehingga secara diam-diam Amerika membujuk Indonesia dan Belanda untuk menyepakati perjanjian hasil rancangan mereka agar Amerika memiliki akses untuk eksploitasi SDA di Papua. Karena pada saat itu Amerika dalam kondisi perang dingin dengan blok timur-komunis sehingga ekonomi Amerika dalam kondisi tidak stabil. Untuk itu Amerika memainkan politik soft diplomatiknya membujuk Indonesia dan Belanda untuk berunding dan menyepakati perjanjian itu.
Mengapa dikatakan perjanjian itu ilegal? Karena seperti telah dijelaskan bahwa tidak ada keterlibatan wakil resmi bangsa Papua dalam proses persetujuan perjanjian itu !
Yang berikutnya adalah bahwa kesepakatan perjanjian itu telah melanggar Piagam PBB pasal 73, Resolusi 1514 tahun 1960 yang telah direalisasikan oleh Belanda sebagai penjajah yang mempersiapkan Nederland Nieuw Guinea sebagai sebuah negara merdeka.
Lebih lagi perjanjian Ilegal itu pada pasal 18 menegaskan sebuah tindakan pemilihan bebas (Act of Free Choice) atau yang dikenal dengan kata Referendum yang lasim hari ini dengan mengasumsikan keterlibatan seluruh rakyat Papua berusia dewasa 16 tahun ke atas namun hal itu tidak terealisasi.
Karena ketentuan perjanjian itu di ubah oleh Indonesia dengan metode atau tatacara Indonesia yaitu melalui sistem perwakilan yang dikenal dengan dewan musyawarah Papua (DMP) merujuk kepada Roma Agreement yang juga dibuat secara sepihak tanpa persetujuan orang Papua.
Al hasil dalam PEPERA 1969 hanya tercatat 1025 orang dari total 800000 jiwa orang Papua pada saat itu saja yang dilibatkan dalam proses PEPERA itu.
Jadi Penentuan Nasib sendiri bangsa Papua melalui sebuah REFERENDUM yang demokratis tidak pernah terjadi di tahun 1969, sehingga orang Papua tetap melihat PEPERA 1969 yang kala itu digelar sebagai sebuah kejahatan Internasional yang disembunyikan sampai dekade ini.
Kegagalan Referendum 1969 yang tidak sesuai dengan Prinsip Perjanjian New York pasal 18 itu juga yang menjadi dasar tuntutan bangsa Papua hari ini bahwa REFERENDUM belum diselenggarakan sehingga bangsa Papua memiliki hak untuk menutut adanya sebuah REFERENDUM ulang secara demokratis agar rakyat Papua dapat menentukan status masa depan politik bangsa Papua secara bebas.
Memperingati New York Agreement, kami menghimbau kepada segenap rakyat bangsa Papua di seluruh pelosok Papua untuk mengenang New York Agreement sebagai hari bersejarah dan hari mala petaka orang Papua yang perlu diingat dan dikenang serta dipegang sebagai dasar pijak kita untuk memperjuangkan hak kita bangsa Papua menentukan Nasib sendiri.
Kita akan terus berjuang berdasarkan sejarah itu sampai merebut kedaulatan bangsa kita dari tangan kolonial Indonesia.
Salam revolusi, Kita harus mengakhiri kolonialisme Indonesia di tanah Papua.
ONES SUHUNIAP
Jubir Nasional
Mengetahui
AGUS KOSSAY
KETUA UMUM KNPB
