https://redaksisuararakyatindonesia.wordpress.com/

Media Suara Rakyat Indonesia, Cirebon (2025)

25/01/2025

Lapas Narkotika Cirebon dan Polresta Cirebon Bersinergi Berikan Sosialisasi Bahaya Geng Motor kepada Anak dalam Pembinaan

CIREBON, 24 Januari 2025 – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Cirebon kembali menunjukkan sinergitasnya dengan Polresta Cirebon melalui kegiatan sosialisasi bahaya geng motor. Kegiatan ini ditujukan kepada kurang lebih 70 anak yang sedang dalam pembinaan Polresta Cirebon dan dilaksanakan di Lapas Narkotika Cirebon.

Kegiatan yang bertujuan memberikan efek jera dan menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif geng motor ini diawali dengan kunjungan ke area blok hunian Lapas. Para peserta diajak berkeliling melihat secara langsung kondisi warga binaan dan blok hunian. Momen ini diharapkan dapat memberikan perenungan mendalam bagi para peserta mengenai konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.

Setelah kunjungan blok hunian, kegiatan dilanjutkan di aula Lapas. Acara diawali dengan sambutan dari Kalapas Narkotika Cirebon, Ramdani Boy. Dalam sambutannya, Kalapas Ramdani Boy menyampaikan apresiasi atas sinergitas yang terjalin dengan baik antara Lapas Narkotika Cirebon dan Polresta Cirebon. Beliau menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian bersama terhadap generasi muda, khususnya dalam mencegah keterlibatan dalam kegiatan negatif seperti geng motor. 'Kami berharap kunjungan ke blok hunian dan sosialisasi ini dapat memberikan gambaran nyata dan efek jera bagi para peserta,' ujar Ramdani Boy.

Harapan agar kegiatan ini dapat memberikan efek jera dan mencegah para peserta untuk terlibat dalam kegiatan geng motor di masa mendatang. Kegiatan ini merupakan bukti nyata sinergitas yang kuat antara Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon dan Polresta Cirebon dalam upaya pembinaan generasi muda dan pencegahan tindak kriminalitas. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya generasi muda yang berkualitas.

24/01/2025

dputr.kabcrb *RILIS PU 1*
*24 JANUARI 2025*
*SP.BIRKOM/I/2025/40*

*Gali Potensi Pariwisata Sejarah di Kota Ternate, Kementerian PU Tuntaskan Penataan Kawasan Pusaka Benteng Oranje*

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pekerjaan penataan kawasan pusaka Benteng Oranje di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng Oranje atau Fort Oranje merupakan bangunan bersejarah peninggalan zaman Kolonial Belanda yang menjadi salah satu destinasi pariwisata di Kota Ternate.

“Konsep penataan kawasan pusaka Benteng Oranje tetap melindungi elemen-elemen bangunan yang memiliki nilai sejarah secara komprehensif dengan disesuaikan pada keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana.

Pekerjaan penataan kawasan wisata sejarah Benteng Oranje mulai dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya sejak Juni 2024 dengan anggaran APBN senilai Rp5 miliar. Luas penataan kawasan yang ditangani meliputi pembangunan amphitheater panggung seluas 840 m2, pekerjaan pelataran berundak 111,3 m3, pembangunan pagar sepanjang 227 meter, prasarana pengelolaan sampah 22 Bh, dan revitalisasi pendopo seluas 196 m2.

Kawasan pusaka Benteng Oranje berada di tengah Kota Ternate, tepatnya berada di Jalan Hasan Boesoeri, Gamalama, Ternate Tengah dengan jarak tempuh dari Bandara Sultan Babullah Kota Ternate sekitar 3,5 km atau waktu tempuh 20 menit menggunakan jalur darat. Dengan potensi pada sektor pariwisata sejarah dan budaya, penataan kawasan pusaka Kota Ternate diharapkan turut mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif sekaligus menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Firman Aksara mengatakan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, komunitas, dan dunia usaha, upaya pelestarian aset pusaka di Kota Ternate ini diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Serah terima pengelolaan paket pekerjaan Penataan Kawasan Pusaka Benteng Oranje telah dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya kepad

24/01/2025

kantahkabcirebon *Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)*

Siaran Pers

40/SP/I/BH/2025

Jumat, 24 Januari 2025

*Batalkan Sertipikat di Wilayah Pagar Laut Desa Kohod, Menteri Nusron: Dilakukan dengan Prosedur yang Benar*

Kabupaten Tangerang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid resmi membatalkan sejumlah sertipikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Proses pembatalan ini dilakukan dengan memeriksa tiga hal utama, yaitu dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik material tanah.

"Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertipikat, baik itu SHM maupun HGB. Tata caranya dimulai dengan mengecek dokumen yuridis. Langkah kedua adalah mengecek prosedur. Kami bisa melihatnya melalui komputer untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar atau belum. Namun, karena ini menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Tadi kami sudah datang dan melihat kondisi fisiknya," ujar Menteri Nusron kepada awak media usai meninjau kondisi fisik material tanah di wilayah pagar laut Desa Kohod, Jumat (24/01/2025).

Menteri Nusron melanjutkan, pihaknya memastikan proses pembatalan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang berlaku. "Kami harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang kita anggap cacat hukum maupun cacat material, proses pembatalannya cacat juga," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, menyaksikan Penandatanganan Permohonan Pembatalan SK Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang langsung disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

Lebih lanjut Menteri Nusron mengaku, bahwa proses verifikasi sertipikat tanah sendiri memerlukan waktu, dan hingga saat ini, sekitar 50 bidang t

24/01/2025

pemkabcirebon Pers Puspen Kemendagri

Jumat, 24 Januari 2025

*Retret Kepala Daerah Bakal Digelar, Wamendagri Bima Arya Pastikan KPK Jadi Pemateri*

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah seluruh Indonesia yang terpilih pada kontestasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024. Bima menjelaskan kegiatan ini akan diadakan lebih dari satu pekan.

Dalam agenda tersebut, dirinya menegaskan KPK akan memberikan materi tentang pentingnya edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah (Pemda). Para kepala daerah pun diharapkan dapat mengikuti semua kegiatan dengan tertib.

"Jadi mungkin lebih dari seminggu, kira-kira konsepnya begitu, jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," katanya saat ditemui awak media di Gedung Pusat KPK di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Bima menambahkan, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan memilih menggelar kegiatan retret kepala daerah di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dirinya menerangkan, tujuan utama dilaksanakan retret adalah untuk menyamakan kebijakan visi dan misi antara Pemda dengan pemerintah pusat.

"Nanti teman-teman kepala daerah akan diundang untuk fokus di sana. Supaya nyambung antara kebijakan pusat dengan visi-visi kepala daerah," tandasnya.

Puspen Kemendagri

24/01/2025

pemkabcirebon Pers Puspen Kemendagri

Jumat, 24 Januari 2025

*Turunkan Angka Kematian Ibu, Integrasi Perencanaan Kesehatan Reproduksi ke Dalam Kebijakan Daerah Dinilai Urgen*

Jakarta – Integrasi perencanaan kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan daerah dinilai semakin mendesak sebagai langkah strategis untuk menekan angka kematian ibu.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono saat membuka acara Finalisasi Perangkat Pembelajaran untuk Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

“Perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Sugeng.

Finalisasi perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor kesehatan reproduksi, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya pemahaman teknis di tingkat daerah.

Selanjutnya, panduan teknis yang dihasilkan diharapkan mampu membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan perangkat yang komprehensif, Pemda diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan reproduksi sekaligus mempercepat penurunan angka kematian ibu di Indonesia.

Dalam diskusi yang berlangsung intensif, sejumlah isu penting turut dibahas, di antaranya penyempurnaan panduan bagi aparatur Pemda serta tantangan terkait rendahnya alokasi anggaran dan kapasitas teknis yang masih terbatas di lapangan. Untuk menjawab persoalan itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Kegiatan yang diselenggarakan BPSDM ini menjadi bukti komitmen Kemendagri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Adapun acara ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, lembaga internasional, akademisi, hingga praktisi di bidang kesehatan reproduksi.

Puspen Kemendagri

23/01/2025

HIMBAUAN

Kepada masyarakat di sekitar Sungai Ciberes (Kec. Waled) dan Sungai Ciputih (Kec. Lemahabang) diimbau waspada terhadap potensi banjir akibat luapan sungai.

