Kilas Borneo

Berdasarkan peninggalan-peninggalan artefak sejarah yang sempat ditemukan, bahwa artefak yang paling tua yang ditemukan di Pulau Borneo ini adalah artefak dari Kerajaan Kutai yaitu dari masa abad ke-4 M yang beraliran hindu, terletak di pesisir timur dari p**au ini. Bahkan berdasarkan temuan artefak sejarah ini, bahwa artefak Kerajaan Kutai adalah temuan artefak yang tertua di Nusantara ini.

Pada abad ke-8 M Kerajaan Sriwijaya pernah berpengaruh di sepanjang pesisir barat Pulau Borneo ini dan pada abad ke-14 M Kerajaan Majapahit berpengaruh hampir di seluruh Pulau ini.

Pada awal abad ke-16 M orang-orang eropa mulai berdatangan di Pulau Borneo ini.

Berdasarkan catatan orang eropa disebutkan bahwa orang eropa pertama yang mendatangi Pulau Borneo ini adalah orang Italia yang bernama Ludovico de Verthana yaitu pada tahun 1507 M yang kemudian dilanjutkan dengan orang Portugis yang bernama Laurenco de Gomez pada tahun 1518 M terus disusul oleh orang Spanyol yang bernama Ferdinand Magellen pada tahun 1519 yaitu dalam perjalanan mengelilingi dunia, baru kemudian disusul dengan Belanda, Inggris dan Prancis. Dari orang-orang Eropa inilah kemudian nama Borneo di kenal sejak abad ke-15 M. Nama Borneo itu berasal dari nama pohon Borneol {bahasa Latin: Dryobalanops camphora)yang mengandung (C10H17.OH) terpetin, bahan untuk antiseptik atau dipergunakan untuk minyak wangi dan kamper, kayu kamper yang banyak tumbuh di Kalimantan,[1][2] kemudian oleh para pedagang dari Eropa disebut p**au Borneo atau p**au penghasil borneol,dari sebutan orang-orang eropa itu terhadap nama Kerajaan Brunei,karena saat itu Kerajaan Brunei merupakan Kerajaan yang paling dominan / terbesar di p**au ini sehingga setiap orang asing yang datang di Pulau ini, akan mengunjungi Kerajaan Brunei [3] sehingga kemudian nama Brunei menjadi ikon bagi p**au ini yang kemudian dipelatkan oleh lidah orang eropa menjadi Borneo yang kemudian terus dipakai hingga ke masa pendudukan kolonial Belanda yaitu “ Pulau Borneo “.

Pada tanggal 7 Juli 1607 Ekspedisi Belanda dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin, tetapi seluruh ABK dibunuh penduduk sebagai pembalasan atas perampasan oleh VOC terhadap dua jung Banjar yang berlabuh di Banten tanun 1595. Pada tahun 1612 di masa Sultan Mustain Billah, Belanda datang ke Banjarmasin untuk menghukum Kesultanan Banjarmasin atas insiden 1607 dan menembak hancur Banjar Lama (kampung Keraton) di Kuin, sehingga ibukota kerajaan Banjar dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura.

Berdasarkan dokumen yang ada bahwa perjanjian tertulis pertama antara orang eropa dengan penduduk Pulau Borneo di lakukan pada tahun 1609 M yaitu perjanjian perdagangan antara perusahaan dagang Belanda yaitu VOC dengan Raja Panembahan Sambas yaitu Ratu Sapudak walaupun kemudian bahwa hubungan perdagangan antara kedua belah pihak ini tidak berkembang.

Perjanjian kesepakatan VOC yang kedua dengan Kerajaan di Pulau Borneo ini adalah dengan Kesultanan Banjarmasin yang ditandatangani pada tahun 4 September 1635 di masa Sultan Inayatullah. Isi kontrak itu, antara lain, bahwa selain mengenai pembelian lada dan tentang bea cukai, VOC juga akan membantu kesultanan Banjar untuk menghadapi serangan dari luar. Aktivitas VOC kemudian lebih berkembang di sebelah timur dibandingkan dengan sebelah barat Pulau Borneo yaitu karena sebelah timur Pulau Borneo berhampiran dengan pusat lada dunia yaitu Kep**auan Maluku.

