MEDAN DAILY

25/12/2025

Aksi massa di Kabupaten Aceh Utara yang menuntut agar bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan sebagai bencana nasional, diwarnai kericuhan dengan prajurit TNI. Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis (25/12/2025).

Berdasarkan sejumlah video yang beredar dan dilihat warga, tampak prajurit TNI bersenjata laras panjang mengejar beberapa orang di tengah kerumunan massa. Aksi tersebut diduga dipicu oleh adanya peserta unjuk rasa yang membawa bendera Bulan Bintang.

Dalam rekaman video lainnya, di lokasi yang sama, terlihat ketegangan antara aparat TNI dan massa aksi. Bahkan, satu adegan memperlihatkan seorang prajurit menghujamkan popor senjatanya ke tubuh salah seorang peserta aksi, memicu kepanikan di sekitar lokasi.

Meski sempat terjadi kericuhan, massa tidak membubarkan diri. Mereka tetap menyampaikan tuntutan agar pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu sebagai bencana nasional.

Para peserta aksi menilai, hampir satu bulan pascabencana, khususnya di wilayah Aceh, penanganan dinilai masih lamban dan belum terkoordinasi dengan baik. Mereka menyebut banyak wilayah terdampak yang hingga kini masih membutuhkan bantuan dan perhatian serius dari pemerintah.

Dalam aksi yang dihadiri ratusan warga tersebut, massa juga mengibarkan bendera putih sebagai simbol tuntutan dan solidaritas terhadap korban bencana.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengibaran bendera Bulan Bintang tidak hanya terjadi di Aceh Utara, tetapi juga berlangsung di sejumlah daerah lain di Aceh, seperti Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Timur.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah daerah terkait insiden kericuhan tersebut serta langkah lanjutan atas tuntutan penetapan status bencana nasional.

25/12/2025

Situasi keamanan di Kabupaten Aceh Utara dilaporkan memanas di tengah kondisi bencana banjir besar yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani. Pasukan TNI terlibat bentrok dengan masyarakat saat berlangsung aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Utara.

Aksi tersebut dilakukan oleh massa yang mendesak pemerintah pusat agar menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang melanda wilayah Aceh pada akhir November 2025 lalu. Hingga kini, status tersebut belum diberlakukan, memicu kekecewaan dan protes dari sebagian warga.

Dalam perkembangan aksi, di sejumlah titik dilaporkan terjadi pengibaran bendera bulan bintang, yang dikenal sebagai simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aksi pengibaran tersebut kemudian mendapat respons dari aparat keamanan.

Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan tindakan penertiban oleh aparat TNI terhadap massa. Rekaman tersebut memicu beragam reaksi publik dan menjadi viral, dengan sebagian warganet menilai situasi di Aceh Utara kian sensitif di tengah penderitaan warga pascabencana.

25/12/2025

25/12/2025

25/12/2025

Perjuangan menembus keterisolasian warga terdampak banjir bandang di Aceh Tengah nyaris berujung maut. Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, hampir terjatuh ke sungai berarus deras saat meninjau langsung wilayah terdampak banjir bandang di Kecamatan Ketol, Rabu (24/12/2025).

Insiden mencekam itu terjadi ketika Muchsin Hasan menyeberangi Sungai Bergang menggunakan kabel sling darurat, satu-satunya akses yang dapat digunakan warga menuju desa-desa terisolasi. Namun, saat proses penyeberangan berlangsung, sebagian kabel sling tiba-tiba putus.

Akibatnya, tubuh Wakil Bupati sempat limbung dan nyaris terjun ke sungai berbatu dengan kedalaman serta ketinggian sekitar 10 meter. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut sontak panik dan khawatir tragedi tak terhindarkan.

Derasnya arus sungai, bebatuan besar, serta jembatan penghubung yang hancur total membuat akses penyeberangan menggunakan sling darurat maupun sepeda motor sangat berisiko. Kondisi ini mencerminkan beratnya medan yang harus dilalui warga maupun petugas di lokasi bencana.

Meski nyaris mengalami kecelakaan fatal, Muchsin Hasan tetap melanjutkan peninjauan ke wilayah terdampak. Ia menyusuri Kampung Bergang, Karang Ampar, hingga Pantan Reduk dengan menggunakan kendaraan roda dua.

25/12/2025

25/12/2025

Di tengah puing dan lumpur sisa banjir di Aceh, seorang bocah harus menanggalkan masa kecilnya terlalu cepat. Tanpa keluhan, ia berjuang sendiri mencari makanan agar bisa dimakan oleh ibu dan kakaknya.

Akses bantuan yang belum merata memaksanya melangkah dari satu tempat ke tempat lain, menyusuri wilayah terdampak bencana. Di balik tubuh kecilnya, ada beban besar: memastikan keluarganya tetap bisa bertahan.

25/12/2025

Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menegaskan bahwa pemulihan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara dapat dilakukan dengan cepat apabila seluruh pihak fokus memperbaiki keadaan dan tidak mempolitisir kekurangan dalam penanganan bencana.

Hal tersebut disampaikan Edy saat ditemui di sela-sela persiapan penyaluran bantuan ke wilayah Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Rabu (24/12/2025).

“Tak ada yang sempurna. Saya yang berpengalaman di infanteri tentu bisa melihat banyak kekurangan dalam penanganan bencana di awal peristiwa. Tapi mempolitisir bencana juga bukan tindakan yang baik. Kasihan rakyat, fokuslah memperbaiki keadaan,” tegas Edy.