Jika membutuhkan bantuan evakuasi, hubungi BPBD Kab. Cirebon di 0877-8729-9991.

Tetap tenang dan utamakan keselamatan!

23/01/2025

Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Pererat Sinergi dengan Polresta Cirebon

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Cirebon terus memperkuat sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH), salah satunya dengan Polresta Cirebon. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh Kepala Polresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., ke Lapas Narkotika Cirebon pada Kamis, 23 Januari 2025.

Kunjungan yang berlangsung mulai pukul 13.30 WIB ini disambut langsung oleh Kalapas Narkotika Cirebon, Ramdani Boy, beserta jajaran pejabat struktural Lapas. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai pentingnya sinergitas dengan APH dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik di dalam maupun di luar Lapas.

Dalam pertemuan tersebut, Kalapas Ramdani Boy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Polresta Cirebon. Beliau menegaskan komitmen Lapas Narkotika Cirebon untuk terus bersinergi dengan Polresta Cirebon dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di wilayah Cirebon. Kalapas juga menekankan pentingnya pertukaran informasi intelijen dan koordinasi yang efektif antara kedua belah pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban. "Sinergitas ini sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif, baik di dalam Lapas maupun di masyarakat," ujar Ramdani Boy.

Kombes Pol Sumarni juga menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat koordinasi antara Polresta Cirebon dan Lapas Narkotika Cirebon. Beliau berharap kerjasama yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di wilayah Cirebon.

Selama kunjungan, Kapolresta Cirebon juga berkesempatan untuk meninjau beberapa fasilitas di Lapas Narkotika Cirebon dan berdiskusi lebih lanjut dengan Kalapas mengenai berbagai isu terkait keamanan dan ketertiban.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh keakraban, menunjukkan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk terus bersinergi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Cirebon.

23/01/2025

Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon Jalin Kerja Sama dengan PT Agro Lestari Nusantara untuk Pembinaan Kemandirian Warga Binaan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon terus berupaya meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaannya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menjalin kerja sama dengan PT Agro Lestari Nusantara. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak telah dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon pada hari ini (23/01) di ruang auditorium lapas.

Kerja sama ini berfokus pada pembinaan kemandirian warga binaan melalui berbagai program yang akan diselenggarakan bersama. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk membekali warga binaan dengan keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat, sehingga setelah bebas nanti mereka dapat mandiri secara ekonomi dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Dalam sambutannya, Kalapas Narkotika Kelas IIA Cirebon, Ramdani Boy, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT Agro Lestari Nusantara atas terjalinnya kerja sama ini. Beliau menekankan pentingnya pembinaan kemandirian bagi warga binaan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat.

"Kami sangat berterima kasih kepada PT Agro Lestari Nusantara atas kerja sama yang luar biasa ini. Pembinaan kemandirian merupakan hal yang krusial bagi warga binaan. Dengan bekal keterampilan dan pengetahuan yang didapat, mereka diharapkan dapat memiliki kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari Lapas," ujar Ramdani Boy.
Lebih lanjut, Kalapas Ramdani Boy juga menyampaikan harapannya agar kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga binaan. Beliau juga berharap agar kerja sama semacam ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang dengan pihak-pihak lain yang memiliki visi yang sama.

Penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam upaya pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan warga binaan dapat memiliki bekal yang cukup untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

23/01/2025

dputrkab_cirebon *RILIS PU 2*
*23 JANUARI 2025*
*SP.BIRKOM/I/2025/39*

*Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Infrastruktur Kementerian PU Dukung Kelancaran Lalu Lintas Selama Nataru 2024/2025*

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Wakil Menteri Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Kerja (Raker) evaluasi infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan turut berkontribusi dalam peningkatan kelancaran arus mudik dan arus balik selama masa Nataru 2024/2025.

Menteri Dody mengatakan Kementerian PU turut ambil bagian secara aktif dalam rangka perayaan Nataru 2024/2025 dengan melakukan beberapa upaya dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan melalui penambahan panjang jalan tol dan jalan non-tol, peningkatan kemantapan jalan (termasuk zero pothole dan rehabilitasi jalan), peningkatan konektivitas antar moda (pembangunan akses pelabuhan dan bandara) serta peningkatan dan integrasi sistem jaringan jalan nasional dengan jalan daerah.