Pada masa kedatangan orang-orang eropa ini yang dimulai pada awal abad ke-16 M itu hingga kemudian masa kolonialisme mereka sampai abad ke-20 M, Kerajaan-Kerajaan yang terkemuka di Pulau Borneo ini disamping Kesultanan Brunei yaitu Kesultanan Banjarmasin, Kesultanan Sukadana, kesultanan Sambas dan Kesultanan Pontianak.

Sehubungan dengan serangan Napoleon ke Belanda pada paruh ke-3 abad ke-18 M kemudian membuat seluruh kekuatan VOC di Nusantara ini termasuk di Borneo di tarik kembali ke Belanda dan posisi Belanda di Nusantara ini kemudian digantikan oleh Inggris. Setelah selesai perang dengan Napoleon, Belanda kemudian menempati lagi posisinya di Nusantara ini termasuk di Pulau Borneo namun kali ini aktivitas Belanda tidak lagi atas nama VOC tetapi langsung oleh Kerajaan Belanda dengan nama Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1819 M Sultan Pontianak ke-3 (Sultan Syarif Usman Al Qadri) ditunjuk Pemerintah Hindia Belanda untuk memimpin Afdeling Pontianak.

Sampai tahun 1839 M, pengaruh kekuasaan di Pulau Borneo ini terbagi dalam 3 kawasan kekuasaan yaitu Sebelah barat daya di kuasai oleh Kesultanan Brunei, sebelah timur laut dikuasai oleh Kesultanan Sulu dan sebelah tengah dan selatan di kuasai Pemerintah Hindia Belanda yang sebagian besar wilayahnya diperolehnya dari Sultan Banjar, Tamjidullah I pada Perjanjian 20 Oktober 1756. Sebagian besar wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu kemudian direbut oleh James Brooke yang menjadi Raja di Sarawak.

Aktivitas Pemerintah Hindia Belanda di Pulau Borneo ini jauh lebih agresif daripada masa VOC yang lalu karena saat itu Belanda bersaing keras dengan Inggris dalam merebut pengaruh di Pulau Borneo ini apalagi setelah diangkatnya James Brooke (orang Inggris) yang menjadi Raja Putih di Sarawak pada tahun 1841.

Untuk mengantisipasi ekspansi pengaruh dari James Brooke ke wilayahnya, maka Pemerintah Hindia Belanda kemudian mulai tahun 1846 M mengadakan perjalanan Tim Ekspedisi Pemerintah Hindia Belanda yang menyusuri seluruh tepi batas wilayahnya dengan wilayah yang dikuasai James Brooke. Tim Ekspedisi pertama dipimpin oleh Letnan II D. van Kessel yang menjelajahi arah barat dan kemudian dilanjutkan oleh Tim Ekspedisi yang dipimpin oleh Dr. CM. Schwaner yang menjelajahi arah timur.

Pada awalnya wilayah tengah dan selatan Pulau Borneo yang dikuasai Belanda ini dibagi oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam 3 Afdeling yaitu Afdeling Pantai Selatan dan Timur, Afdeling Sambas dan Afdeling Pontianak.

Kemudian Pemerintah Hindia Belanda menggabungkan Afdeling Sambas dan Afdeling Pontianak menjadi bernama Borneo Westkust membagi secara keseluruhan wilayahnya terbagi dalam 2 wilayah administrasi yaitu Borneo Westkust (Borneo sebelah barat) dan Borneo Zuid Oostkust (Borneo sebelah tengah dan timur) nama ini selanjutnya berganti menjadi Borneo Westerafdeling dan Borneo ZuidOostterafdeling.

