
12/09/2024
Posted • (Berita selengkapnya cek IG Stories )
Mahkamah Konstitusi (MK) mengingatkan pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk tidak sering mengutak-atik aturan terkait syarat usia pejabat.
Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangan pembacaan putusan nomor Nomor 68/PUU-XXI/2024 tentang uji materi terkait syarat usia calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Meskipun berkaitan dengan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi a quo Mahkamah telah berpendirian hal demikian menjadi wewenang pembentuk undang-undang,” kata Arief di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).
“Namun penting untuk ditegaskan dalam keadaan tertentu, pembentuk undang-undang tidak boleh dengan mudah maupun terlalu sering mengubah syarat usia untuk menjadi pejabat publik,” ujar dia
Arief mengatakan, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah tidak boleh memainkan syarat usia tersebut.
Penegasan Mahkamah, kata Arief, diperlukan mengingat mengubah syarat usia paling rendah maupun syarat usia paling tinggi terlalu sering terjadi.
Ia menyebutkan, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaadilan bagi sebagian orang.
“Karena mudahnya terjadi pergeseran parameter acuan kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga atau organisasi publik,” ujar Arief.
^
Penulis: Singgih Wiryono
Editor: Ardito Ramadhan ini