"Total panjang jaringan jalan nasional (non tol) yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 47.603 km dengan kemantapan 93,88%. Untuk jalan tol, saat ini telah beroperasi sepanjang 3.020 km pada 75 ruas yang dikelola oleh 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan dilengkapi dengan 124 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk melayani pengguna jalan tol," kata Menteri Dody.

Dalam meningkatkan pelayanan jalan tol selama Nataru, Kementerian PU bersama BUJT juga memberikan diskon tarif tol sebesar 10% pada beberapa ruas Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Di samping jalan tol operasional, Menteri Dody menambahkan sebagai upaya mendukung kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat selama Nataru 2024/2025, Kementerian PU bersama BUJT juga membuka ruas tol fungsional sementara sepanjang 120,4 km. Adapun ruas tol fungsional adalah Jalan Tol Sigli - Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 25 km, Tol Binjai - Langsa Seksi 3 Tanjung Pura - Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, dan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat pada se

23/01/2025

pemkabcirebon Pers Puspen Kemendagri

Kamis, 23 Januari 2025

*Launching Permendagri Nomor 24 Tahun 2024, Wamendagri Ribka: Solusi Wujudkan Pembangunan Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan*

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meluncurkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P). Regulasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ribka menekankan, arah kebijakan pembangunan perkotaan harus selaras meskipun masing-masing daerah memiliki karakteristik dan klasifikasi yang berbeda-beda. Ini penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Karena itu, lanjut Ribka, Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 mengatur proses perencanaan pelayanan perkotaan secara menyeluruh. Hal itu meliputi penyediaan layanan perkotaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan Kota Cerdas. “Termasuk bagaimana pendanaannya dalam pemenuhan sistem pelayanan perkotaan tersebut,” ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dia menjelaskan, RP2P bukanlah dokumen baru yang harus disusun oleh pemerintah daerah (Pemda). Dokumen ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara spesifik, urgensi penyusunan RP2P juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Ribka mengatakan, RP2P bakal terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama mengenai pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Penerapan RP2P juga sejalan dan mendukung program Asta Cita untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Hal ini karena RP2P akan memberikan keterpaduan perencanaan pengelolaan perkotaan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.

Keterpaduan itu, kata

23/01/2025

kejarikab_cirebon PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SIARAN PERS
Nomor: PR – 056/056/K.3/Kph.3/01/2025

Capaian Kinerja
Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI
pada 100 Hari Kabinet Merah Putih

Kejaksaan Agung, Jakarta – Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI telah mencatatkan kinerja di bawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, utamanya dalam mendukung program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya penegakan hukum selama 100 hari periode 20 Oktober 2024 s.d. 20 Januari 2025.
Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada Bidang Tindak Pidana Umum terangkum sebagai berikut:
Data Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
Jumlah berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): 38.860 perkara;
Jumlah berkas biterima : 27.928 perkara;
Berkas yang dinyatakan lengkap : 28.187 perkara;
Berkas yang dilimpahkan Tahap II : 23.918 perkara;
Putusan : 22.256 perkara;
Berhasil dieksekusi : 20.778 perkara
Data Jumlah Penanganan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
Pada periode 21 Oktober 2024 s.d. 20 Januari 2025, Bidang Tindak Pidana Umum telah berhasil menerapkan Restorative Justice sebanyak 441 perkara..
Data Jumlah Rumah Keadilan Restoratif
Pada periode 21 Oktober 2024 s.d. 21 Januari 2025 sebanyak 930 unit Rumah Keadilan Restoratif (Rumah RJ) yang telah berdiri.
Data Jumlah Balai Rehabilitasi Adhyaksa
Telah berdiri Balai Rehabilitasi Adhyaksa pada periode 21 Oktober 2024 s.d. 21 Januari 2025 yaitu sebanyak 20 unit.
Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum. (K.3.3.1)

Jakarta, 23 Januari 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
M. Irwan Datuiding, S.H., M.H. / Kabid Media dan Kehumasan
Dr. Andrie Wahyu.Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: [email protected]

23/01/2025

*Erick Thohir Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga Tiket untuk Mudik Lebaran*

Humas Kementerian BUMN JAKARTA,
22 Januari 2025

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggelar rapat
bersama jajaran direksi sejumlah BUMN di sektor transportasi darat, kereta api, dan laut.