Untuk mempersatukan wilayah borneo, maka pada tahun 1894, atas prakarsa Damang Batu, dari desa Tumbang Anoi di Kalimantan Tengah mengumpulkan semua orang yang memiliki gelar tamanggung, damang, dambung, dohong..se-borneo, dalam perjanjian Tumbang Anoi yang juga dihadiri oleh Afdeling Pontianak, yang waktu itu masih perwira pengganti yang didatangkan dari Bogor. sampai sekarang situs peninggalan perjanjian di Tumbang Anoi masih tersisa. Namun atas rekayasa pemerintah Belanda, pada saat itu Tempat Perjanjian Tumbang Anoi yang berupa BETANG, dihancurkan oleh tentara belanda agar perjanjian di Tumbang Anoi di anggap tidak ada. bahan bangunannya dipindahkan sebagian ke Kuala Kapuas, namun tidak dapat mengangkut semua materialnya karena terbuat dari batang ulin yang sangat dalam tertancap tanah, besar, berat serta medan yang panjang melalui sungai yang panjang untuk mengangkutnya.

Pada akhir masa kolonialisme Belanda di Pulau Borneo ini terdapat 2 daerah Residentie yaitu Residentie Pontianak dan Residentie Banjarmasin. Kalimantan Barat Lambang Kalimantan Barat "Akcaya" (Bahasa Indonesia: "Tak Kunjung Binasa") Berkas:Locator kalbar final.png Peta lokasi Kalimantan Barat Koordinat Dasar hukum Tanggal penting 1 Januari 1957 (hari jadi) Ibu kota Pontianak Gubernur Drs. Cornelis MH Luas 146.807 km² Penduduk 4.073.304 (sensus 2004) Kepadatan Kabupaten 10 Kodya/Kota 2 Kecamatan 136 Kelurahan/Desa 1445 Suku Suku Dayak , Suku Melayu, Suku Tionghoa, Suku Jawa, Suku Madura, Suku Bugis Agama Islam (57,6%), Katolik (24,1%), Protestan (10%), Buddha (6,4%), Hindu (0,2%), lain-lain (1,7%) Bahasa Bahasa Indonesia, Bahasa Dayak, Bahasa melayu, Bahasa Tionghoa Zona waktu WIB Lagu daerah Cik Cik Periook

Kalimantan Tengah Lambang Kalimantan Tengah Isen Mulang (Bahasa Sangen: Pantang Mundur) Berkas:Locator kalteng final.png Peta lokasi Kalimantan Tengah Koordinat Dasar hukum Tanggal penting 23 Mei 1957 (hari jadi) Ibu kota Palangka Raya Gubernur Agustin Teras Narang, SH Luas 157.983 km² Pantai: 750 km Penduduk 2.004.110 (2006) Kepadatan 12/km² Kabupaten 13 Kodya/Kota 1 Kecamatan 88 Kelurahan/Desa 1.136 Suku Suku Dayak (Ngaju, Bakumpai, Maanyan, Lawangan, Siang, Murung, Dusun, Bawo, Dayak Sampit, Ot Danum, Dayak Kotawaringin, Taboyan), Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Madura, Suku Bugis Agama Islam (69,67%), Protestan (16,41%), Hindu (10,69), Katolik (3,11%), Buddha (0,12%) Bahasa Bahasa Dayak, Bahasa Indonesia Zona waktu WIB Lagu daerah Kalayar, Naluya, Palu Cempang Pupoi, Tumpi Wayu, Saluang Kitik-Kitik, Manasai

Kalimantan Selatan Lambang Kalimantan Selatan Lambang Kalimantan Selatan Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing (Bahasa Banjar: Tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir) Berkas:Locator kalsel final.png Peta lokasi Kalimantan Selatan Koordinat Dasar hukum Tanggal penting 14 Agustus 1950 (hari jadi) Ibu kota Banjarmasin Gubernur Drs. H. Rudi Ariffin Luas 36.985 km² Penduduk 3.054.129 (2002)

