KEJATI KEMBALI TAHAN 1 TERSANGKA
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menahan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) ke- XX Papua tahun 2021.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Nixon Mahuse mengatakan, satu tersangka yaitu VP yang mangkir dari pemeriksaan pertama, kini ditahan di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Perempuan di Kabupaten Keerom, Papua setelah hadir pada pemanggilan kedua.
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menahan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) ke- XX Papua tahun 2021.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Nixon Mahuse mengatakan, satu tersangka yaitu VP yang mangkir dari pemeriksaan pertama, kini ditahan di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Perempuan di Kabupaten Keerom, Papua setelah hadir pada pemanggilan kedua.
https://redaksipotret.co/kejati-tetapkan-tersangka-dugaan-penyimpangan-dana-pon-papua/
Kementerian Hukum dan HAM RI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kemenpora RI
Dari Rp 8 triliun yang di sidik oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi yakni terkait dengan penyelenggaraan oleh Panitia Besar (PB) PON bersumber dari dana hibah Provinsi Papua senilai Rp2 trilun lebih ditambah dengan dana CSR dari Freeport dan PLN.
“Perkara PON ini berskala nasional kemudian saksi-sakti tidak berdomisili di Jayapura. Mulai dari Sumatera, Jakarta sampai Sulawesi dan beberapa tempat di Papua, sehingga memang membutuhkan waktu. Bahkan ada beberapa saksi yang terlibat dalam kontestan Pilkada sehingga belum dapat pemanggilan. Setelah Pilkada selesai baru kami akan memanggil,” kata Sawaki.
https://redaksipotret.co/kejati-tetapkan-tersangka-dugaan-penyimpangan-dana-pon-papua/
#ponpapua #korupsi #kejatipapua
Dari Rp 8 triliun yang di sidik oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi yakni terkait dengan penyelenggaraan oleh Panitia Besar (PB) PON bersumber dari dana hibah Provinsi Papua senilai Rp2 trilun lebih ditambah dengan dana CSR dari Freeport dan PLN.
“Perkara PON ini berskala nasional kemudian saksi-sakti tidak berdomisili di Jayapura. Mulai dari Sumatera, Jakarta sampai Sulawesi dan beberapa tempat di Papua, sehingga memang membutuhkan waktu. Bahkan ada beberapa saksi yang terlibat dalam kontestan Pilkada sehingga belum dapat pemanggilan. Setelah Pilkada selesai baru kami akan memanggil,” kata Sawaki.
https://redaksipotret.co/kejati-tetapkan-tersangka-dugaan-penyimpangan-dana-pon-papua/
#ponpapua #berantaskorupsi #kejatipapua
KPU Tetapkan 45 nama calon anggota DPR Papua 2024 - 2029
BP3OKP Menyikapi Perkembangan Politik di Papua Jelang Pendaftaran Pilkada
JAYAPURA, Redaksipotret.co - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI menyikapi perkembangan politik menjelang pendaftaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Papua dengan melakukan rapat bersama penyelenggara Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU.
Namun rapat yang sedianya digelar pada Jumat (23/8/2024) tersebut batal dilaksanakan lantaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua tidak hadir, sehingga dijadwalkan ulang.
Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) RI-Provinsi Papua, Alberth Yoku mengatakan, beberapa hal penting akan didiskusikan dalam rapat tersebut.
“Yang paling krusial yang kita tangani adalah terkait anggota legislatif jalur pengangkatan. Disini terjadi kontroversi antara Peraturan KPU dan Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 yang mengharuskan adanya keterpilihan 25 persen orang asli Papua (OAP),” jelas Alberth Yoku
Terkait dua peraturan tersebut, BP3OKP Pokja Polhukam, sebut Alberth ingin melakukan sinkronisasi dan mendengar langsung penjelasana dari KPU sehingga tidak terjadi polemik di tengah masyarakat.
“Selain itu, kita juga ingin mengetahui kesiapan KPU bahwa anggota legislatif yang dipilih melalui partai politik akan sama dilakukan dengan jalur pengangkatan,” kata Alberth kepada redaksipotret.co di Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) di lantai 4 Gedung Keuangan Negara Jayapura.
Hal lainnya yang ingin diketahui oleh BP3OKP adalah soal isu calon tunggal pasca terpecahnya keberpihakan partai politik di pusat dengan membentuk dua kelompok parpol.
Alberth menegaskan bahwa BP3OKP mempunyai tugas mendampingi penyelenggara pemilu dalam menjaga kestabilan pelaksanaan pemilihan umum di Papua.
9 NARAPIDANA KABUR DARI LAPAS NARKOTIKA JAYAPURA TAK MENDAPAT REMISI HUT RI ke-79
Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu Demo Tolak Yanni di Pilkada Sarmi
SARMI, Redaksipotret.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu melakukan aksi demo damai menolak Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yanni, SH untuk maju dalam bursa Pilkada Sarmi, Periode 2024 – 2029.
