Rimbawan Online

24/11/2022

Momentum bersama Dr Vikram Motiani senior direktur Redhat Asia Pacific

02/05/2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

01/05/2019

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

30/04/2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

30/04/2019

Peraturan Menteri LHK Nomor P4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Taman Nasional, Tahura dan TWA | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

27/04/2019

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

27/04/2019

Peraturan Menteri LHK Nomor P3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan LHK | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MenLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

27/04/2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

21/04/2019

Pedoman Pengukuran Karbon | RIMBAWAN ONLINE

Salah satu komponen penting untuk pelaksanaan REDD+ adalah pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat. Tantangan untuk membangun MRV adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkait mengetahui dan dapat melakukan pengukuran yang kredibel dalam pemantauan penurunan penurunan cadangan karbon (emisi) dan penambahan cadangan karbon (sink) dari kegiatan REDD+.

Pedoman ini juga merupakan mandat dari hasil studi Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) pada bulan Juli 2007 dalam laporannya yang berjudul Laporan Konsolidasi IFCA: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Dephut, 2008) dapat diakses melalui website telah disusun road map untuk REDD+ termasukdari tahun 2007 untuk tahap persiapan, masatransisi mulai tahun 2008 sampai dengan 2012,dan implementasi penuh mulai dari tahun 2013atau lebih awal tergantung hasil keputusan COP, dan kesiapan Indonesia. Pedoman ini merupakan upaya untuk menjawab aspek metodologi sesuai hasil keputusan COP terkait REDD+.

Untuk kepentingan MRV ini diperlukan data yang akurat dan metode yang telah diakui secara internasional untuk melaporkan perkembangannya. Untuk itu dapat diggunakan metode revised Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1996 guideline, Land Use Land Use Change and Forestry Good Practise Guidance (LULUCF-GPG)2003 atau IPCC 2006 Guideline untuk Agriculture Forestry and Other Land Use (AFOLU).

Penyusunan buku pedoman pengukuran REDD+ merupakan salah satu upayameningkatkan kesiapan dan kapasitas masyarakat dan para pihak dalam mengembangkanmetode inventarisasi gas rumah kaca yang mudah diikuti, komparabel dan sudah diakuisecara internasional.

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

21/04/2019

Monograf Model-Model Alometrik Untuk Pendugaan Biomassa Pohon | RIMBAWAN ONLINE

Monograf ini membahas model-model alometrik biomassa dan volume pohon yang sudah dikembangkan pada beberapa jenis pohon dan tipe ekosistem hutan di Indonesia. Bentuk hubungan matematis model alometrik, parameter statistik dan informasi terkait dengan ukuran (diameter dan tinggi) dan jumlah pohon contoh yang digunakan untuk menyusun model dikumpulkan dari berbagai informasi yang dimuat di jurnal ilmiah (nasional maupun internasional), laporan penelitian, laporan teknis, prosiding, skripsi, thesis, dan disertasi mahasiswa. Jumlah model alometrik pohon yang dilaporkan dalam monograf ini adalah 807 model mencakup 437 model alometrik untuk menduga komponen-komponen biomassa pohon dan 370 model alometrik untuk menduga beberapa tipe volume pohon. Hasil analisis distribusi spasial ketersediaan model alometrik menunjukkan bahwa sebagian besar (90%) model alometrik biomassa banyak dikembangkan di tiga pulau besar (Jawa, Kalimantan dan Sumatra). Sedangkan untuk Indonesia bagian timur (Papua danSulawesi) pengembangan model alometrik biomassa masih sedikit, kecuali untuk model alometrik volume.

Hampir di semua tipe ekosistem hutan utama di Indonesia sudah tersedia model alometrik biomassa dan atau volume pohon meskipun penyebarannya belum merata di seluruh lokasi. Sebagian besar (88%) model alometrik biomassa dikembangkan untuk menduga komponen-komponen biomassa pohon bagian atas permukaan tanah. Selain menyajikan informasi sebaran model dan cakupan data yang digunakan, dalam monograf ini juga dilakukan analisis keragaman dugaan biomassa dan volume dari model, cara penggunaan model-model alometrik untuk pendugaan biomassa pohon, identifikasi kesenjangan, dan strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Informasi model-model alometrik yang disajikan dapat digunakan sebagai perangkat untuk menduga biomassa hutan menurut tipe ekosistem. Informasi ini juga menjadi input untuk mendukung sistem perhitungan karbon nasional dan pendugaan perubahan stok karbon dari aktivitas penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan stok karbon dari sektor berbasis lahan.

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

13/04/2019

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan

Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan

13/04/2019

Deforestasi Indonesia | RIMBAWAN ONLINE

Penutupan lahan pada kawasan hutan, terutama yang terkait dengan penutupan hutan sangat
dinamis dan berubah dengan cepat dimana kondisi hutan semakin menurun dan berkurang luasnya.
Berdasarkan hasil penelitian Revilla (1993), Indonesia kehilangan penutupan hutan setiap tahunnya
selama tahun 1972 – 1990 seluas 840.000 ha/tahun atau seluas 0,68% per tahun. Penelitian FAO
tahun 1990 juga menunjukkan bahwa penutupan hutan di Indonesia telah berkurang dari 74%
menjadi 54% dalam kurun waktu 30 – 40 tahun (FAO, 1990). Berdasarkan penaksiran sumberdaya
hutan yang dilakukan oleh FAO (1993) laju deforestasi tahunan selama 1981 – 1990 di Indonesia
mencapai luas 1,2 juta ha/tahun, menduduki tempat kedua setelah Brazil. Sedangkan berdasarkan
penaksiran sumberdaya hutan yang dilakukan oleh FAO (2002), laju deforestasi pada tahun 1990 –
2000 naik menjadi 1,31 juta ha/ tahun.