Pertemuan
tersebut dihadiri Direktur Utama dan Direksi dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pelni, PT
Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Perum Damri, PT ASDP Indonesia Ferry, hingga PT Jasa Marga, guna
membahas kesiapan dan peningkatan pelayanan selama periode mudik Lebaran 2025.
"Alhamdulillah, hari ini kami mengundang BUMN transportasi darat, laut, dan kereta api untuk memaparkan evaluasi kinerja selama Nataru (Natal dan Tahun Baru) serta persiapan menjelang Lebaran.

Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal sesuai arahan
Presiden Prabowo Subianto," ujar Erick saat konferensi pers terkait persiapan mudik lebaran 2025 di Lobby Utara, Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Erick menyampaikan, BUMN-BUMN sektor transportasi darat, kereta api,
dan laut menyepakati dua poin utama. Erick menegaskan, salah satu poin utama yang disepakati dalam
rapat tersebut adalah menjaga stabilitas harga tiket transportasi, baik untuk kapal Pelni, layanan ferry
ASDP, tol Jasa Marga, maupun bus Damri.

"Kami pastikan tidak ada kenaikan harga tiket untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan
menekan biaya yang dibutuhkan masyarakat selama mudik. Apakah komponen itu nanti ada diskon, tentu ada tupoksi yang lebih tinggi sesuai dengan aturan dari Menteri Perhubungan atau pun yang
lainnya nanti," ucap Erick.

Selain menjaga stabilitas harga, Erick memastikan BUMN juga berkomitmen
meningkatkan
kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi. Erick mencontohkan langkah KAI yang merampingkan jumlah penumpang kereta ekonomi dari 100 kursi per gerbong menjadi 72 kursi atau selisih 22 kursi dari kereta kelas bisnis yang memiliki kapasitas 50 kursi tiap gerbong.

Erick menyampaikan, Pelni juga memastikan kelengkapan infrastruktur keselamatan kapal seperti pelampung dan sistem pengawasan yang kini didukung

21/01/2025

pemkabcirebon Pers Puspen Kemendagri

Selasa, 21 Januari 2025

*Kemendagri Akan Perkuat Pengawasan Pindar dan Lindungi Data Pribadi Warga*

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat pengawasan terhadap pinjaman daring (Pindar) ilegal serta melindungi data pribadi masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pinjaman Daring Ilegal di Aula Utama Gedung Ex Sentra Mulia, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Kemendagri akan menjadi bagian dari tim evaluasi regulasi, karena memang sudah ada sebetulnya tim Satgas ya yang dipimpin oleh OJK saat itu dan ada 16 lembaga yang masuk, di lembaga pemerintah yang masuk di antaranya Kemendagri,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, Kemendagri akan berperan dalam penyusunan dan evaluasi regulasi terkait Pindar, dengan fokus utama pada upaya sosialisasi dan pencegahan di tingkat pemerintah daerah (Pemda) hingga desa.

“[Kami akan] melibatkan Pemda-Pemda [dan] desa-desa supaya masyarakat bisa memilih pinjaman online yang sah dan yang tidak,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi sebagai aspek krusial dalam penyusunan regulasi. Ia menjelaskan sistem Pindar memanfaatkan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan data biometrik, seperti sidik jari, retina mata, dan pengenalan wajah.

“Kita sudah melakukan kerja sama dengan lebih kurang 6.000 lembaga, baik pemerintah [maupun] non-pemerintah, termasuk lembaga keuangan, fintech,” jelas Mendagri.

Ia pun menegaskan, setiap lembaga mitra Kemendagri wajib mematuhi standar keamanan data ISO 27000. Jika terjadi kebocoran data, maka pihak yang bertanggung jawab akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sanksi, kata Mendagri,

21/01/2025

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Ani Asep Kurnia, menyerukan agar seluruh anggota DWP Kemenimipas dapat adaptif serta inovatif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya sebagai istri dari abdi negara. Hal ini disampaikan Ani dalam kegiatan silaturahmi DWP Kemenimipas di Gedung Sentra Mulia, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (20/1).