Aksi demo damai itu berlangsung di kantor KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sarmi, Provisi Papua pada, Rabu, 24 Juli 2024.
Sebelumnya, massa berkumpul di Best Mart di kawasan Kota Sarmi , kemudian lanjut melakukan orasi keliling kota dan berakhir di Kantor KPUD dan Bawaslu Kabupate Sarmi yang merupakan penyelenggaraan pesta demokrasi atau Pemilu tahun 2024.
Massa yang berasal dari perwakilan lima suku besar yang ada di Kabupaten Sarmi, serta tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, para intelektual dan warga yang bermukim negeri seribu ombak itu.
Meski demikian, aksi demo damai ini pun tetap mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan dalam hal ini Polres Sarmi.
Sebelum menyerahkan beberapa butir aspirasi, para pendemo yang diwakili sejumlah koordinator lapangan, secara bergantian melakukan orasi selama kurang lebih 1 jam.
Dalam orasinya, massa dengan tegas meminta KPU Sarmi agar menolak pendaftaran Ketua DPD Partai Gerindra, Yanni dalam pencalonan Calon Bupati Sarmi 2024-2029 .
Adapun 9 aksi tuntutan yang dibacakan perwakilan para pendemo yang juga pejuang pemekaran Kabupaten Sarmi, Legius Djoke, mengatasnamakan seluruh masyarakat Sarmi menolak dengan tegas pencalonan Yanni sebagai calon Bupati Sarmi.
“Kami siap mendukung orang asli Sarmi menjadi Bupati Sarmi, Berdasarkan maksud dan tujuan dari pemekaran menjadikan orang asli Sarmi jadi tuan di negeri sendiri,” Legius Djoke melansir pasificpos.com.
Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Otonomi kusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, masa juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk mengutamakan calon bupati orang asli Papua ( asli Sarmi), sesuai dengan PKPU Nomor
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo menghadiri puncak perayaan Hari Anak Nasional (Han) ke-40 yang dipusatkan di Istora Papua Bangkit kompleks Stadion Utama Lukas Enembe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (23/7/2024).
Ribuan anak dan tamu undangan sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Saat sesi interaksi, Presiden Jokowi memberikan beberapa pertanyaan.
Anak-anak tampak berlarian menghampiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara yang berada di atas panggung. Mereka saling berebut ingin menjawab pertanyaan yang diajukan Presiden dan Ibu Negara.
“Yang bisa jawab saya beri hadiah mainan,” demikian kata Presiden membuka sesi interaksi bersama anak-anak.
Pertanyaan yang diberikan Jokowi soal matematika berhasil dijawab oleh salah satu anak pelajar SD. Pertanyaan berikut diajukan oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.
Dua anak berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan Iriana. “Sebutkan tiga provinsi di Papua,”tanya Iriana.
Spontan keduanya menjawab dengan benar “Provinsi Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Tengah”.
Istora Papua Bangkit seketika bergemuruh ketika Jokowi mengajukan pertanyaan lima sila dalam Pancasila.
Ada tiga anak berhasil menjawab dengan benar dan mendapatkan hadiah dari Jokowi dan Iriana.
Meski sempat mengulang beberapa kali, namun Sisilia, siswa dari salah satu sekolah di Jayapura berhasil menjawab dengan benar pertanyaan itu. Selain Sisilia, ada juga Elon dan Heri yang juga berhasil menyebutkan lima sila Pancasila.
Usai acara, Jokowi menyampaikan bahwa kedepan anak-anak Indonesia perlu disiapkan kepintarannya, wawasannya dan karakternya.
Jokowi berpesan kepada anak Indonesia termasuk yang ada di Papua, agar terus belajar.
Menjawab soal
Matematika dengan metode GASING
#harianaknasional #news #Kementerianpendidikan
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Paulus Waterpauw resmi menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju sebagai Calon Gubernur Papua periode 2024-2029.
Rekomendasi ini diserahkan langsung oleh Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartarto di kediamannya pada Jumat (19/7/2024) malam.
Penyerahan rekomendasi juga disaksikan langsung oleh Plt Ketua DPD Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus.
“Sah! Rekomendasi DPP Golkar pada pasangan jawara Golkar di Pilkada 2024 di beberapa provinsi. Diantaranya, Sumut, Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulut, Papua, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya,” bunyi pernyataan yang dikutip dari Instagram Kabargolkar.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Paulus Waterpauw, Nazaruddin Sili Luli membenarkan bahwa Kaka Besar Paulus Waterpauw sudah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub Papua.