Deforestasi Indonesia

13/04/2019

Prosiding Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2018 | RIMBAWAN ONLINE

Prosiding Hutan dan Deforestasi Indonesia merupakan prosiding kegiatan Workshop Hutan dan Deforestasi Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta. Kegiatan ini
merupakan runutan awal dari Workshop Panel Internasional Metode Pengukuran, Perhitungan dan Pelaporan Deforestasi dan Degradasi Hutan dari kerjasama para pihak, antara lain: KLHK, Pemerintah Norwegia dan Kemitraan.

Workshop Hutan dan Deforestasi Indonesia mengangkat tema “Perkembangan Definisi Hutan dalam Menjawab Sustainable Development Goals dan Climate Change” dan “Deforestasi dan Tata Kelola Hutan Berkelanjutan”. Selain pemaparan presentasi dari berbagai pakar dan diskusi interaktif dengan peserta, kegiatan ini sekaligus menjadi momen untuk Peluncuran Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Menteri LHK.

Hutan dan Deforestasi

13/04/2019

Penutupan Lahan Indonesia | RIMBAWAN ONLINE

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara rutin merilis data penutupan lahan Inddonesia dalam dokumen tahunan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia. Dokumen ini tersedia dalam format PDF yang dapat diunduh secara gratis. Publikasi yang tersedia adalah Rekalkulasi penutupan lahan tahun 2018, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Penutupan Lahan Indonesia

11/04/2019

PermenLHK Nomor P.10 Tahun 2019 tentang Kubah Gambut | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

11/04/2019

Peraturan Menteri Kehutanan P.6 Tentang Pembentukan Wilayah KPH | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Kehutanan P.6 Tentang Pembentukan Wilayah KPH

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

11/04/2019

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria | RIMBAWAN ONLINE

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

09/04/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

09/04/2019

Peraturan Menteri LHK Nomor P.28 Tahun 2018 tentang IUPHHK | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

09/04/2019

Peraturan Menteri LHK Nomor P.16 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Drone | RIMBAWAN ONLINE

Bagi pengguna Drone lingkup LHK wajib memahami Peraturan MenLHK ini

Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KKL.1/2018 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Penggunaan Drone Kehutanan

08/04/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2018 tentang KHDTK | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

08/04/2019

Mesin Pembelah Kayu Raksasa - Mesin Canggih Pemotong Kayu | RIMBAWAN ONLINE

Memotong kayu ukuran besar sangat sulit dan beresiko. Teknologi digunakan untuk membuat pembelah kayu yang ukurannya besar sehingga lebih cepat dan aman bagi pengguna. Silakan simak video youtube berikut yang diungah oleh akun Rizlan Videos

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

08/04/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1 Tahun 2019 tentang IUIPHH | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin usaha Industri Primer Hasil Hutan

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

07/04/2019

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan P.2 Tahun 2019 | RIMBAWAN ONLINE

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

07/04/2019

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia | RIMBAWAN ONLINE

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sering dijadikan acuan untuk menilai secara komparatif kualitas lingkungan hidup pada provinsi yang ada di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan tiga parameter utama untuk menilai IKLH, yaitu

Kualitas air (0.3)
Kualitas udara (0.3)
Kualitas tutupan lahan (0.4)

Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan telah secara teratur mempublikasikan buku IKLH
IKLH Tahun 2014 ~ Download
IKLH Tahun 2015 ~ Download
IKLH Tahun 2016 ~ Download
IKLH Tahun 2017 ~ Download

Hutan, Kehutanan dan Lingkungan Indonesia

06/04/2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | RIMBAWAN ONLINE

Untuk mempercepat terwujudkannya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang berlaku 2 tahun setelah diundangkan, yaitu Tahun 2016). Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang 23/2014 tersebut mengalami beberapa kali perubahan, baik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) maupun dengan Undang-Undang lainnya sehingga dalam memahami Undang-Undang 23/2014 tersebut perlu dibaca juga revisinya yang harus dibaca satu paket sebagai berikut.

Untuk mempercepat terwujudkannya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah...

05/04/2019

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030 | RIMBAWAN ONLINE

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan
Zulkifli Hasan pada tanggal 28 Juni 2011.

RKTN 2011 - 2030 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:
- Pendahuluan
- Potensi dan Realitas
- Analisis Spasial dan Rasionalisasi Kawasan
- Target Capaian Sektor Kehutnaan
- Kebijakan dan Strategi
- Pengarus-utamaan RKTN
- Penutup
- Lampiran

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II...

05/04/2019

Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 | RIMBAWAN.NET

Penerbitan publikasi Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan bantuan dari Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Norway’s International Climate and Forest Initiative (Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia), dan Kemitraan.

Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 ~ Download

Penerbitan publikasi Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018 ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik ...

05/04/2019

State of Indonesia's Forest 2018 | RIMBAWAN.NET

This publication, The State of Indonesia’s Forests 2018, was produced by Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia with support from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and from Norway’s International Climate and Forest Initiative.

State of Indonesian Forest 2018 ~ Download

This publication, The State of Indonesia’s Forests 2018, was produced by Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia with...