Hentikan Politisasi Radikalisme di Indonesia! - Prof Siti Zuhro KAHMI
Ini adalah sesi Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA, Presidium Majelis Nasional KAHMI/ IPSK LIPI dalam diskusi online bertema Oligarki Ekonomi vs Demokrasi yang diadakan pada Ahad, 10 Desember 2020, pukul 19.30 WIB sampai selesai via Zoom Meeting.
#Oligarki #KAHMI
Mau Nangis, Refleksi Kemanusiaan Tragedi KM50 dari Sudut Pandang Ibu - Ustazah Ratu
Ibu Mana Yang Tidak Sedih Anaknya Diperlakukan Seperti Itu? Jangan Lupakan Tragedi KM50! Pada 7 Januari kemaren, Aliansi Kemanusiaan Bogor Raya (AKBAR), sebuah wadah perjuangan ormas-ormas dan aktivis Islam Bogor beraudiensi dengan DPRD Kota Bogor terkait Tagedi KM50 yang tampak belum berpihak pada keadilan penyelesaian kasusnya.
Dalam audiensi tersebut, termasuk Ustazah Ratu Irmawati (Muslimah Bogor Raya) yang cukup dikenal kiprahnya di bidang dakwah dan kemanusiaan baik tingkat kota maupun Nasional.
*Dengar curhatannya, ini manusiawi, keluar dari hati seorang ibu. Bayangkan jika yg ditembak tanpa pengadilan itu adalah anak Anda?* #TragediKM50 #Kemanusiaan
Ratu Irmawati
Cek juga: Legislatif jangan Jadi Dewan Pengkhianat Rakyat! AKBAR Datangi DPRD Soal Tragedi KM50 - Ustaz Dhani https://youtu.be/h8E5Wc2Ibfo
#Revolusi itu Bukan Amok, Marah-Marah, Baperan atau Aksi Demo - Hendrajit GFI
Revolusi itu bukan amok, marah-marah, baperan atau aksi demo.
Revolusi itu ketika kita semua sadar timbulnya ledakan kemauan kolektif bangsa atau rakyat merupakan hukum sejarah yang tak mungkin terbendung dan kemudian menyelaraskan diri dengan gelombang, untuk mengubah keadaan menuju lebih baik. Lebih berkeadilan, lebih makmur dan sejahtera.
Jadi kalau mau ledakan itu terjadi, singkirkan dulu penghambat munculnya ledakan. Penyumbat yang menghalangi ledakan kemauan kolektif bangsa itu adalah individualisme(hanya sibuk ngurus diri dan kelompoknya sendiri), liberalisme(memperalat kebebasan karena mereka tahu kebebasan agar menguntungkan si kuat terhadap si lemah), kelompokkisme dan golonganisme (pokoke kelompokku sendiri yang benar), federalisme (perpecahan nasional lebih disukai daripada konsentrasi kekuatan nasional).
Menyingkirkan semua penghambat ledakan itulah yang harus jadi agenda pokok semua elemen bangsa saat. Bukan mengobarkan revolusi. Tapi menyalakan revelusi. Tak akan ada pencerahan sebelum ada penyorotan dan atau penyenteran.
Lantas apa yang kita butuhkan untuk menyalakan revolusi? Fund and forces, kata Bung Karno. Modal dan tenaga. Pertanyaannya, apakah modal harus berarti uang? Tidak.
Bahkan seringkali modal yang bersifat immaterial justru di situlah sumber modalitas fisik termasuk uang. Revolusi dan pergerakan besar-besaran, yang bukan peregerakan kecil-kecilan, mengharuskan hadirnya orang-orang yang berkepribadian kreatif dan inovatif. Selain bercorak prograsif tentu saja.
Berikut pemaparan Hendrajit, pengamat #Geopolitik dari Global Future Institute (GFI)
AHOK JADI MENTERI BUMN. BAGUS ITU! - Edy Mulyadi
Isu reshuffle makin liar paska beredarnya video marah2 Presiden Jokowi di rapat kabinet. Sejumlah nama hilang dan muncul.
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dikabarkan bakal jadi Menteri BUMN menggantikan Erick Tohir.