“Info terbaru bahwa tadi malam bapak Paulus Waterpauw sudah menerima rekomendasi dari Golkar untuk maju sebagai Calon Gubernur Papua. Saat ini B1KWK sudah ada di tangan beliau dan mulai saat ini kita akan bekerja memenangkan beliau sebagai Gubernur Papua periode 2024-2029,” katanya di Jayapura, Sabtu (20/7/2024) pagi.
Dengan rekomendasi dari Partai Golkar, maka beberapa partai lainnya juga akan menyusul memberikan rekomendasi kepada pak Paulus Waterpauw.
“Dengan adanya rekomendasi dari Partai Golkar, maka beberapa partai lainnya akan menyusul menyerahkan rekomendasi atau B1KWK kepada Kaka Besar Paulus Waterpauw,” ujarnya.
Untuk diketahui, Partai Golkar adalah pemenang Pileg 2024 di Papua dengan mengirimkan 10 kadernya duduk di DPR Papua dan berhak memegang jabatan ketua untuk lima tahun kedepan.
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dijadwalkan tiba di Jayapura pada Senin, 22 Juli 2024 dalam rangka menghadiri puncak perayaan Hari Anak Nasional ke-40. Kunjungan kerja ini mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan dengan pengerahan sekitar 4.000 personel gabungan TNI-Polri yang disiagakan di sejumlah titik strategis.
Pengecekan kesiapan pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dilaksanakan di Lapangan Denzipur 10/KYD, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Minggu (21/7/2024) dipimpin oleh Danrem 172/PWY Brigjen TNI Dedi Hardono selaku Dansatgas Pamwil.
Danrem dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pengamanan terhadap kunjungan kerja Presiden RI dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional di Provinsi Papua telah dipersiapkan dengan matang. Sebanyak kurang lebih 4.000 personel gabungan TNI-Polri akan disebar di seluruh titik yang akan dikunjungi oleh Presiden.
“Titik-titik pengamanan sudah diatur dan direncanakan oleh protokol, yaitu kunjungan beliau ke Stadion Utama Lukas Enembe dan Posyandu Graha Nendali di Kabupaten Jayapura,” jelas Danrem, Senin (22/7/2024).
Danrem menambahkan bahwa seluruh kegiatan Presiden akan berlangsung di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, sehingga fokus kekuatan pasukan juga akan berada di daerah tersebut.
“Semua kegiatan secara umum memang di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura sehingga fokus kekuatan pasukan ada di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Terkait perhatian khusus bagi anggota di lapangan, Danrem 172/PWY menjelaskan bahwa tidak ada hal khusus yang perlu diwaspadai, namun tetap ada antisipasi terhadap masalah-masalah sosial yang kerap terjadi.
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Polres Jayapura memusnahkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan obat keras berlogo Y di Polres Jayapura di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (20/7/2024).
Kasat Narkoba Polres Jayapura, Iptu Muhammad Imran menjelaskan bahwa petugas keamanan di Bandara Sentani berhasil mengamankan seorang calon penumpang pesawat SUK Air PKBJV tujuan Karya, Kabupaten Mamberamo Tengah.
Tersangka berinisial SF kedapatan membawa satu tas ransel hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi 63 paket jenis ganja dengan berat total 8,65 gram.
“Barang tersebut disimpan dalam kemasan kopi. SF kemudian diserahkan kepada Polsek kawasan Bandara Sentani dan selanjutnya menyerahkan ke kami,” ungkapnya.
SF dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp8 miliar
JAYAPURA, Redaksipotret.co - Tak jera mendapat kecaman dari masyarakat karena mengganggu kegiatan anak-anak untuk bersekolah, gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melancarkan aksinya dengan membakar bangunan SMP Negeri Okbab, di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu (13/7/2024) pukul 11.30 WIT.
"Sangat disayangkan pembakaran gedung sekolah SMP itu, kejadian ini dikecam oleh masyarakat karena gedung sekolah tersebut kesehariannya digunakan anak-anak untuk belajar," jelas Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan di Jayapura, Senin (15/7/2024).
Kapendam menegaskan, aksi pembakaran sekolah berulang, OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajarnya sangat tinggi untuk bersekolah.
“Aparat keamanan saat ini sedang mengejar gerombolan OPM yang membakar sekolah tersebut, karena usai membakar kemudian melarikan diri,” kata Kapendam.
TNI dan Polri Musnahkan 278 Senjata Tajam dan Miras Hasil Razia di Jayawijaya
JAYAWIJAYA, Redaksipotret.co - Aparat kepolisian dan TNI bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan instansi terkait melakukan pemusnahan barang bukti hasil razia berupa minuman keras (miras) dan senjata tajam (sajam).
Pemusnahan dilakukan di lapangan apel Mapolres Jayawijaya di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan pada Selasa (2/7/2024).
Kasdim 1702/Jayawijaya, Mayor Inf Romadlon turut serta menghadiri pemusnahan tersebut.
Kasdim menyampaikan selamat atas keberhasilan Polres Jayawijaya beserta jajarannya dalam mengungkap dan membasmi peredaran miras dan sajam di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
“Kedepannya Kodim 1702/Jayawijaya beserta jajaran akan selalu mendukung penuh dalam memberantas peredaran miras, karena mengkonsumsi miras dapat meresahkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Dengan digelarnya pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bukti bahwa TNI dan Polri bersama Pemerintah daerah mendukung perang terhadap peredaran miras demi kondisifitas di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
“Langkah tersebut sebagai upaya mencegah aksi kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh miras. Saya berharap tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda untuk bersama memberantas peredaran miras di wilayah Kabupaten Jayawijaya,” ucapnya.
Diketahui, sebanyak 10 liter miras pabrikan, 489 liter miras tradisional dan 278 sajam yang berhasil dimusnahkan.
Turut hadir pada pemusnahan, Pj. Gubernur Papua Pegununhan, Velix Vernando Wanggai, Pj. Bupati Jayawijaya Tony Mayor, LO Polda Papua Pegunungan, Kombespol Andi Yosep Enoch, Danlanud Wamena Letkol Pnb Simbarmata, Kabulog Cabang Wamena Stepanus Kurniawan, Pasiintel Yonif 756/WMS Letda Inf Gading serta para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Jayawijaya.
JAYAPURA, Redaksipotret.co - Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122/TS berhasil menggagalkan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 700 liter (20 jerigen) dan dua unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan bermotor dan mengamankan limawarga asing asal PNG termasuk pengendara sepeda motor.
Wadansatgas Kapten Inf Adi Prayogo menjelaskan, diamankannya mereka bersama barang bukti berawal saat personel Satgas melakukan patroli keamanan dan mendapati dua orang yang mencurigakan pada pukul 20.05 WIT menggunakan sepeda motor yang akan melintasi jalur ilegal di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Senin (1/7/2024).
Personel kemudian menghentikan pengendara tersebut dan dilakukan pemeriksaan serta pengecekan barang bawaan.
Selain BBM ilegal dan sepeda motor, personel Satgas juga mengamankan tiga handphone, dan uang tunai sebesar 3.341 Kina yang sudah berada di portal perbatasan.
"Mereka akan menyelundupkan barang ilegal tersebut ke wilayah Papua Nugini, setelah itu anggota Tim Patroli Pos Kout membawa lima orang yang diduga akan menyelundupkan BBM jenis Pertalite ke Pos kout Satgas Yonif 122/TS dan dilakukan pemeriksaan," jelas Wadansatgas.
"Menurut keterangan kelima pelaku tersebut, BBM diperoleh dari salah satu masyarakat yang berasal dari Distrik Muara Tami, Kota Jayapura untuk diperjualbelikan di wilayah Papua Nugini dengan melewati jalur tikus wilayah perbatasan," sambungnya.
Wadansatgas menyebut, para pelaku kemudian diserahkan ke pihak Imigrasi, Bea Cukai dan pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Wadansatgas mengimbau dan mengingatkan kepada warga di sepanjang tapal batas Indonesia - Papua Nugini untuk selalu menghindari semua kemungkinan aksi pelanggaran hukum.
"Termasuk melakukan penyelundupan barang-barang terlarang dan Ilegal. Dalam penemuan kali ini Pos Komando Utama (Kout) akan terus intens dalam melaksanakan pengam
JAYAPURA, Redaksipotret.co – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar bersama 6 MRP di Tanah Papua telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta pada 12 Juni 2024).
Nerlince pun membeberkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, MRP meminta kepada Presiden RI mengeluarkan Perpres tentang Wali Kota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati harus OAP.
Kedua, lanjut Nerlince, MRP meminta kepada Presiden agar kewenangan MRP diperluas. Ketiga, meminta dana untuk MRP dikucurkan lewat APBN, dari Jakarta langsung kepada rekening MRP.
“MRP juga meminta kepada Presiden RI bahwa dalam penerimaan Bintara Polri diberikan kuota khusus bagi anak-anak OAP. Bahkan, MRP juga meminta peninjauan kembali pengangkatan honorer CPNS atau ASN yang sudah berlangsung selama 3 tahun, mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 yang datanya belum diterima Menpan RB,” jelas Nerlince.
Dia mengungkapkan bahwa MRP telah melakukan audiens bersama Menpan RB, namun ternyata data honorer dan pengangkatan CPNS tidak diterima hingga saat ini.
Selengkapnya
https://redaksipotret.co/ketua-mrp-beberkan-hasil-pertemuan-dengan-pemerintah-pusat/
KETUA MRP KLARIFIKASI SOAL PEMBANGUNAN ISTANA NEGARA DI PAPUA
#news #mrp #politik