Menurut Edy, pemulihan pascabencana membutuhkan waktu panjang dan dukungan semua pihak. Terlebih, bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera tergolong parah dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) sebagai salah satu faktor utama terjadinya bencana. Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya pada infrastruktur dan bantuan sosial, tetapi juga harus menyentuh pemulihan lingkungan.

“Satu tahun belum cukup. Selama proses pemulihan, harus juga dilakukan pemulihan lingkungan karena efek kehancuran ini bagian dari dampak kerusakan hutan di hulu DAS. Itu kerusakan serius dan pemulihannya bisa memakan waktu puluhan tahun,” ungkap Edy.

Sebagai bentuk kepedulian, Edy Rahmayadi yang juga Pembina Sumut Bermartabat Foundation turut menyalurkan bantuan pangan ke sejumlah daerah terdampak, termasuk Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, serta Aceh Tamiang.

“Bantuan ini tentu hanya bagian kecil dari begitu besarnya jumlah korban dan kebutuhan. Hanya sebiji zarah. Tapi semoga bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi korban bencana alam 25–26 November lalu,” ujar Edy.

Bantuan awal yang telah disalurkan antara lain 500 karung beras, 500 paket sembako, ribuan roti, dan air mineral untuk korban di Kampung Lama dan Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Sebanyak 1.200 paket roti dan air mineral juga dikirimkan untuk korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Selanjutnya, Edy kembali mengirimkan 600 karung beras, 600 paket sembako, ribuan roti, air mineral, serta makanan dan susu bayi ke Kecamatan Tukka dan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Kota Sibolga.

Edy pun menguatkan para korban agar tetap tabah dan menjadikan musibah ini sebagai pelajaran penting untuk menjaga lingkungan, hutan, dan persaudaraan.

“Insha Allah, dalam waktu dekat kita juga akan mengirimkan gerobak dorong dan alat pembersih untuk membantu warga membersihkan rumah, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk keperluan lainnya,” tutup Edy.

25/12/2025

Di atas arus sungai yang deras, di antara lumpur dan reruntuhan, langkah mereka tak berhenti.
Tim dokter dan tenaga medis meniti jembatan darurat demi menjangkau desa yang terputus di Ketol, Bergang, Aceh Tengah.

Tak ada jalan aman.
Tak ada pilihan lain.
Hanya satu tujuan: memastikan warga tetap mendapat pertolongan.

Beginilah wajah pengabdian—saat nyawa dipertaruhkan demi menyelamatkan nyawa lain.

🎥 : marinipuspitasari86

------------

Ikuti IG untuk berita viral dan terkini Kota Medan. Share informasi di sekitarmu, tag IG atau kirim ke WhatsApp admin.

25/12/2025

Mungkin ibu-ibu itu sudah salurkan bantuan ke tempat lain, atau hendak berkunjung menemui keluarga...

Gimana Menurut Kalian Teman Peristiwa?

25/12/2025

Jalanan berlumpur, licin, dan nyaris tak bisa dilalui. Namun kondisi itu tak menghentikan langkah seorang warga Gayo demi membawa pulang bahan sembako dan keperluan dapur untuk keluarganya.

Pascabanjir, akses jalan menuju permukiman warga lumpuh. Lumpur tebal menutup badan jalan, menyulitkan aktivitas sehari-hari. Di tengah keterbatasan itu, para kepala keluarga tetap berjuang, memikul kebutuhan hidup agar dapur di rumah tetap mengepul.

Beginilah potret perjuangan seorang suami, kepala rumah tangga, yang tak punya pilihan selain melangkah perlahan menembus lumpur. Setiap langkah adalah ikhtiar, setiap beban yang dipikul adalah harapan untuk keluarga di rumah.

Banjir mungkin telah merusak jalan dan memutus akses, tetapi tidak mematahkan semangat warga Gayo untuk bertahan dan menjaga keluarganya.

🎥 : erfanmarvel

25/12/2025

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menegaskan komitmennya dalam membersihkan internal lembaga. Sepanjang tahun 2025, Kejatisu menjatuhkan sanksi disiplin berat terhadap 15 jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari penurunan pangkat, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Penerangan dan Hukum Kejatisu, Indra Ahmadi Hasibuan, saat menyampaikan catatan akhir tahun Kejatisu, Rabu (24/12/2025).

“Dari penanganan laporan pengaduan yang masuk, telah dijatuhi sanksi sebanyak 15 sanksi disiplin berat, berupa penurunan pangkat, demosi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,” ujar Indra.

Indra mengungkapkan, sepanjang 2025 Bidang Pengawasan Kejatisu menerima sebanyak 65 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan perbuatan tercela oleh oknum jaksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 laporan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku bidang kerja dengan tugas pengawasan dan pengendalian perilaku pegawai, telah menerima 65 laporan, dan 54 di antaranya sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, Kejatisu menjatuhkan hukuman demosi kepada 15 jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, sebanyak 5 jaksa dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat akibat pelanggaran berat.

Indra merinci, penanganan laporan tersebut meliputi inspeksi kasus terhadap 2 laporan, klarifikasi terhadap 9 laporan, pelimpahan ke bidang teknis sebanyak 38 laporan, serta masih terdapat 11 laporan yang hingga kini masih dalam proses penanganan.

“Selain itu, terdapat 5 terlapor yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan 3 laporan dengan sanksi hukuman disiplin ringan,” tambah Indra.

Ke depan, Bidang Pengawasan Kejatisu akan terus melakukan upaya pembenahan dengan meningkatkan pengawasan melekat sebagai langkah pencegahan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dan bidang kerja di lingkungan Kejaksaan.

“Penindakan ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia Kejaksaan yang taat aturan, disiplin, dan berintegritas,” tegas Indra.

Sumber : Tribun Medan