Angka kematian anak: 67/1.000 kelahiran Kepadatan Kabupaten 11 Kodya/Kota 2 Kecamatan 138 Kelurahan/Desa 1.958 Suku Banjar, Bukit, Bakumpai, Dusun Deyah, Maanyan Agama Islam (96,80%), Protestan (28,51%), Katolik (18,12%), Hindu (9,51%), Buddha (17,59%) Bahasa Bahasa Indonesia(id), Bahasa Banjar (bjn), Bahasa Bakumpai (bkr), Bahasa Bukit (bvu), Bahasa Dusun Deyah (dun), Bahasa Maanyan (mhy) Zona waktu WITA Lagu daerah Ampar-ampar Pisang

Kalimantan Timur Lambang Kalimantan Timur Lambang Kalimantan Timur Ruhui Rahayu (Bahasa Banjar: "semoga Tuhan memberkati") Berkas:Locator kaltim final.png Peta lokasi Kalimantan Timur Koordinat 113°44' - 119°00' BT 4°24' LU - 2°25' LS Dasar hukum UU No. 25 Tahun 1956 Tanggal penting 1 Januari 1957 Ibu kota Samarinda Gubernur Awang Faroek Ishak Luas 245.237,80[1] km² Penduduk 2.750.369[1] jiwa (2004) Kepadatan 11,22[1] jiwa/km² Kabupaten 10 Kodya/Kota 4 Kecamatan 122[2] Kelurahan/Desa 191 / 1.347[2] Suku Jawa (29,55%), Bugis (18,26%), Banjar (13,94%), Dayak (9,91%) dan Kutai (9,21%) dan suku lainnya 19,13%.[3] Agama Islam (85,2%), Kristen (Protestan & Katolik) (13,9%), Hindu (0,19%), dan Budha (0,62%) (2000) Bahasa Bahasa Indonesia, Banjar, Dayak, Kutai Zona waktu WITA (UTC+8) Lagu daerah Indung-Indung, Buah Bolok, Lamin Talunsur Etimologi

* Pertama Borneo dari kata Kesultanan Brunei Darussalam yang sebelumnya merupakan kerajaan besar dan luas (mencakup Serawak dan sebagian Sabah karena sebagian Sabah ini milik kesultanan Sulu-Mindanao. Para pedagang Portugis menyebutnya Borneo dan digunakan oleh orang-orang Eropa. Namun penduduk asli menyebutnya sebagai pulo Klemantan.

* Kedua menurut Crowfurd dalam Descriptive Dictionary of the Indian Island (1856), kata Kalimantan adalah nama sejenis mangga sehingga p**au Kalimantan adalah p**au mangga namun dia menambahkan bahwa kata itu berbau dongeng dan tidak populer.

* Ketiga menurut Dr. B. Ch. Chhabra dalam jurnal M.B.R.A.S vol XV part 3 hlm 79 menyebutkan kebiasaan bangsa India kuno menyebutkan nama tempat sesuai hasil bumi seperti jewawut dalam bahasa sanksekerta yawa sehingga p**au itu disebut yawadwipa yang dikenal sebagai p**au Jawa sehingga berdasarkan analogi itu p**au itu yang dengan nama Sansekerta Amra-dwipa atau p**au mangga.

* Keempat menurut dari C.Hose dan Mac Dougall menyebutkan bahwa kata Kalimantan berasal dari 6 golongan suku-suku setempat yakni Dayak Laut (Iban), Kayan, Kenya, Klemantan, Munut, dan Punan. Dalam karangannya, Natural Man, a Record from Borneo (1926), C Hose menjelaskan bahwa Klemantan adalah nama baru yang digunakan oleh bangsa Melayu.

* Kelima menurut W.H Treacher dalam British Borneo dalam jurnal M.B.R.A.S (1889), mangga liar tidak dikenal di Kalimantan utara. Lagi p**a Borneo tidak pernah dikenal sebagai p**au yang menghasilkan mangga malah mungkin sekali dari sebutan Sago Island (p**au Sagu) karena kata Lamantah adalah nama asli sagu mentah.

* Keenam menurut Prof. Dr. Slamet Muljana dalam bukunya Sriwijaya (LKIS 2006), kata Kalimantan bukan kata melayu asli tapi kata pinjaman sebagai halnya kata malaya, melayu yang berasal dari India (malaya yang berarti gunung). Kalimantan atau Klemantan berasal dari Sanksekerta, Kalamanthana yaitu p**au yang udaranya sangat panas atau membakar (kal[a]: musim, waktu dan manthan[a]: membakar). Karena vokal a pada kala dan manthana menurut kebiasaan tidak diucapkan, maka Kalamanthana diucap Kalmantan yang kemudian disebut penduduk asli Klemantan atau Quallamontan yang akhirnya diturunkan menjadi Kalimantan

Nama lain

* "Waruna Pura" * "Tanjungpura" (Bakulapura) artinya p**au yang banyak memiliki tanjung (bakula), nama kerajaan Tanjungpura yang sering dipakai sebagai nama p**aunya. * "Tanjungnagara" adalah sebutan untuk p**au Borneo oleh Kerajaan Majapahit, sebagai salah satu daerah yang delapan taklukan Kerajaan Majapahit. * "Hujung Tanah" atau "Ujung Tanah" adalah sebutan p**au Kalimantan dalam Hikayat Banjar dan Hikayat Raja-raja Pasai, nampaknya ini adalah nama yang dipakai oleh penduduk Sumatera dan sekitarnya untuk menyebut p**au Kalimantan. * "Pulau Kencana" adalah sebutan p**au Kalimantan dalam Ramalan Prabu Jayabaya dari Majapahit mengenai akan dikuasai Tanah Jawa oleh bangsa Jepang yang datang dari arah p**au Kencana (Kalimantan). * "Jaba Daje" artinya "Jawa di Utara (dari p**au Madura) sebutan suku Madura terhadap p**au Kalimantan.

Masa Republik Indonesia Serikat

tan Tengah sebagai pemekaran dari Kalimantan Selatan. Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja. Pangeran Muhammad Noor

Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Aji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948.

Gubernur Kalimantan dalam pemerintahan Pemerintah RI di Yogyakarta, yaitu Pangeran Muhammad Noor, mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basry dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan NICA. Pada tanggal 17 Mei 1949, Letkol Hasan Basry selaku Gubernur Tentara ALRI Wilayah IV Pertahanan Kalimantan memproklamirkan sebuah Proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa "Daerah Kalimantan Selatan" (daerah-daerah di luar Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Kalimantan Timur) tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Gubernur Militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda.

Di masa Republik Indonesia Serikat, Kalimantan menjadi beberapa daerah yaitu :

1. Daerah Istimewa Kalimantan Barat 2. Daerah Istimewa Kalimantan Timur 3. Dayak Besar 4. Daerah Banjar 5. Federasi Kalimantan Tenggara

Sejak tahun 1938, Borneo-Hindia Belanda (Kalimantan) merupakan satu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur, yang berkedudukan di Banjarmasin, dan memiliki wakil di Volksrad. Wakil Kalimantan di Volksrad :

1. Pangeran Muhammad Ali (sebelum 1935) digantikan anaknya, 2. Pangeran Muhammad Noor (1935-1939) digantikan oleh, 3. Mr. Tadjuddin Noor (1939-1945)