Kalau ini terjadi, bagus itu. Rakyat jadi makin tahu siapa sebenarnya rezim yang kini berkuasa. Benarkah dari 267 juta rakyat Indonesia tdk ada yang layak? Mengapa Ahok yang diangkat?
Menurut wartawan senior Edy Mulyadi, problem negeri ini bukan hanya pada para menteri yang tidak kapabel. Masalah utamanya justru ada pada presiden. Karena itu, sebagai negarawan sebaiknya Jokowi mundur dari jabatan presiden. Kasihan rakyat dan bangsa ini...
Klarifikasi Korlap Aksi 24/6: Tidak Ada Rencana Rencana Bakar Bendera! - Edy Mulyadi
Koordinator lapangan (Korlap) aksi SELAMATKAN NKRI DAN PANCASILA DARI KOMUNISME pada Rabu, 24 Juni 2020, di dpn Gedung DPR/MPR, bicara terkait adanya pembakaran bendera PDIP di gedung DPR, Jakarta Pusat. Mereka mengklaim tidak pernah merencanakan aksi pembakaran bendera.
Korlap Aksi, Edy Mulyadi, mengatakan sempat diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis (25/6). Kepada penyidik, Edy memastikan pihaknya tidak pernah merencanakan aksi pembakaran bendera partai dalam rapat sebelum aksi.
“Pertama itu adalah accident. Polisi tanya, anak buah kalian yang ikut rapat Kamis itu pasti sudah laporan bahwa tidak rencana tidak ada bakar bendera. Jangankan rencana, dibahas aja enggak. Jangankan dibahas, disinggung aja enggak. Kepikir juga enggak karena buktinya tidak disinggung di rapat,” kata Edy lewat keterangannya, Jumat (25/6).
#RUUHIP #Pancasila
Purnawirawan Ingatkan, Bahayanya RUU HIP Jika Diundangkan - Sugeng Waras
Purnawirawan TNI AD yang juga aktivis, Kol (Punr) Sugeng Waras berdialog dengan Djuju Purwantoro, Ketua Umum #GerbangAmar yang juga Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) tentang RUU HIP.
Sugeng Waras mengingatkan kembali tentang tiga tuntutan rakyat atau tritura: Tolak Hentikan Pembahasan RUU HIP, Kejar Inisiator dan Konseptor RUU HIP, Kembali ke UUD 1945 yang Asli!
Sebagai salah satu tokoh pergerakan rakyat saat ini, Sugeng Waras menjadi menarik untuk didengarkan. Saksikan selengkapnya di sini.
#RUUHIP
Selamatkan NKRI dari PKI dan Komunisme - Edy Mulyadi
Penolakan terhadap RUU HIP begitu kuat dan massif dari ummat Islam khususnya, dan seluruh elemen bangsa pada umumnya. Banyak organisasi dan komunitas sudah mendeklarasikan penolakan plus aksi bakar bendera PKI. Di beberapa daerah bahkan sudah terjadi aksi unjuk rasa.
Yang lebih menggembirakan, MUI Pusat dan Pimpinan MUI 34 Provinsi juga sudah menerbitkan maklumat penolakan. Dalam salah satu pernyataannya, MUI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan konstitusional terhadap RUU ini.
Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum MUI KH Muhjidin Djunaidi, menyatakan MUI akan menggerakkan aksi besar-besaran dan menunjuk Panglima untuk memimpin aksi ini, jika pembahasan RUU HIP dilanjutkan.
Berikut respon dari Edy Mulyadi, Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI).
Mengapa RUU HIP Harus Dibatalkan, Bukan Direvisi atau Ditunda - Dr. Masri Sitanggang #MasyumiReborn
Dialog bersama Dr. Masri Sitanggang, salah satu politisi yang pertama kali menggugat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Wawancara Radio Politik - Suara Akal Sehat Jakarta dengan Dr. Masri Sitanggang: Ketidakjujuran Politik dan Kehancuran Negara.
Dr. Masri juga dikenal sebagai salah satu penggagas #MasyumiReborn.