“Sebagai istri dari para pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tugas suami. Marilah kita menjadi istri yang cerdas, tangguh, dan inspiratif,” ujar Ani.

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, susunan kepengurusan DWP Kemenimipas pun dibacakan sehingga upaya saling mengenal akan terbangun antaranggota. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum sosialisasi atas transformasi Kementerian yang berubah dari sebelumnya satu sebagai Kementerian Hukum dan HAM menjadi satu Kementerian Koordinator serta tiga Kementerian baru.

“Meskipun saat ini kita berada dalam lingkungan kerja yang baru, semangat kebersamaan dan kekompakan harus tetap kita jaga. Mari kita saling mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan sinergi yang kuat, saya yakin kita dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” jelas Ani.

Dalam kesempatan tersebut, Penasihat DWP Kemenimipas, Evi Agus Andrianto, berharap momen silaturahmi ini dapat menjadi wadah untuk saling menginspirasi, memotivasi, berbagi, dan menguatkan satu sama lain. Ia pun meyakini anggota DWP Kemenimipas memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi sosok perempuan yang inspiratif.

“Saya melihat bagaimana ibu-ibu sekalian aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama serta memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi masyarakat,” tutur Evi.

21/01/2025

kejarikab_cirebon PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SIARAN PERS
Nomor: PR – 046/046/K.3/Kph.3/01/2025

Tim Intelijen Kejaksaan Agung
Amankan DPO Tersangka IB
Atas Dugaan Korupsi

Kejaksaan Agung, Jakarta – Senin 20 Januari 2025 bertempat di Senayan City, Jakarta Selatan, Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Identitas Buronan yang diamankan, yaitu:
Nama/Inisial : IB
Tempat lahir : Manado
Usia/Tanggal lahir : 58 Tahun / 5 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktur Utama PT. CIS Resources
Alamat : Jl. Galuh I Blok P / 21 Cireunde RT2 / 12 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten
\
Bahwa Tersangka IB diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan transportasi pengangkutan batubara yang melibatkan PT. Pos Amuntai.
Saat diamankan, Tersangka bersikap kooperatif, sehingga proses pengamanan berjalan dengan lancar. Saat ini, Tersangka dititipkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian ditindaklanjuti.
Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (K.3.3.1)

Jakarta, 21 Januari 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
M. Irwan Datuiding, S.H., M.H.. / Kabid Media dan Kehumasan
Dr. Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H. / Kasubid Kehumasan
Hp. 081272507936
Email: [email protected]

20/01/2025

dputr.kabcrb *RILIS PU 2*
*20 JANUARI 2025*
*SP.BIRKOM/I/2025/35*

*Menteri Dody Lantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 5 Staf Khusus Kementerian PU*

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Kementerian PU di Auditorium Kementerian PU, Senin (20/1/2025). Pelantikan dilakukan dalam rangka reorganisasi kementerian Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024.

Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Eselon IA yang dilantik yakni Ir. Mohammad Zainal Fatah sebagai Sekretaris Jenderal, Dr. Dadang Rukmana, S.H., CES., DEA sebagai Inspektur Jenderal, Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, M.A sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. sebagai Direktur Jenderal Bina Marga, Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya, Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Ir. Abdul Muis sebagai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Ir. Rachman Arief Dienaputra sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Bob Arthur Lombogia, S.T., M.Si, sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Dra. Canka A.S. Putri, M.A. sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Eselon IB yang dilantik yakni, Ir. Edy Juharsyah sebagai Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ir. Abram Elsajaya Barus sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi, Ir. K.M. Arsyad sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Dr. Triono Junoasmono, S.T., M.T. sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg. sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

Menteri Dody juga melantik jajaran Staf Khusus Menteri, diantaranya Jansen Sitindaon, S.H., M.H. sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik, Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc. sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Sumber Daya Air dan Kerja Sama Internasional, Jemmy Setiawan S.H., M.H. sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Mukhamad Oki Isnaini, B.Sc., M.Sc., M.A.

Media Suara Rakyat Indonesia

25/01/2025

24/01/2025

24/01/2025

24/01/2025

24/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

23/01/2025

21/01/2025

21/01/2025

21/01/2025

20/01/2025

Address

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category