* Gubernur Borneo

1. Dr. A. Haga (1938-1942), gubernur dari Kegubernuran Borneo berkedudukan di Banjarmasin 2. Pangeran Musa Ardi Kesuma (1942-1945), Ridzie Kalimantan Selatan dan Tengah 3. Ir. Pangeran Muhammad Noor (2 September 1945), gubernur Kalimantan berkedudukan di Yogyakarta 4. dr. Moerjani (14 Agustus 1950), gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin 5. Mas Subarjo (1953-1955), gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin 6. Raden Tumenggung Arya Milono (1955-1957), gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Pembentukan kembali provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 sesudah bubarnya RIS, diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu bernama provinsi Kalimantan, salah satu provinsi pertama). Tahun 1957 Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Selanjutnya tahun 1958, terbentuklah propinsi Kaliman Wilayah Barito, Kapuas dan Kotawaringin sangat kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun sayang selama tergabun dengan Kalimantan Selatan, tak menikmati hasil kekayaan itu. Dalam kondisi memprihatinkan ini, muncul keinginan tokoh Dayak untuk memiliki provinsi sendiri yang terpisah dari Kalsel. ELLEN D, Palangka Raya KEINGINAN terbentuknya provinsi sendiri ini menghasilkan Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) tanggal 20 Juli 1950 di Desa Tangkahen. Sahari Andung merupakan ketuanya. Dalam kongres SKDI di Desa Bahu Palawa tanggal 15 – 22 Juli 1953, muncul keinginan masyarakat Dayak agar diberikan daerah otonom lepas dari Kalsel. Kongres tersebut mengeluarkan mosi Nomor 1/Kong/1953 tanggal 22 Juli 1953 yang isinya mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Kalteng sebelum Pemilu 1955 dengan wilayah meliputi Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin. Namun, mosi itu tak ditanggapi oleh Mendagri masa itu. Desember 1955 di Jakarta, Kongres Rakyat Seluruh Indonesia (KRSI) dilaksanakan. Ini merupakan kesempatan masyarakat Dayak menegakkan kembali tuntutannya. Tetapi, sekali lagi, tuntutan tersebut belum dapat dipenuhi pemerintah pusat. Kongres tersebut hanya menyetujui pemekaran Provinsi Kalimantan menjadi tiga, yaitu Kalbar, Kalsel dan Kaltim. Wilayah Kalteng (Barito, Kapuas dan Kotawaringin) berada di bawah Kalsel. Alasan pemerintah pusat saat itu, Kalteng belum mampu membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai daerah otonom dan keadaan keuangan negara masih belum mengizinkan membentuk provinsi baru. Sumber daya manusia (SDM) di wilayah ini terutama tenaga terampil dan terdidik untuk tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga dinyatakan masih kurang. “Masyarakat Dayak Kalteng sangat menyesalkan pidato radio Mendagri (masa itu, Red) yang menyatakan belum saatnya dibentuk Provinsi Kalteng karena penduduknya baru mencapai sekitar 500 ribu jiwa. Dikatakan p**a suku Dayak belum menjadi suatu komunitas yang memiliki ketetapan hidup/masyarakat yang mapan dan belum ada kaum intelektualnya. Sebenarnya alasan itu sangat lemah dan dicari-cari,” demikian sekilas isi buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kalteng yang ditulis Drs F Sion Ibat dan Chornain Lambung SmHk ini. Meskipun tuntutan tak dipenuhi, semangat isen mulang (pantang mundur) untuk mencapai provinsi otonom tetap tertanam di hati masyarakat Dayak saat itu. Di satu sisi, tokoh Dayak menggelar konser rakyat Kalteng yang dipelopori Mahir Mahar. Di sisi lain, para pemuda di bawah pimpinan Christian Simbar alias Uria Mapas bergelar Mandulin tengah berjuang mengangkat senjata melalui Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS). Anggota GMTPS bertekad berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena itu, GMTPS disinyalir oleh pihak keamanan sebagai gerakan yang membuat keamanan tak stabil. Momentum ini digunakan kongres mendesak pemerintah pusat agar segera membentuk Provinsi Kalteng. Kongres Rakyat Kalteng kemudian digelar di Gedung Chung Hua Tsung Hui, Jalan P Samudera Banjarmasin tanggal 2 – 5 Desember 1956. Sementara kongres berlangsung, pasukan GMTPS melakukan perjuangan bersenjata di daerah pedalaman. Sejak arena kongres, Sahari Andung sudah menduga akan ada penangkapan. Dugaan itu betul karena sekembalinya dari kongres, Sahari Andung, W***y Djimat dan Robert Bana ditangkap di tempat masing-masing oleh pihak keamanan dan dijebloskan ke penjara Teluk Dalam, Banjarmasin selama tiga bulan. “Tanggal 19 Oktober 1953, markas induk GMTPS di Desa Bundar diserang aparat Kepolisian Buntok sehingga menimbulkan korban warga sipil, yaitu Tina (murid sekolah rakyat/SR) yang mati/meninggal di tempat. Getuk dan Nyurek (masyarakat) mengalami luka serius. Akibat serangan polisi, 86 anggota GMTPS dipimpin Christian Simbar melakukan serangan balik terhadap markas Kepolisian Buntok pada 22 November 1953. Pertempuran itu membawa banyak korban baik dari aparat keamanan, pegawai negeri, masyarakat sipil maupun GMTPS. Markas polisi dikepung dari dua jurusan sehingga tak ada jalan keluar dan banyak dari mereka yang jadi korban,” tulis kedua penulis pada halaman 22. Pemilu 1955 menghentikan kegiatan fisik GMTPS karena tak ingin dikatakan sebagai pihak yang membuat kekacauan. Pasca pemilu, kontak senjata kembali terjadi. Antara lain di Pujon pada November 1955, kontak senjata di Desa Madara dengan TNI, Desa Butong, Desa Hayaping dan Desa Lahei. Dalam bentrok fisik tentara dan GMTPS di Hayaping pada 15 Desember 1955, Rusine Tate yang istri Christian Simbar menjadikan dirinya umpan untuk ditangkap Batalyon 605 sehingga pasukan GMTPS dapat menghindar dan menyelamatkan diri.Kegiatan fisik GMTPS semakin meningkat pada 1956 karena belum ada tanda-tanda keseriusan pemerintah membentuk Provinsi Kalteng. Kontak senjata dengan aparat keamanan sering terjadi. Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri tanggal SK Nomor U/34/41/24 tanggal 28 Desember 1956, kantor persiapan Provinsi Kalteng mulai dibentuk terhitung 1 Januari 1957. Pemerintah pusat melalui siaran radio juga meminta agar kontak senjata dihentikan. Pantia Penyelesaian Korban Kekacauan Daerah (PPKKD) Kalteng yang diketuai Mahir Mahar dibentuk. Tugasnya, melakukan pembicaraan dengan GMTPS. Tanggal 1 Maret 1957, terjadilah perundingan di Desa Madara, Buntok. Perundingan menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain pembentukan Provinsi Kalteng dengan wilayah meliputi Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin dapat disetujui pemerintah. Tidak ada tuntutan/proses hukum atas semua korban, baik dari pihak GMTPS maupun pihak aparat keamanan dan penyaluran anggota GMTPS yang berminat menjadi tentara, polisi atau pegawai negeri. Kemudian, bantuan modal bagi anggota GMTPS yang ingin berusaha sesuai keahliannya dan penyerahan senjata GMTPS kepada pemerintah melalui upacara adat. Perundingan dalam perkembangannya berakhir dengan pembentukan Provinsi Kalteng pada 23 Mei 1957 dengan Tjilik Riwut sebagai gubernur pertamanya. “Kalteng adalah satu-satunya provinsi yang dibentuk dengan UU Darurat. Pembentukannya merupakan titik temu antara tuntutan masyarakat Dayak baik melalui perundingan maupun gerakan bersenjata GMTPS dengan keseriusan pemerintah dalam menyikapi tuntuta tersebut. Selanjutnya, setiap tanggal 23 Mei diperingati sebagai hari jadi Provinsi Kalteng,” tulis Sion Ibat dan Chornain Lambung. (habis) ==> Dari situs koran lokal "Kalteng Pos Online"