RUU HIP,Kejujuran,MasyumiReborn,Masyumi,Haluan Ideologi,Pancasila,NKRI,Medan,Politik Islam, Islam dan Politik,Akal Sehat, Radio Politik, Piagam Jakarta,Partai Islam
Percuma Ada Demokrasi, Jika Oligarki yang Berkuasa
Percuma ada selama oligarki yang sebenarnya mengendalikan. Rakyat benar berkuasa hanya beberapa menit ketika di TPS, setelahnya, oligarki pegang kendali.
Partai politik pun dianggap gagal melakukan pendidikan politik. Sementara ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah tak berdaya saat instrumen demokrasi dikanalisasi lewat.
*Dr. Ahmad Yani SH MH (Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik)*
#MasyumiReborn
#IndonesiaDigitalFreedom
Demokrasi Tidak Akan Hidup di Indonesia? Dr. TB Massa Djafar #MasyumiReborn
Ilmuwan Barat memprediksi, demokrasi tidak akan hidup di Indonesia. Benarkah? Era reformasi ini, yang dikatakan juga era demokrasi, nyatanya mulai menunjukkan watak aslinya, otoriter. Hanya perlu 20 tahun untuk mengembalikan otoritarianisme ke negeri ini. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Simak analisa *Dr. TB Massa Djafar, M.Si, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (UNAS), Jakarta* ini.
Saksikan juga diskusi selengkapnya di https://youtu.be/4v4wb2d4oUI
#MasyumiReborn #IndonesiaDigitalFreedom
Imbangi Indonesia Cyber, Persatuan Pegiat Cyber Indonesia Dibentuk - PeCI
Deklarasi Persatuan Penggiat Cyber (Siber) Indonesia (PeCI)
Bismillahirrohmannirrohiim;
Kami, yang tergabung dalam Persatuan Penggiat Cyber (Siber) Indonesia, disingkat PeCI. Dengan ini mendeklarasikan dan bersikap seperti berikut ;
Bahwa dengan berlakunya UU No.11/2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No.19/2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyatakan ;
1. bahwa pasal 28F UUD 1945 menyatakan ;
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi." dst.
2. bahwa Deklarasi Universal HAM PBB 1948,
pasal 19 ; "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat." ;
3. bahwa implementasi UU No.19 tahun 2016 tentang ITE, faktanya telah banyak memakan korban terutama kepada para tokoh dan anggota masyarakat yang menyampaikan pemikiran dan kritik, sehingga bagaikan tembok penghalang demokrasi, membungkam kritik positif dan kebenaran. Dalam pelaksanaannya UU ITE tersebut, justru lebih banyak memasung hak-hak kemerdekaan berekspresi dan berpendapat rakyatnya sendiri melalui media sosial ;
Bahwa dengan terbentuknya Komunitas Penggiat Cyber (Siber) Indonesia ini, maka sebagai negara hukum diharapkan penegakkan hukum dan demokrasi khususnya melalui Medsos di Indonesia dapat ditegakkan secara adil dan konsekwen (equality before the law), sesuai prinsip-prinsip kesamaan dan koridor hukum yang berlaku.
Jakarta, Senin, 8 Juni 2020.
Atas Nama Deklarator : HAIKAL HASSAN sebagai Ketua, Adv. DJUDJU PURWANTORO sebagai Sekjend
#IndonesiaDigitalFreedom @Juju Purwantoro @Endy Kh Emil Aulia
TEROR DAN PKI, MENGAPA DIBIARKAN? EDY MULYADI
Teror dan ancaman pembunuhan yang diterima pembicara dan panitia diskusi Fakultas Hukum UGM tentang Pemecatan Presiden adalah bukti lain bahwa PKI benar-benar ada dan berusaha bangkit.
Pemberhentian presiden di tengah masa jabatan diatur dalam pasal 7a dan 7b konstitusi kita. Jadi, diskusi soal ini sama sekali bukan makar. Apalagi pasal 28 UUD 45 memberi hak penuh tiap warga negara berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat.
Presiden Joko Widodo jangan diam saja. Jangan sampai rakyat menduga ada pembiaran atau restu, apalagi perintah. Teror ini pasti dlakukan oleh PKI. Memang begitu pola-pola PKI sejak 1945. 48, 65 dan seterusnya.
Apa yang harus Presiden lalukan? Simak pendapat wartawan senior, Edy Mulyadi
Digital Kreator Melalui halaman ini, kamu dapat:
